Giri Menang,Diskominfotik – Pelaksanaan salat Idul Adha di tengah pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) masih bisa dilakukan dengan berjamaah di masjid. Hanya saja Pemkab Lobar mengeluarkan ketentuan agar pelaksanaannya tetap dengan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. Hal ini sesuai hasil rapat yang digelar pihak Pemkab Lobar bersama pihak terkait. Surat edaran Bupati Nomor 003/400/Kesra/VII/2021 tentang pelaksanaan salat Idul Adha.

“Kita juga berpegang dengan rujukan surat Menteri Agama n0mor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha 1442H/2021 Masehi dan pelaksanaan Kurban di masa Pandemi Covid-19,” terang Kabag Kesra Setda Lobar, H. Maksum, M.Pd, Kamis, 15 Juli 2021. Ia mengatakan dalam surat edaran itu diterangkan beberapa poin penting. Di antaranya pelaksanaan salat Idul Adha berjamaah yang biasa digelar Pemkab Lobar sebelum masa pandemi di Bencingah Agung ditiadakan.

Kemudian untuk pelaksanaan salat Id di masyarakat di masjid tetap berjalan seperti biasa, namun dengan Prokes ketat. Jumlah jamaahnya pun dibatasi sekitar 50 persen dari kapasitas masjid. “Untuk takbir keliling tidak diperkenankan digelar. Pesan moril dari Bupati supaya Camat dan Forkopimcam berkoordinasi memonitoring aktivitas terkait edaran itu,” jelasnya.

Agar pelaksanaan salat Id di masjid berjalan lancar dengan prokes, ia menyarankan Camat dan Kepala Desa tetap melakukan monitoring. Termasuk melakukan musyawarah dengan pihak pengurus masjid agar tidak terjadi penumpukan jamaah di masjid.

Maksum mengatakan, “Pemkab Lobar mempersilakan masyarakat melaksanakan shalat Id di tempat terbuka dengan prokes ketat. “Mungkin diatur jaraknya, tetap memakai masker dan dicek suhu tubuhnya,” sambungnya. Tak hanya itu, pada SE itu juga diterangkan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Menurutnya pelaksanaan penyembelihan dan pembagian daging Qurban tidak dilakukan terpusat agar tidak mengumpulkan masyarakat. Nantinya pembagiannya akan dilakukan dengan mengantar langsung ke lokasi yang dituju. Biar tidak mengumpulkan masyarakat,” jelasnya.

Dia memperkirakan jumlah hewan kurban Pemkab Lobar tahun ini tak akan banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dampak pandemi covid-19 juga membuat pengumpulan hewan kurban pada OPD diperkirakan tak akan banyak. Mengingat juga anggaran banyak yang dirasionalisasi. “Kita estimasi hewan kurban kisaran 20-25 ekor, untuk sapi mungkin 5-6 estimasinya,” pungkasnya. (Diskominfotik,Sumber: her)

SENGGIGI, Diskominfotik- Mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid19 di Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat untuk mempersiapkan rumah sakit darurat covid19. Tidak tanggung-tanggung Pemkab Lombok Barat menjadikan salah satu hotel di kawasan Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat menjadi rumah sakit khusus pasien covid-19.
Hotel yang akan dijadikan sebagai rumah sakit ini adalah Hotel Puri Bunga Senggigi. Untuk memastikan kesiapan dari hotel ini, Bupati bersama Jajaran Forkompinda Kabupaten Lombok Barat meninjau secara langsung fasilitas yang terdapat di hotel yang memang sudah menjadi klinik kesehatan sejak beberapa waktu yang lalu. Kunjungan ini dilakukan Bupati bersama jajaran Forkompinda seusai melakukan rapat koordinasi penanganan covid19, Kamis (15/7).

Setelah melalukan pengecekan terhadap kesiapan hotel tersebut menjadi rumah sakit darurat Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengatakan bahwa langkah ini di samping langkah-langkah yang lain sebagai bentuk antisipasi terhadap lonjakan kasus covid19. Sehingga Pemkab bersama Forkompinda menyiapkan hotel ini sebagai rumah sakit darurat. “Kami mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dan ini salah satunya agar kita semua memiliki kesiapan jika terjadi lonjakan kasus covid19” ujar Bupati Fauzan.

