PLT Bupati Lobar Resmikan Aula Kantor Desa Taman Baru

DSC_7476Giri Menang – Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid beserta rombongan menghadiri peresmian aula kantor desa taman baru Kecamatan Sekotong  seusai melaksanakan gerakan menanam pohon, Rabu (2/12). “Desa Taman Baru adalah salah satu desa yang paling akur, aman dan persatuannya terjaga. Untuk itu tetaplah jaga persatuan karena apabila kita bersatu, seberat apapun pekerjaan pasti bisa diselesaikan,” kata PLT Bupati dalam sambutannya.

H. Fauzan juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Taman Baru yang telah membangun Aula kantor desanya secara swadaya tanpa bantuan dari pemerintah. “Ini patut jadi contoh untuk desa-desa lain,” pungkasnya. (lebih…)

PERINGATAN HARI MENANAM POHON INDONESIA DI SEKOTONG

DSC_7376Giri Menang – Ratusan masyarakat dari berbagai unsur baik dari pelajar, warga sekitar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, TNI dan perwakilan SKPD Lobar dan Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi NTB memadati  kawasan Hutan Lindung Lemer Sekotong untuk melakukan Gerakan Menanam Pohon sebagai salah satu rangkaian kegiatan One Billion Trees ( 1 Miliyar Pohon). Kegiatan yang bertujuan untuk menambah kesadaran pentingnya pohon untuk mengurangi dampak pemanasan global ini di laksanakan pada Rabu (2/12) dan dicanangkan sebagai bulan menanam nasional. (lebih…)

PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL PEMKAB LOBAR

DSC_7221Giri Menang – Sebanyak sepuluh orang pejabat di ambil sumpahnya oleh PLT Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, M.Si pada Selasa (1/12) lalu di Aula Kantor Bupati Lobar. Pejabat yang diambil sumpahnya antara lain : Ir. H.M. Taufiq (Sekertaris Daerah Lobar), Drs. H. Fathurrahim (Asisten III Bidang Pemerintahan dan Ekonomi),  Ahdiyat Subiantoro, SH (Kepala Badan Kepegawaian Daerah), Drs. H.M. Sukron (Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Ependi, SH (Kepala Badan Perijinan), Drs. H. Poniman (Staff Ahli Bupati Bidan Ekonomi), H. Muridun (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Ir. L. Edy Sadikin (Kepala Badan Lingkungan Hidup), Drs. Agus Gunawan (Kepala Dinas Kehutanan), dan Drs. H. Alawi Mustafa (Kepala Badan Penyuluh) (lebih…)

Lobar Peringati HKN ke 51 dan Hari AIDS Sedunia

DSC_0338Giri Menang –  Sebagai rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 51 sekaligus Hari AIDS sedunia, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar senam massal dan gerak jalan sehat serta penandatanganan komitmen pencegahan HIV/AIDS, Selasa (1/12) lalu. Kegiatan yang berlangsung di halaman Bencingah Kantor Bupati Lobar itu melibatkan Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, Dinas Pekerjaan Umum, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lobar dan dikoordinir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Lobar. (lebih…)

Minimalisir Kades Berkonflik, BPMPD Aktif Pembinaan

BPMPDGIRI MENANG – Mengelola anggaran desa yang tak sedikit membuat kepala desa harus lebih berhati-hati. Salah mengambil kebijakan saja, mereka harus siap didemo warga bahkan bisa sampai berurusan dengan hukum.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Barat (Lobar) H Syaiful Ahkam kepada Lombok Post mengakui di 2015  ada beberapa kepala desa yang berkonflik. Mereka tak hanya diperkarakan secara hukum, namun juga mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.

‘’Penyebabnya bisa karena penggunaan keuangan desa yang dinilai tak transparan. Tapi ini hanya sebagian kecil, satu kades terpaksa kami berhentikan karena terjerat kasus hukum,’’ terang Ahkam kepada Lombok Post, kemarin (26/11).

