WABUP LOBAR, Hj. SUMIATUN hadiri acara Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Manajemen Organisasi Wanita Kabupaten LOMBOK BARAT.

Gerung, Diskominfotik; Pembangunan pemberdayaan perempuan adalah salah Satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan merupakan komitmen nasional yang berkelanjutan di mana kondisi perempuan saat ini masih banyak terjadi kesenjangan.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan Kapasitas perempuan telah banyak melakukan gerakan/kegiatan terhadap perempuan dengan terus melakukan pembinaan dengan membentuk organisasi masyarakat maupun organisasi wanita di mana mereka berperan penting, baik dalam proses perencanaan sampai pemanfaatan pembangunan.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun pada acara Pembinaan Penguatan Kapasitas Manajemen Organisasi Wanita Kabupaten Lombok Barat di Aula Exavator Dinas PUPR Lombok Barat, Kamis 26/11/2020.

Acara yang dihadiri oleh wakil bupati Hj. Sumiatun, Kepala  DP2KBP3A Ramdan Hariyanto, perwakilan beberapa organisasi wanita seperti GOW DWP ISWARA Dan beberapa organisasi lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Hj. Sumiatun  menyuarakan gerakan PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA) guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari diskriminasi, karena menurut Sumiatun Lombok Barat masih mengalami banyak problema seperti kekerasan terhadap perempuan Dan anak serta angka pernikahan anak.

Demi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak maka Pemerintah harus membentuk triable yang mencakup kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

Masyarakat dan wanita memiliki peranan penting dalam menyebarluaskan informasi guna mendukung terbentuknya gerakan PUSPA ini dan tentunya akan membantu Kabupaten Lombok Barat membentuk gerakan PUSPA (forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan Dan anak).

Pada kesempatan yang sama Kepala DP2KBP3A Ramdan Hariyanto memaparkan kegiatan pembentukan forum PUSPA ini sebagai lanjutan dari banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan di mana kegiatan ini memfokuskan peran perempuan di Lombok Barat baik di bidang pemerintahan maupun masyarakat. dengan demikian peran perempuan sangat menunjang baik pembangunan yang ada di Lombok Barat, guna mencegah terjadinya Pernikahan Dini.

“ Dengan dibentuknya forum ini maka bisa menjadi momentum atau komitmen peran perempuan di berbagai bidang di Lombok Barat.” Tuturnya. (Diskominfotik/yani/zul)

DUBES AZERBAIJAN berkunjung ke Lombok Barat diterima langsung oleh Bupati H. FAUZAN KHALID.

Gerung, Diskominfotik; Situasi di Negara Azarbaijan yang tengah dilanda konflik dengan Armenia tidak menyurutkan rasa Optimisme Duta Besar Negara Azerbaijan untuk berkunjung ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.ag., M.Si. di ruang Jayengrane didampingi Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Kepala Dinas Pariwisata, H. Ahkam, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan H. Sabidin, Kepala Dinas Koperasi dan UKM H. Fajar Taufik, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Barat H. Jalalussayuti dan pejabat lainnya Kamis, 26/11/2020.

Sebelum ke ruang Jayengrana Duta Besar Azerbaijan yang didampingi penterjemahnya diterima di ruang kerja Bupati bersama Sekretaris Derah H. Baihaqi dan Kepala Dinas Pariwisata H. Ahkam Mahfuz saling tukar Cendramata.

Kedatangan Duta Besar Azerbaijan ke Lombok Barat ini dalam rangka membuka peluang kerjasama investasi  dalam berbagai bidang, seperti misalnya budaya maupun pariwisata.  Bagaimana agar orang Azerbaijan mau datang berwisata ke Lombok khususnya Lombok Barat begitupun sebaliknya.

Menurutnya keberagaman budaya, keberagaman etnik di Lombok memiliki pesona yang sangat luar biasa, bagaimana antar etnis hidup berdampingan penuh toleransi dan ini sangat menarik untuk dipelajari, kami ingin menjalin kerjasama dan berinvestasi di Lombok Barat.

