Gerung, Diskominfotik – Rapat Paripurna DPRD Lobar dengan agenda Pandangan umum Fraksi Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan RAPBD tahun 2023 dilaksanakan Hari Selasa, 15 Nopember 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRS Lobar Hj. Nurul Adha. Hadir dalam rapat paripurna ini Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, Wakil Ketua DPRD Hj. Nurul Adha, anggota DPRD Lobar, Pj Sekda Lombok Barat H. Ilham, asisten dan Kepala OPD.

Pandangan umum fraksi fraksi DPRD ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Fraksi DPRD Hendra Haryanto. Dalam pandangan umumnya DPRD Lobar Hendra menyampaikan bahwa DPRD Lombok Barat berkomitmen untuk menghasilkan anggaran yang pro dan peduli pada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan bahwa RAPBD kabupaten lombok Barat Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari KUA-PPAS yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD bersama Pemkab Lombok Barat melalui Sidang Paripurna DPRD Lobar.

Hendra melanjutkan bahwa KUA PPAS APBD dan RAPBD Kabupaten Lombok Barat harus sesuai dan mengakomodir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah disusun Secara Akuntabel. Ia mengatakan bahwa proses perencanaan pembangunan harus berkesinambungan dalam menerapkan prinsip-prinsip anggaran yang transparan. “Tentunya penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa aspek utama antara lain:

Pertama, anggaran harus lebih memprioritaskan terwujudnya pelayanan publik yang prima dan maksimal. Kedua, anggaran harus tetap diarahkan untuk membangkitkan semangat dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan iklim investasi yang sehat,serta pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang dan maju, sehingga membantu percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Ketiga, anggaran yang ideal adalah anggaran yang pro rakyat dalam arti kepentingan rakyat menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan.”

Sidang Paripurna ini berjalan dengan lancar walaupun mundur beberapa jam dari undangan. Dalam kesempatan ini fraksi fraksi DPRD menyampaikan sejumlah tanggapan dan pertanyaan terkait dengan RAPBD 2023.Selanjutnya DPRD akan menunggu tanggapan dan jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi fraksi DPRD pada sidang paripurna hari Rabu, 16 Nopember 2022.

(Diskominfotik/Ria/indra).

Batulayar, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi dan mengungkapkan kebanggaannya atas karya inovasi anak muda Lombok Barat (Lobar) yang sukses menciptakan Mesin Minger pertama di NTB. Mesin minger ini adalah karya pemuda Lembar yang berhasil membuat mesin Pemotong alat berat serba guna atau yang di sebut dengan Mesin CNC Plasma Cutting pertama di NTB. Hal ini atas bimbingan dari Kementerian Perindustrian dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Barat.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) Mesin CNC Plasma Cutting yang di beri Merk ” Minger” ini sudah resmi di launching oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Hotel Montana Senggigi Lobar, Selasa, 15 November 2022. Hadir pada acara tersebut Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Asisten 2 Setda Lobar Rusditah, Kadis Disperindag Kab. Lobar H. Muhur Zohri, Kadis Diskominfotik Kab. Lobar Ahad Legiarto, Kasat Pol PP Kab. Lobar Bq. Yeni S. Ekawati, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Lobar Maad Adnan, Kabid ILMEA Disperindag Kab. Lobar Sumaedy Radjiman, Perwakilan dari Pariwisata Kab. Lobar, Perwakilan dari Bappeda Kab. Lobar serta para peserta.

Dalam sambutnya Bupati Fauzan mengungkapkan bahwa inovasi para pemuda ini sangat luar biasa. Ia merasa bangga dengan inovasi dan kreasi para pemuda Lombok Barat dalam berbagai sektor. Menurutnya hal ini adalah energi baru bagi Lombok Barat dalam melaksanakan pembangunan.

