Sumber Humas Lobar

Giri Menang, Rabu 29 Januari 2020 – Satu lagi program terbaru dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) di awal tahun 2020 ini. Program ini diberi nama “Pemda Menyapa Desa”.

Program ini bertujuan sebagai ajang silaturahim antara Pemkab Lobar dengan pemerintah desa untuk mendekatkan hubungan antara Pemda Lobar dengan masyarakat setempa. Hal ini disampaikan Asisten I Pemkab Lobar H. M. Ilham pada Rapat Pimpinan (Rapim) II Kabupaten Lobar di Aula Utama Kantor Bupati, Rabu (29/1).

Selain sebagai ajang silaturahmi, kata Ilham, program ‘Pemda Menyapa Desa’ juga dimaksudkan untuk menyerap berbagai keluhan dan aspirasi di desa. Selanjutnya pemda bisa menyampaikan atau menginformasikan program-program prioritasnya. Tidak hanya itu, pemda juga bisa melakukan pembinaan terhadap desa serta desa juga bisa melakukan konsultasi publik. Kegiatan ‘Pemda Menyapa Desa’, lanjut Ilham, di antaranya adalah melakukan pembinaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada desa terhadap hal-hal yang dinilai perlu mendapat pembinaan mulai dari pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan Sholat Jumat bersama.

”Program ‘Pemda Menyapa Desa’ akan dibentuk 4 tim, tim satu akan dipimpin langsung oleh Bupati, tim dua oleh Sekda , tim tiga dipimpin oleh Asisten 1 dan tim empat dipimpin oleh Asisten 3,” ujar Ilham.

“Program ini akan dilakukan setiap Jumat, mulai dari tanggal 31 Januari ini, dan rencananya akan diawali tim satu yang dipimpin Bupati sekaligus membuka secara resmi program pemda menyapa desa,” tambah Ilham.

Output dari program ini, harap Ilham, agar permasalahan-permasalah di desa bisa segara dipetakan dan dikanalisasi sehingga permasalahan tidak menjadi liar. Sering kali, lanjut Ilham, sebagian desa tidak tahu tempat berkonsultasi atau menyampaikan permasalahannya, sehingga banyak kabar-kabar dari luar atau melalui media sosial yang sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Output lainnya adalah agar respon Pemkab Lobar juga bisa lebih cepat dalam membuat program atau kegiatan yang menyelesaikan persoalan desa. Tidak hanya itu, tegas Ilham, program ini bisa menjadi model sosialisasi program yang lebih masif kepada desa.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/2020-pemkab-lombok-barat-akan-sapa-desa

Giri Menang, Rabu 29 Januari 2020 – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun kembali meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih berinovasi dan memberikan terobosan program-program di instansinya.

“Apakah bapak-bapak akan melaksanakan program dan meningkatkan motivasi kerja di Lombok Barat ini dan selalu bekerja dan berkoordinasi dengan baik?. Sasarannya adalah kita bekerja dengan baik. Itu intinya,” tegasnya di hadapan peserta Rapat Pimpinan (Rapim) II Pemkab Lobar yang digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (29/1).

Sejak mendampingi Bupati Fauzan Khalid, Sumiatun mengaku penilaiannya atas kinerja OPD masih kurang optimal. Salah satu hal yang menjadi perhatian Sumiatun adalah keterlembatan penyelesaian pekerjaan pembangunan atau proyek. Bahkan ada proyek yang sampai diputus kontrak karena kehabisan waktu.

“Kali ini saya akan mengultimatum Kepala OPD. Jika tahun 2020 masih saja terjadi proyek yang terlambat, saya persilahkan saudara mundur atau dimundurkan dari jabatannya. Ini sebagai peringatan untuk bapak-bapak dari Pak Bupati, saya dan Pak Sekda,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lobar Ahad Legiarto memaparkan kondisi tender untuk tahun anggaran tahun 2020 di Lobar. Dijelaskan Ahad, tahun ini ada 118 paket yang terdiri dari 72 paket pekerjaan konstruksi dan 46 paket pengadaan barang dan jasa.

“Sampai saat ini seharusnya OPD telah melaksanakan dan telah menyelesaikan Surat Keputusan penunjukan KPA dan PPK,” ujarnya.

Untuk percepatan, pihaknya telah melakukan percepatan dalam meng-entry data pada SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, red). Sebelum tanggal 27 Januari kemarin, tambah Ahad, SiRUP yang tayang baru mencapai 17,8 persen.