Dubes menilai masyarakat Lombok sangat religius, terlihat dengan banyaknya bangunan tempat ibadah khususnya masjid, memiliki kesamaan religius dengan masyarakat Azerbaijan yang 97% penduduknya Muslim.

Ketertarikan Duta Besar Azerbaijan menjalin kerjasama dengan Lombok Barat karena NTB dikenal dengan wisata halalnya sehingga orang-orang Azerbaijan ketika berkunjung ke Lombok khususnya Lombok Barat tidak ragu terutama dalam ketersediaan makanan halalnya.

Sedangkan Bupati Lombok Barat menyambut baik kedatangan Duta Besar Azerbaijan berharap Duta Besar Azerbaijan Jalal Mirzayev bisa menikmati keindahan alam, keragaman budaya Lombok khususnya Lombok Barat.

Menurut Fauzan Azerbaijan dan Lombok Barat khususnya dari sisi agama itu sama karena komposisi agama di Azerbaijan 97% Muslim dan di Lombok Barat 92% Muslim dan ini sangat menjanjikan dari kemungkinan adanya saling tukar budaya termasuk bagaimana mengundang para wisatawan dari Azerbaijan untuk berwisata di Lombok Barat,

“Salah satu yang menarik dan ini isu sensitif dalam agama Islam adalah masalah makanan halal dan Lombok menjamin itu khususnya Lombok Barat.” Ungkapnya.

Demikian pula Kesempatan lain seperti import Export hasil produk-produk industri kecil, seperti jajanan, roti dan sebagainya, semua dalam jaminan halal. (Diskominfotik/zul/angge)

Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Barat lakukan Safari Kunjungan ke Pengerajin dan Desa Wisata di Lombok Barat

Lombok Barat, Diskominfotik – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lombok (Lobar) Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dan rombongan Safari kunjungan kebeberapa pengerajin dan desa wisata di enam kecamataan di Lombok Barat  guna memotivasi para perajin tetap produktif di tengah pandemi Covid-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Hari terakhir safari kunjungan tersebut di Desa Mareje Kecamatan Lembar menemui para pengerajin Kain Tenun Gumise, Rabu 25/11/2020.

Dalam setiap kunjungannya Ketua Dekranasda Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid mengajak anggotan dan warga masyarakat berwisata dan mengenalkan potensi pariwisata Lombok Barat yang tidak hanya dikenal dengan pantainya,namun juga banyak tempat wisata baru seperti pegunungan, perbukitan yang berada di beberapa kecamatan seperti contohnya Bukit Batuidung di Kecamatan Lembar.

Disamping memperkenalkan potensi-potensi wisata Hj. Khaeratun juga mengajak untuk mepromosikan hasil kerajinan masyarakat Lombok Barat yang memiliki ciri khas tersendiri melalui berbagai media terutama media sosial.

“Menjadi tugas kita bersama di Dekranasda untuk memberikan dukungan dan semangat kepada seluruh perajin Lombok Barat, terlebih di masa pandemi ini, untuk itu kami dengan anggota lainnya turun mengunjungi satu persatu para pengrajin” ujar istri Bupati Lombok Barat ini

Dengan memanfaatkan teknologi informasi terlebih di masa pandemi ini dalam pemasaran sangat dibutuhkan kretaivitas untuk menarik pelanggan dengan tampilan-tampilan produk yang menarik untuk dilihat, sehingga lebih memudahkan dalam memasarkan produknya.

“Apalagi situasi saat ini, digitalisasi menjadi sebuah keharusan agar usaha-usaha masyarakat dapat tetap bertahan dan terus berjalan, sudah saatnya kita memanfaatkan kemudahan teknologi guna meningkatkan penjualan melalui e-comerce yang ada” katanya.

Hj. Khaeratun menilai, pandemi corona telah menghambat seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali perekonomian.

