TP-PKK, DWP DAN GOW LOMBOK BARAT KEMBALI SALURKAN BANTUAN PAKET PHBS KE 102 POS POSYANDU DI EMPAT KECAMATAN

Sekotong, –Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Kembali Salurkan Bantuan Paket Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahap II ke Posyandu di tujuh wilayah kerja Puskesmas empat Kecamatan (Sekotong, Lembar, Kuripan, dan Kediri) dengan jumlah penerima 102 posyandu.

TP-PKK, DWP, dan GOW Lobar sangat peduli dengan situasi pandemi Corona Virus Di sease (Covid-19) yang kini masih melanda bangsa Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Barat.

Sebagai wujud kepeduliannya pada tahap kedua ini, TP  PKK, DWP, dan GOW Lobar, gencar menyalurkan paket berupa bahan dan alat PHBS yang ditujukan bagi posyandu-posyandu yang ada di Lombok Barat.

“kita menyalurkan paket PHBS ini guna membantu pemerintah daerah dalam mencegah penularan Covid-19 di Lombok Barat, kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan masyarakat terutama kepada ibu-ibu agar selalu menerapkan pola hidup bersih, Apalagi dalam bulan ini, Posyandu-posyandu di Lombok Barat sudah mulai diaktifkan kembali, ” ungkap Ketua TP-PKK Lobar Hj.Khairatun Fauzan Khalid, di Kantor Camat Sekotong Rabu (1/07/2020).

Dia menyebut, paket PHBS ini disalurkan di masing-masing pos posyandu berupa ember besar untuk tempat cuci tangan, ember kecil, sabun cuci tangan (handsoap), masker untuk anak dan dewasa.

Dalam kegiatan itu, Hj.Khairatun mengimbau pada masyarakat untuk tetap menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pada air bersih yang mengalir, menerapkan sosial distancing, tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan, jikapun keluar rumah tetap menggunakan masker, serta menghindari tempat-tempat yang menjadi lokasi keramaian.

“Kita mengajak masyarakat juga untuk membiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tidak hanya dilakukan saat terjadinya wabah Pandemi Covid-19 ini saja, tetapi kita lakukan mulai sejak dini pada anak-anak dengan memberikan contoh pada mereka,” harapnya.

Di akhir sambutannya, dia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar wabah pendemi Covid-19 dapat cepat berakhir. Diskominfotik/Yani

DHARMA WANITA PROVINSI NTB BERSAMA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN LOMBOK BARAT DISTRIBUSIKAN 100 PAKET BANTUAN NON JPS.

Gerung – Diskominfotik. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DWP Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendistribusikan 100  paket bantuan sosial sembako Non JPS kepada sejumlah kelompok masyarakat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Kamis 2 Juli 2020.

“di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Ini merupakan hari pertama kami mendistribusikan paket bantuan di wilayah NTB dikarenakan saya juga merupakan salah seorang pejabat di Lobar dan Bantuan ini diberikan untuk Penjaga Malam, tukang kebun dan petugas kebersihan pada kantor-kantor pemerintah sebab para petugas dan pekerja ini merupakan garda terdepan dalam mencegah penyebaran covid-19 tentu memerlukan asupan gizi seimbang untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh para pegawai Non PNS.” Ujar Ketua DWP Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi atau akrab disapa Hj. Lale yang juga merupakan Asisten II di Lobar.

Bantuan yang disalurkan berupa Beras, Teri, Minyak Goreng, Sabun, Kripik Kentang, dan Telur Ayam. Bahan pokok ini berguna untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh para pegawai non PNS .

Hj. Lale berharap para petugas selalu semangat dalam bekerja, demi mencegah penyebaran COVID-19 di NTB Khusunya Lobar.

Lebih lanjut, Hj. Lale  juga mengimbau masyarakat agar selalu menjalankan protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum serta sesudah beraktivitas, Selalu mengenakan masker setiap di luar rumah, menghindari kerumuman, tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman saat bertemu dengan teman atau keluarga dan mengganti dengan bentuk penghormatan lain.

“Perlu peran aktif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, demi memutus mata rantai COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu dan keadaan kembali normal,” demikian Hj. Lale.

Sementara itu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Barat Hj. Nurhikmah Baihaqi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dharma Wanita Persatuan Lombok Barat juga melakukan penyaluran bantuan Bahan dan Alat PHBS dengan sasara Posyandu bekerjasama dengan PKK dan GOW.

