Gerung, Diskominfotik – Penandatanganan MoU tentang Pengelolaan Pajak dan Data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berbasis NIK dilakukan antara Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat dengan Bapenda Lombok Barat dan Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat pada hari Kamis (28/7/2022) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat.

Kegiatan penandatangan MoU ini disaksikan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Sekretaris Daerah Kab. Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, Inspektur Kab. Lombok Barat Hademan, Assisten Lingkup Setda Kab. Lombok Barat dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Barat.

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat Drs. M. Hendrayadi menyampaikan bahwa dengan kerjasama ini pelayanan pembayaran pajak bisa optimal dan efektif. Sehingga target pajak bisa tercapai serta wajib pajak yang menunggak terkontrol dengan baik. Selain itu wajib pajak akan mudah teridentifikasi yang memiliki kewajiban lebih dari satu jenis pajak dan memudahkan penelusuran alamat terbaru wajib pajak. “Dengan kerjasama ini diharapkan layanan pajak khususnya pembayaran lebih efektif dan bisa mencapai target dan termonitornya wajib pajak yang menunggak,”ujarnya.

Lebih lanjut Drs. M. Hendrayadi menyampaikan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di luar negeri memiliki data administrasi kependudukan yang baik dan benar. Hal ini tentu akan memudahkan kontrol terhadap CPMI dalam penempatannya di negara tujuan. “Sedangkan dengan Disnaker diharapkan semua CPMI dipastikan memiliki dokumen adminduk yang benar dan termonitor penempatannya,” sambungnya.

Sedangkan Kepala Bapenda Kab. Lombok Barat Suparlan, S.Sos menyampaikan bahwa kerjasama penggunaan NIK sebagai identitas tunggal untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kuangan RI Nomor : 112/PMK.03/2022 terhitung mulai tanggal 14 Juli 2022. Dengan demikian manfaat yang bisa diambil oleh daerah antara lain data wajib pajak yang valid, rekonsiliasi data baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain. “Kerjasama ini memiliki banyak dampak dan maanfaat bagi daerah antara lain kita memiliki data wajib pajak yang valid dan akurat”. Imbuhnya.
(Diskominfotik/Hmzh/Dhea/Angga/Fiyan)

Giri Menang, Diskominfotik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia meminta secara langsung Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membangun Command Center. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Abdul Haris di sela sela kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa, 26 Juli 2022.

Menurut Kastgas Korsup Wilayah V KPK RI, Command Center menjadi kebutuhan penting di era digital saat ini. Hal tersebut diperlukan karena dapat memudahkan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat Lombok Barat. Karenanya ia meminta secara langsung agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat membangun Command Center. “Kami minta agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat membangun Command Center karena ini memudahkan koordinasi dan pelayanan” ujarnya.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat meniru Pemkab Bima yang juga telah memiliki Command Center. Ia mengatakan bahwa Command Center Pemkab Bima sudah sesuai dengan standart dan dapat dijadikan contoh atau acuan oleh Pemkab Lombok Barat. Selain itu Pemkab juga dapat melakukan studi tiru di beberapa daerah yang memiliki command center. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Pimpinan Daerah dalam berkoordinasi dan memantau progres pembangunan. “Banyak yang bisa dijadikan studi tiru untuk command center ini. Tentu ini akan memudahkan pimpinan daerah dalam memantau progres pembangunan” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat DR H. Baehaqi mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat menyambut baik usul dan masukan dari KPK RI. Menurutnya hal tersebut akan menjadi bahan masukan yang akan dibahas dalam rapat pimpinan yang akan dilaksanakan pekan ini. Ia mengatakan segala masukan dan arahan yang disampaikan KPK dalam rapat tersebut menjadi atensi dan perhatian khusus Pemkab Lombok Barat sehingga menjadi salah satu bahan dalam rapat pimpinan mendatang. “Tentu semua masukan dan arahan dari KPK sangat penting dan akan kita bahas dalam rapat pimpinan pekan ini. Ini menjadi atensi dan perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat” ujarnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat Ahad Legiarto menyambut baik masukan dari KPK untuk membangun Command Center. Hal ini memang sangat dibutuhkan untuk menunjang smart city atau kota cerdas dan program digitalisasi yang saat ini sedang berjalan. Ia mengatakan bahwa Diskominfotik telah memiliki Rancangan Desain awal Command Center untuk Lombok Barat yang merupakan kelengkapan dalam master plan Smart City. Namun demikian pihaknya tetap menunggu dan mengikuti arahan pimpinan daerah dalam mengembangkan smart city di Lombok Barat. “Kami menyambut baik masukan ini dan ini menjadi kebutuhan dalam mendukung smart city dan digitalisasi. Tentu kami juga menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah dalam pengembangan smart city ini” ujarnya.

