Gerung. Diskominfotik. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok H.Ilham menerima secara langsung Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Se Lombok Barat yang menggelar Hearing di ruang rapat Umar Maye kantor Bupati Lombok Barat, Kamis, 19 Januari 2023. Hadir dalam hearing tersebut Kepala Dinas Pertanian H.L Winengan, Kepala Dinas PMPTSPM H. Sabandi, Kepala Dinas Perkin H. Bahrudin Basya, Kepala DLH Hermansyah, Sekretaris Dinas PU Lalu Sudiana, Perwakilan Polres Lombok Barat serta gabungan LSM Lombok Barat.

Dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H.Ilham mengapresiasi kedatangan gabungan LSM Lombok Barat ke Kantor Bupati Lobar. Menurut Sekda hal ini sebagai bentuk kepedulian LSM terhadap Lombok Barat Barat. Ia berharap agar hearing ini dapat memberikan masukan dan solusi bagi Lombok Barat dalam melaksanakan pembangunan. “Hearing dari rekan rekan gabungan LSM ini merupakan bentuk kepedulian LSM terhadap Lombok Barat kami apresiasi dan kami terbuka terhadap berbagai masukan dan saran yang diberikan berbagai pihak sepanjang untuk kemajuan Lombok Barat”ujarnya.

Dalam kesempatan ini Sekda mengatakan bahwa tata ruang Lombok Barat saat ini masih dalam pembahasan di Pemerintah Pusat. Ia mengatakan saat ini jumlah lahan pertanian di Lobar sebanyak 14.000 hektar. Hal ini telah diusulkan oleh Pemerintah Pusat menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hal ini menurut Sekda Lobar sangat berat karena menutup ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan di Lombok Barat. Sehingga pihaknya bersama dinas pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum telah mengusulkan lahan LSD sebanyak 8 ribu hektar dari 14.000 hektar. Namun pemerintah pusat menyetujui sebesar 10.000 hektar. “Tata ruang ini saat ini sedang dibahas di Pemerintah Pusat kita berharap tata ruang Lombok Barat ini akan semakin baik. Sementara untuk LSD (Lahan Sawah Dilindungi) Lobar terus berjuang agar LSD 10.000 Hektar bukan 14.000 hektar agar Lombok Barat memiliki lahan untuk memperluas pembangunan. Namun hal tersebut harus sesuai dengan tata ruang dan aturan perundang undangan yang berlaku”ujarnya.

Sementara itu perwakilan Gabungan LSM Lobar Al Hadi Muis mengatakan bahwa kedatangannya bersama semua ketua LSM Se Lombok Barat untuk berkomunikasi dan berbicara tentang kondisi tata ruang Lobar, Perizinan serta penerbitan UKL UPL oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ia mengatakan bahwa Gabungan LSM Lobar ini melakukan hearing ke Pemkab Lombok Barat untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah perizinan, tata ruang dan masalah lainnya di Lombok Barat. Ia berharap pertemuan hari ini dapat menghasilkan solusi yang konstruktif untuk Lombok Barat. “Kami semua hadir disini untuk menyampaikan berbagai masalah tentang Lombok Barat dan kami juga mendorong adanya solusi dan jalan keluar terhadap berbagai masalah yang ada di Lombok Barat selama ini”ujarnya.

Dalam kesempatan ini semua perwakilan LSM yang terdiri dari para ketua LSM Se Lombok Barat menyampaikan berbagai masalah dan keluhan yang ada di Lobar. Para Ketua LSM berharap ada solusi dan jalan keluar yang diberikan oleh masing masing kepala dinas yang hadir dalam hearing ini. Dalam kesempatan ini juga semua Kepala Dinas yang hadir memberikan tanggapan dan respon terhadap berbagai masalah dan keluhan yang disampaikan oleh LSM. Setelelah melalukan dialog konstruktif yang dipandu langsung oleh Sekda Lobar, kegiatan Hearing inipun diakhiri oleh Sekda Lombok Barat dengan menyampaikan beberapa point penting terkait hasil hearing gabungan LSM seperti tentang tata ruang, perizinan dan sejumlah hal lainnya. (Diskominfotik/Rif)

Bogor. Diskominfotik. Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid S.Ag M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, yang diselenggarakan di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). Rakornas yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. “Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ucap Jokowi.