” Perlu juga kami sampaikan bahwa kami di Lombok Barat, Dharma Wanita Persatuan bekerja sama dengan PKK dan GOW  melaksanakan kegiatan bakti social yang serupa dengan kegiatan kita hari ini sejak awal Juni lalu dan bertahap karena adanya kondisi pandemic covid 19 ini.

Sasaran kami yaitu posyandu dan kami memberikan barang-barang PHBS dengan memanfaatkan UMKM yang ada di Lombok Barat agar mereka juga berdaya ditenagh situasi pandemic ini. Dan bantuan ini baru menyentuh 204 posyandu dari 929 posyandu yang ada.” jelasnya.

Hj. Nurhikmah Baehaqi menyampaikan ucapan terima kasih atas dipilihnya lobar sebagai lokasi pertama dalam penyaluran bantuan dari DWP Provinsi NTB ini. Semoga bantuan ini bisa membantu para petugas non JPS di Lobar  dengan jumlah penerima 100 paket pada tahap pertama ini dan semoga di tahap kedua nanti bisa lebih dari ini. Tutupnya. Dsikominfotik/Windi

KELUARGA YANG KUAT, MENCIPTAKAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA YANG KUAT

Giri Menang, Diskominfotik- Hari Keluarga Nasional ke 27 menjadi momentum menghadirkan keluarga Baru semangat baru untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

“Keluarga yang kuat pasti akan menciptakan masyarakat, bangsa  dan negara yang kuat.” kata Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si  dihadapan Wakil Gubernur NTB dan Undangan lainnya.

Bupati mengaku bersyukur karena pelayanan KB di wilayah Lombok Barat tidak berbayar alias gratis, kecuali jasa pelayanan. Bagi masyarakat yang terdaftar di BPJS jasa pelayanannya dibayar oleh BPJS, N amun bagi masyarakat yang tidak terdaftar di BPJS membayar jasa pelayanannya saja dan mudah mudahan kedepan, siapapun masyarakat Lombok Barat yang ikut KB baik yang terdaftar di BPJS maupun tidak semuanya harus gratis.

“Mari kita jadikan Keluarga sebagai basis pembentukan karakter termasuk mensosialisasikannya,”

Demikian disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si. pada Acara Hari Keluarga Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin 29 Juni 2020. Yang dihadiri pula oleh Wakil Gubernur NTB, Asisten 1 Prov. NTB,   Wakil Ketua 1 TP- PKK Prov. NTB, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. NTB, Bupati Lobar, Ketua TP-PKK Kab. Lombok Barat, Ketua DPRD Lobar, Kapolres Lobar, Dandim 1606 Lobar, Sekda Lobar, FKPD Prov. NTB dan Kab. lobar, Tokoh Agama dan Masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyinggung program Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq) di Kabupaten Lombok Barat yang sudah berjalan cukup lama. Dari waktu ke waktu angka penurunan pernikahan dini cukup signifikan,”ungkapnya.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya mengatakan, melalui peringatan (Harganas) ke-27 tahun 2020 menjadi momentum pengingat bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19 di NTB dan khusunya di wilayah Lombok Barat. Kita bisa mengabil hikmah dari Pandemi ini, kita jadi sadar betul betapa kesehatan itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita.

“Keluarga harus menjadi wadah untuk sosialisasi dan penerapkan protokol kesehatan sehingga menjadi contoh untuk orang lain di sekitarnya,” kata Wagub.

Ia juga mengatakan, pandemi ini mengajarkan kita sebagai masyarakat yang cerdas bahwa kesehatan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, tanpa kesehatan, semua aktivitas kita tidak dapat berjalan dengan normal.

Selain itu juga, Wagub menyebut peran Posyandu yang begitu besar dalam membangun kesehatan keluarga. Dengan 1000 lebih jumlah Posyandu di NTB bisa menjadi wadah terintegrasinya berbagai program pemerintah seperti penanganan gizi buruk, penurunan angka stunting, penurunan angka kematian bayi, ibu hamil dan ibu melahirkan dan lainnya.

Mengenai program Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq) yang telah diutarakan Bupati, Wagub mengaku bangga dengan capaian hasil penurunan angka perkawinan usia dini melalui program (Gamaq) di Lombok Barat yang grafiknya terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

“Program Gamaq ini sangat bagus dan bisa bersinergi dengan program-program lainnya sehinga apapun PR bersama yang belum diutuntaskan bisa terselesaikan dengan baik  dengan syarat bisa dilakukan bersama-sama dan penuh tangung jawab,”tutup Wagub.

