Batulayar, Diskominfotik – Masyarakat Desa Mareje kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat kembali beraktivitas dengan normal seperti biasa sebelum terjadi keributan antar pemuda yang disebabkan oleh petasan atau mercon. Sehari setelah terjadi keributan antar pemuda Selasa, 3 Mei 2022 lalu kondisi desa mareje sudah normal kembali. Masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Hal tersebut disampaikan oleh Syukur Pemuda Desa Mareje saat bertemu dengan Bupati Lobar, Kapolres dan Dandim 1606 Mataram, Selasa Malam, 10 Mei 2022.
Saat ditemui wartawan usai acara, Syukur mengatakan bahwa situasi dan kondisi desa mareje tetap kondusif dan aman setelah kejadian selasa 3 Mei 2022 lalu. Menurutnya keributan hanya terjadi malam itu saja dan setelah itu kondisi kembali normal dan kondusif kembali. Ia mengatakan bahwa masyarakat sudah beraktivitas dengan normal pasca keributan hari selasa tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pasca kejadian selasa malam kondisi sudah aman terkendali. Namun ada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu isu tidak benar melalui medsos.
“Kondisi Mareje sudah normal dan aman serta kondusif tidak ada masalah. Karena kami semua satu rumpun dan satu keluarga. Masyarakat sudah beraktivitas dengan normal kembali yang kerja di sawah tetap ke sawah dan yang kerja ke hutan tetap ke hutan. Sudah normal” ujarnya.
Ia meminta agar masyarakat selektif untuk memilah berbagai informasi di medsos. Banyak beredar informasi informasi yang tidak benar di medsos tentang mareje sehingga ia meminta semua pihak untuk tidak cepat percaya pada informasi informasi liar di medsos. Karena pada dasarnya situasi dan kondisi di Mareje sudah aman dan damai.
“Jadi kami berharap agar masyarakat tidak cepat percaya pada info info liar dan tidak benar yang beredar di medsos. Karena situasi mareje sudah aman dan damai” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, ia juga mengatakan bahwa pemuda siap menjemput masyarakat yang masih menginap sementara di Polres dan Polda. Selain itu pemuda juga siap untuk menjaga keamanan masyarakat di desa mareje. Hal ini karena para pemuda ingin situasi kebersamaan dan kerukunan di masyarakat kembali terjalin. Karena pada dasarnya semua masyarakat di desa mareje adalah satu keluarga dan satu rumpun.
“Kami para pemuda siap menjemput keluarga kami yang masih menginap sementara di polres dan polda karena kami semua pada dasarnya satu keluarga” ujarnya.
Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa Mareje bersama lingsar merupakan contoh toleransi yang sering disampaikan dalam sejumlah forum dan diskusi di Indonesia. Menurutnya Mareje ini merupakan cerminan dari kota madinah yang penuh dengan kedamaian dan kehangatan walau terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa.
Karenanya ia berharap agar masyarakat kembali merajut kedamaian dan kerukunan antar sesama pasca terjadi keributan antar pemuda beberapa waktu lalu. Ia berharap agar masyarakat bisa menguatkan kembali akar kerukunan karena pada dasarnya semua masyarakat desa mareje satu rumpun.
“Desa mareje ini seperti cerminan kota madinah dulu yang plural namun tetap hidup berdampingan dan rukun karenanya kami harap agar masyarakat tetap rukun” ujarnya.
Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat akan melaksanakan berbagai program pembangunan di Desa Mareje yang dapat menunjang pengembangan desa mareje. Salah satunya adalah pembangunan jalan dari mareje menuju gerung melalui tempos. Hal ini akan memudahkan akses masyarakat menuju desa mareje.
Selain itu Pemkab juga akan melakukan berbagai program pembangunan yang dapat terus menjaga kerukunan dan kedamaian di masyarakat desa mareje. Hal ini karena pada dasarnya masyarakat desa mareje memiliki akar kerukunan yang kuat karena berasal dari satu rumpun dan keluarga.
Bupati Lobar bersama Kapolres Lobar AKBP Wirasto Adi Nugroho dan Dandim 1606 Mataram Letkol Arm Arief Rahman bersama sejumlah kepala dinas menggelar pertemuan dengan kepala desa mareje, Sekretaris Desa Mareje, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemuda di kediaman Bupati Lobar Sandik Lombok Barat. Dalam pertemuan ini pemuda dan para tokoh menyampaikan bahwa situasi kondisi mareje sudah aman dan kondusif. Mereke juga sepakat untuk merajut kembali kerukunan dan kebersamaan di desa mareje. (Bid.Ikp)
Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan Khalid meminta masyarakat dan pemuda untuk tidak cepat terpovokasi oleh isu isu yang tidak benar. Ia meminta agar pemuda dapat menahan diri dan tidak cepat emosional. Ia meminta agar kesalaham paham yang dipicu oleh persoalan petasan ini dapat diselesaikan dengan damai dan baik mengingat saat ini masih pada suasana lebaran. “Saya bersama ibu wabup dan bapak kapolres meminta agar kelompok pemuda menghentikan ketegangan dan selesaikanlah masalah dengan damai dan tenang”ujarnya.