Selain itu, ada juga kades yang tak akur dengan sekretaris desa (sekdes). Kondisi ini membuat sekdes lebih sering berkantor di kantor camat sehingga cukup mengganggu berjalannya roda pemerintahan desa. Ada juga warga yang mengadukan aparatur pemerintahan desa yang lain seperti TPKD (tim pelaksana kegiatan desa) dan tim pembangunan.

Sebagai SKPD yang menaungi pemerintahan desa, BPMPD tak ingin tinggal diam terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi sepanjang 2015. Mereka aktif memediasi pihak-pihak yang berkonflik agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berakhir di meja persidangan.

‘’Namanya juga dinamika di pemerintahan desa, jadi kami anggap itu wajar. Yang perlu diperhatikan adalah agar pembinaan ke mereka tetap berjalan agar kasus serupa tak terulang,’’ terang Ahkam.

Secara garis besar, menurut dia, setahun terakhir pemerintahan desa di seluruh desa di Lobar berjalan efektif, partisipatif, dan sistematis. Dinamika yang terjadi adalah bagian dari bentuk partisipasi dan sifat kritis masyarakat.

Hal yang cukup membuat Ahkam bangga, 119 desa dan 3 kelurahan di Lobar tergolong telah memenuhi standar pelayanan minimum (SPM). Ini dilihat dari ketersediaan sarana prasarana yang ada seperti aula, meubeler, ruangan perangkat dan kelembagaan desa yang terpisah, serta adanya sarana untuk mereka bekerja.

Meski begitu untuk transportasi, saat ini masih ada beberapa kades yang belum memiliki kendaraan dinas atau kalaupun ada, kondisinya sudah tidak layak. Totalnya sebanyak 35 kades dan permohonan pengadaan kendaraan dinas kades telah diajukan BPMPD ke pemkab.

Di sisi pembangunan, penyerapan anggaran alokasi dana desa (ADD) di 2015 per minggu ketiga November mencapai 84,8 persen. Sisanya saat ini dalam proses dan diperkirakan akan tuntas hingga akhir tahun anggaran. Sedangkan serapan dana desa (DD) dalam kurun waktu yang sama sudah berada di posisi 80 persen.

‘’Dari sisi ambang batas kita sudah aman. Tapi kami akan tetap dorong pemerintahan desa agar tidak ada anggaran yang tidak dieksekusi hingga batas akhir tahun anggaran sehingga akan menjadi SILPA,’’ ujarnya.

Selain tengah merancang Raperda Desa, Ahkam mengungkapkan saat ini pihaknya juga menyiapkan sebuah Perbup yang nantinya mengatur agar pengelolaan keuangan desa bisa satu. Sehingga kedepan desa-desa ini bisa dimudahkan secara administratif namun tetap tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan.

Terpisah, Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial BPMPD Lobar Amiruddin juga menyampaikan jika bidangnya banyak melakukan terobosan di tahun ini. Salah satunya membentuk forum komunikasi kader posyandu di tiap-tiap kecamatan. Tujuannya agar komunikasi dan koordinasi pemerintah melalui BPMPD dengan para kader posyandu bisa lebih mudah.

Selain itu mereka juga telah membentuk satgas siaga narkoba desa bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sudah ada 6 kecamatan dan 64 desa yang memiliki satgas ini. Ditargetkan di 2016, semua kecamatan dan desa akan memilikinya.

‘’Kami juga memiliki program tambahan dengan menyentuh ponpes bersama BNN juga. Tujuannya sama, memerangi narkoba,’’ ujarnya.

BPMPD juga berupaya mendorong agar peran Badan Perwakilan Desa (BPD) bisa lebih optimal. Mereka diminta bisa bermitra dengan pemerintahan desa dalam membuat regulasi penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hal yang sama juga diharapkan bisa dilakukan terhadap lembaga permasyarakatan desa lainnya. Seperti PKK dan LPM. (ida/r6/*)

Sumber

Workshop Aksi 1.000 Hari Pertama Kehidupan

DSC_6881Rangkaian kegiatan peringatan Hari kesehatan Nasional (HKN) yang ke-51 tahun 2015 di Lombok Barat (Lobar) masih terus berlanjut. Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar menyelenggarakan “Workshop Aksi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK)”, Senin (30/11) laludi Hotel Santosa, Senggigi.

