Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dikenal sebagai salah satu daerah kepulauan di NTB. Pulau-pulau kecilnya itu memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Namun, dalam satu dekade belakangan ini, laju pemanfaatannya cukup intensif sehingga terjadi degradasi.

GIRI MENANG –PUJI dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul hari ini. Pernyataan itu dilontarkan Bupati Lobar H Zaini Arony, di hadapan ratusan nelayan dan para siswa sekolah dasar (SD). Mereka diundang sebagai peserta acara kampanye penyadaran adaptasi perubahan iklim dan ketahanan masyarakat pesisir.

Kegiatan yang digelar Pemkab Lobar bekerja sama dengan USAID-IMACS tersebut dipusatkan di Dusun Cemare, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar. Hadir juga pada acara itu perwakilan IMACS Kun Praseno, serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Lobar.

Bupati memaparkan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerahnya potensial untuk pengembangan usaha budi daya laut. Selain itu,penangkapan ikan dan pengembangan energi listrik dari tenaga gelombang dan arus laut.

Melihat potensi sumber daya alam yang besar itu, maka hal ini tentu harus menjadi andalan dan prioritas dalam menggerakkan potensi sum­ber ekonomi pembangunan di Lobar. “Karena disadari bahwa dengan upaya percepatan pembangunan kawasan pesisir maka tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan bukan hal mustahil,” katanya.

Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi banyak aspek. Diantaranya, aspek perikanan dan kelautan. Selain itu, perhubungan, pariwisata, pertanian dan kehutanan. Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Lobar, diarahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Selain itu, pengembangan pro­gram dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan lestari. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan peran serta masyarakat pesisir dalam pelestarian lingkungan. Tujuan lainnya adalah sebagai upaya meningkatkan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan wisata pesisir dan kelautan.

Namun, dengan berkembangnya berbagai kepentingan, kata bu­pati, membuat wilayah pesisir menyangga beban lingkungan yang berat. Baik itu akibat pemanfaatan yang tidak terkendali, tidak teratur, serta tidak mempertimbangkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Hal ini diperberat pula oleh kenyataan bahwa wilayah pesisir rentan terhadap perubahan ling­kungan dan bencana alam karena pengaruh besar dari daratan dan lautan. Seperti banjir, abrasi pantai, kenaikan suhu global (global warming) dan lain-lain.

Disamping itu, laju pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan seiring dengan tuntutan pemenuhan ekonomi masyarakat pesisir. Maka potensi sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau ke­cil akan menjadi obyek buruan utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut. Sehingga pola eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali dikhawatirkan akan mengancam eksistensi dan keberlanjutan sumber daya alam bagi kebutuhan generasi masa mendatang.

“Potret kondisi seperti ini hampir merata terjadi di seluruh wilayah pesisir Indonesia umumnya dan Lobar pada khususnya,” ujar Zaini.

Bertolak dari kondisi dan permasalahan itu, maka langkah strategis dan konstektual patut dikedepankan dalam mewujudkan keseimbangan lingkungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman degradasi.

Salah satu langkah nyata adalah melalui partisipasi aktif semua pihak dalam memperlakukan alam secara arif dan bijaksana. Untuk itu, melalui kesempatan itu, bupati mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait cara adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, turut menyukseskan kampanye pe­nyadaran adaptasi perubahan iklim dan ketahanan masyarakat pesisir.

“Saya atas nama Pemkab Lobar juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak USAID-IMACS Indonesia atas dedikasinya,” ujar Zaini.

Sumber: Lombok Post, Rabu 16 April 2014

GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony, meminta jajarannya untuk menertibkan bangunan yang menutup pantai di beberapa titik. Mulai dari Desa Sekotong Tengah hingga Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong. Pasalnya, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‘’Saya minta itu ditertibkan. Kalau perlu ‘dibuldoz­er’ kalau memang tidak ada izinnya,” katanya pada acara tanam kedelai bersama TNI AD, di Sekotong, Senin (14/4).

Bupati melontarkan pernyataan itu karena merasa kesal setelah melihat banyak bangunan yang diduga liar di sepanjang pinggir pantai. ”Saya minta mulai besok pak camat. Laut itu tidak boleh ditutup,” tegasnya.