(Diskominfotik/tim IKP)

Gerung, Diskominfotik – Pembukaan Bimtek dan Monev Implementasi PPG. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Rabu (27/7/2022). Hadir dalam kegiatan Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi, Asisten I dan III Setda Lombok Barat, Direktorat Pengendalian Gratifikasi KPK RI Anjas Prasetyo dan Andina Riskyta, Kepala OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat, Camat se-Kabupaten Lombok Barat, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Lombok Barat.

Anjas Prasetyo menyampaikan bahwa korupsi saat ini telah menjadi masalah yang sangat kritis di Indonesia dan telah banyak hal yang dilakukan untuk menindaklanjuti korupsi, diantaranya dengan mencegah terjadinya korupsi. “Pencegahan korupsi dapat dimulai dari diri kita sendiri, misalnya kita berpikir untuk tidak melakukan korupsi karena nantinya keluarga kita yang akan terkena akibatnya,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa salah satu dari pencegahan korupsi ialah tidak menerima gratifikasi. Gratifikasi merupakan sebuah kegiatan yang serupa dengan hadiah hanya saja yang menerimanya ialah ASN. ” Gratifikasi juga hampir mirip dengan suap, hanya saja gratifikasi tidaklah langsung diproses seperti suap melainkan menjadi sebuah investasi bagi para pemberi gratifikasi. Umumnya jika pejabat tersebut mendapat gratifikasi maka harus segera dilaporkan maksimal 30 hari setelah menerimanya,” tambahnya.

Andina Riskyta menambahkan bahwa sebenarnya tidak semua gratifikasi harus dilaporkan karena terdapat juga gratifikasi yang bersifat umum dan tidak menyelewengkan jabatan, kewajiban serta hak dari ASN tersebut. “Adapun Gratifikasi yang tidak harus dilaporkan diantaranya ialah seperti ketika mendapat doorprize atau hadiah lomba yang dimana uang pendaftaran menggunakan dana pribadi, memberikan hadiah perpisahan kepada rekan kerja dengan maksimal Rp. 300.000/orang, mendapatkan seminar kit serta konsumsi disebuah rapat dan seminar,” jelasnya.

Sekertaris Daerah Lombok Barat DR.H. Baehaqi menanggapi bahwa saat ini jumlah laporan gratifikasi di Lombok Barat masih 0%. Ia berharap agar hal ini dapat terus dipertahankan. Ia mengatakan bahwa ASN memiliki tanggung jawab yang besar dalam bekerja. Karenanya ia meminta kepada semua ASN untuk dapat bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan aturan. “Saya sangat berharap dengan adanya bimtek ini semua ASN dapat menjalankan kinerja dengan baik dan susuai aturan yang berlaku. Sehingga ASN terhindar dari tindakan melawan hukum atau korupsi” harapnya.
(Diskominfotik/Angga/Dhea).

Giri Menang, Diskominfotik – Kepala Satgas Kordinasi dan Supervisi Wilayah V Abdul Haris bersama tim Satgas KPK turun langsung ke Kampus AMM Mataram yang terletak di jalan Pendidikan Mataram, Selasa 26 Juni 2022. Kasatgas Korsup Wilayah V bersama tim memantau aset Pemkab Lombok Barat yang saat ini ditempati oleh pihak AMM Mataram. Hadir dalam pemantauan ini Kepala BPKAD Lobar, Inspektur Lombok Barat, Kadis Kominfotik Lombok Barat.