“Kemudian kami melakukan workshop kemarin dan Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 70,8 persen.

Beberapa OPD lanjut Ahad, sudah 100 persen mengentry SiRUP. Antara lain, Bappeda, Sekertariat DPRD, Kantor Camat Sekotong, Camat Narmada, BKD-PSDM, Dukcapil Lobar, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Lobar.

“Mohon dukungannya kepada Kepala OPD untuk memantau Admin SiRUP-nya dan menugaskan langsung kalau ada kesulitan bisa langsung meng-entry di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian untuk percepatan tender konstruksi perencanaan untuk segera, dan yang sudah siap dilelang kami menunggu di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,” tutupnya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/sumiatun-semprot-opd

Giri Menang, Rabu 29 Januari 2020 – Tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) telah mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebanyak 362 formasi yang terdiri dari 263 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 99 untuk CPNS. Prosentase 70% untuk PPPK dan 30% untuk CPNS itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Lobar Suparlan pada gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) II di Aula Utama Kantor Bupati Lobar, Rabu (29/1).

Lebih jauh mantan Camat Batulayar ini menjelaskan, untuk rekrutmen CPNS kali ini berdasarkan Zero Growth, artinya berapa jumlah PNS yang pensiun dan meninggal dunia pada tahun 2018 kemarin itulah yang bisa diusulkan untuk tahun berikutnya. Di Lobar sendiri tercatat ada 228 PNS yang diberhentikan dengan hormat atau masuk masa pensiun.

Suparlan menerangkan, dari total 362 formasi yang diusulkan, Pemkab Lobar hanya mendapatkan 205 formasi yang terdiri dari 140 tenaga guru, 58 tenaga kesehatan, dan 7 tenaga teknis.

“Ada delapan formasi yang tidak ada pelamarnya, yaitu dua dokter gigi, satu sanitarian, dan lima guru kelas,” jelas Suparlan.

Untuk jumlah pelamar, Lobar berada di nomor dua paling bawah setelah Kabupaten Sumbawa Besar (KSB). Dari total pelamar sebanyak 4.261 pelamar di Lobar, ada 3.789 pelamar yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

“Setelah melewati survei kelayakan dari Panselnas BKN yang akan dilakukan sekitar tanggal 2-3 Februari, maka pelaksanaan SKD ini akan kita mulai pada tanggal 5-12 Februari mendatang, bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat,” terangnya.

Agar SKD berjalan lancar, Suparlan juga meminta kepada OPD terkait seperti Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Dinas Kominfo, dan Dinas Perhubungan untuk terus berkoordinasi dengan pihaknya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/3789-pelamar-siap-ikuti-skd

Giri Menang, Selasa 31 Desember 2019 – Menutup akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menyelenggarakan refleksi akhir tahun berjudul ‘Rapim dan Refleksi, Dialog Interaktif, Bersinergi Mewujudkan Lombok Barat Mantap dalam Perspektif Das Sein vs Das Sollen’ bertempat di Aula Utama Kantor Bupati. Bupati Lobar, H Fauzan Khalid dalam sambutannya menyebut refleksi kali ini terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan masukan langsung tentang apa yg perlu diperbaiki untuk tahun 2020.

Selain bupati, hadir sebagai narasumber yaitu Dr Basuki Prayitno dari Universitas Mataram yg membahas tentang aspek ekonomi. Ada juga Adhar Hakim dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yg berbicara tentang bagaimana upaya Lombok Barat meningkatkan layanan publik. Dr Baehaqi, Sekretaris Daerah Lobar menyampaikan secara singkat program-program pembangunan Lobar berikut capaiannya. Ketua DPRD lobar, Hj Nur Hidayah yg menekankan perlunya kebijakan yg menyentuh masyarakat. Pembicara lainnya dari unsur ulama yaitu TGH Muharrar Mahfudz yg menekankan perlunya menangani persoalan sampah karena kebersihan merupakan perintah agama.

Dua narasumber berikutnya, Dr Agus, pengamat Politik dari UIN mataram dan Suhaimi Samsuri, mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar dua periode, berbicara tentang suksesnya pemilu pilpres dan pileg 2019 di Lobar yg masuk partisipasi masyarakat sangat tinggi yaitu lebih dari 86%. Ada juga Dea Malik yg berbicara tentang aset.