Menurut Ketua DPD Golkar NTB, ini kawasan ping­gir pantai tidak boleh ditembok. Pasalnya, itu menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW).Terlebih Sekotong adalah daerah wisata dengan pantainya yang indah.

Kawasan wisata Sekotong sudah dilirik sejumlah investor. Baik dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, pemerintah terus berupaya membenahi kawasan ini. Terutama dari segi infrastruktur. Baik sarana trans­portasi laut berupa dermaga dan transportasi darat.

Pemkab Lobar, kata Zaini, sudah membangun dermaga di Tawun, Sekotong. Hal yang sama juga dilakukan di kawasan wisata Senggigi. Hal itu bertujuan untuk mempermudah akses transportasi wisatawan dari Benoa dan Nusa Penida, Bali. Selain itu, dari Sekotong, menuju Senggigi dan ke Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Dermaga yang sudah dibangun itu bahkan mendapat perhatian dari Kementerian Pembagunan Daerah Tertinggal (PDT). Bantuan miliaran rupiah digelontorkan untuk menjadikan dermaga jetty di Tawun dan Senggigi, menjadi sarana transportasi yang lebih refresentatif.

Kemudian dari sisi pengembangan transportasi darat, sambung bupati, berupa pelebaran jalan hingga tujuh meter. Hal ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya pelabuhan penyeberangan di Labuhan Poh. Kecamatan Sekotong. Kementerian Perhubungan saat ini sedang meneliti lokasi yang akan dijadikan sebagai pelabuhan kapal ferry tersebut.

Upaya pelebaran jalan itu tentu harus ada yang dikorbankan berupa bangunan dan rumah penduduk di pinggir jalan. Namun, pemerintah tentu tidak sewenang-wenang dengan masalah itu. semua proses pembangunan di Sekotong, muaranya untuk kesejahter­aan rakyat. “Kalau sudah layak. Labuhan Poh itu akan terwujud. Kalau itu terjadi. Sekotong akan ramai dan ekonomi semakin berkembang,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Rabu 16 April 2014

GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berkomitmen menjadi sentra produksi kedelai, di NTB. Pasalnya, lahan produksi di daerah itu masih cukup luas.

“Apabila Dompu sangat sukses di bidang jagung, tentu dengan dukungan kementerian dan provinsi Insya Allah Lo­bar bisa diwujudkan,” kata Bupati Lobar H Zaini Arony, di Sekotong, kemarin.

Hal itu dikatakan pada acara gerakan tanam serentak kedelai bersama TNI AD di Dusun Tembowok, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong. Kegiatan itu juga dihadiri Kasrem 162/ WB Letkol Inf Armansyah, Direktur Pasca Panen Kement­erian Pertanian Pending Dadih Permana, Kadis Pertanian NTB Husni Fahri. Selain itu, Kepala Sekretariat Bakorluh NTB Hj Husnanidiaty Nurdin, Kepala BPTP NTB Dwi Praptomo S, Kadis Pertanian Lobar Khaerul Bachtiar dan Kabulog Divre NTB M Hasyim. ,

Selain faktor iklim yang cocok, kata Zaini, alasan lain dipilihnya Lobar sebagai sentra produksi kedelai karena lahan pertaniannya yang masih cukup luas. Khusus untuk kedelai, pihaknya sudah menyiapkan lahan tanam seluas 15 ribu hektare (ha). Ada juga lahan tanam tambahan yang mencapai 500 ha.

Upaya perluasan areal tanam sudah dilakukan. Baik untuk tanaman padi maupun palawija. ‘’Untuk padi saja mencapai 17 ribu ha. Kalau kali dua karena dua kali panen dalam setahun berarti 34 ribu ha. Nah kedelai juga demikian kedepannya,” beber bupati.

Upaya memasyarakatkan petani membudidayakan kedelai, sambungnya, karena kebutuhan lokal dan nasional akan komoditas itu masih sangat luar biasa. Bahkan, Indonesia masih mengimpor.