Presiden menambahkan penanganan pandemi ini layaknya gaya permainan sepak bola total football, dimana semua elemen mengambil peran. “Kita ini betul-betul total football saat itu, pontang-panting semuanya lari ke sana ke mari karena kita memang ingin COVID-19 bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, kata Presiden, Indonesia juga mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen. “Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali, karena di kuartal III kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain,” imbuhnya.

Meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global. “Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” tegasnya

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pada tahun 2022 lalu, kolaborasi antara instansi pusat dan daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tanah air. “Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, inflasi pada September 2022 5,95 persen, kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen, dan untuk terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen karena adanya pola demand yang bersifat seasonal atau musiman adanya Hari Raya Natal dan perayaan tahun baru,” jelas Tito.

Usai mengikuti Rakornas, Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid S.Ag M.Si mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi, ini merupakan warning bagi kita semua khususnya di daerah, ancaman krisis ekonomi global tahun 2023 harus menjadi fokus perhatian. “Dengan upaya keras, kita mampu mengurai berbagai permasalahan mulai dari pandemi COVID-19, bencana alam, kenaikan BBM hingga inflasi, namun kita harus waspada ancaman ekonomi global tahun 2023 ini,” ucap Fauzan.

Lebih lanjut Fauzan menyebut harus ada upaya yang luar biasa menghadapi kondisi yang luar biasa, membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, pemberdayaan UMKM, dan ketahanan pangan harus terwujud. “Tahun 2023 diprediksi bukan tahun yang baik-baik saja, khususnya kondisi perekonomian global yang akan berdampak hingga ke daerah. Menumbuhkan sentra ekonomi baru, pemberdayaan UMKM sebagai sokoguru perekonomian, dan menciptakan ketahanan pangan wilayah harus kita lakukan, agar memiliki pertahanan ekonomi yang kuat, semua elemen pemangku kepentingan dan masyarakat harus solid,” pungkasnya. (Diskominfotik/LBNN/Rifal)

Lembar, Diskominfotik. Penyerahan bantuan kepada nelayan terdampak cuaca Extrame di Dusun puyahan Desa Lembar Selatan di laksanakan pada, Senin 16 Januari 2023.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, sejumlah kepala OPD, Camat Lembar, Forkopimcam, Kepala Desa, Kepala Dusun serta masyarakat nelayan dusun puyahan.

Dalam kegiatan ini Wakil Bupati Hj. Sumiatun menyapa langsung masyarakat dusun puyahan yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, dimana masyarakat puyahan sangat antusias dan berterima kasih atas bansos yang di berikan oleh Pemda Lombok Barat. Dimana Bansos yang diberikan bisa untuk menyambung Hidup untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti diketahui bahwa akhir akhir ini Lombok Barat dan NTB dilanda cuaca ekstrim yang menyebabkan nelayan di Dusun Puyahan tidak bisa melaut.
Selain Dusun Puyahan ada juga beberapa dusun di kecamatan Lembar yang terdampak seperti Dusun cemare sebanyak 256 kk – 860 jiwa, Dusun puyahan 132 kk – 443 jiwa dusun lembar dan dusun lembar barat 28 kk – 94 jiwa.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat memberi perhatian khusus kepada para nelayan karena saat cuaca ekstrim nelayan tidak dapat melaut. Hal ini tentu berpengaruh terhadap penghasilan serta mata pencaharian. Karenanya
Pemerintah hadir untuk membantu para nelayan dalam meringankan beban para nelayan dan keluarga yang tidak bisa melaut. “Kami bersama seluruh jajaran memberi perhatian pada para nelayan karena cuaca ekstrim ini menyebabkan nelayan tidak dapat melaut sehingga hal ini berpotensi menyebabkan kerawanan pangan sehingga kami bantu”ujarnya.

Dalam kesempatan ini Wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun juga menintipkan pesan kepada para nelayan untuk lebih memperhatikan gizi keluarga. Hal ini dalam rangka upaya mencegah dan mengendalikan stunting di Lombok Barat. Menurutnya para nelayan dapat memberikan sebagaian ikan tangkapannya untuk dikonsumsi oleh keluarganya agar kadar gizi keluarga dapat terpenuhui. “Saya minta nelayan dusun puyahan agar menyisihkan hasil tangkapan agar tidak di jual semua sehingga bisa dikonsumsi keluarga agar terhindar dari stunting”ujarnya.