Refleksi ini kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan memberikan kesempatan kepada hadirin menyampaikan uneg-unegnya. Beberapa hal yg menjadi masukan yaitu persoalan sampah, aset yg belum bersertifikat, infrastruktur jalan, promosi wisata, banyaknya bangunan berbeton, dan lain-lain.

Bupati Fauzan dalam tanggapannya mengaku apa yg disampaikan hadirin sebagian besarnya benar. Namun, bupati memberi beberapa catatan positif apa yg telah diraih Lobar. Sebagai contoh, dikatakan bupati, tahun 2018, standar pelayanan publik di Lobar adalah yg terendah di NTB dan bernilai merah dari Ombudsman RI Perwakilan NTB. Namun, berkat kerja keras yg dilakukan, tahun 2019 mengalami perbaikan tajam yaitu menjadi yg terbaik di NTB dan terbaik ketiga secara nasional.

Selain itu, upaya perbaikan infrastruktur juga terus dilakukan. Demikian juga dengan keberhasilan penurunan tajam angka stunting di Lobar. Yaitu dari 49% tahun 2009 menjadi 23,2% tahun 2019. Hal ini menjadikan Lobar bersama Kab. Klaten menjadi pilot projek pusat dan juga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Saya diwawancarai Bank Dunia mengapa begitu konsen mengurus stunting padahal tidak menguntungkan secara politik,” ujar bupati. Bupati pun menjawab ‘kalau bukan sekarang kapan lagi mempersiapkan SDM Lombok Barat’.

Menanggapi berbagai masukan bupati mengatakan harus pintar-pintar memilih prioritas, mana yg paling bermanfaat bagi masyarakat karena terbatasnya anggaran. Menanggapi kritik dari salah seorang penanya mengenai pembangunan berbahan beton di Lobar yg tampak mengabaikan lahan pertanian, bupati pun menjawab tentang pentingnya perencanaan.

“Tadi Kota Mataram banyak disanjung karena maju, padahal Mataram juga maju salah satunya karena bangunan beton,” jawab bupati. Di satu sisi, kata bupati, kita dikritik karena membangun, padahal di sisi lain kita perlu membangun untuk maju.

Terkait dengan aset Lobar yg dikritik karena masih banyak yg belum bersertifikat, bupati berjanji, meskipun kurang yakin, untuk menyelesaikannnya hingga masa jabatannya selesai. Namun diakuinya, persoalan aset Lobar memang ribet yg diwarisi dari sebelumnya. Dicontohkannya, kompleks perkantoran kantor bupati luasnya sekitar 16 hektar. Baru beberapa bulan yg lalu, sebut bupati, selesai persoalannya.

“Dulu jangankan sertifikat, surat jual beli saja tidak ada,” kata bupati. Namun demikian, progress tetap terjadi. 2018 misalnya, 200 aset sudah disertifikatkan dan menyusul 130 aset tahun 2019.

“Saya sudah perintahkan bahwa tidak ada tawar menawar mengenai aset pemerintah (Lobar), ” tegas bupati.

Mengenai jalan di Lobar yang kemantapannya hanya 68%, ditegaskan bupati, alasannya karena banyak jalan desa yang diangkat statusnya menjadi jalan kabupaten sehingga tampak masih banyak jalan yg kurang mantap.

Ada juga kritikan dari audiens tentang promosi wisata yg seharusnya dilakukan provinsi NTB bukan Lobar serta event-event yg diselenggarakan seperti Festival Senggigi, Senggigi Sunset Jazz yg dianggap tidak meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kritik pertama dijawab bupati, hal itu terjadi karena kalau Lobar diam tidak melakukan promosi terbukti tidak ada event di Lobar yg diadakan provinsi. Karena itulah Lobar giat melakukan promosi melalui event-event. Dalam hal dampak, dikatakan bupati, tidak bisa dilihat langsung pada hari H event.

“Senggigi Sunset Jazz, misalnya, dana yang dibutuhkan Rp 2,5 miliar, tapi kita menyiapkan hanya Rp 200 juta, sisanya dari sponsor,” ujarnya. Efeknya memang tidak langsung, kata bupati, tetapi bayangkan iklan 30 detik di TransTV biayanya Rp 60 juta, majalah Garuda Rp 500 juta. Dengan event Jazz tersebut, tegas bupati, iklan tersebut gratis dan dunia membaca itu.

“Jadi tidak bisa diukur pada saat itu, “ujarnya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/refleksi-akhir-tahun-ajang-serap-masukan-masyarakat