Saat ini kedelai juga telah menjadi generasi keenam dari sisi pengololahan. Tidak hanya menjadi tahu, tempe, kecap, susu. Tapi juga menjadi biomassa dan produk lainnya. ‘’Kebutu­han kita masih cukup besar. Sementara Lobar baru mampu memproduksi 11 ribu ton,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pasca Panen Kementerian Pertanian Pending Danding Permana, menjelaskan, penetapan NTB se­bagai sentra produksi kedelai nasional untuk mengejar target swasembada kedelai 2014. Untuk itu, la berharap NTB mampu memproduksi satu juta ton kedelai per tahun. “Kami dari pusat akan mendukung penuh berbagai program yang dilaksanakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendongkrak produktivitas pertanian, khususnya untuk komoditi kedelai,” ungkapnya.

Saat ini kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mencapai 700 ribu hingga 800 ribu ton. Dengan demikian Indonesia masih kekurangan sekitar 1,7 juta hingga 1,8 juta ton kedelai. kekurangan tersebut terpaksa dipenuhi melalui impor.

Secara terpisah, Kasrem 162/WB Letkol Inf Armansyah menyatakan, dalam pencapaian peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai,TNI berkewajiban membantu pemerintah. Terutama dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini. Selain itu,membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, air irigasi, dan kemampuan TNI untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi.

Sumber: Lombok Post, Selasa 15 April 2014

GIRI MENANG-Sebanyak 8.759 siswa sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi peserta ujian nasional (UN) yang di gelar hari ini. Mereka terdiri atas, siswa SMA sebanyak 2.416 orang, SMK 2.247 orang, MA 2.985 orang, dan siswa Paket C sebanyak 1.111 orang.

Seluruh peserta yang akan mengikuti UN sebagai syarat kelulusan tersebut tersebar di 10 kecamatan. Mer­eka akan menjawab soal-soal sejumlah mata pelajaran yang diujikan selama tiga hari, yakni 14-16 April 2014.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar Ispan Junaidi, kepada Lombok Post, kemarin, mengatakan, distribusi naskah soal ke polsek sudah berlangsung sejak Sabtu (12/4). “Soal-soal sudah di polsek. Sekolah bisa mengambil pada hari H mulai pukul 06.00 Wita atau sebelum ujian dimulai,” katanya.

Proses distribusi naskah soal sampai tingkat polsek dimulai dari kantor Dikbud Lobar, sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) UN. Sebelum dikirim ke polsek, panitia penyelanggara tingkat kabupaten terlebih dahulu mengecek sesuai dengan masing-masing satuan pendidikan.

Dalam proses pendistribusian naskah soal UN ke pol­sek, kata Ispan, tidak ada kendala yang berarti. Hampir seluruhnya bisa dijangkau dengan transportasi darat. Demikian juga nantinya dengan proses pengiriman ke tingkat sekolah dipastikan tidak akan ada masalah yang bisa menggangu kelancaran pelaksanaan ujian.

“Tidak ada sekolah terisolir sehingga membutuhkan transportasi khusus,” ujarnya.

Ditanya mengenai peserta UN mengundurkan diri, Ispan menegaskan hingga saat ini belum ada. Namun, dilaporkan ada satu orang siswa yang kawin. Namun, dia masih tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian hingga tuntas melalui ujian susulan pada 21,22 dan 23 April 2014.

“Siswa yang tidak bisa ikut ujian pada jadwal semula karena sakit atau karena kendala luar biasa juga diberi­kan kesempatan ikut UN susulan,” tegasnya.

Ispan juga mengimbau kepada seluruh siswa yang akan mengikuti UN untuk tidak percaya terhadap isu-isu beredarnya kunci jawaban palsu. Baik yang beredar melalui pesan singkat telepon selular (SMS) maupun sarana lainnya. Para siswa diminta untuk percaya pada kemampuan diri sendiri. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti UN dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal.

Jadwal pelaksanaan UN 2014 pada masing-masing jenjang pendidikan yang telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 97 Tahun 2013 adalah sebagai berikut, UN SM P/MTs, SM PLB pada Mei 2014. Untuk pelaksanaan UN UN SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK pada April 2014.

Sementara jadwal pelaksanaan UN pendidikan kesetaraan periode pertama dilaksanakan pada April dan bulan Mei. Kemudian periode kedua dilaksanakan pada Agustus 2014. Selain jadwal pelaksanaan UN 2014 untuk sekolah formal, juga telah ditetapkan jadwal ujian kompetensi keahlian kejuruan untuk SMK/MAK dan program Paket C Kejuruan. Jadwal pelaksanaan paling lambat satu bulan sebelum penyelenggaraan UN SMA/MA, MALB, SMK/ MAK, program Paket C, dan program Paket C Kejuruan.

