Kediri ,Diskominfotik; Menuju Satu Data adalah suatu yang harus segera diwujudkan, namun beberapa permasalahan yang di temukan saat ini dan yang perlu mendapat perhatian dalam hal operasionalisasi aplikasi E-database yang teraplikasi dalam satudata.lombokbaratkab.go.id dalam hal teknis pengisian form sistem informasi warung data dalam portal satudata.lombokbaratkab.go.id dan konsep implementasi aplikasi untuk seluruh produsen data perlu dioptimalkan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia menetapkan Diskominfotik sebagai walidata, dimana dalam pasal 21 walidata tingkat daerah menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi dan singkronisasi penyelenggaraan statistik sektoral menuju satu data Lombok Barat di Lesehan Dian Kediri Rabu 9/6/21.

Acara diisi dengan fasilitasi pemanfaatan aplikasi satu data, diskusi penyamaan persepsi satu data, pengenalan website OPD dan bimbingan teknis pengisian data sektoral melalui aplikasi SI WARTA (Sistem Informasi Warung Data)

Hadir dalam rakor ini Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Ahad Legiarto, Kepala Badan Pusat Statistik M. Ahyar dan peserta berasal dari  OPD dan Kecamatan se Kabupaten Lombok Barat.

Sekretaris Daerah H. Baehaqi dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini merupakan subtansi dari tolak ukur pembangunan daerah, substansi dari output belanja daerah di dalam APBD.

Baehaqi meminta kepada seluruh OPD untuk selalu meng update data yang dimiliki dan mengisi datanya tidak hanya setahun sekali tetapi setiap hari karena apa yang di kirim oleh tiap OPD adalah menggambarkan kinerja dari tiap OPD tersebut dan akan dikirim ke Badan Pusat Statistik. Data yang ter update dan valid ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam merencanakan Pembangunan kedepannya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Ahad Legiarto dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah  Kabupaten Lombok Barat memperbaiki sistem pendataan untuk OPD menuju satu data sehingga sangat di butuhkan kolaborasi dari seluruh OPD tentang update data dan pengiriman tepat waktu ke Dinas Kominfo selaku walidata untuk kemudian bersama BPS Kabupaten Lombok Barat mendukung kolaborasi ini.

” Mohon agar petugas yang menangani data di seluruh OPD untuk personilnya tidak di ganti atau berubah ubah sehingga keberlangsungan apa yang sudah di sepakati dan menjadi komitmen kita dapat berjalan dengan baik”. pintanya

Ahyar selaku kepala Badan Pusat Statistik mengatakan siap membantu perstatistikan dan kelancaran berjalannya satu data di Lombok Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah bagaimana caranya untuk memperbaiki data digital.

“sebenarnya penyebab pertama itu adalah yang menangani data itu berganti ganti sehingga pindahnya data final dari bulan ke bulan itu terkadang tidak tersampaikan ke petugas baru dengan baik, jadi begitu ada pergantian petugas pengelolaan data harus disampaikan dengan penuh dulu informasi datanya kepada petugas yang baru.” Tuturnya. (Diskominfotik, Fiyan / Feri)

Lingsar Diskominfotik Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar genap berusia 127 tahun diperingati secara sederhana oleh Pemerintah dan masyarakat Desa Batu Kumbung dengan Pengajian dan Zikir dan doa.

Acara HUT ini diselenggarakan di Aula Kantor Desa Batu Kumbung Jalan Gora II Kecamatan Lingsar, Selasa 08/06/21 dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Asisten II Setda Lobar Rusditah, Camat Lingsar Marzuki Kepala Desa Sekecamatan Lingsar, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Batu Kumbung dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Dalam Kesempatan tersebut Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid menyerahakan bantuan 50 paket sembako dari Pemerintah Desa Batu Kumbung pada perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Lobar menyapaikan ucapan  selamat HUT kepada Masyarakat yang ada di Desa Batu Kumbung.

