Batulayar, Diskominfotik; Gempa yang berkekuatan 6.3 dan 7.0 SR yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat beberapa tahun yang lalu telah menyebabkan rusaknya perumahan, sarana dan prasarana fasilitas umum termasuk sekolah-sekolah serta menelan korban jiwa. Pada sektor pendidikan sebagian besar satuan Pendidikan terdampak dan menyebabkan keseluruhan proses belajar mengajar terputus. Pada akhirnya banyak anak-anak usia sekolah yang terganggu aktifitas kegiatan belajarnya bahkan kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya dan terganggu hak-hak untuk mendapatkan Pendidikan serta Perlindungan dalam situasi kebencanaan.

Yayasan Plan Internasional Indonesia melalui project Building Back Safer Schools in NTB yang dimulai sejak tahun 2019 setelah merespon Bencana gempa kemudian melanjutkan dengan memberikan upaya lebih supaya Lombok Barat bisa menjadi percontohan untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Dalam kegiatannya selama satu tahun yang akan berakhir Desember 2020 ini Ada 10 Sekolah di lima kecamatan  di Lombok Barat yang didampingi sebagai percontohan dalam penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). “Saya berharap sekolah-sekolah ini dapat mengimbas ke sekolah lain dan meminta kepada fasilitator terus mendampingi walaupun project ini selesai pada tahun ini.” Ungkapnya. 

Hal ini disampaikan oleh Maulina Utami Ningsih dari Plan Internasional Indonesia pada acara Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Provinsi NTB di Jayakarta Hotel Batulayar Senggigi, Selasa 1/12/2020.

Hadir pada acara tersebut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Edy Furqon, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Khaerudin, S.Pd., M.Pd. dan para Fasilitator SPAB.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag. dalam sambutannya menyambut baik kegiatan ini lebih-lebih dengan adanya Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2020 terkait dengan satuan pendidikan aman bencana

“Alhamdulillah bahkan kita di Lombok Barat lebih dulu memiliki Peraturan Bupati  walaupun tidak spesifik mengatur tentang sekolah aman bencana tetapi justru lebih luas daripada itu yaitu Sekolah Ramah Anak dan itu juga cakupannya ada masalah keharusan kita untuk  menyiapkan sebuah Satuan Pendidikan supaya mereka itu selalu siap dalam menghadapi setiap kemungkinan terjadinya bencana.” Terangnya.

Menurut Fauzan menyangkut masalah Anak kita harus melakukan banyak hal karena anak-anak adalah masa depan, mulai dari pendidikannya, Psikologinya sampai dengan bagaimana mereka harus bisa mempersiapkan diri.

Terkait dengan bencana ini tidak hanya menyangkut bagaimana anak-anak bisa  aman dari bencana secara fisik tetapi juga psikologi mereka harus dipersiapkan dan ini tentunya bermula dari sejauh mana mereka siap menghadapi bencana itu.

Bencana alam termasuk non alam covid-19 memang luar biasa tantangannya, di Lombok Barat ada 11 sekolah Negeri dan Swasta yang di ijinkan untuk membuka proses pembelajaran tatap muka tetapi dengan prosedur yang sangat ketat setelah melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan sekolah itu, karena ada banyak pertimbangan, di satu sisi kita harus bisa memastikan anak-anak aman dari kemungkinan penularan covid-19, disisi lain justru anak-anak lebih terancam dari sisi psikologi, dari sisi kejiwaan dan dari sisi semangat ketika tidak bersekolah secara tatap muka. “Itulah sebabnya kita mengambil kebijakan memberikan izin 11 sekolah untuk membuka pelajaran tatap muka itupun dengan prosedur ketat serta pengawasan dan supervisi yang sangat ketat.” Ungkapnya.

Terkait dengan mempersiapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana Bupati memerintahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat  sepuluh sekolah percontohan dibuatkan semacam sekretariat bersama, sekolah-sekolah yang belum memiliki itu supaya diarahkan baik kepala Sekolahnya, Komitenya maupun guru-gurunya untuk datang belajar ke sekolah itu. “agar ke depan semua sekolah memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana.” Tutupnya. (Diskominfotik/Zul)

Gerung, Diskominfotik; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 Kabupaten Lombok Barat melalui sidang paripurna Senin 30/11/2020.

