Muslimat Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dan Pengurus Cabang Lombok Barat Berikan Santunan untuk Anak Yatim

Sandik, Batulayar – Diskominfotik. Pengurus Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul ‘Ulama (NU) Nusa Tenggara Barat Dra. Hj. Dewiyani Wahyuni bersama Pengurus Cabang Muslimat NU Lombok Barat (Lobar) Hj. Khaeratun Fauzan Khalid membagikan Bantuan Sosial kepada 200 anak Yatim Piatu di 10 Kecamatan wilayah Kabupaten Lobar, Sabtu (29/8/2020).
Penyerahan bantuan kepada anak Yatim dilakukan secara simbolis dikediaman Bupati Lobar H. Fauzan Khalid Desa Sandik, diwakili oleh 10 orang anak Yatim dari masing-masing kecamatan yang diserahkan langsung oleh PW Muslimat NU didampingi PC Muslimat NU Lobar dan disaksikan oleh Bupati, Kapolres, Dandim Lobar, Sekertaris Daerah H.Baehaqi, dan Pengurus Anak Cabang (PAC) Muslimat NU se Lombok Barat.
Disela kegiatan Dra.Hj.Dewiyani mengatakan, kegiatan ini semata-mata untuk meringankan beban para anak Yatim yang telah ditinggal meningal dunia oleh kedua orang tuanya. Untuk mengingatkan bahwa ada orang lain yang masih peduli dengan mereka.
“Semenjak dilantik tahun 2016 hingga saat ini acara berbagi untuk anak ayam ini selalu kami adakan tanggal 10 Muharram 1442 H.Bantuan yang disiapkan dari PW Muslimat untuk 150 anak dan dari PC Muslimat Lobar 50 anak ,” ujarnya.
Ketua PC Muslimat NU Hj.Khaeratun menyampaikan dalam sambutannya,”Pada 10 Muharram 1442 H ini Alhamdulillah Kabupaten Lombok Barat dipercaya oleh ibu Ketua PW Muslimat NU untuk melaksanakan kegiatan berbagi dengan anak-anak yatim di 10 Kecamatan di Lobar. Segenap pengurus mengucapkan terimakasih karena diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah dalam acara ini.” Ungkapnya.
“Saya ucapkan terimakasih juga kepada rekan-rekan saya Bupati, Dandim, Kapolres Lobar yang telah mendukung dan membantu semua kegiatan Pemda, kalau tidak ada bantuan dari anggota Kodim dan Polres lobar, saya tidak bisa bayangkan Pemda Lobar pasti akan ekstra ribet atau kesulitan,” Imbuhnya.
Pada kesempatan itu juga Bupati menyampaikan,”10 Muharram itu dikenal juga dengan Asyura hari ke 10 bulan pertama Tahun Hijriyah. Maraknya Pandemi Covid-19 membuat keterbatasan ruang gerak kita semua. ia pun tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mentaati apa anjuran pemerintah dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid 19
Di tengah pandemik wabah Covid-19 ini, Kata Bupati, mereka akan terlihat tampak senang setelah mendapat santunan, rasa haru bercampur senang bisa melihat senyum mengembang di wajah puluhan anak Yatim tersebut. Sejenak mereka seolah lupa dengan situasi pandemik yang tengah melanda negeri ini.
Bupati juga berpesan khususnya kepada anak-anak Yatim,”kita tidak boleh lupa dan mudah berputus asa dalam belajar, dan mengaji. Mengaji dan belajar itu prinsipnya sama dan ini harus tetap dalam istiqomah, tetap konsisten agar tetap rendah hati.
Harapannya santunan ini bisa memberi sedikit kebahagiaan dan menjadi tolak bala di tengah wabah yang sedang terjadi.
“Saya berharap banyak pihak-pihak yang terketuk hatinya untuk mengikuti dan melaksanakan acara yang serupa, semoga doa dari anak Yatim ini menjadi pintu turunnya pertolongan dan diangkatnya wabah yang sedang melanda negeri ini, saya juga mengusulkan kepada ketua PC Muslimat NU untuk bisa mengidentifikasi orang-orang yang mampu, kemudian kita tawari untuk merawat,mengasuh atau menanggung biaya sekolah bagi anak yatim ” pungkas Fauzan. Diskominfotik/Yani

Pembahasan Lengkap Sekaligus Solusi Penyelesaian Yang Dihadapi Daerah Forkompinda Melakukan Rapat Koordinasi

Senggigi – Diskominfotik. Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengenai koordinasi keamanan dan ketertiban wilayah yang dilaksanakan di Hotel Aruna Senggigi, Kecamatan Batulayar, Jum’at malam (28/8/2020).