Saat ditemui oleh media di lokasi, Kasatgas Korsup KPK Wilayah V, Abdul Haris mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemantauan terhadap aset AMM Mataram. Hal ini karena aset ini adalah milik dari Pemkab Lombok Barat yang saat ini digunakan oleh pihak AMM Mataram. Ia meminta para pihak untuk mematuhi segala peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurutnya KPK akan memantau kasus ini hingga tuntas. “Kami tentu akan melakukan pemantauan terhadap kasus AMM Mataram ini kerjasama dengan kejaksaan. Karena ini adalah aset negara yaitu aset Pemkab Lombok Barat” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa proses pinjam pakai aset ini telah berjalan hampir 30 tahun tanpa adanya sewa. Hal ini tentu harus melalui perhitungan yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian negara. Karena bangunan ini dibangun di atas tanah pemda atau aset negara tentu harus ada sewa menyewa. Ia mengatakan bahwa penentuan biaya sewa pastinya harus melalui perhitungan yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Abdul Haris menambahkan bahwa pihak AMM dapat menggunakan aset ini dengan kontrak baru dan biaya sewa yang telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Biasa saja aset ini digunakan tapi tentu dengan kontrak baru dan ada biaya sewa tidak seperti sebelumnya yang tanpa biaya sewa” ujarnya.

Abdul Haris mengatakan bahwa pihak kampus membangun di tanah aset Pemda Lombok Barat. Selama 30 tahun menggunakan aset ini tanpa ada sewa menyewa. Menurutnya jika pihak AMM memiliki niat baik tentu biaya sewa sebelumnya dapat diselesaikan secara bertahap atau dicicil. Menurutnya hal ini harus diselesaikan karena menggunakan aset negara. Ia mengatakan bahwa ini adalah perkara perdata namun apabila tidak dapat diselesaikan secara perdata dapat dibawa ke ranah pidana. Karena menguasai aset negara diluar ketentuan masuk dalam ranah pidana. “Tentu kami dari Satgas korsus KPK Wilayah V akan memantau kasus ini sehingga tidak merugikan negara. Kasusnya ini hampir sama dengan kasus terawangan tapi ini sepertinya lebih parah karena tidak ada sewa selama kurang lebih 30 tahun menggunakan aset pemda. Padahal kalau dibangun diatas aset pemda tentu harus ada hitung hitungan sewa yang diterapkan” ujarnya.

Sementara itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini Kepala BPKAD Lombok Barat Fauzan Husniadi mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada pihak yang berwenang. Pihaknya telah menggandeng kejaksaan dalam upaya menyelesaikan kasus aset daerah yang bernilai puluhan miliar ini. Ia berharap agar kasus aset AMM ini dapat segera selesai dan memberikan yang terbaik bagi semua masyarakat Lombok Barat. Tentu ia berharap doa dan dukungan semua pihak agar kasus aset AMM yang masuk dalam pemantauan KPK ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. (Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid membuka Kejuaraan Daerah Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) di GOR Mini Gerung Jum’at (22/07/2022).

Kejuaraan Karate FORKI Turnamen Championship NTB ini, diikuti oleh peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat. Hadir Pada Kegiatan Tersebut Bupati Lobar H.Fauzan Khalid, Kepala dispora drg. H. Arbain ishak, Ketua KONI Lobar H. Suherman serta sejumlah Kepala OPD lingkup pemda lobar, pengurus Forki Lobar.

Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid dalam sambutannya berharap para atlet bisa bertanding dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding Hal ini agar kejuaraan karate ini dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan juara juara yang berkualitas dari masing masing wilayah. Dalam kesempatan ini ia juga mengajak para atlit untuk terus berjuang dengan maksimal untuk membanggakan daerah masing masing. “Kami berharap agar para atlit karate dapat berjuang dengan penuh semangat dan tetap sportif sehingga dapat melahirkan atlit atlit berkualitas yang nantinya membanggakan daerah bahkan indonesia” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa semakin banyak digelarnya even atau kejuaraan olahraga tentu akan melahirkan bibit bibit atlit berprestasi. Ia mengatakan bahwa even atau kejuaraan tersebut sebagai sarana untuk melakukan seleksi dan pembinaan bagi atlit atlit di seluruh wilayah NTB. Karenanya ia minta agar even even atau kejuaraan olahraga digelar secara berkelanjutan sehingga atlit atlit berprestasi dapat muncul. “Kita berharap kedepannya kita bisa membuat event atau kejuaraan olahraga yang berlangsung secara berkelanjutan termasuk cabang olahraga karate ini untuk melihat potensi potensi atlit yang kita miliki. Sebelumnya sudah di selenggarakan beberapa cabang olahraga yakni futsal dan taekwondo” ujarnya.