Kegiatan pemberian bansos ini sudah di laksanakan di 4 kecamatan yaitu kecamatan labuapi, Gerung, Batulayar dan kecamatan Lembar. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para nelayan di wilayah Lombok Barat.
(Diskominfotik/Idr/Ria)

Gerung, Diskominfotik. Kunjungan Bill & Melinda Gates Foundation bersama SID ke Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Senin (16/1/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekertaris Daerah Kab. Lobar H. Ilham, Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan, Kepala OPD Lingkup Pemkab Lobar, perwakilan dari Bill & Melinda Gates Foundation serta perwakilan dari Tim Summit Institute for Development (SID).

Sekertaris Daerah Lobar H. Ilham menyampaikan ucapan selamat datang di Kab. Lobar kepada perwakilan Bill & Melinda Gates Foundation dan Summit Institute for Development (SID). Salah satu visi misi Pemkab Lobar yakni pelayanan publik yang prima. “Kami Pemkab Lobar menempatkan pelayanan publik sebagai visi misi pertama tahun pemerintahan 2019-2024 dan itulah yang menjadi sasaran utama kami dalam menyelenggarakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut menunjukkan bagaimana pedulinya Pemkab Lobar terhadap pelayanan masyarakat sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat kepada Pemkab Lobar”, jelasnya.

H. Ilham menambahkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik dan profesional, Pemkab Lobar saat ini melakukan perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur tersebut yakni dengan merubah basis pelayanan dari paper base menjadi sistem pelayanan E-Goverment. “Dalam mewujudkan E-Goverment, Pemkab Lobar mengawalinya dengan mewujudkan adanya Smart City dalam semua sektor pelayanan”, tuturnya.

Sekda Kab. Lobar H. Ilham juga mengatakan bahwa dari pelayanan kesehatan masyarakat telah terdapat banyak inovasi yang dihasilkan oleh Kab. Lobar salah satunya adalah “SI PEKA BU SISKA”. Aplikasi ini merupakan inovasi dari Dikes Lobar dan telah digunakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. “Aplikasi Bunda App telah banyak digunakan dibeberapa puskemas yang ada di Kab. Lobar dan kami pun mengakui bahwa aplikasi ini sangat baik dan berguna, sehingga kami berharap adanya sosialisasi kepada puskesmas-puskesmas yang ada di Kab. Lobar dapat menggunakannya semua”, tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas KOMINFOTIK Kab. Lobar Ahad Legiarto mengatakan bahwa NGO merupakan harapan besar bagi pengembangan dan penerapan Smart City di Kab. Lombok Barat. Salah satu NGO yang telah menjadi mitra Smart City Lobar adalah SID yang telah mengambil peran pada salah satu aksi menuju smart government, smart living dan smart society. “BUNDA App atau aplikasi bunda yang dikembangkan oleh SID menjadi salah satu inovasi di bidang kesehatan. Aplikasi ini telah menarik perhatian dari Tim Bill & Melinda Gates Foundation yang dimana aplikasi tersebut dapat menunjukkan keseriusan Smart City Kab. Lobar,” jelasnya.

(Diskominfotik/Angga/Fiyan/Dhea)

Batulayar. Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan Lombok Barat, dan Dinas Sosial Lombok Barat kembali memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir yang rata rata merupakan nelayan. Setelah memberi bantuan kepada masyarakat di pesisir pantai wilayah selatan, kali ini Pemerintah kabupaten Lombok Barat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj.Sumiatun turun ke wilayah pesisir pantai utara untuk memberi bantuan terhadap para nelayan yang ada di tiga dusun di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolik di Kantor Desa Senggigi, Kamis, 12 Januari 2023.