“Kami dari pemerintah mengucapkan selamat merayakan HUT desa Batu Kumbung Yang ke-127, bagi masyarakat yang ada didesa Batu Kumbung, dan terus semangat membangun desa dengan gotong royong agar semakin maju dan sejahtera” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan salah satu program pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah Mengembangkan Desa Batu Kumbung menjadi Desa Mandiri, untuk bisa menjadi Desa Mandiri masyarakat selalu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

“Salah satun Program Pemerintah Daerah Lombok Barat adalah  mengembangkan Desa Batu Kumbung Menjadi Desa Mandiri. Untuk Itu kami menghimbau pada semua masyarakat agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan masing-masing.” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Desa (Kades) Batu Kumbung dalam sambutannya mengatakan, Bersama masyarakat bahu membahu membangun Desa Batu Kumbung untuk bisa menjadi Desa Mandiri

“Kami Bersama masyarakat Desa Batu Kumbung bahu membahu membangun Desa Batu Kumbung agar bisa menjadi Desa Mandiri” Ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut kepala Desa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Undangan sekalian yang Berkenan hadir memeriahkan HUT Desa Batu Kumbung ke 127 dan mendoakan semoga Desa Batu Kumbung menjadi Desa Mandiri. (Diskominfotik/Juan/Fiyan/YL)

Gerung, Diskominfotik; Rapat paripurna DPRD Lombok Barat dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Lombok Barat tahun 2020 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah didampingi Oleh Wakil Ketua I Hj. Nurul Adha dan Wakil Ketua III Suparman di Ruang Sidang DPRD Lombok Barat Selasa 08/06/21.

Rapat yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Baihaqi yang didampingi oleh para Asisten dan Kepala OPD

Dalam pandangan umum Fraksi yang dibacakan oleh Juru Bicara Gabungan Fraksi Abubakar Abdullah dari Fraksi PKS menyampaikan bahwa di tahun 2020 merupakan tahun anggaran yang berat akibat dari pandemi covid-19 yang belum berakhir yang memaksa pemerintah daerah mengelola keuangan seefektif dan seefisien mungkin, berbagai cara dilakukan seperti realokasi, refocusing dengan memperhatikan posisi masyarakat sebagai dampak dari pandemi.

Penyusunan anggaran APBD 2020 merupakan rencana yang strategis demi mewujudkan Lombok Barat yang Maju, Amanah dan Berprestasi yang dilandasi dengan nilai-nilai patut patuh patju.

Total pendapatan daerah tahun 2020 semester Rp. 1.767.349 juta yang terealisasi sebesar Rp. 1.687.931 juta atau 95,51%  dengan pembagian PAD tahun 2020 Rp. 241 . 094 Miliar terealisasi Rp. 219 Miliar atau 86,95%, Pendapatan transfer pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.419.426 juta terealisasi sebesar 1.373.064 / (96, 73%) dan PAD yang berupa pendapatan dari Anggaran Rp. 96 Miliar lebih tapi terealisasi Rp. 95 Miliar lebih atau 99,81%.

Pandangan dari gabungan beberapa fraksi menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian Dewan dan butuh jawaban yang komprehensif antara lain:

Pertama, terjadinya penurunan drastis PAD Lombok Barat 2020 sebagai dampak covid-19 khususnya disektor pariwisata yang berdampak pula pada sektor pembangunan dan pembiayaan daerah,  kebijakan alternatif apa yang akan ditempuh pemerintah daerah Lombok Barat untuk mengantisipasi turunnya pendapatan dari sektor pariwisata.

Kedua, langkah apa yang akan diambil pemerintah daerah dari dana APBN bisa dialokasikan ke Lombok Barat di luar alokasi anggaran tetap DAU dan DAK.

Ketiga, dimohon memberikan laporan mengenai Dana transfer, DAU, DAK dan BLUD.

Keempat, dimohon laporan spesifik tentang dampak covid-19 terhadap Anggaran pemerintah daerah.

Kelima, langkah-langkah apa saja yang diambil pemerintah terhadap pokok-pokok pemikiran DPRD terhadap Aspirasi dari Masyarakat yang banyak belum terealisasi. (Diskominfotik/Ria/Fery/Angge).

Gerung Diskominfotik Lombok Barat sebentar lagi akan menjadi kawasan terang benderang Se Nusa Tenggara Barat. Masyarakat tidak lagi mengeluhkan kawasan yang gelap tanpa penerangan jalan umum. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr. Baehaqi di Gerung Lombok Barat, 7 Juni 2021.

Menurut Sekretaris Daerah, Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan untuk dapat mengatasi keluhan masyarakat terhadap Penerangan Jalan Umum yang selama ini sering menjadi keluhan.  Pemeritah Daerah merespon keluhan tersebut dengan mencari skema yang paling efektif dan tidak memberatkan keuangan daerah. “Pemerintah Daerah sejak 2019 mencari terobosan dan skema untuk dapat merespon keluhan masyarakat dan dari berbagai konsultasi akhirnya diputuskanlah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ” ujarnya.