Bupati Fauzan mengatakan pihaknya akan terus memberikan suport dan apresiasi dalam bentuk biaya produksi kepada anak Muda Lobar yang kreatif dan Inovatif terutama dalam bidang permesinan. Ia juga berharap dari hasil karya ini mampu memotivasi generasi penerus bangsa untuk terus berinovasi demi kemajuan bangsa dan negara.
“Saya sangat bangga dan akan mengapresiasi anak-anak muda Lobar yang kreatif dan inovatif, dalam bentuk biaya produksi trutama pada bidang permesinan, yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lapangan baik untuk industri kecil maupun besar” Jelasnya.

Fauzan juga berpesan agar karya industri lokal harus mengedepankan kualitas daripada harga. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah melalui Perpres bahwa pemerintah harus memberdayakan hasil produk dalam negeri meski harganya sedikit lebih mahal. “Pesan kami agar kreator harus lebih bersabar saat menjual hasil karyanya jangan terburu-buru banting harga agar mesinnya cepat terjual, tetap konsisten dan terus berinovasi serta meningkatkan kualitasnya karena pemerintah akan mendukung penuh serta akan membeli karya-karya anak bangsa”,imbuhnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Kadis Prindag Lobar H. Muhur Zohri dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan sekaligus promosi IKM permesinan teknologi tepat guna. Mesin CNC Plasma Cutting merupakan mesin pemotong alat berat serbaguna bukan hanya di perutukan berbagai jenis logam saja melainkan juga bisa memotong kayu. Ia berharap kedepannya Lobar bisa mengupayakan sekolah kusus permesinan untuk mencetak generasi yang handal dan konsen pada bidang tersebut.

“Kami berharap bentuk apresiasi Pemda Lobar terhadap kreasi anak muda ini adalah kedepannya mampu mendirikan sekolah khusus permesinan. Ini merupakan cita cita besar kami semua” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan mesin CNC Plasma Cutting dengan merk “Minger” ini sudah di pesan oleh Pemda Lombok Timur (Lotim) sekitar 10 unit seharga kurang lebih 600 juta. Karenanya Ia meminta kepada para pemuda yang menghasilkan mesin minger ini untuk terus menjaga kualitas bahan dan terus berinovasi.

(Diskominfotik, Juan, Feri, Windi)

Gerung, Diskominfotik – Sosialisasi program layanan kepesertaan PT. TASPEN dan pembiayaan BSI Pra Pensiun bagi ASN Kabupaten Lombok Barat yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2023 dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Selasa (15/11/2022). Hadir dalam kegiatan Pj Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Ilham, Branch Manager PT. TASPEN Mataram, Deputi Pensiunan Konsumer Finance Group Fahlevi Husein Nasution, Kepala BKDSDM Kab. Lobar Jamaluddin, para Asisten Daerah Setda Lobar, Kepala OPD serta calon pensiunan ASN Lobar.

H. Ilham mengatakan beberapa tahun sebelum pensiun sebaiknya dipergunakan untuk mempersiapkan masa depan setelah pensiun agar ketika pensiun tidak bingung akan aktifitas apa yang akan dilakukan dan merasa kesepian maupun ditinggalkan. Pj Sekertaris Daerah Lombok Barat mengatakan bahwa ketika mendengar kata pensiun terdapat hal yang terlintas di pikiran, yaitu pertama bersuka cita karena telah terbebas dari tugas dan tanggungjawab serta dapat mengisi kembali waktu yang dulu kurang bersama dengan keluarga dan masyarakat. “Sedangkan yang kedua ialah rasa duka. Rasa duka karena akan kehilangan rutinitas yang telah mengikuti selama sekian tahun, kehilangan teman-teman lingkungan kerja serta yang paling utama ialah kehilangan kesejahteraan yang sering didapatkan selama aktif bekerja. Namun ketika kita sudah melakukan persiapan untuk mengisi masa pensiun tentu hal tersebut tidak akan terjadi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sebenarnya terdapat program MPP atau prapensiun dimana satu tahun sebelum pensiun dapat mencoba untuk pensiun tetapi semua gaji dan tunjangan masih utuh. Namun program ini jarang sekali diajukan oleh ASN padahal program ini cukup penting karena dapat digunakan sebagai masa peralihan sebelum pensiun yang sesungguhnya. “Pensiun itu sesungguhnya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin baik secara administrasi dalam mengajukan pensiun, maupun persiapan secara mental dan masa depan akan gambaran apa yang akan dilakukan setelah pensiun nanti. Contohnya ialah menyalurkan bakat yang sebelumnya tidak dapat disalurkan ketika aktif bekerja,” terangnya.