Bupati dua periode ini juga berharap dengan pelaksanaan kejuaraan karate ini bisa memotivasi anak-anak didik agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan olahraga. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari keluarga khususnya orang tua sehingga anak didik bisa bersemangat dan termotivasi. Ia juga mengatakan bahwa jiwa dan semangat sportivitas menjadi penting karenanya ia meminta agar para atlit tetap mengedepankan jiwa dan semangat sportivitas dan profesionalisme dalam bertanding.

Sementara itu Ketua panitia l Wayan Redana SH menyampaikan laporan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Juli 2022 di ikuti oleh 22 kontingen se NTB. Ia mengatakan bahwa jumlah peserta sebanyak 787 orang. “Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pengurusnya dalam menyusun program secara sistematik rasional dan berkelanjutan, untuk memenuhi tuntutan tersebut maka penempatan pengurus dalam berbagai bidang harus sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing pengurusan dalam pengelola manajemen organisasi maka, penyusunan program kerja yang sistematik dan rasional merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam memajukan suatu organisasi “jelasnya.

Sementara itu Ketua KONI Lombok Barat H. Suherman ditemui usai acara mengatakan untuk meningkatkan prestasi atlet maka kejuaraan atau pertandingan merupakan event yang sangat penting. karena dari kegiatan itulah akan terpilih atlet-atlet karate terbaik yang akan diterbitkan dalam berbagai even, baik tingkat regional maupun nasional. Karenanya ia akan terus berupaya untuk memperbanyak even even olahraga untuk menjaring atlit atlit berprestasi. “Kuta tentu akan memperbanyak even even atau kejuaraan untuk mencari atlit atlit berprestasi. Harapan kita nantinya atlit ini dapat membawa nama baik Lombok Barat dan provinsi Nusa tenggara Barat.”Tutupnya. (Diskominfotik/Tim IKP)

Kediri, Diskominfotik – Dalam rangka menyambut HUT RI ke 77 keluarga besar Indonesia Tionghoa (INTI) Dan Bupati Melaksanakan baksos penghijauan dan penanaman 150 bibit kenari di sepanjang jalan baypass 2 , Rabu (20/07/2022). Kegiatan Baksos juga dirangkai dengan pemberian bantuan alat sekolah di Ponpes ilmu amal dasan baru, Kediri.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menjelaskan bahwa penanaman pohon di sepanjang baypass akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang serta harus dijaga dengan sebaik mungkin karena buah pohon kenari bisa dimanfaatkan bagi warga sekitar yang tinggal di sepanjang baypass serta kolaborasi dari berbagai komunitas bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, serta menambah estetika dan manfaat dari pemeliharaan pohon kenari dan menerapkan ijo nol dedoro.

Ia mengatakan, perhimpunan Indonesia Tionghoa selalu ikut berkolaborasi dengan pemerintah daerah terutama ketika terjadi bencana alam dan pada saat pandemi covid-19, terutama ketika terjadi bencana gempa kemudian sering menyumbangkan untuk kita sampaikan kepada masyarakat yang berhak menerima. “Perhimpunan yang lain di Indonesia Tionghoa berinisiatif melakukan penanaman pohon kenari di sepanjang jalan Bil 2 itu ada sekitar 500 pohon ini juga bagian dari amal yang merupakan bagian dari amal dan cara kita berkolaborasi menjaga dunia karena kalau tidak dirawat dari sekarang akan cepat rusak serta akan terjadi berbagai bencana,” katanya.

Yang pada hari ini juga kita berkunjung ke pondok pesantren ilmu amal untuk memberikan semacam bingkisan tentunya bingkisan ini tidak akan bisa membantu 100% ,akan tetapi paling tidak ini menunjukkan kepedulian perhimpunan Indonesia Tionghoa terhadap masyarakat kita sekaligus ini bentuk motivasi bentuk dorongan untuk anak-anak supaya rajin sekolah dan rajin menuntut ilmu,” tambahnya.