Diharapkan kegiatan ini menghasilkan output berupa rencana aksi dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejadian seputar 1.000 hari pertama kehidupan.

Peserta pada kegiatan workshop ini berjumlah 260 orang. Terdiri dari Dikes Provinsi NTB, Kepala SKPD se-Kabupaten Lobar, para Camat dan Kepala Desa. Ada juga perwakilan lintas program lingkup Dikes Lobar, kepala Puskesmas se-Lobar, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta beberapa organisasi. Seperti PKK, GOW, Dharma Wanita dan LSM Peduli Kesehatan. (lebih…)

Inspektorat Lobar Launching Iklan Koran Pemda

DSC_6949            Dalam rangka mengawal program Pemkab Lombok Barat, Inspektorat Lobar menggelar workshop tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kegiatan ini dirangkai dengan launching Iklan Koran Pemda. Iklan Koran Pemda sendiri singkatan dari Klinik Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta (30/11) ini melibatkan unsur dari inspekorat lintas kabupaten, kepala desa dan BPKP NTB.

            Iklan Koran pemda merupakan salah satu kegiatan terobosan yang telah dilakukan dan diharapkan akan selalo mendorong peningkatan kinerja Pemkab Lobar. Dengan demikian keberadaan Inspektorat Lobar dari waktu ke waktu dirasakan manfaatkan oleh para stake holder.

            Selain itu dilaunching pula program Desa Tepat berkinerja. Desa tepat berkinerja adalah desa percontohan Inspektorat Lobar yang dibina khusus para Irban wilayah tentang penyelenggaraan desa sehingga sesuai dengan akronim Tepat yaitu tertib dan patuh. Tertib dan patuh yang diharapkan adalah tertib penyelenggaraannya dan patuh pada ketentuan yang berlaku.

            Program lain yang dilaunching adalah IN-ON APIP APIK. In-on APIP APIK adalah nama unit layanan penyediaan tenaga narasumber yang terdiri dari APIP Inspektorat Lobar. APIP sendiri singkatan dari Akuntable, Profesional, Integritas, Kompeten.

           Kepala BPKP Perwakilan NTB Memberikan Pengarahan In artinya dalam menyediakan layanan tenaga narasumber ditujukan untuk kegiatan sosialisasi dan sejenisnya di lingkungan pemkab maupun di lingkungan inspektorat sendiri. Sedangkan ON artinya setelah selesai memberikanlayanan penyediaan tenaga narasumber diwajibkan untuk memantau implementasi atas materi yang terkait dan melaporkannya secara berkala ke inspektur.

            Jenis layanan APIP antara lain meliputi manaemen keuangan Negara, pelaksanaan SPIP, pengelolaan keuangan daerah, tindak lanjut hasil rekomendasi temuan BPK, tata kelola keuangan desa, akuntabilitas kinerja SKPD, tata kelola dana BOS, PAD, Hibah dan bansos serta pengadaan barang dan jasa. (ARR)

 

Sekolah Ramah Anak Lobar Dideklarasikan

  06 - Copy          Belakangan ini di wilayah kabupaten Lombok Barat (Lobar), sering terjadinya kekerasan terhadap anak. Tragisnya, kasus itu muncul dan terjadi justru di dunia pendidikan. Semestinya, dalam dunia pendidikan sebagai tempat tumbuh kembangnya anak dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi. Hal ini dinyatakan oleh kepala Dinas Dikbud Lobar, H.Ilham, S.Pd, M.Pd disela-sela acara deklarasi sekolah ramah anak di Bencingah Agung Sabtu (28/11) lalu. Kegiatan ini dikaitkan juga dalam rangka daerah ini menuju kabupaten layak anak.