Dalam pengarahannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun mengatakan bahwa bantuan ini diberikan sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat pesisir yang sebagaian besar adalah nelayan. Menurutnya cuaca ekstrim yang terjadi menyebabkan para nelayan tidak dapat melaut sehingga berpotensi menyebabkan kerawanan pangan. Karenanya pihaknya bersama tim memberikan bantuan guna meringankan beban masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah nelayan. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para nelayan yang tidak dapat melaut karena cuaca ekstrim. Kita berdoa semoga cuaca ekstrim ini segera berlalu sehingga kita semua dapat beraktivitas dengan normal kembali”

Dalam kesempatan ini juga Hj. Sumiatun meminta kepada para nelayan untuk memperhatikan gizi keluarganya agar tetap sehat. Ia meminta ikan hasil tangkapan tidak dijual semua tapi dapat disisihkan untuk dikonsumsi oleh keluarga. Menurutnya ikan memiliki kadar gizi yang tinggi dan dapat meningkatkan kecerdasan bagi anak. Hal ini juga sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan stunting di Lombok Barat. “Jangan lupa berikan keluarga kita makanan bergizi seperti sayur, ikan dan telur. Perhatikan juga gizi ibu hamil untuk mencegah stunting” ujarnya

Wabup Hj Sumiatun mengatakan bahwa pencegahan stunting ini merupakan program nasional. Lombok Barat menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga satu digit di tahun 2024. Hal ini jauh melampaui target angka prevalensi Stunting Di Bawah 14 Persen pada 2024. Karenanya ia mengajak semua pihak untuk mencegah stunting sejak dini dengan rajin mengkonsumsi tablet penambah darah untuk remaja dan ibu hamil, rajin periksa atau kontrol ke puskesmas untuk ibu hamil, konsumsi protein hewani dan asi ekslusif selama 6 bulan.

Hadir dalam penyerahan bantuan tersebut antara lain Kadis Ketahanan Pangan Lombok Barat Damayanti, Kadis Sosial Lalu Martajaya, Kalak BPBD Mahnan, Camat Batulayar Afgan Kusumanegara dan Kepala Desa Senggigi Mastur dan sejumlah nelayan. Adapun jenis bantuan yang diserahkan sama dengan bantuan yang sebelumnya diserahkan yakni berupa beras sebanyak 10 kg, Indomie 5 bungkus, telur satu trai, dan minyak goreng 1 kg. (Diskominfotik/LBNN-Prokopi)

Gerung, Diskominfotik. Gerakan Pemuda Anti Narkoba (GPAN) mengadakan Pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar, guna membahas upaya dan peran pemerintah dalam memulihkan kondisi masyarakat yang pernah terlibat dalam penyalah gunaan Narkoba di Lobar. Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Umar Maya Kantor Bupati Lobar, Rabu (11/01/23).

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekda Lobar H. Ilham, Kadis Kominfotik Ahad Legiarto, Sekretaris KPA Drs H. Juanaidi, perwakilan dari Kesbangpol, Dinas Sosial serta pengurus GPAN.

Sekda Lobar H. Ilham dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan dan atensinya atas upaya yang telah dilakukan GPAN dalam mendukung pemerintah memberantas dan membantu korban penyalahgunaan Narkoba. Hal ini menurutnya sebuah gerakan yang sangat mulia karna menyakut masa depan bangsa dan negara. “Memerangi Narkoba adalah tanggung jawab kita bersama terutama Pemkab. Kami berterima kasih kepada forum ini atas upaya dan melalui program-program yang telah dijalankan”, tegasnya.

Ia menambahkan, Pemkab Lobar bersama Instansi terkait akan melakukan kunjungan
langsung ke lokasi forum tersebut serta memberikan support dalam bentuk anggaran dan pelatihan-pelatihan yang akan diperuntukan bagi mereka yang telah direhabilitasi. Ia berharap pelatihan-pelatihan tersebut nantinya dapat menjadi kegiatan positif hingga tidak kembali terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu Ketua GPAN Mursidin SH mengatakan bahwa keberhasilan (GPAN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya membantu pemerintah memberantas peredaran dan penyalah gunaan Narkoba, tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai kalangan khususnya (Pemkab) Lobar baik melalui Sosialisasi, Regulasi, maupun anggaran.

“Ketulusan hati yang mendasari kami dalam membantu saudara-saudara kami untuk sembuh dari bahaya narkoba. Selama ini, semua yang kami perbuat untuk para korban narkoba adalah swadaya dari urunan para anggota”, jelasnya. Sejak terbentuk, GPAN telah sembilan kali mengadakan pertemuan dengan Pemkab Lobar guna memperoleh dukungan fasilitas dan anggaran dalam menjalankan program-programnya secara maksimal, guna membantu pemerintah mewujudkan Lobar bebas narkoba.