Rapat membahas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di masa pandemi Covid 19 yang dihadiri oleh Bupati Lobar H.Fauzan Khalid, Dandim Lombok Barat Kolonel Arm Gunawan , Kapolres Lobar AKBP. Bagus Satriyo Wibowo, Waka Polres Mataram, Kepala Kejaksaan Tinggi Mataram, Ketua Pengadilan Agama Lobar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lobar Hj.Nurhidayah,  Tiga Wakil Ketua DPRD Lobar,dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat[H.Baehaki M.Pd].
Pada rapat tersebut disampikan masing-masing masukan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lobar dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban wilayah pada masa pandemi covid 19 yang mulai melandai. Diantaranya masalah yang dibahas adalah bagaimana membangkitkan kembali sektor ekonomi kerakyatan yang dinilai oleh wakil ketua satu DPRD Lobar Hj. Nurul Adha,”sangat lesu terutama sektor pariwisata untuk tidak terlalu berharap kepada kunjungan wisatawan dikarenakan masa pandemi covid 19 ini memang hampir diseluruh dunia belum berani membuka penerbangan internasional yang menjadi akses keluar masuk wisatawan untuk datang berkunjung khususnya di lobar.
Wakil ketua satu juga menegaskan “untuk memperhatikan ekonomi kerakyatan yang dimana daya beli masyarakat masih rendah, untuk itu seluruh Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) kita pacu untuk pengembangannya. Dari program program pokok pikiran anggota DPRD juga sudah tersalurkan yang berupa bantuan bantuan kepada masyarakat seperti pembinaan pedagang kaki lima, penjahit, dan kelompok pertanian. Itu semua sudah cukup untuk menumbuhkan ekonomi kemasyarakatan di wilayah lombok barat, tidak lupa juga kerjasama dengan retail modern untuk pemasaran produk produk IKM dan UKM,” tegasnya.
Dandim Lombok barat dalam penyampaiannya mengatakan “ saat ini pimpinan memberikan atensi khusus untuk penanganan covid 19, dimana penegasan kepada sanksi untuk masyarakat yang melanggar protokol covid 19 harus segera diterapkan, mengingat transisi dari zona orange menuju kuning memerlukan kerjasama semua pihak untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum.”ujarnya.

Waka polres Mataram pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa terkait dengan pencegahan covid 19, “perbedaan data antara Kota Mataram Dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam melakukan pendataan jumlah yang positif masih terjadi kejomplangan dari ekspos provinsi,untuk itu Polres Mataram melakukan pendataan tersendiri yang kemudian dilakukan penyampaian oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik untuk proses ekspose, dikarenakan jika menunggu hasil dari provinsi data yang diperoleh sangat jauh perbedaannya setelah dilakukan validasi. Penertiban dan penerapan protokol covid 19 telah diberlakukan check point untuk warga Mataram dan luar Mataram untuk dilakukan pemeriksaan wajib menggunakan masker baik kendaraan roda dua dan lebih.
Kapolres Lobar AKBP. Bagus Satriyo Wibowo dalam penyampaiannya mengatakan,”Covid 19 ini belum habis, meskipun trennya mengalami penurunan kita harus tetap waspada. Antara data dan tindakan harus sejalan untuk itu bagaimanapun kita telah melakukan upaya-upaya dalam pencegahan yang membuktikan bahwa data yang mengalami penurunan tersebut, harus lebih kita tingkatkan lagi keterlibatan semua pihak untuk dimaksimalkan seperti yang dilakukan oleh TNI dan POLRI dalam penanganannya.”Tegasnya.
Bagus juga berharap pada pihak pihak lain agar bisa dalam setiap waktu kegiatan dilaksanakan harus bersama-sama dalam memberikan hal terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Terutama dalam waktu dekat peraturan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur NTB akan segera diberlakukan dengan mengambil tindakan langsung terhadap masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang dibuat, jika ini dilaksanakan pemerintah daerah Lobar harus menyesuaikan untuk melakukan tindakan tegas yang selama ini yang masih dilakukan hanya mengingatkan, menegur, push up, dan paling keras adalah pengusiran. Jikalau sekiranya perlu dilakukan tindakan tegas, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Tidak lupa juga untuk melakukan publikasi secara maksimal baik itu publikasi melalui baliho, spanduk, dan tidak kalah pentingnya melalui media media yang ada seperti media mainstream, live streaming, dan lain sebagainya. Karena selama ini pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dianggap tidak bekerja maksimal saat ini sebabnya apa yang telah dilakukan tidak memiliki hasil yang dapat dipandang dan didengar oleh masyarakat, ketika hal ini terjadi membuat kita kalah dengan pandangan masyarakat yang tidak melihat hasil kerja kita, oleh karena itu kita harus memiliki target untuk publikasi dan memiliki leading sektor yang betugas dalam publikasi tersebut. Agar apa yang kita lakukan nyata terlihat.” Tambahnya.
Terakhir tanggapan dari Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang mengatakan,”target publikasi harus dilakukan secara besar besaran, agar hasil kerja kita ini linier dengan outputnya. Nantinya masyarakat tiba tiba tidak menilai negatif ini hasil apa yang pernah dikerjakan, Sehingga masyarakat dapan melihat apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum di lobar. Penegakan protokol covid 19 tetap dikedepankan dimana semuanya telah kita lakukan bersama, dan kita harus mengutamakan ditingkat yang paling bawah bagaimana cara harus disiplin pada protokol kesehatan covid 19. Seperti yang tekah kita lakukan beberapa waktu lalu dengan mengundang guru dan kepala sekolah untuk mensosialisasikan pentingnya menanamkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, dan tetap dikawal oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan untuk memantau kegiatan tersebut. Kepala sekolah dan guru harus berperan dalam hal tersebut yang merupakan orang berpengaruh.
Bagaimanapun anggota Babinsa dan Babinkamtibmaspol bergerak di desa perlu juga dilakukan penyegaran dalam mensosialisasikan kembali pentingnya mematuhi protokol kesehatan covid 19, dan dapat mengidentifikasi masyarakat yang berpengaruh di lokasi tugas mereka agar bisa diundang untuk bermusyawarah guna memberikan pengertian tentang mengutamakan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.” Tutupnya.Diskominfotik/Yani