Lebih dari setengah tahun didera Covid-19 dan gempa beberapa tahun yang lalu, membuat hampir semua bidang pekerjaan mengalami penurunan produktivitas yang tentu berdampak pada pendapatan.

“Begitu juga yang dirasakan perajin di Lombok Barat. Tidak sedikit dari mereka harus mengurangi produksi dan karyawan,” ujarnya.

Dia meminta para perajin agar tidak putus asa dalam berkarya, berinovasi dan terus belajar dan menggali potensi diri yang dimiliki.

“Waktu luang saat pandemi berlangsung dapat menjadi momentum untuk terus mengasah diri.” Ungkapnya.  (Diskominfotik/YL)

Bupati Melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Beberapa Pejabat Eselon II dan Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Giri Menang Gerung, Diskominfotik; Guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,  khususnya pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Bupati H. Fauzan Khalid lakukan pergeseran beberapa Pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Acara Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat yang digeser dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang disaksikan oleh Asisten I  Setda Lobar H. Agus Gunawan, Asisten III Setda Lobar H. Mahyudin, serta para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (25/11/2020).

Beberapa pejabat yang dilantik dan digeser kedudukannya yaitu Rusditah, S.Sos. yang semula Kepala BAPPEDA digeser menduduki jabatan baru sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Akhmad Saikhu, SE. semula Kepala BAPENDA sekarang dipercayakan menduduki jabatan Kepala BAPPEDA, Suparlan, S.Sos. Kepala BKD-PSDM menduduki jabatan baru sebagai Kepala BAPENDA, Drs. M. Hendrayadi Kepala Dinas Tenaga Kerja menjadi kepala Dinas DUKCAPIL, Drs. H. Muhammad Yamil yang dulunya sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sekarang menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Abdul Manan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dilantik menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Selain melantik dan mengambil Sumpah jabatan pejabat tinggi Pratama Fauzan Khalid juga melantik 27 Pejabat yang menduduki jabatan fungsional tertentu melalui formasi dan penyesuaian, 20 di antaranya adalah Guru.

Bupati Fauzan Khalid dalam sambutannya seusai melantik para pejabat berharap agar para pejabat yang baru dilantik memberikan pelayanan terbaik terlebih yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti Dukcapil, Perpustakaan dan sebagainya kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

“Dalam konteks ini saya berharap dari waktu ke waktu pelayanan kita akan semakin baik bila perlu semuanya kita daftarkan ISO-nya sehingga dijamin pelayanan yang diberikan itu maksimal dan memuaskan masyarakat,” ungkap Bupati.(Diskominfotik, Angge/Juan)

Bupati H. Fauzan Khalid Launching Gerakan Terpadu Menuju Nol Temuan (Gardu-MenTe)

Giri Menang Gerung, Diskominfotik, Gerakan Terpadu Menuju Nol Temuan yang disingkat Gardu-Mente merupakan gerakan yang diinisiasi oleh Inspektur  Inspektorat kabupaten Lombok Barat H. Ilham, S.Pd. agar kedepan semua jajaran pemerintahan mulai dari tingkat Desa, Sekolah maupun tingkat kabupaten dapat lebih memahami Tata Kelola Pemerintahan sehingga dapat menuju Nol temuan.

Gerakan ini di Lounching oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu, 25/11/2020.

Acara dihadiri oleh para kepala OPD, para Camat, perangkat desa, dan forum  Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se- Kabupaten Lombok Barat.

Bupati H. Fauzan Khalid dalam sambutannya sangat mengapresiasi gerakan atau inovasi yang diinisiasi oleh Inspektur dengan harapan gerakan ini bisa konsisten dilaksanakan sehungga apa yang menjadi  cita-cita atau tujuannya dapat tercapai.