Fauzan mengatakan sampai saat ini tingkat keterisian rumah sakit di Lombok Barat baru mencapai 56 persen atau masih di bawah sesuai dengan aturan dari persentase maksimal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Seperti diketahui bahwa kementerian kesehatan menetapkan persentase keterisian kamar di rumah sakit, maksimal 60 persen, tidak boleh lebih dari 60 persen. Saat ini tingkat keterisian kamar di dua rumah sakit di Kabupaten Lombok Barat masih berada diangka 56 persen. “Tingkat keterisian kita Masih di bawah jumlah maksimal namun kita harus persiapkan sebagai langkah antisipasi” ujarnya.

Karenanya menurut Bupati Fauzan Lombok Barat, bergerak cepat dengan menyiapkan hotel sebagai rumah sakit darurat. Nantinya hotel ini akan dijadikan sebagai tempat perawatan pasien covid khusus untuk warga Kabupaten Lombok Barat. Pemkab Lobar akan melakukan kontrak dengan pihak hotel, di mana hotel ini memiliki fasilitas kamar 46 kamar dengan jumlah tempat tidur 64 tempat tidur. Meskipun nanti pakai kontrak, namun biaya perawatan tetap mengacu perorangan dengan biaya 300 ribu sehari semalam. ” Biaya tersebut sudah termasuk makan tiga kali, dan mencuci, ” jelasnya.

Fauzan mengatakan bahwa hal ini sebagai bentuk kepedulian dan kerja sama pelaku wisata dalam upaya penanganan covid19 di Lombok Barat. Hal ini tentu kita apresiasi karena pelaku wisata memiliki kepedulian terhadap penanganan covid19 dalam situasi ekonomi yang cukup sulit akibat pandemi ini. “Kita mengapresiasi kerjasama dari pelaku wisata di tengah pandemi covid19 yang telah berpartisipasi dalam upaya penanganan covid19 ” tegasnya.

Bupati melanjutkan nantinya operasional dari rumah sakit darurat ini di bawah pengawasan dan koordinasi dari Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) yang sudah ditunjuk untuk bertanggungjawab memberikan pendampingan dalam pelayanan rumah sakit darurat ini. Selain menyediakan rumah sakit darurat, Pemkab Lombok Barat juga tengah mempersiapkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) khusus Covid-19 untuk Kabupaten Lombok Barat. Fauzan mengatakan lahan yang disiapkan untuk TPU ada dua yaitu di wilayah Kecamatan Gerung dan di wilayah Kecamatan Narmada. “Kenapa disiapkan dua lahan, agar lebih muda nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya kalau pasien yang meninggal ada di Gerung, kalau dimakamkan di Narmada akan cukup jauh. Jadi kita pertimbangkan kedekatan lokasi” jelasnya. Ia menambahkan, bahwa nantinya TPU ini bisa dimanfaatkan oleh semua pasien yang meninggal dunia, baik dari Kota Mataram maupun Kabupaten Lombok Barat.

Ditemui usai mendampingi jajaran Forkompinda melakukan pengecekan fasilitas hotel, Supardi, Direktur Klinik wisata medis Assyfa Al Halim Hotel Puri Bunga Senggigi menyampaikan kesiapan klinik dan hotel tersebut menjadi rumah sakit darurat covid-19. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan pemilik hotel dan pengurus klinik. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dikes Lobar. ” Kami sebagai bagian dari Lombok Barat sangat siap membantu dan bekerjasama dalam penanganan covid19 di Lobar dan kami telah berkoordinasi untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya siap bekerjasama dalam penanganan covid19 terlebih hal ini menjadi arahan Bupati Lobar dalam rapat dengan jajaran Pemkab. Supardi mengatakan bahwa dari sisi sarana Prasarana tidak ada kendala dan pihaknya sudah sangat siap. Ia mengatakan bahwa jumlah kamar yang tersedia sebanyak 46 kamar dengan 66 tempat tidur. Jumlah karyawan sebanyak 15 orang, lima orang dokter dan perawat 8 orang, Bidan 4 orang dan Nakes. Adanya Penanganan pasien covid-19 ini jelas dia, tidak akan mengganggu penanganan pasien lain di klinik. Karena pelayanannya seperti di rumah sakit, dimana ada untuk pasien umum dan isolasi. Nantinya pasien covid-19 akan ditangani dan ditempatkan di hotel dengan suasana pemandangan wisata yang tenang sehingga diharapkan meningkatkan imun. Ia mengatakan bahwa hal ini merupakan wisata medis. “Selain dirawat para pasien juga sekalian berwisata dengan menikmati pemandangan dan setiap pagi kami adakan senam untuk kebugaran pasien. ” Tutupnya.(Diskominfotik/Rf).