Sementara itu Perwakilan dari perhimpunan Tionghoa Indonesia H. Rudi menyampaikan bahwa penanaman pohon kenari dan pemberian bantuan alat sekolah yang dimana peruntukannya agar bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi generasi penerus dimasa mendatang dan menjadi ladang amal jariyah bagi semua yang ikut berpartisipasi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut S. Wijanarko ketua perhimpunan Indonesia Tionghoa, Kadis Perkim Baharuddin Basya, Boy Mashudi Ketua JMSI, Penggiat Literasi Wahyudin, Pimpinan ponpes ilmu amal Ustad M.Marsan Lc. Ma (Diskominfotik/Tim IKP).

Selaparang, Diskominfotik – Kegiatan Tasyakuran GTKHNK35+ Kabupaten Lombok Barat atas diterimanya menjadi ASN PPPK Guru tahap II tahun 2021 dilaksanakan di Lesehan Taliwang Nada pada hari Kamis (21/7/2022). Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lobar H. Nasrun, OPD Lingkup Lobar, Pengurus PGRI Lobar serta para perwakilan Guru PPPK Se-Kab. Lobar.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat menyampaikan bahwa pada umumnya manusia akan merasakan nikmat atas hal yang telah didapatkannya tidak lebih dari satu tahun dan setelah itu kenikmatan itu akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa.“ Dan setelah merasakan kenikmatan itu adalah hal yang biasa, kita akan berusaha untuk mencapai hal lainnya. Akan tetapi besar harapan saya kepada guru PPPK Kabupaten Lombok Barat agar tidak seperti itu dan harus tetap terus berjuang serta memberi motivasi kepada para siswa dan masyarakat,” tegasnya.

Orang nomor satu di bumi Patut Patuh Patju ini juga menyampaikan bahwa jumlah PPPK Lobar yang saat ini telah memiliki SK ialah sekitar 1.076 guru. Sedangkan sisanya yang belum memiliki SK adalah guru yang lulus passing grade tetapi tidak memiliki formasi dan guru yang tidak lulus passing grade. Namun semua itu, pemda sudah memiliki solusi tinggal menunggu waktu serta diharapkan kepada guru agar bersabar dan berdoa. “Adapun sisa dari guru yang belum mendapatkan SK terbagi menjadi dua yaitu yang lulus passing grade tetapi belum memiliki formasi dan yang tidak lulus passing grade. Kami merencanakan akan membagi formasi kepada yang telah lulus passing grade pada tahun 2023 mendatang,” jelasnya.

H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi kerja para guru karena telah membuat Kabupaten Lombok Barat mendapatkan Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi di Provinsi NTB yakni 14 tahun. Serta diharapkan kepada semua guru untuk terus bersama-sama mendukung program “SELARAS” yakni Akselerasi Lama Rata-Rata Sekolah agar tercapai target menjadi 7 tahun. “Kita tentu sangat tahu bahwa hal tersebut dapat tercapai tentunya karena perjuangan para guru yang setia dan rajin mengajarkan siswa-siswa mereka. Selanjutnya saya minta kepada semua guru untuk mendukung program kadis Dikbud yaitu SELARAS agar tercapai rata-rata lama sekolah 7 tahun sebelum berakhir masa tugas.” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat H. Nasrun menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Bupati Lombok Barat karena dapat hadir memberikan semangat kepada guru-guru PPPK Lobar. Serta disampaikan juga selama ini telah diperjuangkan dan diberikan hak-hak baik dari Guru Kontrak Daerah, Guru Tetap Daerah hingga menjadi Guru ASN PPPK. “Selain itu kami pun juga sangat berterimakasih kepada Bupati Lombok Barat karena telah setia memperjuangkan hak para guru kontrak sehingga mereka dapat menjadi guru PPPK sekarang,” tegasnya.

H. Nasrun juga menyampaikan bahwa guru-guru PPPK harus selalu update mengenai info-info terbaru yang menyangkut kepentingan mereka. Guru diharapkan agar peka terhadap kelengkapan dan keakuratan data masing-masing. Semua guru sudah memiliki akun SIM PKB untuk mendapatkan informasi terbaru.“Adapun contohnya ialah harus mengupdate data mereka agar dapat sinkron dengan data yang ada di pusat sehingga Tamsil atau Tambahan penghasilan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada ASN non sertifikasi dapat cair,” jelasnya.