Keberhasilan dari Gardu MenTe ini tidak bisa jika hanya diserahkan kepada inspektorat saja namun keberhasilan tersebut juga sangat bergantung pada komitmen dan Objek yang di Audit dari semua pihak yang terkait, mulai dari perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, bahkan sekolah serta semua lembaga yang menjadi binaan Inspektorat Lobar.

Bupati juga merasa bangga atas capaian dari Inspektorat yang menjadikan Kabupaten Lombok Barat  meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 tahun berturut-turut dan terakhir memperoleh perhargaan dan Apresiasi dari Mentri Keuangan RI atas capaian tersebut.

“Meski gelar WTP sudah di Apresiasi oleh KemenKeu RI bukan berarti menjadi kebangaan yg hakiki, melainkan sebuah tanggung jawab serta kewajiban bersama untuk tetap mempertahankan agar tidak ada temuan-temuan di seluruh lembaga yang ada di Lombok Barat.” Ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Inspektur Inspetorat Kabupaten Lombpk Barat H. Ilham, S.Pd. M.Pd., dalam laporannya  menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2020 ini Inspektorat sudah melaksanakan Audit kepada 74 Objek pemeriksaan dari total rencana Awal sebanyak 98 objek pemeriksaan,

“Hal itu terjadi karena Covid-19 mewabah di seluruh Indonesia tak terkecuali di Lombok Barat, sehingga tahun ini Objek pemeriksaan hanya 74 saja.” paparnya

Lebih lanjut H Ilham mengatakan secara umum masih banyak temuan-temuan baik yang bersifat administratif maupun yang berpotensi yang menimbulkan kerugian Negara, Kerugian daerah, Kerugian Desa maupun Kerugian Sekolah hal ni disebabkan karena sumber daya manusia yang masih kurang  kooperatif untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan baik itu di Desa maupun di Sekolah, kedepan diharapkan dengan gerakan Gardu MenTe adanya temuan-temuan baik yang bersifat administratif maupun temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian dapat menuju kepada nol temuan. (Diskominfotik/angge/juan)

TAK KENAL LELAH,SATPOL PP,TNI,POLRI DAN OPD TERKAIT LAKUKAN OPERASI PENEGAKAN PERDA DI KEC.NARMADA,LOMBOK BARAT.

Narmada, Diskominfotik; Pandemi Copid 19 di Kabupaten Lombok Barat masih berada pada zona Orange, artinya bahwa keberadaan virus copid 19 ini di Kabupaten Lombok Barat masih terbilang menghawatirkan. Oleh karena itu Penegakan perda NTB Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penanggulangan penyakit menular dengan penerapan protokol Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  tetap terus gencar melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan sebelum dicabutnya status Darurat Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah pusat.

Satpol PP Kabupaten Lombok Barat yang di back up oleh jajaran Polri dan TNI bersama beberapa OPD lakukan razia Protokol Kesehatan di wilayah Kecamatan Narmada, Rabu 25/11/2020.

Petugas yang diterjunkan dalam operasi ini berkekuatan 108 personil terdiri dari Satpol PP 41 orang, unsur Polri 51 orang, TNI 5 Orang, Bapenda 1 orang, Dinas Perhubungan 8 orang dan dari Kecamatan 2 orang.

Berlokasi di Depan Taman Narmada dan seputaran Pasar Narmada petugas berhasil menjaring 38 orang pelanggar yang keseluruhannya dari unsur masyarakat sementara dari unsur PNS tidak di temukan pelanggar.

Dari 38 pelanggar tersebut 8 orang di antaranya dikenakan sanksi administrasi dan 30 orang sanksi Sosial.

Sementara itu dua hari sebelumnya, Senin, 23/11/2020 operasi penegakan Protokol Kesehatan dilakukan di Kecamatan Batulayar tepatnya di depan tempat wisata pantai Duduk dan petugas berhasil menjaring pelanggar sebanyak 54 orang terdiri dari unsur masyarakat 53 orang dan 1 orang PNS, 11 orang diganjar sanksi Administrasi dan 43 orang diganjar sanksi Sosial.

