Gerung, Diskominfotik. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan smart city dan SPBE tidak perlu diragukan lagi. Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik menggelar rapat evaluasi tahap II terhadap pelaksanaan dan perkembangan smart city Lombok Barat di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu 28 September 2023. Hadir dalam rapat ini Asisten III Setda Lobar M. Hendrayadi, Kepala Dinas Kominfotik, Ahad Legiarto, Para Kepala OPD, Para Camat se Lobar.

Asiten III Setda Lombok Barat M. Hendrayadi dalam arahannya menyampaikan tentang pentingnya smart city dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan publik. Ia mengatakan bahwa smart city ini sangat baik dan positif bagi daerah. Karenanya ia meminta semua pihak untuk memiliki komitmen yang kuat untuk. Mengembangkan smart city.
Ia juga meminta kepada semua OPD untuk menguatkan komitmen bersama agar seluruh instansi dan camat dapat mengimplementasikan Smart City di wilayah kerja masing-masing. Menurutnya penerapan program ini merupakan sebuah keharusan untuk diimplementasikan di seluruh OPD.

“Kami sangat berharap kepada semua OPD dan Camat harus memilki konsisten untuk menyelesaikannya”, ujarnya.

Sementara itu Kadis Kominfotik Lobar Ahad Legiarto mengatakan bahwa Kota Cerdas (smart city) adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu dan memudahkan masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa dengan konsep ini, pemerintah bisa lebih mudah untuk terhubung dengan masyarakat, memantau infrastruktur dan fasilitas kota hingga peristiwa yang terjadi di wilayahnya secara real-time serta dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang sudah tersedia. Sebaliknya, masyarakat juga akan merasakan kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan merasakan

“Smart city ini sangat memudahkan pelayanan publik. Kami dari kominfo akan terus mendampingi semua perangkat daerah terkait pengembangan smart city” Ujarnya.

(Diskominfotik: Windi/Indra)

Mataram, Diskominfotik – Rapat Dengar Pendapat Program Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2023 di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis (22/06/2023). Rapat ini dihadiri oleh Sekda Lobar H. Ilham, Kasatgas Korsup Wilayah V Nurul Ichsan Al Huda, Direktur Korsup Wilayah V Budi Waluyo, Korwas APD BPKP Darhilman, Para Kepala OPD Lobar, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Hademan, Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Barat serta Tim dari KPK.

Dalam sambutannya Sekda Lobar H. Ilham Mengatakan Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengedukasi dan memberikan sosialisasi lebih utama daripada memberikan sanksi. Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. MCP memiliki 8 cakupan intervensi yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa. “Saya kira itulah kata kunci dari program KPK yang disebut MCP”, ujarnya.

Selain itu Sekda H. Ilham menyampaikan juga bahwa Pemkab Lombok Barat telah berupaya dan terus berikhtiar mendukung program MCP KPK. Hal ini ditandai salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya skor MCP Kabupaten Lombok Barat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018 : 69%, Tahun 2019  : 78%, Tahun 2020 : 80,73%, Tahun 2021 : 82,06 %, Tahun 2022 : 88%. Capaian Nilai MCP Kabupaten Lombok Barat ini masih diatas nilai capaian rata-rata NTB. “Pemda Lobar terus mendukung MCP KPK sebagaimana kita buktikan nilai MCP Lobar setiap tahun meningkat”, terangnya.

Sekda H. Ilham menyampaikan terkait hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengkoordinasikan semua perangkat daerah dengan menyusun rencana aksi dan segera menindaklanjuti rekomendasi hasil survei penilaian integritas KPK. “Kita ketahui bahwa korupsi telah dianggap sebagai satu kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, upaya memberantasnya juga haruslah luar biasa termasuk dengan pencegahan sedini mungkin”, tutupnya.