Deputi Pensiunan Consumer Finance Group mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah nyata bahwa Bank Syariah Indonesia telah mendampingi ASN sejak semasa aktif hingga purna tugas sebagai ASN. “Kami pun berencana pada awal tahun nanti akan merilis program yang dimana kami akan memperdaya dan mendampingi ASN setelah mereka pensiun untuk dapat membuat usaha, sehingga mereka tidak akan diam saja setelah pensiun,” jelasnya.

(Diskominfotik/Angga/Dhea)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang Sidang Utama DPRD Lombok Barat, Senin (14/11/2022).

Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan Kepala Daerah dan penyerahan draf Nota Keuangan dan RAPBD tahun 2023 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah. Sidang Paripurna ini juga dihadiri oleh 3 Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pj. Sekda Lombok Barat H. ilham, Asisten dan para kepala OPD lingkup Pemkab Lobar.

Dalam penjelasan Kepala Daerah yang dibacakan oleh Pj. Sekda H. ilham, Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa penyampaian nota keuangan RAPBD 2023 ini dalam rangka sinkronisasi, integrasi dan menjaga kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Selain itu pembahasan yang akan dilakukan oleh Eksekutif dan Legislatif senantiasa diarahkan untuk pencapaian visi dan misi Lombok Barat yang tertuang dalam RPJMD 2019-2022. H.Ilham melanjutkan bahwa rancangan APBD tahun 2023 berdasarkan pada asumsi kondisi ekonomi yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran tahun 2023.

“Rancangan APBD tahun Anggaran 2023 juga mencerminkan upaya kita bersama untuk mewujudkan sinergitas kebijakan dalam upaya pemulihan berbagai sektor pasca pandemi Covid-19 khususnya pada peningkatan kondisi perekonomian daerah,yang direalisasikan melalui program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD dan unit SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat” jelasnya.

Dalam kesempatan ini Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa RAPBD 2023 ini menjadi harapan untuk membangkitkan kembali berbagai sektor yang dihantam oleh pandemi covid19. Diharapkan RAPBD 2023 dapat memberikan dorongan dan energi yang kuat untuk pemulihan ekonomi Lombok Barat. Garis Besar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 meliputi: Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2023 yang di Anggarakan sebesar 1 Triliun 919 miliar rupiah lebih. Kemudian belanja daerah pada RAPBD 2023 dianggarkan sebanyak 1 Triliun 889 miliar rupiah lebih. Sehingga terdapat surplus anggaran sebesar 29 Miliar 900 Juta rupiah lebih yang digunakan untuk pembiayaan netto yang mengalami defisit sebesar 29 Miliar 900 Juta lebih. Dengan demikian Struktur APBD tahun 2023 antara pendapatan, belanja dan pembiayaan menjadi balance.

“Nota keuangan dan Rancangan APBD tahun 2023 ini diharapkan agar segera dilanjutkan dengan pembahasan bersama eksekutif dan legislatif sehingga kesepakatan dan penetapan bersama rancangan APBD tahun 2023 dapat dilaksanakan tepat pada waktunya ” ujar Pj. Sekda Lobar.

Dalam Rapat Paripurna DPRD ini juga diserahkan secara langsung Nota Keuangan RAPBD 2023 dari Eksekutif kepada Legislatif. Rapat paripurna ini berjalan dengan lancar.
(Diskominfotik/Ria/Indra/Angge).