Hadir dalam Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD tahun 2021 antara lain Bupati Lombok Barat, Ketua Dan Para Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Unsur Forkompinda, semua anggota DPRD Lombok Barat, Para Kepala OPD, Para Camat, dan undangan lainnya.

Rancangan perda ini disahkan menjadi Perda setelah anggota DPRD menyetujui laporan Badan Anggaran DPRD yang dibacakan oleh Lalu Irwan SP.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Pendapatan Daerah direncanakan Rp. 1,747 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp, 293,112.miliar pendapatan transfer Rp. 1,384 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 70,193 miliar

Belanja Daerah dialokasikan sebesar 1,697 triliun dengan rincian Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp 1,187 triliun, Belanja modal dialokasikan sebesar Rp 251,261 miliar dan Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp 2 miliar, Serta belanja transfer dialokasikan sebesar Rp 257,978 miliar.

Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 300 juta sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 40,959 miliar

Jumlah pembiayaan Netto setelah Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi minus Rp 49,659 miliar.

Dari beberapa uraian sebagaimana tersebut di atas Anggaran Pendapatan Daerah yang tertuang dalam rancangan APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 mengalami surplus Rp, 49.659 miliar, surplus ini akan dipergunakan untuk menutupi pembiayaan yang mengalami defisit sebesar Rp. 49.659 miliar.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam pidatonya setelah pengesahan Rancangan APBD tahun 2021 ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota Dewan yang telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pembahasan RAPBD tahun 2021 bersama DPRD berjalan sangat intens dan konstruktif, Pemerintah Daerah dan DPRD sama-sama menyadari bahwa adanya tantangan besar yang harus dihadapi akibat dari pandemi covid 19 dan dampak ketidak pastiannya saat ini maupun di tahun 2021.

“APBD menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas baik di dalam penanganan di berbagai bidang utamanya dibidang kesehatan, perlindungan masyarakat yang rentan dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional tahun 2021.” Ungkapnya.

Hubungan ekspansi fiskal untuk menanggulangi  covid-19 dan dampak sosial ekonominya harus dilakukan secara ekstra ordinaring pada tahun 2020 dan akan berlanjut pada tahun 2021. Hal ini tentu saja memiliki beban yang begitu besar terhadap penanganan dan keberlanjutan APBD sebagai instrumen fiskal.

“Meskipun Pemerintah Daerah terus fokus dalam penanganan covid-19 dibidang kesehatan dan penanganan sosial ekonomi namun Pemerintah Daerah terus menjaga ketahanan dan kesehatan APBD serta berusaha secara bertahap untuk memulihkan kembali kesehatan APBD atau konsolidasi jangka menengah dan panjang.” Tegasnya (Diskominfotik/zul)

Gerung, Diskominfotik; Terobosan Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Barat dalam menangani Penerangan Jalan Umum melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha memasuki tahapan Market Sounding/Market Consultation setelah melalui beberapa proses antara lain Proses Perencanaan/Persetujuan FS, Penunjukan Pemrakarsa  dan Proses Persetujuan DPRD.

Market Sounding ini bertujuan untuk mendapatkan masukan (feedback) dari pasar terhadap bentuk kerjasama yang ditawarkan dan juga untuk menginformasikan proyek ini kepada pasar atau calon investor jauh sebelum masa tender.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rusditah, S.Sos. Kepala Dinas Kominfo Ahad Legiarto, Kepala OPD terkait, para Kepala Bagian Setda Kabupaten Lombok Barat di ruang rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat dan diikuti pula oleh Bappenas RI di Jakarta,  PT. PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia) Jakarta dan para calon investor secara virtual/video conference, Senin 30/11/2020.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rusditah, S.Sos.dalam paparannya menyampaikan kondisi Kabupaten Lombok Barat bahwa Kabupaten Lombok Barat sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Lombok Barat terkait  KPBU-PJU ini dan akan ditindaklanjuti dg meminta persetujuan Gubernur NTB setelah selesai Market Sounding ini.