Sementara itu Direktur Korsup Wilayah V Budi Waluyo dalam sambutannya menuturkan bahwa ini adalah kali kedua kunjungannya ke NTB, Ia berharap bahwa setiap tahapannya dapat berjalan dengan baik. Maksud dari kedatangan dan kunjungannya adalah sesuai dengan Undang-undang yaitu koordinasi dengan instansi. Baik dengan pihak Pemda atau yang bersangkutan tentang bagaimana mencegah atau memberantas korupsi. Ada juga MCP yang diperuntukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah di wilayahnya masing-masing. “Selain itu kami juga sedang menjalankan tugas yaitu melakukan survei penilaian integritas dimana sebagai upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pemerintahan”, ujarnya.

(Diskominfotik/Juan/Fiyan)

Senggigi, Diskominfotik. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan sosialisasi pangan sehat untuk anak sekolah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Intervensi Program Sekolah melalui Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman. Jajaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat menggelar Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Komunitas Sekolah pada Rabu 5 April 2023 bertempat di Hotel Jayakarta Senggigi Lombok Barat.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Hal ini untuk mewujudkan sekolah sehat, yang nantinya akan menghasilkan generasi anak didik yang sehat dan berkualitas. Ia mengatakan apabila anak sehat dan memiliki asupan gizi yang cukup tentu akan menjadi generasi penerus yang dapat berperan pada kemajuan kabupaten Lombok Barat di masa yang akan datang. Karenanya ia meminta dan mengajak semua pihak untuk terus memperhatikan gizi dan kesehatan anak karena anak adalah harapan bagi masa depan bangsa dan daerah. “Mari kita perhatikan gizi dan kesehatan anak anak kita. Apalagi saat ini banyak anak sekolah yang sering mengkonsumsi jajan sembarangan tanpa mengetahui kandungan apa yang di konsumsi, maka kegiatan ini saya anggap penting dan strategis dalam rangka memberikan pemahaman kepada komunitas sekolah terkait prinsip-prinsip keamanan pangan yang dapat diterapkan di sekolah.” ujarnya.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa pangan jajanan memegang peranan yang cukup penting dalam memberikan asupan energi dan zat bergizi bagi anak-anak usia sekolah. Karena itu, konsumsi pangan jajanan anak sekolah perlu diperhatikan karena aktivitas anak di sekolah cukup tinggi. Konsumsi pangan jajanan anak sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi energi dan zat gizi lain yang berguna untuk pertumbuhan anak. Diakhir Sambutannya Bupati dua periode ini berharap kegiatan sosialisasi keamanan pangan tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja melainkan di pasar, tempat ibadah, rumah tangga dan pondok pesantren.

Sementara itu Kepala BBPOM Mataram dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni Apt menjelaskan bahwa pola makan atau jajan yang sehat tentunya perlu didukung dengan ketersediaan akses terhadap makanan/jajanan yang aman, bersih dan bergizi. Karena itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi pangan maupun pelatihan kepada pengelola pangan sekolah yaitu petugas UKS, Petugas kantin sekolah dan para siswa yang menjadi pelopor PJAS ( Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah).

“Dengan menyediakan kantin yang sehat di sekolah-sekolah, anak-anak juga bisa lebih terbiasa dan gemar mengkonsumsi berbagai jajanan sehat yang diolah dan disajikan sendiri oleh pengelola kantin, tentunya dengan menggunakan bahan-bahan yang terjamin pula kebersihan dan kesehatannya.” Imbuhnya.

Ia juga berharap komunitas sekolah dapat memperoleh akses informasi keamanan pangan yang valid, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah terhadap keamanan pangan, dan pada akhirnya diharapkan dapat membentuk perilaku keamanan pangan yang baik.

Program Keamanan Pangan Menyasar 22 Sekolah yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas. Hal ini tentu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan beberapa aspek program terpadu keamanan pangan antara lain gerakan pangan desa, pasar aman, dan sekolah dengan PJAS Aman.
(Diskominfotik/ria/fian)