Kemudian, mengenai pengumuman UN 2014 nantinya telah ditetapkan bahwa kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMP/MTs, SMPLB, program Paket B/Wustha diumumkan oleh satuan pendidikan. Paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB, dan program Paket B/Wustha.

Sementara untuk pengumuman UN 2014 jenjang SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, program Paket C, dan program Paket C Kejuruan diumumkan oleh satuan pendidikan. Paling lambat satu bulan setelah penyeleng­garaan UN SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, pogram Paket C, dan program Paket C Kejuruan.

Sumber: Lombok Post, Senin 14 April 2014

GIRI MENANG-Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) resmi terbentuk, Kamis (2/3) lalu. Organisasi yang diketuai Istri Bupati Lobar, Hj Nanik Zaini Arony itu sudah menyusun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Pelantikan Forikan Lobar dipimpin langsung Ketua Umum Forikan NTB Hj Erica Zainul Majdi. Para pengurus dalam forum ini berasal dari berbagai SKPD dan instansi terkait.

Ketua Harian Forikan Lobar H Subandi mengungkapkan jika pembentukan organisasi ini merupakan instruksi pusat dan harus ada di setiap provinsi, kabupaten/kota. Tujuan dibentuknya Forikan adalah untuk mendukung kinerja indikator dinas kelautan dan perikanan (DKP) setempat, salah satunya soal tingkat konsumsi ikan.

“Diketahui target konsumsi ikan nasional sebesar 35,6 kilogram (kg)/kapita/tahun sementara provinsi targetnya 29 kg/kapita/ tahun. Khusus Lobar tingkat konsumsi ikannya mencapai 30,2 kg/kapita/tahun,” jelas Subandi.

Kepala DKP Lobar ini menambahkan, dengan adanya Forikan diharapkan tingkat konsumsi ikan bisa meningkat dari tahun ke tahun. Selain banyak mengandung zat yang dibutuhkan tubuh termasuk omega 3, mengkonsumsi ikan dalam jumlah banyak dan rutin tentunya akan berdampak pada peningkatan perkenomian lokal, kesehatan dan kecerdasan.

“Nah dengan adanya Forikan, salah satunya bisa mensosialisasikan ke masyarakat agar gemar makan ikan,” ujarnya.

Forikan ke depan juga akan terus meningkatkan kerja sama dengan kelompok ibu-ibu pengolah ikan. Selama ini, ikan kebanyakan masih dijual dalam bentuk “mentah” padahal ketika sudah diolah dalam bentuk pindang atau abon tentu­nya akan memberi nilai tambah. Gerakan gemar makan ikan akan didorong agar bisa menyentuh para ibu hamil, anak-anak, serta orang dewasa.

Untuk lebih menjangkau masyarakat terutama kaum perempuan, kepengurusan Forikan juga terdiri dari unsur TP PKK kabupaten. Setiap pengurus akan bekerja sama mensosia­lisasikan gerakan ini ke masyarakat.

Mantan staf ahli ini mengatakan, dalam pro­gram jangka pendek, Forikan menargetkan minimal bisa membantu DKP meningkatkan konsumsi ikan masyarakat sebesar 2 kg/kapita/ tahun. Mereka juga berencana membentuk kepengurusan Forikan di kecamatan dengan tujuan bisa memback-up program-program pengurus kabupaten. Untuk tahap awal, kepen­gurusan hanya dibentuk di 5 kecamatan dan 17 desa pesisir.

“Tapi ini akan kami diskusikan seperti apa langkah yang akan diambil,” pungkasnya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 8 April 2014

Izin Lingkungan sedang Diproses

GIRI MENANG-Tujuh hotel berbintang akan segera dibangun di sejumlah kawasan wisata di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Para investornya saat ini sedang menyelesaikan persyaratan terkait dengan izin lingkungan sebelum memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) dan syarat lainnya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lobar H Mulyadin, di Giri Menang, kemarin, mengatakan, sebagian besar hotel yang akan dibangun berada di kawasan wisata Senggigi. Dua diantaranya milik PT Viva Karya Wisatajaya dan Aston. Kedua investor itu akan membangun pada lahan di atas satu hektare (ha), sehingga harus melalui proses analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Ada juga beberapa hotel yang akan dibangun pada lahan di bawah satu ha. Jadi cukup hanya dengan UKL-UPL,” ujarnya.