(Diskominfotik, Juan, Windi)

Gerung, Diskominfotik. Rapat Pembentukan Tim MAHYANI (Rumah Layak Huni) dan pemberian santunan anak yatim dari BAZNAS yang dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrana pada hari Rabu (11/1/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekertaris Daerah Kab. Lobar H. Ilham, Asisten I Setda Kab. Lobar Agus Gunawan, Ketua BAZNAS Lobar TGH. M. Taisir Azhar, LC.,MA dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Lobar.

Sekertaris Daerah Kab. Lobar H. Ilham dalam sambutannya menyampaikan MAHYANI atau Rumah Layak Huni adalah sebuah program yang diadakan dengan tujuan untuk membuatkan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program MAHYANI ini merupakan sebuah inovasi dari BAZNAS Kab. Lombok Barat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program dibutuhkan sebuah tim yang dapat bekerja dengan baik. Tim yang bisa berkolaborasi dengan semua pihak. “Ditengah kurangnya dana ini, tentu saja kita harus tetap semangat serta saling berkolaborasi agar hasil yang kita inginkan dapat tercapai”, tambahnya.

H. Ilham menambahkan pertemuan
kali ini juga membahas mengenai pemberian santunan anak yatim piatu oleh BAZNAS. Santunan ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dan BAZNAS kepada anak yatim piatu. Dengan adanya santunan ini diharapkan dapat meringankan beban bagi mereka. “Santunan ini merupakan hasil dari dana yang telah dikumpulkan serta dana dari sumber lainnya”, tuturnya.

Sementara itu Ketua BAZNAS Kab. Lobar TGH. M. Taisir Azhar, LC.,MA menyampaikan bahwa program MAHYANI yang digagas oleh BAZNAS Lobar telah dibangun rumah sebanyak 30 unit di Desa Lembar. Pembangunan rumah ini ditargetkan selesai sebelum bulan Januari 2023 ini berakhir. “Pengerjaan rumah dari program Mahyani ini diperkirakan selama dua bulan”, tuturnya.

TGH. M. Taisir Azhar, LC.,MA juga menambahkan bahwa selain program MAHYANI, BAZNAS Lobar juga akan mengadakan santunan bagi anak yatim piatu. Jumlah penerima santunan akan diberikan kepada 5.000 anak yatim piatu. Santunan ini akan dibagi dalam 2 (dua) tahap yakni masing-masing tahap ada 2.500 anak. “Pemberian santunan ini akan dilaksanakan dalam dua tahap yang dimana pada setiap tahapnya akan dibagikan kepada 2.500 anak”, tutupnya.

(Diskominfotik/Dhea/Indra/Angga)

Gerung, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengikuti kegiatan rapat melalui Video Confrence di Ruang Asisten II Setda Kab. Lombok Barat yang diadakan oleh Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden RI pada hari Rabu (11/1/2023). Kegiatan tersebut diikuti secara oleh Kepala Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Dirjen Perkebunan KEMENTAN RI Ardi, Dirjen Perimbangan Keuangan KEMENKEU RI Marian D. Savitri. Sementara itu hadir di ruang asisten II Setda Lombok Barat antara lain Kabag Perekonomian Setda Kab. Lobar Agus Rahmat Hidayat, Kepala BPKAD Kab. Lobar Fauzan Husnadi, Kadis Tenaga Kerja Lobar H. Sabidin dan Perwakilan Kepala OPD lainnya.

Kepala Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari hasil Rakornas dengan seluruh Pemda mengenai refocusing alokasi dana DBHCHT yang dilaksanakan bulan Desember tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh seluruh daerah di 4 Provinsi penerima DBHCHT terbesar di Indonesia yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB. “Ini kegiatan sebagai tindaklanjut dari hasil Rakornas akhir tahun kemarin dengan semua pemda, tapi hari ini kita undang Pemda dari 4 Provinsi penerimaan DBHCHT terbesar”, katanya.