Bupati Fauzan juga menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya tenaga CPNS dan P3K yang baru ini akan dapat semakin meningkatkan pencapaian indikator-indikator IPM daerah. Pihaknya juga menyampaikan bahwa nantinya guru non sertifikasi juga direncanakan akan diberikan TPP. “Selain itu, mulai bulan Mei nanti Pemda akan mulai memberikan TPP kepada semuanya, kecuali untuk guru-guru yang telah mendapatkan sertifikasi. Saya juga berharap agar TPP ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan kemauan.” Jelasnya.
Sementara itu Kepala BKDPSDM Jamaludin, S. STP dalam laporannya mengatakan bahwa awal mulanya kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan di aula Kantor Bupati Lombok Barat dengan jumlah maksimal perwakilan 150 orang, akan tetapi karena para peserta menginginkan untuk dapat hadir semua akhirnya kegiatan pun dipindah tempat pelaksanaannya. “Jumlah formasi ialah 1874 dengan 1752 orang tenaga P3K dan 122 adalah tenaga CPNS.” Jelasnya.
Bupati Fauzan menyampaikan hal tersebut saat acara forum satu data yang digelar oleh Bappeda Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis, 17 Maret 2022. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penyediaan data berkualitas dalam rangka forum satu data kabupaten Lombok Barat oleh Bupati Lobar dan sejumlah pihak.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Ahad Legiarto menyampaikan bahwa Pemkab Lombok Barat dalam hal ini diskominfo dan Bappeda Lobar terus melakukan perbaikan atas data data yang dimiliki agar dapat menjadi basis data terpadu. Hal ini tentu akan memudahkan semua pihak untuk mengakses data yang dimiliki oleh Lobar. Sehingga proses pembangunan berjalan stabil dan konsisten. Diskominfo juga telah membuat layanan satu data melalui SI Warta (Sistim Informasi Warung Data). Layanan ini untuk memudahkan semua pihak dalam mengakses data tentang Lombok Barat
Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat H.M Fajar Taufiq mengatakan festival ini akan berlangsung selama dua hari. Sejumlah acara akan disuguhkan dalam festival ini antara lain Lomba Perahu layar dan Lomba Boat Grand Prix Ketinting. Selain itu juga ada hiburan pertunjukan musik, musik cilokak dan tari tradisional. “Festival ini diharapkan dapat mengenalkan gili gede kepada para wisatawan nusantara dan mancanegara” ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Satriawandi mengatakan kunjungan kerja komisi II DPRD NTB ini untuk membahas sejumlah hal penting. Salah satunya tentang kelangkaan minyak goreng yang terjadi hampir di sejumlah wilayah di indonesia. Komisi II ingin berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota sehingga mengetahui kondisi rill dan langkah langkah yang telah dilakukan oleh Pemkab dan Pemkot dalam mengatasi masalah kelangkaan minya goreng ini. Ia berharap dengan koordinasi ini diperoleh solusi untuk menghadapi kelangkaan minyak goreng ini. “Kami terus memantau persoalan ini dengan mengadakan kunker ke kabupaten/kota agar dapat memperoleh solusi” ujarnya.
Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Bupati dua periode ini menilai moment ini sebagai langkah awal yang tepat untuk menyusun proram-program PAUD yang lebih mengedepankan pelajaran yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Secara Holistik Integratif visi dan misinya harus selaras dengan tekad Lobar di bidang kesehatan dalam mempersiapkan generasi penerus.
Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Pusat telah mengeluarkan aturan tegas berserta sanksinya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pemerintah Pusat menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah ditetapkan menjadi sasaran vaksin namun tetap tidak bersedia atau menolak untuk dilaksanakan pemberian vaksinasi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Baehaqi, di Kediamannya, Kecamatan Kediri, Lobar, Sabtu (23/10/2021).
Menurut Dr. H. Baehaqi, “Pemerintah tidak lagi dapat mentolerir masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi namun menolak untuk dilakukan pemberian vaksin. Menurutnya hal tersebut berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Lobar. Masyarakat yang tidak mau divaksinasi akan terkena sejumlah sanksi tegas diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan dan penghentian layanan administrasi pemerintahan serta denda.,” Ujarnya.
Sekotong, Diskominfotik – Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Duafa Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Puskesmas Eyat Mayang dalam melauncing Program Bidan untuk Negeri pada salah satu daerah terpencil di wilayah kerja Puskesmas Eyat Mayang Lobar yang dihadiri oleh Kepala Dikes Lobar yang diwakili Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Fri Noviani, dan Kepala Puskemas Eyat Mayang Ns. Akmal Rosamali di Madrasah Al-Hidayah Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, (23/10/2021).
Perwakilan LKC Dompet Duafa yang diwakili oleh Ibu Hendri Safarini selaku Bendahara Pusat Yayasan Dompet Dhuafa dalam sambutannya mengatakan, “salah satu upaya Dompet Dhuafa untuk menciptakan sumber daya manusia terbaik, harus disiapkan mulai dari awal kehamilan sampai dengan kelahiran, untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya program jangka pendek yang dibutuhkan akan tetapi program yang berkepanjangan dengan mensinergikan program lain yang ada di Puskesmas”, tegasnya.