Sementara itu Sekretaris GTKHNK35+ Ahmad Zaini dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Lombok Barat yang telah memberikan perhatian sangat besar terhadap nasib guru honorer. Disampaikan juga bahwa guru yang hadir pada acara ini adalah perwakilan dari seluruh kecamatan se-Lombok Barat dan kedepan akan diadakan kegiatan yang menghadirkan seluruh Guru PPPK. “Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati atas perhatian selama ini dan insyaallah kedepan kami akan mengadakan kegiatan yang menghadirkan seluruh rekan-rekan Guru PPPK.” jelasnya. (Diskominfotik/Hamzah/Angga/Dhea)

Narmada, Diskominfotik – Pencanangan dan sosialisasi desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 dilaksanakan di Pusat Rekreasi Masyarakat, Sesaot, Kecamatan Narmada. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu (20/7/2022).

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun yang juga merupakan ketua dari Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lobar, Ketua Organisasi Wanita Se Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas DP2KBP3A Provinsi NTB, Sekertaris Daerah Lombok Barat DR H. Baehaqi, Kepala OPD Lingkup Kabupaten Lombok Barat, Camat se-Kabupaten Lombok Barat, 10 perwakilan Desa DRPPA di Kabupaten Lombok Barat serta Forum Anak.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun mengatakan bahwa DRPPA merupakan salah satu wujud implementasi dari Lima arahan Presiden RI beberapa waktu lalu. Menurutnya DRPPA menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan peran perempuan di tingkatan desa. Selain itu dengan DRPPA ini tentu juga peran dan perhatian terhadap anak menjadi salah satu fokus dalam pembangunan. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus bangsa dimana hak haknya harus tetap dijaga dan dilindungi. DRPPA adalah desa mengintegrasikan perespektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Seperti arahan presiden yang berisi antara lain Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan kewirausahaan, Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, Penurunan kekerasan terhadap terhadap perempuan dan anak, Penurunan pekerja anak serta pencegahan perkawinan anak” jelasnya.

Hj. Sumiatun yang merupakan Wakil Bupati perempuan pertama di Lombok Barat ini mengatakan bahwa pemberdayaan terhadap perempuan menjadi penting agar perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor penting dalam suksesnya pembangunan di Pusat hingga daerah. Dengan peran strategis tentu perempuan akan bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan cita cita pembangunan bangsa yang telah di rintis oleh para pejuang bangsa. “Tentu dengan peran strategis dan penting perempuan dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara sehingga Indoensia akan semakin kuat” ujarnya memberikan optimisme.

Hj. Sumiatun yang juga Ketua umum GOW Lombok Barat ini juga menyampaikan bahwa Lombok Barat telah nemulai pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak ini melalui kegiatan DRPPA di 10 desa. Tentu hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan. Selain itu hal ini juga untuk melindungi anak agar anak memperoleh hak nya sebagai anak. Ia mengatakan anak adalah aset dan generasi penerus bangsa jadi hak haknya harus tetap dilindungi oleh semua pihak. DRPPA ini adalah langkah awal pemerintah dalam memberikan keamanan bagi perempuan dan anak di Lombok Barat. “Oleh karena itu dirilislah 10 desa model DRPPA. Dalam menjalankan DRPPA ini tentunya dibutuhkan kerjasama antara semua pihak demi meningkatnya pembangunan daerah kita dan perempuan serta anak-anak dapat merasa aman dan nyaman,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB T. Wismaningsih Drajadiah mengatakan bahwa Kabupaten Lombok Barat memilikk prestasi cemerlang dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini karena Lombok Barat sukses masuk dalam Kabupaten Layak Anak. Selain itu dewan anak di Lombok Barat juga sudah cukup aktif dalam melaksanakan kegiatan anak. Hal inilah yang menjadikan Lombok Barat dikenal di propinsi maupun di Pusat. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan apresiasi kepada Lombok Barat karena telah berinisiatif dalam melaksanakan DRPPA. Hal ini merupakan bentuk komitmen nyata dan serius Lombok Barat dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Telah banyak yang dilakukan oleh Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas IPM di NTB dan kami dari pemerintah provinsi sangat salut serta atas hal tersebut,” tegasnya.