Bupati Lombok Barat Sidak Aset Pemda yang Bermasalah di Kecamatan Lingsar

Giri Menang, 27 Agustus 2020–Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid turun melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) mengecek beberapa titik aset yang bermasalah di Kecamatan Lingsar.
Langkah ini salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat untuk menuntaskan persoalan aset daerah di Bumi Patut Patuh Patju ini. Pihak Pemda akan terus “mengejar” aset-aset bermasalah tersebut untuk dikembalikan ke Daerah. Setahun terakhir, Pemda mampu menyelamatkan ribuan hektar lahan melalui upaya pengamanan baik pensertifikatan maupun penertiban.
Kamis (27/8/20), Tim Pemda terdiri dari Kepala BPKAD, H Fauzan Husniadi, Kadis Pertanian, H Muhur Zokhri, Sekdis Dikbud, Kabag Hukum, Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan, Camat Lingsar serta jajarannya yang dipimpin Bupati langsung turun mengecek lokasi aset di Desa Duman. Di sini ada 6 are lahan milik desa yang tengah bermasalah.
Sidak Bupati dan rombongan berlanjut ke Desa Gegelang, di sini ada 11 hektar yang diduga sudah dijual oleh oknum dan dikavling-kavling. Setelah rapat koordinasi dengan Kades, Bupati melanjutkan pengecekan aset di Desa Saribaye. Di sini Bupati mengecek lahan seluas 46 are milik Pemda.
Tim selanjutnya mengecek Aset Daerah ke Dusun Punikan Desa Batu Mekar. Di lokasi ini ada lahan pemda seluas 6,9 hektar yang diduga dijual oleh oknum. Terakhir orang nomor satu di Lobar itu memeriksa lahan milik Desa Batu Kumbung seluas 40 are yang berhasil dimenangkan oleh Desa atas bantuan Pemda.
Bupati ditemui usai turun melakukan Inspeksi ke beberapa lokasi aset mengatakan, pihaknya turun menindaklanjuti hasil rapat forum Kades Kecamatan Lingsar yang dihadirinya langsung. Dalam pertemuan itu, para Kades menyampaikan beberapa permaslaahan aset di daerah masing-masing.
“Kami sidak aset untuk menindaklanjuti hasil rapat Forum Kades di Kecamatan Lingsar,” cerita Fauzan.
Tindak lanjut sidak ini jelas dia, dalam waktu tidak terlalu lama persoalan aset ini bisa selesai. Pertama masalah aset Kantor Desa Duman milik Desa, kemudian Gegelang dan Saribaye setelah dicek lahan ini merupakan milik Pemda.
Tinggal kata dia, dikomunikasikan dengan Desa. Selanjutnya di Batu Mekar, Aset Daerah di desa ini diklaim oknum. Kepala BPKAD sejak lama berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional(BPN), sehingga diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama sertifikat lahan atas nama Pemda bisa diterbitkan. Berikutnya aset desa di Batu Kumbung, Pemda dimenangkan di  pengadilan tingkat I. Namun pihak penggugat masih melakukan upaya Banding.
Lebih jauh dikatakan, sidak ini sebagai bentuk dukungan bagi BPKAD dan Kades untuk menyelesaikan persoalan aset ini. Pemda kata dia sangat serius berusaha mengembalikan semua Aset Pemda ini.
“Dan kita sangat serius menata administrasi Aset Daerah, sejak 2016 sudah ribuan sertifikat yang sudah diterbitkan bersama BPN. Dan satu tahun terakhir, kita sudah bisa mengambil atau menyelamatkan Aset Pemda itu sekitar 90 hektar,” tegas dia.
Aset-aset ini jelas dia, termasuk yang awalnya tidak dikira Aset Pemda. Seperti lokasi AMM Mataram dan di Kec. Kuripan ada 9 hektar.
Pemda kata dia, akan terus mengejar aset-aset daerah ini agar kembali ke daerah dan menyelesaikan semua persoalan administrasinya.
Karena itu, setelah sidak ke Lingsar, Bupati akan mengagendakan pengecekan aset di wilayah lain. Termasuk aset di Sekotong, ada 38 hektar, Narmada dan kecamatan lainnya.
Kepala BKAD Lobar, Fauzan Husniadi mengatakan, lima titik aset yang disidak bupati ini merupakan milik Pemda. Sebagian sudah bersertifikat atas nama Pemda dan ada yang masih dalam proses pensertifikatan.
“Sudah jelas lima titik aset ini milik Pemda,” jelas dia. (Andy-ProKoPi Lobar).