Lebih lanjut Baehaqi mengatakan sesuai dengan hasil analisa untuk dapat menerangi kawasan di seluruh Lombok Barat diperlukan sekitar 12.000 titik PJU senilai hampir 70 miliar rupiah. Hal ini tentu cukup berat bagi daerah mengingat kondisi fiskal APBD Lombok Barat saat ini. “Dengan kondisi saat sulit bagi kita untuk dapat membiayai PJU ini menggunakan APBD sehingga kita memilih skema KPBU agar tidak membebani APBD kita” ujarnya.

Dengan skema ini semua wilayah di Lombok Barat akan langsung terang karena badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan proposal yang diajukan serta  memenuhi syarat akan langsung memasang PJU secara serentak di seluruh Lombok Barat. Karenanya tentu yang akan dapat mengikuti proses ini adalah badan usaha yang benar benar berpengalaman dan memiliki dana yang besar juga. Menurutnya hal ini tertuang dalam dokumen persyaratan dalam tahap lelang. “KPBU ini skemanya beda dengan Pengadaan barang dan jasa biasa, kalau pengadaan barang dan jasa biasa dananya dari Pemerintah (APBD) dan sudah tersedia, kalau KBPU ini dana untuk membangun PJU berasal dari badan usaha tersebut dengan kata lain investasi yang nilainya sangat tinggi” ujarnya.

Sekda menambahkan  saat ini tahapan KPBU ini telah memasuki pengumuman perusahaan yang memenuhi kualifikasi dalam tahap prakualifikasi dan diumumkan secara terbuka melalui media dan website Pemerintah Daerah. Setelah diperoleh perusahaan yang memenuhi kualifikasi selanjutnya dilakukan pengajuan proposal yang nantinya menjadi penentu badan usaha atau perusahaan yang mengerjakan KBPU. Dengan tahap dan mekanisme ini tentu Pemda yakin KPBU Penerangan Jalan Umum ini akan berjalan dengan baik dan maksimal. “Proses dan tahapannya sangat ketat tentu kami berharap ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Lombok Barat” ujarnya.(Diskominfotik/rf)

Giri Menang, Diskominfotik; Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat tentang Penjelasan Kepala  Daerah terhadap  Raperda tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lobar Ta. 2020 dipimpin oleh Wakil Ketua I Hj. Nurul Adha di dampingi Wakil Ketua lll DPRD Lobar Suparman berjalan dengan tertib dan lancar, di hadiri para Anggota DPRD Lobar dan Sekretaris DPRD Lobar Aisyah Desilina Darmawati, di ruang Sidang DPRD Kabupaten Lombok Barat, Senin 07/06/21.

Sementara dari kalangan eksekutif hadir Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Sekretaris Daerah H. Baihaqi dan para Asisten

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun dalam penjelasannya mengatakan bahwa pada Tahun anggaran 2020 merupakan tahun yang berat khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, seperti yang diketahui bersama Pandemi Covid 19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas, berbagai bentuk realokasi dan refocusing anggaran telah kita lakukan guna menekan dampak Pandemi Covid 19, baik itu untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial maupun pemulihan ekonomi.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah nomor 13 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

Adapun Realisasi pendapatan secara keseluruhan dari anggaran sebesar Rp. 1 triliun 767 milyar 349 juta rupiah lebih, terealisasi sebesar Rp. 1 triliun 687 milyar 931 juta rupiah lebih atau sebesar 95, 51 persen,”terangnya.

Ada 3 Rincian realisasi tersebut, ungkap Wabup, Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari anggaran sebesar Rp. 251 Milyar 904 juta rupiah lebih terealisasi sebesar Rp. 219 milyar 38 juta rupiah lebih atau sebesar 86, 95 persen. Kedua, Pendapatan transfer, dari anggaran sebesar Rp. 1 triliyun 419 milyar 426 juta rupiah lebih terealisasi sebesar Rp. 1 triliyun 373 milyar 54 juta rupiah lebih atau sebesar 96,73 persen. Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah  berupa Pendapatan Hibah dari anggaran sebesar Rp. 96 milyar 18 juta rupiah lebih terealisasi sebesar 95 milyar 838 juta rupiah lebih atau sebesar 99,81 persen.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mendorong  Pemerintah Daerah agar menetapkan dan segera menyampaikan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tepat waktu.