Kemudian, Kepala DP2KBP3A Lombok Barat Ramdhan Haryanto mengatakan bahwa DRPPA ini menjadi salah satu langkah Lombok Barat untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak dari tingkatan terbawah. Selain itu DRPPA ini juga menjadis alah satu kunci bagi Lombok Barat untuk meraih Kabupaten Layak Anak Katagori Madya. Ia berharap dengan adanya DRPPA ini Lombok Barat akan semakin maju dan mantap dalam pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak. Dalam kesempatan ini ia juga menyebutkan bahwa 10 desa yang dijadikan sebagai desa model DRPPA ialah diantaranya Desa Sesaot, Desa Dasan Griya, Desa Bengkel, Desa Kekait, Desa Senggigi, Desa Kediri, Desa Kuripan, Desa Suka Makmur, Desa Taman Baru. “Kabupaten Lombok Barat sendiri merupakan satu-satunya kabupaten yang ada di Provinsi NTB yang telah melaunching 10 desa model DRPPA dan tentunya kita berharap dengan adanya 10 desa ini dapat memacu keinginan dari desa-desa lain untuk ikut melaksanakan DRPPA,” tegasnya.

(Diskominfotik/Tim IKP).

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid hadiri pembukaan kejuaraan kualifikasi taekwondo zona 5 yang berlangsungdi GOR Mini Patut Patuh Patju Gerung. Sabtu, (16/7/2022).

Acara ini di hadiri Kadispora Lobar drg. H. Arbain Ishaq beserta jajaran, Kapolres Lombok barat yang diwakili oleh Kapolsek Gerung AKP Agus Pujianto, Ketua Taekwondo NTB H. Lalu Wirahman dan ketua Panitia Pelaksana L. Dedy Rachman.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyebut bahwa Lombok Barat adalah salah satu Kabupaten yang strategis dan lokasi kejuaraan sangat gampang dijangkau, sehingga memudahkan semua peserta untuk datang bertanding.

Ia mengatakan, olahraga adalah bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam bela Negara. “Tidak akan mungkin seseorang bisa bela Negara kalau mereka tidak sehat, tidak kuat dan tidak menyibukkan diri dengan hal hal positif. “Bela negara haruslah sehat dan kuat,” ungkapnya.

Selain itu juga Bupati berharap agar para atlit bisa berprestasi, tidak saja ditingkat nasional bahkan sampai tingkat Internasional. Cabang karate misalnya, putra Lombok barat menorehkan prestasi ditingkat internasional. Semoga taekwondo juga bisa, dan harus bisa berbicara ditingkat internasional, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas GOR TRIPAT, lakukan event event olahraga, minimal sekali dalam enam bulan,” terang Fauzan.

Pertandingan atau event event kejuaraan olahraga dapat menjadi motivasi untuk berprestasi. Event olahraga merupakan salah satu cara memberikan dukungan untuk menggali dan mencari bakat para atlet agar bisa berkompetisi dikancah nasional maupun internasional dan juga dikalangan generasi muda di Lombok Barat. “Saya berharap dengan adanya kegiatan ini pemuda pemudi Lombok Barat bisa mendapatkan prestasi terbaik dikancah nasional maupun internasional.”pungkasnya.

Ketua penyelenggara kegiatan Dedy Rahman dalam laporannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi atas terselenggaranya event ini. Dukungan Kapolres Lombok barat yang sangat luar biasa yang menyiapkan 56 orang personel untuk pengamanan untuk mengawal keberlangsungan event ini,”ungkapnya.

Ia mengatakan, adapun kejuaraan ini diikuti oleh 452 orang peserta , yang nantinya menjadi cikal bakal atlet Taekwondo NTB guna mempersiapkan bibit-bibit untuk mengikuti kejuaraan 2028 nanti di mana NTB dan NTT akan menjadi tuan rumah di Pekan Olahraga Nasional 2028 ,” terangnya.

Sementara itu, H. Lalu Wirahman mengatakan taekwondo adalah salah satu cabang olahraga Andalan provinsi NTB, dalam mendulang medali emas baik ditingkat nasional sampai Olimpiade Internasional sehingga persiapan matang dilakukan. Kami mendorong kejuaraan taekwondo di seluruh Kabupaten/kota, dan saat ini kualifikasi zona 5 diadakan di Lombok barat,”ungkapnya.

(Diskominfotik/Gata/Agg)