 

Fauzan Khalid: Yang Bisa Lawan Covid-19 Kita Semua

Giri Menang, 27 Agustus 2020. Kepala SD dan SMP negeri diharapkan ikut bergerak menjadi terdepan dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 baik di internal pendidikan maupun di masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat membuka Rapat Kerja (Raker) gelombang kedua Kepala Sekolah pada SD dan SMP negeri se-Lombok Barat bertempat di Aula Hotel Aruna Senggigi, Kamis, (27/8/20).
Selain itu, Bupati Fauzan Khalid juga meminta kepada seluruh peserta jangan sampai setelah Raker selesai tidak ada tindak lanjutnya. “Kepala sekolah tahu apa yang harus dilakukan untuk anak didik. Silahkan carikan solusi terbaik untuk tetap melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan rumah dan balai-balai pertemuan,”katanya.
Para kepala sekolah dan guru juga harus menjadi terdepan dalam memberikan contoh dan sosialisasi dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 baik pada siswa, tetangga dan masyarakat. Ujar Fauzan.
Tidak hanya itu, Fauzan juga menyebut Covid-19 tidak bisa dilawan oleh Gubernur, Bupati saja. “Yang bisa melawan adalah kita semua dengan disiplin tinggi dalam menerapkan Protokol kesehatan,”pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat H. Nasrun juga berharap usai melaksanakan Raker(RapatKerja) agar kepala sekolah melakukan rapat dengan seluruh guru di masing-masing sekolah untuk disampaikan apa yang menjadi harapan dan kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Barat dalam penerapan protokol Covid-19 dalam melaksanakan pembelajaran di tingkat bawah.
“Silahkan kepala sekolah panggil guru-guru semua untuk disampaikan apa yang dihasilkan dari Raker ini,”cetus Nasrun yang juga mantan Kepala SMA Negeri 1 Gerung.

 

Bantuan Bibit Sapi, Distan Lombok Barat Akan Koordinasi dengan Provinsi

Giri Menang, 26 Agustus 2020 – Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas ternak dengan memperkuat sistem pemeliharaan dan manajemen peternakan secara umum. Berbagai aspek menjadi titik pengendalian program, di antaranya adalah peningkatan kualitas pakan, bibit, serta manajemen usaha bagi para petani. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat Ir. H. Muhur Zohkri saat diwawancara di halaman Kantor Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung, Rabu (26/8).
“Upaya Kementerian Pertanian dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis agribisnis rakyat terus bergulir melalui berbagai program unggulan sub sektor peternakan seperti saat ini,” ungkapnya.
Rencananya, kementerian dengan program 1.000 ekor bibit sapi unggul yang akan diperuntukkan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan disalurkan untuk kabupaten dan kota. Namun peruntukan bibit unggul ini masih menunggu kebijakan provinsi. Apakah nanti dikonsentrasikan di satu tempat atau di beberapa titik tergantung rekomendasi pemerintahan provinsi.
“Kita masih menunggu kejelasan agar terkonfirmasi,” katanya.
“Kita dari kabupaten sudah barang tentu akan proaktif juga untuk koordinasi dengan provinsi dengan harapan daerah kita juga memperoleh dukungan dari pusat untuk meningkatkan kesejahteraan petani ternak kita di Lombok Barat,” ujarnya.
Sampai hari ini belum ada keterangan dari pemprov berapa jumlah peruntukan jatah untuk Lombok Barat. Namun, kebijakan Pemerintah Pusat ini sudah jelas untuk Provinsi NTB. Hanya saja mungkin ada rapat koordinasi guna membahas tindak lanjut program ini.
“Mudah-mudahan Kabupaten Lombok Barat kebagian jatah juga, ini yang sedang kita koordinasikan dulu dengan pihak provinsi,” ujarnya.
“Misalkan kebijakannya nanti ada peruntukan bantuan sapi bagi daerah Lombok Barat, pertama kita akan pertimbangkan potensi pengembangannya. Karena Lombok Barat sendiri mempunyai potensi sesuai dengan ruang yang tersebar. Tetapi asas pertama kita adalah mengedepankan asas pemerataan,” tuturnya.
Dikatakan Muhur, semua kecamatan di wilayah Lombok Barat cocok bagi pengembangan sapi.
Lobar, katanya, diketahui mempunyai kawasan-kawasan yang sudah diprioritaskan. Dicontohkan kawasan ternak yang luas seperti di Sekotong. Termasuk juga kawasan daerah yang rawan kering lainnya dan sangat cocok untuk pengembangan ternak.
“Daerah rawan kering sangat cocok untuk pengembangan ternak sapi,” jelasnya.
Kelompok ternak nanti terang H. Muhur, ditentukan dengan beberapa persyaratan sesuai dengan petunjuk pembentukan kelompok seperti menyediakan untuk tanaman pangannya, kelompok untuk petani perkebunan, kelompok untuk peternaknya. Intinya, kalau kelompok peternak ini misalnya sudah memiliki embrio ternak, sejumlah orang ini bisa bersatu untuk membentuk kelompok.
“Satu dusun bisa jadi satu atau dua kelompok ternaknya. Misalnya di satu dusun ada tiga kandang kumpul, nah satu kandang kumpul bisa capai 25 atau 30 orang. Satu kandang kumpul itu bisa juga membentuk kelompok sendiri sendiri,” ungkapnya.
Biasanya yang menjadi prioritas, lanjut Muhur, adalah kelompok-kelompok yang pertama sudah terbentuk dan kelompok yang baru terbentuk atau baru tumbuh dan bisa jadi kelompok yang sedang berkembang. Hal ini lebih baik karena untuk menjaga stabilitas keberlangsungan bantuan ini.
“Menurut saya kelompok yang sudah terbentuk. Baik itu kelompok yng sudah maju, kemudian Madya maupun pemula.
Yang jelas tujuan dari program ini yaitu untuk kemajuan pendapatan masyarakat, terlebih di tengah pandemi yang sedang melilit ini. Selain itu untuk meningkatkan kebutuhan pangan bagi masyarakat luas,” jelasnya. (Andy- ProKoPi Lobar)