Gerung, Diskominfotik – Pertemuan evaluasi dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan di Aula Kantor Bupati pada hari Senin (14/11/2022). Hadir dalam kegiatan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB, Kepala OPD dan Camat Se Kabupaten Lombok Barat yang termasuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kab. Lobar.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa Ikhtiar Lombok Barat untuk menunrunkan angka stunting terus dilakukan. Saat ini Lombok Barat telah berhasil menurunkan angka stunting hingga mendekati target nasional. Menurutnya target penurunan angka stunting Nasional pada tahun 2024 ialah 14% dan perbulan Agustus lalu angka stunting di Kabupaten Lombok Barat berhasil ditekan menjadj 18,98% atau mendekati taget nasional. Bupati Lombok Barat optimis di tahun 2024 angka stunting di Lobar tidak lagi 2 digit namun satu digit. “Ini semua berkat kerjakeras dan kolaborasi berbagai pihak sehingga angka stunting dapat kita tekan hingga menjadi 18 persen di bulan agustus tahun 2022 dan kami optimis di tahun 2024 angka stunting di Lobar dapat ditekan menjadi satu digit saja”ujarnya.

Bupati dua periode ini menyampaikan jika Kabupaten Lombok Barat terus mendukung program nasional. Ia mengatakan pihaknya juga ingin membantu pemerintah pusat dengan mencapai angka stunting satu digit agar dapat membantu daerah lain yang memiliki angka stunting diatas 14%. “Hal ini tidaklah mustahil, karena jika bisa saya ingin menantang beberapa kecamatan menjadi pilot projects sebagai Kecamatan 0% stunting,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa persoalan stunting bukan hanya masalah kemiskinan, melainkan masalah pola hidup sehat masyarakat. Sehingga sosialisasi pola hidup sehat sangatlah penting untuk tetap dilaksanakan dengan koordinasi dari semua pihak. “Salah satunya ialah dengan penyortiran jenis Snack yang dijual disekolah oleh Dikbud, karena snack merupakan makanan favorit bagi anak-anak dan sering kali menyebabkan napsu makan mereka atas makanan bergizi menjadi berkurang setelah memakan snack tersebut,” jelasnya.

Ketua pelaksana TPPS sekaligus Kepala Dinas P2KBP2A Kab. Lobar Ramdhan Haryanto mengatakan bahwa TPPS Kabupaten Lombok Barat telah dibentuk sejak 21 Februari 2022. TPPS bersama camat dari 10 kecamatan se-Kab. Lobar telah melaksanakan mini lokakarya dengan cara bergantian disetiap kecamatannya. “Tujuan dari diadakannya kegiatan ini ialah untuk mendeteksi dan mendampingi keluarga yang beresiko stunting agar mendapatkan hasil yang berkualitas dengan saling berkolaborasi, sinergis dan komunikasi bersama semua pihak yang berkaitan,” jelasnya.

(Diskominfotik/Angga/Angge/Dhea)

Gerung, Diskominfotik – Dinas Kominfotik Lombok Barat melalui Bidang Statistik Sektoral menggelar Rapat Otorisasi statistik sektoral data OPD se-Kabupaten Lombok Barat tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu,(9/11/2022). Kegiatan Rapat dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kominfotik, Kepala BPS Lombok Barat, Kepala Bidang Statistik Sektoral, Perwakilan Diskominfotik NTB, Fungsional Perencanaan dan Operator Se-Kabupaten Lombok Barat.

Dalam Sambutannya Kepala BPS Lobar Lalu Supratman menyampaikan, apresiasi atas terselenggaranya. Menurutnya kegiatan ini sebagai dukungan nyata dari Pemkab Lombok Barat untuk terwujudnya Indonesia Satu Data. Ia berharap kegiatan ini dapat mewujudkan data yang valid dan sinkron.

Ia mengatakan otorisasi statistik sektoral data OPD merupakan, produk statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam hal ini pemerintah daerah. Hal ini guna mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan dan proses pembangunan di daerah. Ia juga mengatakan hal ini diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh pengguna data.