Kepala Satpol PP Lombok Barat Bq. Yeni S. Ekawati menghimbau, agar semua elemen masyarakat bekerja sama dan terus saling mengingatkan agar kita semua jangan sampai kendor dalam menghadapi wabah ini. Masyarakat harus tetap disiplin terhadap protokol kesehatan karena covid-19 masih mengancam kita semua, sebelum status Darurat Pandemi Covid-19 ini dicabut maka operasi penegakan disiplin protokol kesehatan akan tetap dilakukan. (Sumber Satpol PP Lobar/zul)

KONFRENSI KERJA KE-I PGRI LOMBOK BARAT RESMI DIBUKA BUPATI LOMBOK BARAT.

Batulayar, Diskominfotik; Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan organ terpenting yang ikut memajukan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kemampuan guru dalam proses pembelajaran karena Guru yang baik adalah guru yang mampu memotivasi siswa sehingga secara mandiri bisa belajar sendiri di rumah seperti rajin membaca.

Hal ini disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si. ketika membuka secara resmi acara Konferensi kerja I PGRI Lombok Barat di Hotel Aruna Senggigi, Senin, 23/11/2020.

Konferensi Kerja I PGRI Lombok Barat ini di ikuti oleh Pengurus Ranting Kecamatan, Ketua K3S dan Perwakilan Guru TK yang dihadiri pula oleh Wakil Ketua PGRI Provinsi NTB mewakili Ketua , Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dan Kapolsek Senggigi.

Lebih lanjut Fauzan menekankan bahwa guru harus menjadi contoh bagi peserta didiknya, guru harus memposisikan diri sebagai guru pembelajar maka guru harus banyak membaca guru harus terus belajar. “Jadikan tradisi Literasi untuk menangkal HOAX, karena dengan banyak membaca kita akan bisa membedakan berita yang benar dengan HOAX” ungkapnya.

Dalam suasana Covid-19 ini Guru juga harus berperan aktif untuk memberikan Informasi dan Pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol Kesehatan karena sampai sekarang status pandemi covid-19 masih belum dicabut oleh pemerintah.

“Di media sosial banyak berseliweran berita tentang covid-19 yang fakta maupun yang HOAX, maka guru berfungsi ikut memfilter berita-berita HOAX dan mengedukasi masyarakat tentang fakta covid-19 ini.” Terangnya.

Terkait dengan guru NON PNS Fauzan memerintahkan Kepala Dinas P dan K agar semua Guru Non PNS diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan karena mereka butuh perlindungan, agar mereka merasa aman dan  nyaman dalam melaksanakan tugasnya.

Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita ke depan ketika menjalankan tugas terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan misalnya, kalau semua guru Non PNS kita masukkan ke BPJS ketenagakerjaan Insya Allah mereka akan lebih tenang.

“Inilah salah satu cara kita berterima kasih kepada para guru khususnya Non PNS yang ikut berkontribusi mendidik anak-anak kita. ” Katanya

Fauzan juga mengingatkan dimasa covid-19 ini, siswa-siswa banyak berkegiatan melalui media sosial, termasuk guru, maka peran guru untuk mengarahkan siswa agar menggunakan media sosial dengan baik, ajak siswa untuk mempromosikan Lombok Barat dengan mempublikasikan potensi Lombok Barat termasuk tentang pariwisata dan kulinernya.

Dimasa Covid-19 ini juga semakin banyak siswa-siswi yang kawin muda SMP, SMA/SMK atau Pondok Pesantren, Fauzan menekankan kepada semua guru mengambil peran Untuk mencegah terjadi perkawinan anak di bawah usia agar setiap guru di setiap jam pelajaran mau selesai dimasukkan  nasehat atau materi berupa Rajin Belajar, Rajin membaca, Bhakti kepada orang tua termasuk juga  kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan di bawah usia dan lain-lain.