 

Bupati Lombok Barat Menandatangani Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Giri Menang, 26 Agustus 2020. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menandatangani ‘Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah” bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 77 pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berlangsung secara virtual, Rabu (26/8). Di Lombok Barat sendiri, acara ini berlangsung dari Ruang Jayangrane, Kantor Bupati Lombok Barat, di Giri Menang, Gerung.
Bupati Fauzan Khalid didampingi oleh unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur yaitu Kepala Kantor Iteng Warih Patriarti, Kepala Seksi Mukti Wardhani, serta tiga orang Account Representative yaitu Muliadi, Ruhul Iman, dan Yanuar Arafat. Sementara dari jajaran Pemkab Lombok Barat hadir Sekretaris Daerah Dr. H. Baehaqi, Asisten II H. Mahyudin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), H. Fauzan Husniadi, Kepala Dinas Pendapatan A. Saikhu, dan Inspektur Inspektorat H. Ilham.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bakti, dalam sambutannya menyampaikan alasan penandatangan Kerja Sama dilakukan secara virtual karena Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebutnya, hingga Kwartal II minus 5,32 persen. Pertumbuhan negatif merata di banyak provinsi yaitu sekitar 20% di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. Bahkan, sebutnya, Provinsi Bali mengalami dampak ekonomi yang paling parah dari sisi pertumbuhannya. Memang, ada juga provinsi yang masih plus seperti Provinsi Papua Barat sekitar 0,5 persen dan Provinsi Papua 6 persen.
Disampaikan, sepanjang merebaknya Covid-19, banyak kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh. Di satu sisi penerimaan menurun, namun di sisi lain pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan anggaran menangani Covid-19. Sampai saat ini, tuturnya, sudah Rp 87 Trilliun yang berasal dari APBD telah tersedot untuk penanganan Covid-19. Demikian juga pemerintah pusat, sekitar Rp 600 trilliun anggaran dipakai untuk kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (Social Security Net), serta insentif-insentif ekonomi lainnya.
Oleh karena itu, lanjut Astera, daerah perlu didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui organisasi perpajakan daerah yang tepat. Selama ini, katanya, daerah sering lemah dalam beberapa hal. Di antaranya, pertama, organisasi yang belum fit dalam mengelola penerimaan pajak daerah. kedua, dari sisi legal, banyak aturan yang belum mengikuti best practice pengelolaan pajak; serta ketiga, kurangnya updating data dan transparansi.
“Di sinilah pentingnya kita bekerjasama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya. “Harapan saya bukan cuma tanda tangan tapi betul-betul bisa kita laksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, senada dengan Astera, sangat mengapresiasi penandatangan kerja sama tersebut. “Kita bekerja sama untuk memberikan kepastian,” ujarnya.
“Penandatanganan kerja sama ini merupakan awal yang bagus untuk sistem yang lebih transparan agar tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” harapnya.
Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Rahmat Suwandha yang juga memberikan sambutan sebelum penandatangan kerja sama mengatakan KPK sangat membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah yang selama ini belum bisa mengoptimalkan pendapatan daerahnya.
“KPK mendorong rekonsiliasi pajak pusat dan daerah,” ujarnya.
Untuk ke depan, sebut Asep, KPK berharap dan mendorong adanya beberapa progres yang positif. Di antaranya data base daerah dan pusat untuk mengenali potensi pajak; rekonsiliasi administrasi pajak dan perijinan; integrasi pajak dengan NPWP dan NIK; pemeriksaan bersama antara DJP dan dinas/badan pendapatan; keterbukaan data pusat dan daerah untuk mencapai optimalisasi pendapatan; tukar menukar data sesuai kebutuhan; serta tidak terkotak-kotak antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan mengatasnamakan kewenangan. (Busyairi-ProKopi Lobar)

 

Penghitungan TPP ASN Lobar dengan Pinger Print dimulai 1 September mendatang

Gerung, Diskominfo – Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Lombok Barat dengan pinger print akan dimulai per satu September mendatang. Demikian ditegaskan Asisten III Bidang  Administrasi Kesejahteranaan Rakyat H. Mahyudin ketika memimpin Rapat Koordinasi di ruang kerjanya, Kamis (27/8/2020).

Dikatakan, TPP ASN Lombok Barat harus segera di laksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Lombok Barat yang harusnya dilaksanakan sejak Januari 2020 lalu.

“kita tetapkan mulai 1 September 2020, kita harus mulai menerapkan penghitungan TPP melalui pinger print, walaupun nanti ada kendala dalam perjalanannya. Kita perbaiki setelah di terapkan,” ungkapnya tegas.

Dikatkan pula, penerapan penghitungan TPP harus dimulai karena tujuannya untuk efisensi, mendisiplinkan pegawai sekaligus memberikan rasa adil terhadap pegawai yang rajin dan tidak rajin. Disamping itu perhitungan TPP baru dilihat dari segi tingkat kehadiran dengan menggunakan mesin mencatat kehadiran atau yang dikenal dengan pinger print. Setiap ASN bila tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak tepat maka TPPnya akan dipotong sesuai peraturan.