“Dalam menghasilkan data yang akurat dan lengkap maka ada beberapa poin yang perlu diperhatikan antara lain yaitu, Pertama, data yang dihasilkan oleh produsen data dalam hal ini perangkat daerah dan instansi terkait harus memenuhi standar data. Kedua, data yang dihasilkan harus berdasarkan meta data lengkap dengan format strukturnya, penjelasan data dan pencarian data tersusun dalam format yang baku. Ketiga, data yang dihasilkan harus bisa dikembangkan dalam format yang sama. Keempat, data yang dihasilkan harus menggunakan kode verifikasi dan data induk yang sama.” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Data Statistik Sektoral Anni Wahyu Ningsih menyampaikan bahwa Dasar pelaksanaan kegiatan adalah sesuai dengan Perpres no 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia dirangkai dengan Perbup No.22A tahun 2021 tentang satu data Lombok Barat. Ia menambahkan bahwa sesuai regulasi yang ada wali data memiliki tugas untuk mengumpulkan data dari produsen data dengan tujuan mengetahui jumlah perangkat Daerah (OPD) yang sudah mendapatkan rekomendasi Statistik sektoral oleh BPS.

“Wali data akan melakukan rilis pada SI-WARTA (Sistem lnformasi Satu Data) menuju satu data Lombok Barat. Mengingat data OPD ada yang bersumber dari kompromin (Kompilasi Produk Administrasi). Ini adalah bentuk dukungan nyata dari Pemkab Lobar untuk mewujudkan Satu Data Indonesia” Terangnya.

Ia mengatakan bahwa Rapat otorisasi menyajikan materi terkait ragam, metode, sumber, mekanisme dan bentuk implementasi data sektoral daerah. Selain itu dalam kegiatan ini juga disampaikan materi terkait progres menuju pengimplementasian satu data Kabupaten Lombok Barat yang akan disajikan dalam format meta data.

“Ada beberapa OPD yang sudah mendapatkan rekomendasi penyusunan jenis data Statistik sektoral antara lain Dinas Lingkungan hidup, Diskominfotik, dan Bappeda. Sementara dinas lainnya masih berproses” ujarnya.

(Diskominfotik/Ria/fian/Angga)

Gerung, Diskominfotik – Kegiatan Lokakarya Penguatan kapasitas lintas sektor dalam implementasi konvergensi dan komunikasi perubahan perilaku (KPP) percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat diselenggarakan oleh Yayasan Cipta bersama Pemkab Lombok Barat. Kegiatan diadakan di aula kantor BAPPEDA Lobar pada hari Selasa (8/11/2022).

Yayasan Cipta merupakan organisasi yang ditunjuk oleh Tanoto Foundation selaku sumber dana untuk melaksanakan proses penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. District Officer Yayasan Cipta Kab. Lobar Budi Santosa menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah diadakan antara Pemkab Lobar dan Tanoto Foundation pada hari Kamis (3/11/2022) lalu. Adapun pihak yang datang ke lokakarya ini ialah OPD serta perguruan tinggi yang terkait dengan penurunan angka stunting untuk melaksanakan analisis situasi. “Analisis situasi ini adalah proses dalam pemetaan masalah yang telah atau akan muncul di dalam proses penanganan stunting,” tambahnya.

Kegiatan lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan masalah yang baik serta dapat mengetahui penyebab dari munculnya masalah tersebut dan juga mencari solusi bagi masalah tersebut. “Hasil ini kemudian nantinya akan kami olah kembali di BAPPEDA untuk mengetahui mana yang dapat digarap terlebih dahulu dan kemudian direkomendasikan ke Pemkab dan kemudian dapat disalurkan ke tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Lombok Barat,” jelas Budi Santosa

Ia juga mengatakan bahwa masalah yang saat ini sedang diproses ialah mengenai data. Terdapat beberapa data yang masih tidak relevan, sehingga menyebabkan Kabupaten Lombok Barat masih berada pada tingkat yang rendah dalam penurunan angka stunting. “Salah satu contohnya ialah dimana seharusnya data tersebut berada dalam skala desa, tetapi kemudian data yang ada secara nyata adalah data dalam skala sekolah. Oleh karena itulah kami kemudian harus mengolah kembali data tersebut agar dapat menjadi data yang relevan,” tuturnya.

Kegiatan lokakarya yang diadakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 7-8 November 2022 ini sangat diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat.

(Diskominfotik/Dhea)