Sementara itu Ketua PGRI Kabupaten Lombok Barat Tajuddin, S.Pd. dalam laporannya mengatakan Konferensi Kerja I PGRI Lombok Barat mengambil Thema “Guru Bermartabat Pendidikan Maju” bertujuan untuk mempererat Silaturrahim sehingga semua kegiatan bisa dilaksanakan bersama dan bersinergi dengan program-program Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Menyinggung masalah HUT PGRI ke 75 Tajuddin mengatakan bahwa HUT PGRI ke 75 dilaksanakan dengan sangat sederhana hanya dengan memotong Tumpeng, tidak melaksanakan Upacara karena khawatir akan memunculkan kluster baru covud-19 dengan menghadirkan massa yang banyak. (Diskominfotik/zul)

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat

Giri Menang, Diskominfotik-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menandatangani MoU antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah secara daring melalui video conference Zoom Meeting di Ruang Rapat Jayengrana kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (18/11/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat drg. Hj. Ni Made Ambaryati, Direktur RSUD Tripat drg. H. Arbain Ishak dan sejumlah OPD terkait.

Terdapat 70 daerah yang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) secara daring melalui video conference Zoom Meeting diantaranya adalah 4 provinsi, 6 kota, dan 60 Kabupaten termasuk Kabupaten Lombok Barat. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah tersebut adalah mengenai Pendayagunaan Dokter Spesialis, subspesialis, dan Dokter Gigi Spesialis.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik melalui pemerataan dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis di seluruh Wilayah Indonesia.

Pelaksanaan MoU ini merupakan bentuk komitmen Kementerian kesehatan RI bersama kepala daerah agar pelaksanaan WKDS berjalan optimal. Selain untuk menciptakan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung keberhasilan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

Pemerataan pendayagunaan tenaga kesehatan spesialistik secara nasional ini dalam bentuk pendayagunaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit Kabupaten/Kota seluruh pelosok di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Plt Kepala Badan PPSDM kesehatan, dr. Maxi Rein Rondonuwu menyampaikan, guna meningkatkan akses pelayanan spesialistik serta pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis dapat terdistribusi merata di Indonesia dan dapat memeuhi pelayanan yg berkualitas.

Sekretaris Jendral Kementrian Kesehatan Republik Indonesia drg. Oscar Primadi, MPH. menyampaikan, kurangnya tenaga keseharan dokter spesialis, sub-spesialis dan dokter gigi spesialis baik dari jumlah, jenis dan distribusi yang tidak merata menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap akses pelayanan spesialistik yang berkualitas.

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di seluruh RS milik pemerintah pusat maupun daerah termasuk dalam peningkatan kualitas SDM kesehatan dan penyebarannya. Melalui komitmen yang kuat dan kerja sama yang harmonis antara pemenrintah pusat dan pemerintah daerah,” terangnya.

Ia juga berharap agar dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis yang ditempatkan atau dikembalikan ke rumah sakit milik pemerintah daerah dapat diterima dengan baik dan dapat didayagunakan sesuai keprofesianya. (Diskominfotik/Angge/Juan).

PN Negeri Mataram Gelar SIDANG KELILING Perbaikan Administrasi Kependudukan di Kantor DUKCAPIL LOMBOK BARAT.

Gerung, Diskominfotik; Banyaknya persoalan Kependudukan yang terjadi di tengah masyarakat di tambah dengan dinamika perubahan jumlah penduduk yang terus berkembang membuat Pelayanan Kependudukan di Kabupaten Lombok Barat harus terus ditingkatkan, Untuk itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Mataram mengelar Sidang Perbaikan Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Jumat 13/11/2020.

Sidang yang digelar di Aula Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Kadek Dedy dari Pengadilan Negeri Mataram menyidangkan 5 pemohon yang mengajukan sidang dari 5 Pemohon 4 pemohon dikabulkan dan 1 pemohon ditolak.