Pada kesempatan tersebut Mahyudin menghimbau para pimpinan untuk menjadi teladan dalam masuk kerja, bukan karena takut di potong TPPnya.

“jangan takut di potong, sehingga kebut-kebutan berangkat kerja dari rumah guna mengerjar pinger print tepat waktu, tetapi karena kesadarn dan tanggung jawab, karenanya dihimbau kepada pimpinan di setiap lini memberikan keteladanan,” harapnya.

Sementara itu Kepala BKD PSDM  Lombok Barat Suparlan menjelaskan, penghitungan TPP merupakan salah satu strategi mendisiplinkan pegawai agar kenerjanya meningkat.  Dikatakan selama ini yang dilakukan adalah menceramahi pegawai pada setiap apel pagi agar selalu disiplin. Sekarang harus dilakukan dengan mesin pencatat atau pinger print.

“pegawai lebih takun sama mesin ketimbang pejabat yang setiap saat memberi tahu dan mengawasinya untuk disiplin,” ungkapnya tegas.

Memperlancar pelaksaanaan penerapan penghitungan TPP melalui pinger print, BKD PSDM akan mengeluarkan surat edaran yang meminta setiap perangkat daerah harus menyiapkan peralatannya. Diskominfo/Rasidibragi

TP-PKK PROVINSI NTB SAMBANGI POSYANDU DESA LEBAH SEMPAGE LOBAR

Narmada, Diskominfotik-Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mewujudkan masyarakat NTB yang sehat dimasa pandemi covid-19. Untuk itu, Tim Penggerak PKK Provinsi bersama TP-PKK Kabupaten sebagai salah satu mitra utama pemerintah melaksanakan pemantauan di Posyandu Dusun Tatar Tengah, Desa Lebah Sempage Kecamatan Narmada, Selasa (25/8/2020).

Diawali dengan senam  pagi bersama para lansia di Dusun Tatar Tengah Desa Lebah Sempage.

Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dalam laporannnya mengatakan, Tim Penggerak PKK Lombok Barat di dalam membantu program pemerintah daerah  terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya dimasa pandemi  sekarang melalui posyandu yang baru saja dimulai kembali pada bulan ini .

Dikatakannya, di Posyandu  Desa Lebah Sempage ini dilaporkan ada 30 sasaran dan ada 4 ibu hamil insyaallah selanjutnya posyandu ini akan menjadi posyandu keluarga,”ungkapnya.

“Banyak sekali yang sudah dilakukan TP-PKK Lombok Barat di 10 Kecamatan dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan kegiatan pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya bayi, balita dan ibu hamil yang ada di Lombok Barat , dan TP-PKK Lombok Barat juga terus melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan saat mulai pandemi  Covid-19 sudah turun di 10 Kecamatan yang ada di wilayah Lombok Barat untuk memberikan bantuan sarana PHBS guna mencegah penularan virus covid 19″tutupnya.

Ketua TP -PKK Provinsi NTB dalam kunjungannya ke Dusun Tatar Tengah, Desa Lebah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Ketua TP-PKK Provinsi Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah sangat mengapresiasi PKK Kabupaten Lombok Barat yang sudah berhasil menarik hati warga untuk ikut dalam berbagai kegiatan posyandu.

“Kami senang dan bahagia sekali, melihat ibu-ibu membawa anak-anaknya ke posyandu. Nenek-nenek olahraga dengan semangat, dan remaja juga ada di Posyandu. Mereka bahagia,” ujarnya.

Dikatakannya, ada dua alasan untuk datang mengunjungi Desa Lebah Sempage ini, yang pertama, karna untuk memastikan dan memantau langsung Posyandu di Lombok Barat yang sudah mulai kembali dilaksanakan dengan protokol covid. Dan yang kedua, dalam rangka monitoring program stunting dan gizi buruk yang di inisiasi oleh SOBAT NTB (LSM) yang  beberapa waktu lalu telah melakukan kegiatan pelatihan bagaimana  mendeteksi awal  anak-anak yang menderita Gizi Buruk ataupun Stunting,   dengan menggunakan Pitalila (Alat untuk pengukur lengan atas). Bukan hanya pelatihan tetapi juga pemberian alat ukur nya. Dan memang belum semua posyandu tetapi hanya beberapa posyandu di Pulau Lombok,” jelasnya.

“Dan Alhamdulillah atas kerjasama dan kerja keras kita semua Kabupaten Lombok Barat sudah mulai meninggalkan status zona Merah dan mulai kearah kuning untuk kasus covid 19 dan tentunya ini harus dipertahankan,  jangan sampai zona kuning ini menjadi merah kembali,”imbuhnya.