Sementara hotel yang akan dibangun di luar kawasan Senggigi, sambung Mulyadin, yakni di Desa Gerimak, Kecamatan Narmada, oleh PT Bliss Group. Selain itu, di Teluk Mekaki Keca­matan Sekotong.

Semua investor tersebut sudah menguras per­syaratan terkait dengan izin lingkungan. Bahkan beberapa diantaranya, sudah ada yang sampai pada tahap pembahasan dokumen Amdal dan sudah melakukan sosialiasi di tingkat desa.

Setelah sosialiasi baru kemudian dibahas dan dilakukan kajian oleh tim teknis. Sebelum mendapat penilaian dari Komisi Penilai Amdal (KPA). ”Jadi ada tiga tahap yang harus dilalui. Dua kali dianta­ranya di tingkat tim teknis,” jelasnya.

Menurutnya, para investor tersebut rencananya akan mulai pembangunan hotel tahun ini. Pasalnya, mereka sudah melengkapi persyaratan terkait dengan dokumen lingkungan agar bisa memperoleh IMB. Diperkirakan proses pengurusan izin lingkungan sudah tuntas pada awal Mei.

Pihaknya menargetkan 105 hari sudah selesai. Namun, semua itu tergantung pemrakarsa. “Kalau cepat kami juga bergerak cepat. Apalagi tidak ada kendala yang berarti. Kecuali kalau menyangkut jalan ada amdal lalu lintasnya perlu dibahas lagi,” bebernya.

Mulyadin menilai, banyaknya investor yang mengurus perizinan yang berkaitan dengan lingkungan menjadi bukti para pengusaha sangat antusias dan taat terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk itu, kata dia, para investor diberikan kemudahan dalam proses pengurusan izin atau dokumen lingkungan. Bahkan, pihaknya mencoba jemput bola dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para pelaku usaha. Baik hotel, restoran dan perusahaan pengembang perumahan.

“Antusias pelaku usaha meningkat dibanding ta­hun lalu. Tidak hanya hotel dan restoran. Tapi juga pengembang perumahan,” tandas Mulyadin.

Sumber: Lombok Post, Selasa 8 April 2014

GIRI MENANG-Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang siap mengakomodir kebutuhan air bersih bagi warga Desa Labuhan Tereng, Nar­mada, Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, daerah itu belum masuk layanan perusahaan daerah tersebut.

Direktur PDAM Giri Menang H Lalu Ahmad Zaini, di Giri Menang, kemarin, menegaskan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah membangun jaringan pipa air bersih di daerah itu. Pelaksanaan program itu bekerja sama dengan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Lobar. ‘’Untuk itu masalah pasokan air bersih itu perlu dibahas bersama dalam rapat koordinasi,” katanya.

Pembahasan secara bersama-sama perlu dilakukan, tegas dia, karena ada juga persoalan teknis menyangkut daya tampung bak air yang sudah terbangun. “Intinya kami akan bahas melalui rapat koordinasi masalah ini,” tegasnya.

Seperti diketahui, sejumlah warga Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, mendatangi kantor PDAM Giri Menang, wilayah Gerang, beberapa hari lalu. Mereka menuntut agar perusahaan daerah itu bisa melayani kebutuhan air bersih setiap hari.

Mereka selama ini merasa didiskrimasi terkait kebutuhan air bersih. Padahal Lobar, ini daerah yang kaya dengan sumber mata air dan memasok untuk kebutuhan warga Kota Mataram.

Warga desa tersebut sangat lama mendambakan air bersih untuk kebutuhan terutama pada saat musim kemarau. “Masyarakat di sana lebih memilih tidak punya beras dari pada kekurangan air bersih. Artinya air sangat dibutuhkan masyarakat di sana,” kata Adnan, salah seorang warga.

Sumber: Lombok Post, Selasa 8 April 2014