Menurut Kadek Dedy saat diwawancarai ditolaknya 1 orang pemohon ini karena dalam KK yang bersangkutan masih berupa draf dan dalam draf KK tersebut masih banyak perbedaan seperti beda nama , Nomor NIK yang berbeda untuk itu diminta untuk dikoreksi dan diperbaiki dulu KK nya untuk tidak terjadi perbedaan dokumen pendukung.

Sementara itu Kepala Seksi Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Tutik Amalia saat ditanya tentang prosedur pendaftaran permohonan sidang perbaikan administrasi kependudukan mengatakan untuk mendaftar permohonan sidang datang langsung ke Kantor Dinas Dukcapil Lombok Barat atau ke Bagian Hukum Setda Lombok Barat dengan berkas-berkas sesuai yang dimohonkan.

Sedangkan untuk pelaksanaan sidang tergantung dari jadwal yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram setelah bagian hukum Setda Lombok Barat melakukan verifikasi dan mengajukan ke Pengadilan Negeri Mataram sesuai jumlah kuota pemohon  yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Seusai Sidang, Hakim Tunggal yang menyidangkan pemohon menyerahkan hasil Sidang kepada Plt. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut untuk pemohon yang dikabulkan. (Diskominfo/zul)

Bersama Wali Kota Samarinda Bupati H Fauzan Khalid Resmikan Masjid dan Asrama Pondok Pesantren Al Islah Desa Dopang Kecamatan Gunungsari.

Gunungsari, Diskominfo, Kunjungan Wali Kota Samarinda bersama jajarannya di Kabupaten Lombok Barat dalam rangka peresmian Pembangunan Masjid dan Asrama Santri Pondok Pesantren al Islah Desa Dopang Kecamatan Gunungsari, Selasa 17/11/2020.

Bersama Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid Wali Kota Samarinda meresmikan pembangunan Masjid dan Asrama Pondok Pesantren Al Islah Desa Dopang, bantuan dari Wali Kota dan Warga masyarakat Samarinda.

Hadir dalam Acara tersebut Rombongan Besar Wali Kota Samarindah Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, Anggota DPRD Komisi IV, Kepala Bapedda, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Dewan Pengawas PDAM, Direktur Utama PDAM, Direktur Umum PDAM, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan, kabag Humas dan Protokol, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Prov. NTB Dr. KH. Zaidi Abdad, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Barat H. Jalulussayuti, SS, Ketua MUI. H. Abdullah M.Pd. Camat Gunungsari, Danramil, Kapolsek, Kepala Desa Dopang, Kepala Desa Guntur Macan, Tokh Agama, Tokoh Masyarakat Desa Dopang.

Dalam kesempat tersebut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si. menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Wali Kota Samarinda bersama jajaran dan seluruh Warga Masyarakat Samarinda yang telah membantu dalam membangun kembali Gedung Pondok Pesantren yang ambruk akibat dilanda Gempa tahun 2018 lalu.

Menurut Bupati Kota Samarinda Sosiologi, psikologi dan tata cara beragama tidak beda jauh dengan masyarakat yang di Lombok Barat.

Akibat gempa banyak rumah dan gedung, baik gedung pendidikan maupun gedung pemerintah yang hancur total namun masyarakat Lombok Barat kuat, tegar dan tangguh menghadapi bencana, dan berusaha bangkit kembali, membangun dan menggiatkan kembali perekonomian, Pariwisata yang merupakan basis industri Kabupaten Lombok Barat baru terasa normal Januari 2020, tetapi baru dua bulan merasakan normal pasca gempa kemudian pada bulan Maret 2020 datang wabah Covid-19, Pariwisata yang menjadi industri andalan Kabupaten Lombok Barat kembali sepi, padahal rekonstruksi pasca Gempa belum sepenuhnya selesai.

“Sampai saat sekarang rumah yang rusak masih tersisa kurang lebih 2.600 rumah dan diberi target oleh BNPB (Pemerintah Pusat) Desember 2020 sudah semua harus tuntas.” Ungkapnya.

