Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bersama Kapolres Lobar AKBP Bagus Satriyo Wibowo dan Dandim 1606/Mataram melaksanakan Rapat Pemantapan Tim Tracer Desa bertempat yang bertempat di Aula Besar Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, Gerung, Sabtu (17/7/2021).
Hadir pada kegiatan tersebut Sekertaris Daerah (Sekda) Sekretariat Lobar H. Baehaqi, Dandim 1606 /Mataram yang diwakili oleh Pasi Log Mayor Inf Sutarmin, Kabag Sumda Kompol I Gede Ariadhana, Kasiwas Polres Lobar AKP Agus Pujianto, Kasat Intelkam Polres Lombok Bara , IPTU I Nyoman Agus Sugiarta Wiswa, Kepala Dikes Lobar drg. Hj. Ni Made Ambarwati, Direktur Rumah Sakit Tripat drg. H. Arba’in Ishak, Direktur Rumah Sakit Awet Muda Narmada dr. Aa Ngurah Putra Suryanata, Kabid Yankes Dikes Lobar dr. Ahmad Taufik Fatoni, Kabid Dikes Lobar H. Junaidi, Kasi Pamwal Sat Pol PP Roberd, Camat dan Kepala Puskesmas se Kabupaten Lobar.
Kegiatan yang dibuka oleh Sekda Lobar H. Baehaqi dalam arahannya mengatakan, “akan dilaksanakan  pemantapan kembali Tim Tracer Desa yang sudah membentuk Tim sehingga didalam pelaksanaan nantinya berjalan sesuai aturan, kemudian juga diharapkan kepada para Camat membuat minimal tiga tempat Isolasi yang nyaman untuk warga masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19. Sesuaikan dengan rasio pergerakan dilapangan yang mempunyai dasar serta sistem, serta harus bekerja baik dalam melakukan trasing secara cepat dalam mengontrol, selain itu juga Camat tetap melakukan rapat koordinasi dalam kesiapan terkait dengan vaksinasi dan penyekatan,” ungkapnya.
Kabid P3KL Dikes Lobar menerangkan bahwa, “situasi COVID-19 dalam Minggu ini tidak begitu baik yang mana dalam lima hari terakhir angka kasus COVID-19 mencapai 100 kasus lebih terkonfirmasi Positif COVID-19, dan saat ini warga masyarakat yang diisolasi sebanyak 250 orang” Ujar Fathoni.
“Adapun cara penanggulangan Covid-19 yakni Tresing, Prokes dan Vaksinasi. Selanjutnya untuk kasus COVID-19 tertinggi saat ini ada di puskesmas Gerung sebanyak 40 Kasus dan untuk laporan Vaksinasi dari Dinas OPD se Lobar sudah melakukan Vaksinasi sebanyak 53.000 Dosis,” Tambahnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dikes Lobar drg. Ni Made Ambaryati menjelaskan ” Kami telah melakukan pertemuan/koordinasi dengan pengelola Salah Satu Hotel di Kawasan Wisata Sengigi yang mana sudah menyiapkan 64 tempat tidur”. Apabila ada Pasien yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 harus melengkapi administrasi baru bisa dinyatakan sebagai pasien COVID-19, untuk Pasien yang dibawa ke rumah sakit darurat yakni Gejala Ringan dan untuk sistem kerja secara teknis Tim Tracer Desa yang mana terkait dengan pendanaan semua berasal dari Puskesmas, diketahui juga bahwa 30 Tracer per 130 penduduk namun dikarenakan situasi Lobar saat ini diharapkan juga menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati, berapa Tracer yang harus diturunkan di Lobar, kemudian untuk sistem kerja Tim Tracer memiliki waktu sebanyak 72 Jam sejak dirilis, dimana data sudah dikoordinir oleh masing-masing Puskesmas di Lobar,” Ujar Kepala Dikes Lobar ini.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam arahannya mengatakan, “intinya bahwa situasi Nasional saat ini berada di level darurat sehingga diharapkan apa yang menjadi kebijakan dari Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten harus ditindaklanjuti,” Tegasnya.
“Perlu diketahui bahwa fasilitas baik Rumah Sakit dan Tenaga kesehatan di wilayah Lobar masih memiliki kekurangan dalam penanganan COVID-19 sehingga dengan situasi dan kondisi darurat dapat diimbangi dengan kerja keras semua pihak yang maksimal khususnya Camat dan Puskesmas bersama TNI Polri dengan kolaborasi dan sinergi dalam segala bentuk kegiatan penanganan COVID dimana BPT yang dialihkan untuk Lombok Barat sangat kecil yang dikeluarkan oleh Kementerian. Selanjutnya masalah isolasi saat ini masih belum berjalan dengan maksimal yang ada di setiap Desa, hal tersebut harus efektif dalam pengawasan khususnya semua Kepala Desa untuk turut andil dalam penanganan covid bersama semua pihak. Dalam kegiatan Penyekatan dilakukan untuk meminimalisir mobilitas orang / masyarakat dimana kebijakan tersebut sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran COVID mengimbangi kegiatan PPKM wilayah Kota Mataram. Berkaitan masalah vaksin, tracing dan lainnya harus dilakukan dengan maksimal dan tidak menganggap kegiatan tersebut sebagai formalitas namun harus dikerjakan sesuai dengan situasi darurat saat ini dan mengenai data agar tidak diremehkan maupun diabaikan,” Tutupnya. (Diskominfotik/YL)