            Lebih dari 500 orang kepala sekolah (kasek) menghadiri kegiatan ini. Mereka diharapkan, setelah menandatangani pernyataan deklarasi ini, masing-masing sekolah sudah mulai berbenah dan berinovasi. Maksudnya untuk mewujudkan sekolah ramah anak, sehingga anak merasa nyaman dan aman di sekolah. Secara simbolis, ikrar dan penandatanganan deklarasi diwakili oleh masing-masing kasek TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Mereka, dihadapan plt.Bupati, Sekda, Ketua Komisi IV DPRD, Pimpinan SKPD, jajaran dunia pendidikan Lobar, toga-toma serta sejumlah anak berprestasi,setelah usai mendeklarasikan diri, bersama-sama menandatasngani pernyataan.

            Ada 5 poin yang diikrarkan kasek. Diantaranya adalah, menjamin psoses pembelajaran bisa berjalan dengan aman, nyaman, memnyenangkan dan mencerdaskan. Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran atau bentuk-bentuk kekerasan lain. Menjadikan sekolah sebagai tempat pengembangan potensi, bakat, minat serta kepribadian anak, agar tumbuh menjadi anak yang cerdas, berbudaya dan berkepribadian. Menjadikan sekolah sebagai tempat pengembangan kapasitas yang jauh dari kekerasan dan diselesaikan dengan mengedepankan kolektivitas dan kolegalitas.

            05Diharapkan Ilham, dalam rangka deklarasi ini, semua kasek berupaya, dengan kekuatan yang ada di sekolah masing-masing. Mereka diharapkan bergerak mewujudkan, mengkondisikan sekolah menjadi sekolah ramah anak. “Kalau semua kepala sekolah bisa mewujudkan sekolahnya sebagai sekolah ramah anak, maka tentu, kabupoaten Lobar akan menjadi kabupaten layak anak” tegas Ilham.

            Lebih lanjut dikatakan mantan kasek SMA 1 Jembatan Kembar ini, latar belakang digelarnya deklarasi ini, karena sejak tiga bulan terakhir, sering terjadi kasus yang memilukan dan memalukan. Justru kejadian itu terjadi dalam dunia pendidikan. Untuk itu, pihaknya menggelar sebuah acara yang di dalamnya tercetus sebuah kesepakatan bersama. Maksudnya untuk mengantisipasi tidak terjadinya kekerasan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Rumusannya adalah, menjadikan sekolah ramah anak.

            Sekolah ramah anak menurut lhamt idak membutuhkan apa-apa. Sekolah ramah anak ini bisa berjalan di lingkungan sekolah masing-masing.Apa lagi Lobar sudah memiliki 8 standar pendidikan. Sekolah ramah anak ini, tetap merujuk pada standar nasional pendidikan yang ada. Dicontohkan Ilham, standar kopetensi kelulusan, anak-anak harus lulus dengan kopetensi yang sudah ditentukan sesuai standar nasional pendidikan. Namun, selain anak-anak memenuhi nilai standar kopetensi kelulusan, mereka harus dibekali lagi dengan kemampuan bersosialisasi dengan baik dilingkungannya masing-masing. “Di sekolah anak-anak dikenalkan dengan sarana dan prasarana terkait ramah anak”, pinta Ilham seraya menambahkan, sekolah diharapkan memiliki suasana yang riang gembira, sehingga anak bisa senang, aman dan nyaman di sekolah.

            Dikatakan Ilham, setelah para kasek mendeklarasikan diri agar sekolahnya menerapkan sekolah ramah anak, maka mereka harus pula menyiapkan stake holder yang ada. Mereka bisa sharing dengan para guru, komite sekolah yang ada. Maksudnya, untuk menyampaikan program berkelanjutan. “Ini sebuah bentuk kelanjutan dari deklarasi ini”, tegasnya. Untuk melanjutkan kegiatan ini, kata dia dirasa tidak sulit. Sekolah hanya kembali menyusun program yang harus berpihak pada anak. “Jika anak SD, mereka masih dalam suasana bermain. Nuansa di sekolah lebih pada suasana bermain sambil belajar”, katanya. (L.Pangkat Ali).