Untuk itu mari kita sama-sama disiplin dan  tetap pertahankan protokol covid sehingga kita tetap bisa untuk meningkatkan kualitas kesehatan, gizi anak-anak sambil kita bebaskan Daerah kita dari Covid-19,”harapnya

Pada kesempatan itu pula, Ibu Ketua TP PKK  Propinsi NTB  dan Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Barat  memberikan Vitamin A pada balita, karena pada bulan Agustus merupakan bulan distribusi Vitamin A pada Balita.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP- PKK Prov. Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah , Ketua TP-PKK Kab. Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, beserta rombongan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lobar Hj.Nurhikmah Baehaqi, Dikes Provinsi NTB, Dikes Kab. Lobar,  Perwakilan Camat Narmada, Kepala Desa Lebah Sempage dan Seluruh sasaran  posyandu Dusun Tatar Tengah Desa Lebah Sempage. (Diskominfotik/Angge/Juan/Yani)

Melalui Dana Desa Pemdes Kedaro Bangun Posluhdes Gapoktan

Sekotong, KIM Sekotong – Gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat merasa senang. Pasalnya, kesulitan tempat berkumpul selama ini telah di jawab oleh pemerintah desa setempat.

Melalui Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 yang pelaksanaanya tahun 2020, Pemdes Kedaro membangunkan Pos Penyuluh (Posluh) atau bale pertemuan bagi para kelompok tani di Desa Kedaro.

Peresmian sekaligus serah terima Sekretariat  Posluhdes/Bale Pertemuan Kelompok Tani Gapoktan di lakukan oleh Kepala Desa Kedaro, Senin (24/08/2020) .

Dalam kata sambutannya, Plt. Kepala Desa Kedaro, Sahnam, mengatakan pembangunan Bale Pertemuan Gapoktan ini atas dasar permintaan semua kelompok tani yang ada di Desa Kedaro. Hal tersebut mengingat keluhan Gapoktan belum adanya tempat berkumpul dan bermusyawarah.

“Kelompok tani di Desa Kedaro tergolong besar,sehingga kami menganggarkan di Musdes tahun 2019, untuk di bangunkan balai pertemuan melalui  Dana Desa,” ucapnya.
Sang Kades juga berpesan setelah serah terima nantinya, untuk semua kelompok tani agar bertanggung jawab atas pemeliharaannya, baik secara pungsi dan langkah pemanfaatannya.

“Di samping itu ketersediaan kelengkapan administrasi data semua kelompok tani,” sambungnya kembali.

Kades Sahnam juga berharap agar kedepannya, para petani di Desa Kedaro, semakin maju dan pandai mengolah pontensi alam yang ada di desa.

Acara peresmian dan serah terima posluhdes tersebut di hadiri oleh sebanyak 42 kelompok tani yang ada di Desa Kedaro dan di saksikan langsung oleh Kepala UPTD Pertanian KecamatanSekotong

Mujitahid,S.Pt, bersama PPL setempat, Babinsa, Babinkamtibmas,  Kadus dan juga para tokoh lainnya di desa ini.

Mujitahid  selaku KCD dalam mengapresiasi Kepala Desa Kedaro yang telah mempasilitasi ruang atau tempat Posluhdes/bale pertemuan kelompok tani di Desa Kedaro.

“Dan ini merupakan pendorong bagi para kelompok tani untuk maju dan ini merupakan satu-satunya yang ada di desa kedaro dan di tempat lain masih belum ada. Tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Dan mari buat tempat ini menjadi ajang diskusi untuk kebaikan bersama, khususnya di bidang pertanian. Sehingga ekonomi kita lebih cepat terangkat,”ujar KCD Pertanian.

Sementara Ketua Gapoktan Desa Kedaro H Zaenul dalam sambutannya  merasa sangat senang dan berterima kasih atas dibangunnya bale pertemuan bagi Gapoktan tersebut.

“Terimakasih kami ucapkan kepada kepala desa yang telah memfasilitasi kami bale  pertemuan ini. Dengan adanya bale pertemuan ini, sehingga ada wadah diskusi. Keluhan kami selama ini masalah tempat sudah terjawab.  Tak lupa kami ucapkan terimakasih atas kunjungan sekaligus menyaksikan serah terima sekretariat dan bale pertemuan ini kepada Bapak KCD dan PPL selaku pembina di lapangan. Juga Babinkamtibmas dan Babinsa Kedaro yang turut menyaksikan. Semoga dengan diresmikannya bale pertemuan ini, akan menunjang kesejahteraan bagi petani kedepannya di Desa Kedaro,”ucap Ketua Gapoktan. (zul).

 

BUPATI MEMBUKA RAPAT KERJA KEPALA SD – SMP SE KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

Senggigi Batulayar Diskominfotik, 24/08/2020, Rapat Kerja Kepala SD dan SMP Sekabupaten Lombok Barat mengambil thema “Peran Aktif Kepala Sekolah Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Dengan Tetap Mengedepankan Tugas Manajerial Untuk Mewujudkan Lombok Barat Mantap dan Indonesia Maju” dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag.M.Si. di Hotel Aruna Senggigi, Senin, 24 Agustus 2020.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan bahwa, “Agar penyelenggara pendidikan harus tetap berjalan dengan maksimal dengan tetap mengedepankan protokol covid-19, Peran dari  Kepala sekolah dan Guru untuk ikut menjadi orang yang paling terdepan dalam ikut menanggulangi pandemi covid-19.” Ucapnya.