Lebih lanjut Edy Priyono menjelaskan pembahasan pada rapat virtual ini mengenai refocusing alokasi dana DBHCHT 2023 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani tembakau dan pekerjaan industri hasil tembakau. Berdasarkan PMK 215 Tahun 2021 rincian alokasi dana DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat yakni sebesar 50%, Bidang Kesehatan 40% dan Bidang Penegakan Hukum sebesar 10% dari DBHCHT yang diterima daerah. “Kegiatan ini untuk mempertegas pengalokasian dana DBHCHT sebesar 50% untuk kesejahteraan masyarakat petani tembakau dan buruh tani tembakau”, jelasnya.

Edy Priyono melanjutkan bahwa kepada daerah diharapkan agar segera menyesuaikan penyusunan rencana kerja penganggaran alokasi dana DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat sebesar 50%. Sehingga diharapkan masyarakat petani tembakau dan buruh tani tembakau mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan keselamatan kerja seperti BLT dan jaminan sosial lainnya. “Kita berharap dengan alokasi DBHCHT 50% kesejahteraan petani tembakau dan buruh tani tembakau dapat terwujud”, harapnya.

Sedangkan Dirjen Perimbangan Keuangan KEMENKEU RI Marian D. Savitri menyampaikan bahwa DJPK Kemenkeu telah bersurat kepada seluruh Pemda terkait penggunaan anggaran DBHCHT tahun anggaran 2023. DJPK mengarahkan anggaran DBHCHT diperuntukkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan intensitas kegiatan pemberantasan BKC Ilegal, meningkatkan dukungan kepada petani tembakau, buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. “Kami telah bersurat keseluruh Pemda tentang DBHCHT 2023 pada tanggal 27 Desember 2022, silahkan cek di Sekda masing-masing”, ujarnya.

Sementara itu Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Dirjen Perkebunan KEMENTAN RI Ardi menjabarkan bahwa peruntukan alokasi DBHCHT 2023 sebesar 50% diantaranya bantuan bibit, pupuk, alat dan mesin, sarana prasarana lainnya dan jaminan sosial bagi petani tembakau, buruh tani dan buruh pabrik rokok. Alokasi anggaran ini diharapkan kepada seluruh pemda penerimaan DBHCHT untuk dimaksimalkan bagi kesejahteraan masyarakat. “Kita bersyukur dengan adanya penegasan alokasi anggaran DBHCHT 50% untuk kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk petani tembakau, buruh tani tembakau dan buruh pabrik”, jelasnya.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Lombok Barat Agus Rahmat Hidayat mewakili Pemda Lobar menyampaikan penganggaran DBHCHT tahun 2023 untuk Lombok Barat sudah selesai disusun dan sesuai dengan PMK 215 tahun 2021. Sehingga Pemda Lombok Barat sejatinya tinggal menunggu instruksi pelaksanaan program tahun 2023 yang bersumber dari DBHCHT. Sehingga refocusing atau pergeseran anggaran serta program tidak perlu dilakukan mengingat program dan kegiatan sudah sesuai ketentuan. “Pemda Lombok Barat tidak ada masalah dengan refocusing ini karena kita sudah sesuai PMK 215, tinggal menunggu instruksi pelaksanaan saja”, tegasnya.

(Diskominfotik/Ham)

Gerung, Diskominfotik. Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun mengunjungi langsung masyarakat pesisir di wilayah Pantai Endok, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 4 Januari 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala BPBD, Camat Gerung, Kades Taman Ayu dan masyarakat pesisir Pantai Endok.

Dalam kegiatan ini Wakil Bupati Hj. Sumiatun menyapa langsung masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Dengan gayanya yang ramah dan keibuan Wakil Bupati Lombok Barat menyapa masyarakat. Ia mengatakan bahwa kedatangannya bersama rombongan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir. Hal ini sebagai bentuk antisipasi rawan pangan yang terjadi saat ini. “Ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah nelayan untuk mengantisipasi rawan pangan” ujarnya.

Wakil Bupati yang juga Ketua DPD II Golkar Lombok Barat ini mengatakan bahwa kondisi cuaca ekstrim saat ini tentunya sangat berpengaruh pada mata pencaharian nelayan. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat ini menyebabkan nelayan tidak bisa melaut sehingga penghasilan nelayan menjadi berkurang. Karenanya Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir untuk mengantisipasi rawan pangan.

Kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat pesisir ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat pesisir Lombok Barat. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan di sejumlah kawasan pesisir Lombok Barat.
(Diskominfotik/LBNN/TimProkopi)