Menurut Rusditah kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat cukup tinggi antara lain dalam upaya mendukung Destinasi Wisata dan penunjang dari KEK Mandalika dan saat ini Lombok Barat berkembang cukup baik dalam hal kepariwisataan, salah satu menjadi kendala adalah Penerangan Jalan Umum (PJU) karena sektor pariwisata merupakan salah satu andalan PAD Kabupaten

Kondisi Lampu di Kabupaten Lombok Barat relatif masih sangat rendah yang masih 40%, dari kebutuhan dan penyebaran titik lampu belum merata, beberapa ruas jalan daerah wisata belum difasilitasi oleh lampu penerangan jalan yang standart  dan belum seluruhnya menggunakan meterisasi.

“Walaupun dalam kondisi Covid-19 ini kita terus melakukan upaya pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberi daya dukung destinasi wisata. Sehubungan dengan negara kita masih mengalami pandemi COVID-19, maka kegiatan ini dilakukan secara virtual, namun tidak mengurangi makna dan prosedurnya.” terang mantan Kepala BAPPEDA ini.

Sementara itu Bappenas yang juga sebagai narasumber dalam kegiatan ini memaparkan bahwa Kabupaten Lombok Barat ingin melakukan percepatan dalam pembangunan dan penataan Penerangan Jalan Umum tetapi karena keterbatasan anggaran dan dimungkinkan atas peraturan Presiden untuk kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan KPBU.

“ Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan KPBU telah diatur oleh Perpres, Permen dan Perka, untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunannya.

Kemudian dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) yang merupakan BUMN 100% milik Pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Keuangan yang salah satu mandat utamanya adalah menjamin Infrastruktur dengan skema KPBU menjelaskan pada saat ini PT PII memiliki 3 mandat utama yaitu sebagai asistensi untuk penyiapan pendampingan transasksi, Penjaminannya terkait proyek KPBU sebagai institusi/ single window yang memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur KPBU di Indonesia, terkait dengan penjaminan kredit namun lebih pada penjaminan untuk pinjaman langsung pada BUMN.

Peran PT. PII dalam pembangunan Infrastruktur di Indonesia, termasuk pembangunan PJU di Kabupaten Lombok Barat antara lain peningkatan BANKABILITY atau Memberikan kenyamanan bagi Investor dalam mendukung pembiayaan proyek KPBU dalam mencari pendanaan atau pembiayaan, kemudian penjaminan ACCOUNTABILITY yaitu Memastikan proses penjaminan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Meningkatkan MANAJEMEN RISIKO bersama PJPK memastikan alokasi resiko yang adil antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam rencana mitigasi resiko yang terukur dan terakhir penjaminan ini adalah meningkatkan TRANSPARANSI meningkatkan kredibilitas proyek dari perspektif investor di mana seluruh proses KPBU dilakukan secara transparan untuk mendapat keadilan hingga proses lelang.(Diskominfotik/Zul)

Gerung, Diskominfotik; Pembangunan pemberdayaan perempuan adalah salah Satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan merupakan komitmen nasional yang berkelanjutan di mana kondisi perempuan saat ini masih banyak terjadi kesenjangan.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan Kapasitas perempuan telah banyak melakukan gerakan/kegiatan terhadap perempuan dengan terus melakukan pembinaan dengan membentuk organisasi masyarakat maupun organisasi wanita di mana mereka berperan penting, baik dalam proses perencanaan sampai pemanfaatan pembangunan.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun pada acara Pembinaan Penguatan Kapasitas Manajemen Organisasi Wanita Kabupaten Lombok Barat di Aula Exavator Dinas PUPR Lombok Barat, Kamis 26/11/2020.