“Kombinasi sistem pembelajaran yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lobar seperti tatap muka ke rumah peserta didik dan melalui daring kami harapkan bisa menanggulangi keinginan masyarakat untuk melihat anaknya kembali ke sekolah, Sistem belajar sekolah belum berani kita buka dikarenakan aturan dari penerintah pusat membolehkan tatap muka di sekolah apabila berada pada zona hijau sedangkan kita di lobar masih dalam zona orange dan  untuk memenuhi syarat mejadi zona hijau tersebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lobar sudah memiliki peraturan daerah yang harus dipatuhi masyarakat jika ingin anak-anaknya kembali kesekolah.” tegasnya.

Bupati mengajak para kepala sekolah untuk berfikir secara logis agar dapat menjelaskan kepada orang tua wali dengan kondisi yang dihadapi saat ini, sekolah di rumah bukan berarti guru lepas tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik, guru diharapkan berinovasi dalam memberikan pembelajaran baik saat tatap muka dirumah dengan membentuk kelompok kelompok kecil masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan atau pun dengan lainnya.

Hal ini juga untuk melatih orang tua wali menjadi guru, agar berfikir bahwa menjadi kepala sekolah/guru untuk mendidik anak itu tidak mudah. Semoga orang tua wali sadar akan jasa-jasa para guru yang dimana mengajar anak-anaknya dengan ikhlas dan sabar, tidak semata-mata jika anak nakal yang dicubit dan dilaporkan ke pihak berwajib, semoga semakin sadar jika menjadi seorang guru itu berat dengan tanggung jawab yang luar biasa, untuk itu dimasa pandemi ini disela-sela mengajarnya untuk memberikan pelajaran motivasi  kepada siswa siswinya.

Fauzan juga mengharapkan agar dalam kegiatan ini para kepala sekolah dapat menyampaikan program-program strategis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan disekolah dan Lombok Barat dan  bisa mendapatkaan  ilmu dalam rangka peningkatan wawasan sehingga dapat diterapkan saat kembali ke sekolah masing-masing “semoga dalam kegiatan Raker ini bisa menghasilkan program yang strategis untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah ini,” harapannya.

“Dipilihnya Hotel Aruna sebagai lokasi acara dikarenakan Aruna sudah mengantongi sertifikat Celanlines, Healathy, Safety, Envioronmant (CHSE) yang di tanda tangani oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang merupakan Hotel Pertama yang mengantongi sertifikat yang menerapkan protokol kesehatan, pada intinya kita tidak pernah menutup hotel dari dulu, namun harus dipastikan apakah telah menerapkan protokol kesehatan atau belum”. Ujar Bupati.

Saat di wawancarai ditanya tentang kapan akan dibuka kembali sekolah-sekolah untuk melaksanakan pembelajaran, Fauzan menjawab bahwa untuk pembukaan sekolah belum berani karena Pemerintah Pusat menegaskan bahwa sekolah baru bisa dilakukan apabila daerah sudah masuk dalam zona hijau, sementara Lombok Barat masih dalam wilayah zona Orange.

Yang terpenting sekarang bagaimana memaksimalkan pembelajaran melalui media daring dan  kunjungan guru-guru kepada kelompok-kelompok siswa di rumahnya.

“Untuk pembukaan sekolah kita belum berani karena pemerintah pusat menegaskan bahwa pembukaan Sekolah baru bisa dilakukan apabila daerah sudah masuk zona hijau, sementara kita Lombok Barat masih dalam zona warna orange sedangkan orange berada satu tingkat dibawah merah, sesuai urutan Merah, Orange, Kuning baru Hijau, kita masih jauh kalau dilihat dari urutan zona.”

“Sekarang ini yang kita maksimalkan adalah Pembelajaran Daring dan kelompok-kelompok siswa dengan system guru akan mengajar murid ditempat tinggalnya.” Terang Fauzan pada awak media.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat H. Nasrun, S.Pd., MM. ketika diwawancarai menjelaskan bahwa tujuan diadakannya Rapat Kerja Kepala Sekolah ini  adalah untuk mensinergikan program sekolah dengan program Dinas pendidikan yang dituangkan dalam rencana kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus rencana kegiatan di sekolah-sekolah dan yang kedua adalah mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendidikan selama tahun 2019-2020 terkait  tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah, Pengelolaan Dana BOS, dan Disiplin ASN.

Dan tidak kalah pentingnya ditengah pandemi covid-19 sesuai dengan thema yang diambil agar Kepala Sekolah berperan aktif sebagai motor penggerak dalam penerapan protokol kesehatan  dan mensosialisasikannya sebagaimana diatur dalam   Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masa Pandemi Corona Virus Desease-19 (Covid-19). terangnya

Sedangkan Ketua Panitia Raker Tajudin, S.Pd. dalam laporannya menyampaikan bahwa ditengah pandemi covid-19 sekarang ini  menerapkan protokol Kesehatan sangat diutamakan sehingga kegiatan rapat kerja ini dilaksanakan dalam 2 tahap.

Untuk tahap pertama ini ada 5 kecamatan yaitu Sekotong, Kediri, Labuapi, Lingsar dan Gunungsari dengan dengan jumlah peserta 221 orang sedangkan 5 kecamatan yang lain seperti Lembar, Gerung, Kuripan, Narmada dan Batulayar pada tahap kedua pada hari kamis, 27 Agustus 2020 dengan jumlah peserta 222, tahapan ini dilakukan semata-mata karena mengedepankan protokol kesehatan. Terangnya. (Zul/Juan/Yani).

1 150 151 152 153 154 409