Deklarasi Sekolah Ramah Anak Harus Ditindaklanjuti

   04         Perlaksanan tugas (plt) bupati Lombok Barat (Lobar), H.Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si menegaskan, kegiatan deklarasi sekolah anak harus ada tindak lanjutnya. Karena deklarasi ini, menurut dia sangat penting. Harapannya, deklarasi ini jangan sekedar deklarasi, kemudian besoknya selesai. Tetapi harus ada tindak lanjutnmya, dalam artian, seluruh sekolah di Lobar benar-benar bisa dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif. Di dalamnya tidak pernah terjadi kekerasan terhadap anak, baik bersifat fisik fsikis.

            Disebutkan mantan Ketua KPU NTB ini, secara nasional, data menunjukkan, lebih dari 80% anak pernah mengalami kekerasan fisik maupun mental. “Saya berharap semoga data 80 % ini bisa kita minimalisir” harapnya seraya menyatakan angkanya bisa pada angka zero.

            Lebih lanjut dikatakan Fauzan, NTB termasulk 5 besar kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak secara umum. Bahkan Ibu menteri PA dan PP RI mengungakpakn data ini ketika sempat berkunjung ke Lobar beberapa waktu lalu. Untuk itu, ibu menteri saat itu berharap, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa bersama sama dinihilkan.

            Diminta Fauzan, setelah penandatanganan deklarasi ini, semoga bisa ditindaklanjuti oleh semua kasek dan jajarannya di sekolah. Hal ini nantinya, bisa menjadi sebuah gerakan bersama, tidak hanya dalam bentuk di atas kertas, melainkan diwujudkan dilapangan dan dikeseharian.

            Selain ilmu, keteladanan juga perlu diberikan kepada anak. Jangan sampai guru memberikan keteladanan yang kurang baik. Selanjutnya, anak jangan dipaksa untuk memilih sesuatu yang tidak disukainya. Tugas orang tua adalah, memberikan hal yang baik, memberikan rasionalisasi kemudian memberikan kebebasan kepada anak untuk memilihnya. “Tapi memaksakan anak untuk memilih sesuatu yang dipilihnya, itujuga merupakan sebuah kekerasan” ujar Fauzan.

            Jika ada hal yang negatif lanjutnya, harus diberikan rasionalisasi, kenapa ini atau itu tidak baik. Namun yang terbaik adalah, bagi orang dewasa mau merendahkan diri, mau meminta maaf jika berbuat salah. Seharusnya, setiap guru ketika mengakhiri tugas mengajarnya ditutup dengan minta maaf kepada siswanya. Beralasan, bisa jdi dalam mengajarnya, menyampaikan pelajaran ada yang kurang, berkata kasar atau anak belum faham. “Meminta maaf kepada anak, bukan berarti menurunkan derajat kita sebagai seorang guru”, jelasnya.”Murid meminta maaf kepada guru itu biasa, tapi kalau guru meminta maaf, itu akan memberikan efek yang luar biasa”, lanjut Fauzan. (L.Pangkat Ali).

Meeting In Progress: Launching Iklan Koran Pemda (Klinik Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemda)

JpegKlinik Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKLAN KORAN PEMDA) adalah terobosan layanan konsultasi bagi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi pemerintahan dan aparatur, keuangan daerah, pembangunan fisik, pembangunan sosekbud dan TLHP. Launching dilaksanakan oleh Plt. Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid,S.Ag,M.Si, didampingi Kepala Perwakilan BPKP NTB, Inspektur se NTB dan Asisten III Pemkab Lombok Barat.

Jpeg

Dikes Lobar Gelar Workshop Peringati HKN Ke-51

Sambutan PLT Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, M.Si

Dikes Lobar Gelar Kegiatan Dukung Upaya Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Hidup Bersih dan Sehat

Sejak 51 tahun yang lalu setiap tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang merupakan sebuah peringatan berharga bagi bangsa untuk tetap fokus dan semangat membangun bangsa, khususnya di bidang kesehatan.

51 tahun HKN adalah awal dari setengah abad baru memperjuangkan pembangunan kesehatan. Usia yang mewakili sebuah kematangan dan kemapanan pembangunan kesehatan Indonesia. (lebih…)

1 332 333 334 335 336 422