Acara yang dihadiri oleh wakil bupati Hj. Sumiatun, Kepala  DP2KBP3A Ramdan Hariyanto, perwakilan beberapa organisasi wanita seperti GOW DWP ISWARA Dan beberapa organisasi lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Hj. Sumiatun  menyuarakan gerakan PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA) guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari diskriminasi, karena menurut Sumiatun Lombok Barat masih mengalami banyak problema seperti kekerasan terhadap perempuan Dan anak serta angka pernikahan anak.

Demi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak maka Pemerintah harus membentuk triable yang mencakup kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

Masyarakat dan wanita memiliki peranan penting dalam menyebarluaskan informasi guna mendukung terbentuknya gerakan PUSPA ini dan tentunya akan membantu Kabupaten Lombok Barat membentuk gerakan PUSPA (forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan Dan anak).

Pada kesempatan yang sama Kepala DP2KBP3A Ramdan Hariyanto memaparkan kegiatan pembentukan forum PUSPA ini sebagai lanjutan dari banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan di mana kegiatan ini memfokuskan peran perempuan di Lombok Barat baik di bidang pemerintahan maupun masyarakat. dengan demikian peran perempuan sangat menunjang baik pembangunan yang ada di Lombok Barat, guna mencegah terjadinya Pernikahan Dini.

“ Dengan dibentuknya forum ini maka bisa menjadi momentum atau komitmen peran perempuan di berbagai bidang di Lombok Barat.” Tuturnya. (Diskominfotik/yani/zul)

Gerung, Diskominfotik; Situasi di Negara Azarbaijan yang tengah dilanda konflik dengan Armenia tidak menyurutkan rasa Optimisme Duta Besar Negara Azerbaijan untuk berkunjung ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.ag., M.Si. di ruang Jayengrane didampingi Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Kepala Dinas Pariwisata, H. Ahkam, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan H. Sabidin, Kepala Dinas Koperasi dan UKM H. Fajar Taufik, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Barat H. Jalalussayuti dan pejabat lainnya Kamis, 26/11/2020.

Sebelum ke ruang Jayengrana Duta Besar Azerbaijan yang didampingi penterjemahnya diterima di ruang kerja Bupati bersama Sekretaris Derah H. Baihaqi dan Kepala Dinas Pariwisata H. Ahkam Mahfuz saling tukar Cendramata.

Kedatangan Duta Besar Azerbaijan ke Lombok Barat ini dalam rangka membuka peluang kerjasama investasi  dalam berbagai bidang, seperti misalnya budaya maupun pariwisata.  Bagaimana agar orang Azerbaijan mau datang berwisata ke Lombok khususnya Lombok Barat begitupun sebaliknya.

Menurutnya keberagaman budaya, keberagaman etnik di Lombok memiliki pesona yang sangat luar biasa, bagaimana antar etnis hidup berdampingan penuh toleransi dan ini sangat menarik untuk dipelajari, kami ingin menjalin kerjasama dan berinvestasi di Lombok Barat.

Dubes menilai masyarakat Lombok sangat religius, terlihat dengan banyaknya bangunan tempat ibadah khususnya masjid, memiliki kesamaan religius dengan masyarakat Azerbaijan yang 97% penduduknya Muslim.

Ketertarikan Duta Besar Azerbaijan menjalin kerjasama dengan Lombok Barat karena NTB dikenal dengan wisata halalnya sehingga orang-orang Azerbaijan ketika berkunjung ke Lombok khususnya Lombok Barat tidak ragu terutama dalam ketersediaan makanan halalnya.

Sedangkan Bupati Lombok Barat menyambut baik kedatangan Duta Besar Azerbaijan berharap Duta Besar Azerbaijan Jalal Mirzayev bisa menikmati keindahan alam, keragaman budaya Lombok khususnya Lombok Barat.

Menurut Fauzan Azerbaijan dan Lombok Barat khususnya dari sisi agama itu sama karena komposisi agama di Azerbaijan 97% Muslim dan di Lombok Barat 92% Muslim dan ini sangat menjanjikan dari kemungkinan adanya saling tukar budaya termasuk bagaimana mengundang para wisatawan dari Azerbaijan untuk berwisata di Lombok Barat,

“Salah satu yang menarik dan ini isu sensitif dalam agama Islam adalah masalah makanan halal dan Lombok menjamin itu khususnya Lombok Barat.” Ungkapnya.