Fasilitas publik justru masih banyak belum selesai dari pada rumah warga utamanya Kantor Desa Hampir semua kantor Desa yang terdampak belum sampai 50%, Tempat ibadah, Pondok Pesantren, dan Sekolah-Sekolah terutama Sekolah negeri masih ada beberapa yang belum di bangun.

“Tetapi kami merasa bersyukur sangat banyak bantuan masyarakat terutama  yang ada di luar Lombok atau  NTB.” Ungkapnya.

Menurut Bupati Kota Samarinda adalah daerah yang kedua dari Kalimantan Timur yang diterima langsung oleh Bupati yang memberikan bantuan untuk Pondok Pesantren, yang pertama dari Kabupaten Berau yang dibangun Masjid di Pondok Pesantren TGH Ahmad Hanafi Lendang Re, “dan ini sangat membanggakan.” ucapnya

Bupati menyampaikan jumlah sekolah di Lombok Barat untuk SD memang lebih banyak sekolah Negeri tetapi kalau SMP keatas lebih banyak pondok Pesantren dari pada Sekolah Negeri, hampir setiap Desa ada Pondok Pesantren Bahkan ada beberapa Desa memiliki lebih dari 2 atau 3 Pondok Pesantren. “Sekarang ini di beberapa pondok Pesantrean lagi mengembangkan, konsen betul untuk mencetak para Hafidz/Hafidzah, Kalau ada MTQ Lombok Barat adalah basis peserta MTQ yang ikut dari Kabupaten Lain, sehingga kadang-kadang Lombok Barat sering tidak menjadi juara umum karena Qori’ Qoriah, Hafidz/Hafidzahnya di ambil oleh Kabupaten/Kota lain.” Terangnya.

Ditempat yang sama Wali Kota Samarinda  H. Syaharie Jaang,SH,Msi mengatakan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada warga Kota Samarinda apabila mendapat Informasi baik dari televisi maupun berita yang lain tentang bencana di seluruh Indonesia, untuk rame-rame membantu, bergotong royong tanpa membedakan suku agama dan latar belakang.

“Lebih baik membantu dari pada dibantu artinya mudah-mudahan Kalimantan khususnya kota Samarinda dijauhkan dari bencana alam Kebetulan Kalimantan tidak ada Gunung Berapi sehingga dampak gempa bumi, dan tsunami sangat sedikit, untuk itu rasa syukur itulah kami berbuat, Alhamdulillah kami telah meresmikan beberapa dampak bencana, seperti di Jogja, Padang, di Aceh dan di Palu.” ungkapnya

Wali Kota juga memohon doa masyarakat Lombok Barat agar warga Kota Samarinda cepat pulih kembali dari wabah Covid-19 karena di Samarinda masih ada 3 kecamatan yang Merah.

Melihat dari pembangunan masjidnya belum 100% selesai, Wali Kota Samarinda bersama jajaran berkomitmen untuk membantu menyelesaiakan terutama pintu, plapond dan pengecatan sekembalinya dari Lombok.

Sementara itu pimpinan Pondok Pesantren Al Islah Desa Dopang Drs. TGH Zakaria mengatakan mengatakan Pondok Pesantren yang berdiri sejak tahun 1978 ini bangunannya habis runtuh akibat gempa bumi yang melanda Lombok tahun 2018 tidak ada yang tersisa.

“Alhamdulillah berkat kesabaran dan bimbingan serta arahan pak Bupati, kami bisa membangun kembali Pondok pesantren ini.” Ungkapnya.

Beberapa Donatur instansi pemerintah seperti dari PMI Jakarta, Kementrian PUPR Jakarta, Matahari Sakti Group Surabaya, Warga Masyarakat Samarinda yang dimotori oleh Wali Kota Samarinda, BPKH Jakarta datang membantu. (Diskominfotik/Yani/zul)

1 26 27 28 29 30 35