Gerung, Diksominfotik – Mengacu Inmendagri No 15 Tahun 2021, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dibarengi juga dengan pelaksanaan PPKM Mikro. Terutama pada non Jawa-Bali.

Untuk itu, Juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito kembali meminta kepada provinsi-provinsi di luar Jawa-Bali untuk terus mengetatkan pelaksanaan PPKM Mikro.

“Jangan merasa terlena karena provinsinya tidak termasuk dalam PPKM Darurat, karena nyatanya kenaikan kasus juga terjadi secara signifikan di luar Jawa-Bali,” ujar Prof Wiku saat menyampaikan perkembangan terkini implementasi PPKM Darurat dalam siaran persnya, Kamis (8/7/2021).

Dia mengingatkan, dari 34 Provinsi, sebanyak 28 Provinsi pembentukan poskonya masih di bawah 50%. Ini artinya hanya 6 Provinsi yang sudah membentuk Posko di lebih dari 50% kelurahannya. Hal ini tidak dapat ditoleransi lagi, karena pelaksanaan PPKM Mikro sudah memasuki bulan ke-6. Namun perkembangan pembentukan posko masih stagnan, tidak signifikan kenaikannya.

“Utamanya pada Provinsi yang bahkan pembentukan posko nya tidak mencapai 3% dari total Kelurahan, yaitu Jambi, Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Maluku, NTT, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua dan Maluku Utara,” katanya.

Prof Wiku mengharapkan Gubernur dari provinsi tersebut untuk sekarang juga memantau dan menegur Kepala Desa/Lurahnya yang belum membentuk Posko. Pembentukan posko merupakan bagian dari upaya penting menekan kasus, dan itu adalah kewajiban bagi Pemerintah Daerah.

Dia menegaskan, harus ada perbaikan di pekan depan yang menunjukkan provinsi-provinsi itu serius dalam menangani COVID-19 di daerahnya.

Salah satu yang juga perlu untuk terus dipantau adalah kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan salah satunya memakai masker. “Sayangnya, masih terdapat sebanyak 2.654 kelurahan di Indonesia yang kepatuhan memakai maskernya kurang dari 60%,” ujarnya.

Menurutnya, sebagian besar dari Provinsi penyumbang ketidakpatuhan memakai masker tertinggi berasal dari luar Jawa dan Bali. Provinsi dengan jumlah terbanyak adalah Aceh-548 kelurahan, Jawa Barat-503 kelurahan, Jawa Timur-493 kelurahan, Jawa Tengah-186 kelurahan, Sumatera Utara-174 kelurahan, Kalimantan Selatan-131 kelurahan, Sulawesi Selatan-103 kelurahan, Sumatera Barat-85 kelurahan, Sulawesi Tenggara-62 kelurahan, Banten-61 kelurahan.

“Ingat, memakai masker adalah hal termudah dan tersederhana yang bisa dilakukan namun berdampak besar dalam menekan penularan apabila dilakukan secara disiplin dan bersama-sama,” tegas Prof Wiku. Diskominfotik/Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)/YL