Demikian pula Kesempatan lain seperti import Export hasil produk-produk industri kecil, seperti jajanan, roti dan sebagainya, semua dalam jaminan halal. (Diskominfotik/zul/angge)

Lombok Barat, Diskominfotik – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lombok (Lobar) Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dan rombongan Safari kunjungan kebeberapa pengerajin dan desa wisata di enam kecamataan di Lombok Barat  guna memotivasi para perajin tetap produktif di tengah pandemi Covid-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Hari terakhir safari kunjungan tersebut di Desa Mareje Kecamatan Lembar menemui para pengerajin Kain Tenun Gumise, Rabu 25/11/2020.

Dalam setiap kunjungannya Ketua Dekranasda Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid mengajak anggotan dan warga masyarakat berwisata dan mengenalkan potensi pariwisata Lombok Barat yang tidak hanya dikenal dengan pantainya,namun juga banyak tempat wisata baru seperti pegunungan, perbukitan yang berada di beberapa kecamatan seperti contohnya Bukit Batuidung di Kecamatan Lembar.

Disamping memperkenalkan potensi-potensi wisata Hj. Khaeratun juga mengajak untuk mepromosikan hasil kerajinan masyarakat Lombok Barat yang memiliki ciri khas tersendiri melalui berbagai media terutama media sosial.

“Menjadi tugas kita bersama di Dekranasda untuk memberikan dukungan dan semangat kepada seluruh perajin Lombok Barat, terlebih di masa pandemi ini, untuk itu kami dengan anggota lainnya turun mengunjungi satu persatu para pengrajin” ujar istri Bupati Lombok Barat ini

Dengan memanfaatkan teknologi informasi terlebih di masa pandemi ini dalam pemasaran sangat dibutuhkan kretaivitas untuk menarik pelanggan dengan tampilan-tampilan produk yang menarik untuk dilihat, sehingga lebih memudahkan dalam memasarkan produknya.

“Apalagi situasi saat ini, digitalisasi menjadi sebuah keharusan agar usaha-usaha masyarakat dapat tetap bertahan dan terus berjalan, sudah saatnya kita memanfaatkan kemudahan teknologi guna meningkatkan penjualan melalui e-comerce yang ada” katanya.

Hj. Khaeratun menilai, pandemi corona telah menghambat seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali perekonomian.

Lebih dari setengah tahun didera Covid-19 dan gempa beberapa tahun yang lalu, membuat hampir semua bidang pekerjaan mengalami penurunan produktivitas yang tentu berdampak pada pendapatan.

“Begitu juga yang dirasakan perajin di Lombok Barat. Tidak sedikit dari mereka harus mengurangi produksi dan karyawan,” ujarnya.

Dia meminta para perajin agar tidak putus asa dalam berkarya, berinovasi dan terus belajar dan menggali potensi diri yang dimiliki.

“Waktu luang saat pandemi berlangsung dapat menjadi momentum untuk terus mengasah diri.” Ungkapnya.  (Diskominfotik/YL)

Giri Menang Gerung, Diskominfotik; Guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,  khususnya pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Bupati H. Fauzan Khalid lakukan pergeseran beberapa Pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Acara Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat yang digeser dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang disaksikan oleh Asisten I  Setda Lobar H. Agus Gunawan, Asisten III Setda Lobar H. Mahyudin, serta para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (25/11/2020).

Beberapa pejabat yang dilantik dan digeser kedudukannya yaitu Rusditah, S.Sos. yang semula Kepala BAPPEDA digeser menduduki jabatan baru sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Akhmad Saikhu, SE. semula Kepala BAPENDA sekarang dipercayakan menduduki jabatan Kepala BAPPEDA, Suparlan, S.Sos. Kepala BKD-PSDM menduduki jabatan baru sebagai Kepala BAPENDA, Drs. M. Hendrayadi Kepala Dinas Tenaga Kerja menjadi kepala Dinas DUKCAPIL, Drs. H. Muhammad Yamil yang dulunya sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sekarang menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Abdul Manan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dilantik menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Selain melantik dan mengambil Sumpah jabatan pejabat tinggi Pratama Fauzan Khalid juga melantik 27 Pejabat yang menduduki jabatan fungsional tertentu melalui formasi dan penyesuaian, 20 di antaranya adalah Guru.