“Kami meminta kerja sama seluruh anggota dewan dalam pembahasan peraturan daerah ini sehingga penetapan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” harap Wabup.

Usai menyampaikan penjelasan Pemerintah atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lobar Ta. 2020, Hj. Sumiatun menyerahkan draf Raperda tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lobar Ta. 2020 kepada wakil ketua I DPRD Lombok Barat Hj. Nurul Adha di dampingi Wakil Ketua lll DPRD Lobar Suparman. (Diskominfotik/Angge/Juan)

Gerung, Diskominfotik; Pembangunan Islamic Center dan Jalan Sopok Angen yang telah digagas dan direncanakan sejak tahun 2015 rencananya akan direalisasikan pada tahun 2022.

Hal ini diungkapkan pada ekspose pembangunan jalan Sopoq Angen dan Islamic Center di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat, Senin 07/06/21.

Kegiatan ekspose ini dilakukan oleh Konsultan Perencana dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Para Asisten dan Kepala OPD.

Ir. H. Robijono Prasetyo selaku Konsultan perencana menyampaikan Pembangunan Jalan Sopoq Angen dan Islamic center akan menjadi icon baru Lombok Barat dimulai dari sebelah kantor Dinas Perhubungan langsung ke terusan Samsat dan Perumahan Daerah dengan Panjang kurang lebih 2,6 km dengan lebar 2 jalur ( 2 X 7 meter).

Rancang bangun dari jalan ini nantinya ditengah-tengah ada mediar dan dipinggir akan dibuat trotoar sedemikian rupa sehingga akan menjadi satu kesatuan dengan pusat pemerintahan Lombok Barat yang ada di Giri Menang dengan radius kurang lebih 165 meter.

Disamping Jalan sopoq angen juga akan dibangun kawasan Islamic Center seluas kurang lebih 2,8 Hektar yang desainnya merupakan kawasan Alun-Alun sehingga akan disebut kawasan G-Work (Gerung Work).

“Dalam Kawasan G-Work ini akan dibangun pusat ruko dengan konsep lebih santai sehingga akan memudahkan warga masyarakat bisa melewati jalan baru menuju Islamic Center kota gerung.” Ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah H. Baihaqi menyampaikan Jalan Sopoq Angen dan Islamic Center dalam perencanaan fisiknya 100% di tahun 2022, Mengingat kondisi keuangan akibat pandemi covid-19 diharapkan kepada Dinas BPKAD dan BAPENDA untuk menjadi perhatian, terkait dengan pembelian lahan dan bangunan fisiknya diharapkan bisa 30-40% dan bisa dilanjutkan pembangunannya di tahun 2023.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya memberikan atensi atas dibangunnya jalan Sopoq Angen dan Islamic center ini dan berharap agar ditahun 2022 pembebasan lahan harus tuntas jangan setengah-setengah dan dilakukan sesuai dengan prosedur.

Pembangunan Jalan Sopoq Angen dan Islamic Center yang akan menjadi icon baru Lombok Barat Fauzan Khalid mengusulkan agar konsep Islamic Center ruang terbuka atau halamannya diperluas dan dibuatkan rest area untuk para pedagang kecil.

“Untuk pembangunan Islamic Center agar dibuat konsep ruang terbuka atau halamannya diperluas dengan dibuatkan rest area tempat para pedangan kecil.” Usulnya.  (Diskominfotik/Ria/fyan/feri)

Gerung diskominfotik, Kasus Covid-19 di Lombok Barat masih ada belum ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya pandemi, oleh karena itu ASN merupakan pelayan publik yang hidup ditengah tengah masyarakat harus menjadi contoh dalam penerapan prokes di masyarakat bertindak sebagai promotor bil lisan dan modeling bil hal dengan memberikan edukasi kepada masyarakat secara lisan dan contoh dalam penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah H. Baihaqi saat memimpin apel pagi rutin ASN lingkup Sekretariat dan Dinas Kominfo di halaman Kantor Bupati Lombok Barat, Senin 07/06/21.

Lebih lanjut Baihaqi menyampaikan tetap bersyukur atas anugrah Allah SWT. Yang telah  mengaruniakan kesehatan dan rezki yang berkah. Bentuk rasa syukur itu ditunjukkan dengan kinerja yang baik dan disiplin menjalankan tugas.