Giri Menang, Diskominfotik – Pesta Demokrasi di tingkat Desa atau yang lebih di kenal dengan Pilkades serentak dilaksanakan pada bulan ini. Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meninjau beberapa Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021, Senin (12/7/2021). Di Kabupaten Lombok Barat sendiri, pelaksanaan Pilkades Serentak dilaksanakan oleh 24 Desa dari 8 Kecamatan.

Adapun 8 kecamatan tersebut adalah Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, Labuapi, Narmada, Gunungsari, dan Batulayar. Hanya 2 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Lombok Barat yang tidak termasuk di dalamnya, yaitu Kecamatan Lingsar dan Kediri.

Bupati didampingi ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, Kadis PMD Lobar Heri Ramadhan mengunjungi beberapa desa
antara lain Desa Senggigi, Desa Batulayar Barat dan Desa Senteluk. Ketiga desa tersebut di Kecamatan Batulayar.

Kemudian di Kecamatan Gunungsari yakni, Desa Taman Sari dan Desa Mambalan dan di Kecamatan Narmada yaitu Desa Sembung, Desa Batu Kuta, dan Desa Gerimak Indah.

“Alhamdulillah dari pantauan kita, pemilihan Kepala Desa ini berjalan lancar dan aman, sampai siang ini pemilihnya rata-rata sudah 70 persen masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya.
tingkat partisipasi masyarakat luar biasa dan saya kira ini bagus untuk perkembangan Demokrasi khususnya di tingkat Desa,” ungkap mantan Ketua KPU NTB.

Lebih lanjut H.Fauzan Khalid mengatakan, “Untuk pemantauan, kami bagi menjadi III Tim, saya di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Batulayar, Gunungsari dan Narmada

Tim II pemantauannya di 2 Kecamatan yaitu di Kecamatan Sekotong dan Lembar dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati.

Dan kemudian Tim III, pemantauannya di 3 Kecamatan meliputi Kecamatan Kuripan, Labuapi dan Gerung dipimpin oleh Sekda, dan dari komunikasi  yang kita lakukan Alhamdulillah di tempat-tempat itu juga berjalan  lancar dan aman.” Tutupnya. (Diskominfotik/Angge/Juan/Fyan/YL).

Batulayar, DIskominfotik – Penyerahan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah TK, SD, SMP Tahun 2021 yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, Asisten 1 H. Agus Gunawan, Kepala BKDPSDM Syahrudin, Kepala Dinas Pendiidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar H. Nasrun, Kepala LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertempat di Hotel Aruna Senggigi, Batulayar, Lobar, Senin (12/7/2021).
Dalam Laporannya Kepala Bidang Pembinaan Guru Dan Tenaga Pendidikan Dinas Dikbud H. Ahmad Suja’i menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Diklat yang tentunya di fasilitasi oleh LPMP Provinsi NTB maka suksesnya Diklat tersebut didukung oleh Dinas terkait.
“Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 06 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah bahwa untuk pengangkatan sebagai calon kepala sekolah harus sudah memenuhi dan memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang melalui beberapa tahapan seperti penjaringan, persiapan kompetensi untuk kepala sekolah dengan memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap dan nilai keterampilan,” Tuturnya.
Dengan Penyeleksian sebanyak 140 orang sehingga lolos administrasi sebanyak 130 orang dan seleksi substansi sebanyak 89 orang atau persentase 68,46 orang dengan hasil akhir sebanyak 74 orang dan tujuh diantaranya mendapat nilai tertinggi.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutan singkatnya menjelaskan, “dilakukannya Pendidikan kilat bagi guru bukan dimaksudkan mengajari atau menggurui terlebih lagi dimaksudkan untuk berbagi ilmu teori dan praktik yang bisa diterapkan di sekolah itu, dengan Kata lain ilmu dan pengetahuan yang diperoleh bisa di implementasikan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, dengan menjadi kepala sekolah berarti menjadi pemimpin atau leader dengan memiliki tanggung Jawab dalam meberikan kebijakan dan keputusan berada di tangan kepala sekolah yang sekaligus bertanggung Jawab di lingkungan tempat mengajar dan tidak lupa seorang kepala sekolah, tidak hanya berinteraksi dengan guru melainkan para siswa, anggota komite dan orang tua wali murid” Tutupnya.( Diskominfotik/Juan/angge/ria/fyan/YL)