Bupati Fauzan Khalid dalam sambutannya seusai melantik para pejabat berharap agar para pejabat yang baru dilantik memberikan pelayanan terbaik terlebih yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti Dukcapil, Perpustakaan dan sebagainya kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

“Dalam konteks ini saya berharap dari waktu ke waktu pelayanan kita akan semakin baik bila perlu semuanya kita daftarkan ISO-nya sehingga dijamin pelayanan yang diberikan itu maksimal dan memuaskan masyarakat,” ungkap Bupati.(Diskominfotik, Angge/Juan)

Giri Menang Gerung, Diskominfotik, Gerakan Terpadu Menuju Nol Temuan yang disingkat Gardu-Mente merupakan gerakan yang diinisiasi oleh Inspektur  Inspektorat kabupaten Lombok Barat H. Ilham, S.Pd. agar kedepan semua jajaran pemerintahan mulai dari tingkat Desa, Sekolah maupun tingkat kabupaten dapat lebih memahami Tata Kelola Pemerintahan sehingga dapat menuju Nol temuan.

Gerakan ini di Lounching oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu, 25/11/2020.

Acara dihadiri oleh para kepala OPD, para Camat, perangkat desa, dan forum  Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se- Kabupaten Lombok Barat.

Bupati H. Fauzan Khalid dalam sambutannya sangat mengapresiasi gerakan atau inovasi yang diinisiasi oleh Inspektur dengan harapan gerakan ini bisa konsisten dilaksanakan sehungga apa yang menjadi  cita-cita atau tujuannya dapat tercapai.

Keberhasilan dari Gardu MenTe ini tidak bisa jika hanya diserahkan kepada inspektorat saja namun keberhasilan tersebut juga sangat bergantung pada komitmen dan Objek yang di Audit dari semua pihak yang terkait, mulai dari perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, bahkan sekolah serta semua lembaga yang menjadi binaan Inspektorat Lobar.

Bupati juga merasa bangga atas capaian dari Inspektorat yang menjadikan Kabupaten Lombok Barat  meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 tahun berturut-turut dan terakhir memperoleh perhargaan dan Apresiasi dari Mentri Keuangan RI atas capaian tersebut.

“Meski gelar WTP sudah di Apresiasi oleh KemenKeu RI bukan berarti menjadi kebangaan yg hakiki, melainkan sebuah tanggung jawab serta kewajiban bersama untuk tetap mempertahankan agar tidak ada temuan-temuan di seluruh lembaga yang ada di Lombok Barat.” Ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Inspektur Inspetorat Kabupaten Lombpk Barat H. Ilham, S.Pd. M.Pd., dalam laporannya  menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2020 ini Inspektorat sudah melaksanakan Audit kepada 74 Objek pemeriksaan dari total rencana Awal sebanyak 98 objek pemeriksaan,

“Hal itu terjadi karena Covid-19 mewabah di seluruh Indonesia tak terkecuali di Lombok Barat, sehingga tahun ini Objek pemeriksaan hanya 74 saja.” paparnya

Lebih lanjut H Ilham mengatakan secara umum masih banyak temuan-temuan baik yang bersifat administratif maupun yang berpotensi yang menimbulkan kerugian Negara, Kerugian daerah, Kerugian Desa maupun Kerugian Sekolah hal ni disebabkan karena sumber daya manusia yang masih kurang  kooperatif untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan baik itu di Desa maupun di Sekolah, kedepan diharapkan dengan gerakan Gardu MenTe adanya temuan-temuan baik yang bersifat administratif maupun temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian dapat menuju kepada nol temuan. (Diskominfotik/angge/juan)