” Tunjukkan kinerja kepada Pimpinan. Jika Pimpinan tidak berada di tempat, tunjukkan kita sebagai staf bisa sebagai play maker bukan menjatuhkan pimpinan atau menghilang menghindari tanggung jawab.”  Ungkapnya.

Sekda menambahkan Kebijakan Nasional berpengaruh kepada Daerah, contohnya adalah Pembatalan Keberangkatan Haji 2021 ini harus diantisipasi dampaknya, Kabag Kesra diminta untuk segera berkoordinasi dengan Kemenag.

Progress report program kegiatan prioritas tetap akan dievaluasi. Matriksnya akan di-cross check. Yang muara semua ini adalah penilaian kinerja Daerah khususnya kinerja Sekda sbg Pimpinan Birokrasi Tertinggi Daerah.

“Percepat realisasi proyek dengan mempercepat tender proyek karena setiap satuan proyek, ada hak 30% untuk orang miskin/pekerja proyek, Ini menjadi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah sebagaimana target pertumbuhan ekonomi kwartal kedua 2021 oleh Presiden RI sebesar 7%. ” tutupnya (Diskominfotik/zul)

Gerung, Diskominfotik – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Lombok Barat (Lobar) Hj. Khaeratun Fauzan Khalid buka Minilokakarya Triwulan Lintas Sektor UPT Puskesmas Dasan Tapen di Aula UPTD Dinas Kebudayaan Kecamatan Gerung, Lobar, Kamis (3/6/2021).

Dalam Sambutan nya Ketua TP PKK Hj. Khaeratun memaparkan pentingnya Posyandu Keluarga dikarenakan menjadi dasar dalam melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di mana Posyandu keluarga merupakan program unggulan provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menerapkan dan menginisiasi revitalisasi Posyandu menuju Posyandu keluarga.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa di Kabupaten Lobar dalam tiga tahun terakhir setelah terbentuknya Posyandu Keluarga ada 131 Posyandu Remaja pada Tahun 2021 yang awalnya Posyandu Konvensional telah berubah menjadi Posyandu Keluarga, dan 464 Posyandu terintegrasi yang sudah ada binaan Remaja dan Lansia.

Kegiatan yang dihadiri oleh Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD, Ketua TP-PKK Desa dan Tim Puskesmas yang Ada di Kecamatan Gerung.

Dalam Sambutan singkatnya Camat Gerung H. Mulyadi menjelaskan tujuan diadakannya  Minilokakarya adalah untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan khususnya di bidang kesehatan yang ada di tujuh Desa dan satu Kelurahan di Wilayah Kecamatan Gerung.

Beberapa permasalahan baik di tingkat Desa atau Kecamatan mengenai penanganan penyakit seperti TBC dan DBD, agar tidak terjadi lonjakan orang yang terkena demam berdarah ada baiknya masyarakat atau warga sekitar agar tetap menerapkan PHBS dan bergotong -royong untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga di Beberapa wilayah di Kecamatan Gerung sudah dilakukan vaksinisasi untuk warga dan Lansia.

Pemaparan dan kinerja per desa di Kecamatan Gerung seperti program promosi kesehatan sedang giat di laksanakan oleh para kader yang ada di Desa yaitu dengan tetap menerapkan PHBS seperti yang di ungkapkan Kepala Puskesmas Dasan Tapen Zulhana.

Menurutnya tidak hanya PHBS yang harus diterapkan di masing-masing keluarga akan tetapi Perilaku Merokok karena sebagian besar dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri sehingga penerapan PHBS harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga.

Dalam strata Posyandu ada lima komponen indikator yang harus dipenuhi antara lain :

1. Jumlah Kader yang bertugas dalam satu Posyandu Keluarga adalah lima orang.
2. Menghitung Rata-Rata Kehadiran di dalam Posyandu.
3. Cakupan Program harian seperti KB dan imunisasi.
4. Ada atau tidak nya kegiatan yang Ada di Posyandu.
5. Sarana dan Prasarana yang memadai, dan di Puskesmas Dasan Tapen sudah 100% menerapkan Desa Siaga.

“Dengan Kata lain Posyandu keluarga dengan target capaian 100% tapi sampai dengan bulan Juni baru 50% yang sudah mencapai target dari kurang lebih 935 Posyandu dengan syarat Registrasi dan kelengkapan harus dipenuhi,” Tutup Ketua TP PKK Lobar. (Diskominfotik/Ria/Fery/Juan/YL)