Ditempat yang sama Kapolres Lombok Barat, AKBP Bagus Satriyo Wibowo dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pihak kepolisian khususnya Polres Lobar selalu mengwal dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

“Polres Lobar dalam hal ini ikut mensosialisasikan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di kabupaten Lombok Barat ini,” terangnya. (Diskominfotik/angge/yani)

LOUNCING PENYALURAN JPS COVID-19 TAHAP 2 KABUPATEN LOMBOK BARAT

Labuapi, Diskominfotik 27/06/2020.  Bantuan Jaring Pengaman Sosial covid-19 merupakan bantuan Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19.

Di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 38.94 KK yang mendapatkan bantuan dari JPS Covid  dan sudah disalurkan pada tahap pertama sebanyak 21.000 KK.

Untuk tahap ke dua ini akan disalurkan kepada kurang lebih 15.000 KK, dan ada tambahan penerima dari  tenaga Honorer dan penyandang disabilitas sehingga total penerima sebanyak 38.904 KK.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat H. L. Martajaya, SPE.MM dalam acara Louncing JPS Covid-19 tahap 2 di Desa Merembu Kecamatan Labuapi yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si., Dandim 1606 Lombok Barat, Kapolres Lombok Barat, Kejaksaan Negeri Mataram, Wakil Ketua DPRD kabupaten Lombok Barat, Sekretaris Daerah, Para AsistenInspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Para Camat dan undangan lainnya, Sabtu 27 Juni 2020.

Lebih Lanjut Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa selain JPS Covid-19 ini telah disalurkan juga JPS Gemilang kepada 10.918 KK di sepuluh Kecamatan di Lombok Barat, sementara program dari pusat berupa BST (Bantuan Sosial Tunai) sebanyak 31.205 KK sudah tersalur sampai dengan tahap kedua sedangkan tahap ketiga masih dalam proses.

“ Alhamdulillah untuk bantuan JPS Gemilang sebanyak 10.918 KK di sepuluh Kecamatan sudah tersalurkan dan Bantuan Program dari pusat berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) sejumlah 31.205 KK sudah disalurkan samapi dengan tahap ke 2 dan tahap ke 3 sedang dalam proses.” Jelasnya.

Ditempat yang sama Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan total masyarakat Lombok Barat yang terkaver oleh JPS dalam segala bentuknya lebih dari 160.000 KK, berfikir jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat atau Kepala Keluarga Kabupaten Lombok Barat seharusnya seluruh masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan ini tidak ada lagi yang tidak menerima, namun di masyarakat ada saja yang protes tidak dapat bantuan, ini disebabkan karena miskomunikasi sebab mendapat bantuan tidak boleh dobel dan waktu penyaluran tidak sama sehingga masyarkat yang terdata pada program JPS berbeda dan belum waktu penyaluran merasa tidak mendapat bantuan.

“ Dari yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat tadi bahwa masyarakay yang terkaver oleh bantuan dalam segala bentuknya lebih dari 160.000 KK, berfikir jumlah masyarakat Lombok Barat yang miskin dan berhak menerima bantuan harusnya tidak ada yang tidak menerima, namun kita sering mendengar rebut-ribut dibawah ada yang protes tidak dapat bantuan, tiang yakin ini lebih banyak disebabkan karena miskomunikasi. Ada yang dapat dari JPS Covid-19 Lombok Barat dari JPS lain tidak dapat lalu protes, padahal peraturan sudah menggariskan tidak boleh dobel harus satu seberapaun nilainya. Harus masing-masing Kepala Keluarga itu mendapat satu jenis bantuan dan ini dihajatkan semata-mata untuk membantu seluruh masyarakat karena efek covid-19.” Jelas Fauzan.

Bupati berharap seluruh masyarakat Lombok Barat disamping mendapatkan bantuan seyogyanya masyarakat harus taat aturan menerapkan protocol Kesehatan.

“ Kalau dulu masyarakat dilarang untuk berkumpul, mengganti sholat di Masjid menjadi sholat di rumah, kalau sekarang mengatur bagaimana cara berkumpul. Dulu kita mencegah berkumpul, sekarang dipersilahkan berkumpul tetapi harus taan terhadap protocol Kesehatan,

Padahal kalau kita berfikir positif apa kepentingan saya, kepentingan Kapolres, Kepentingan Dandim, kepentingan Pemeritah dalam hal ini mewajibkan masyarakat, memakai masker, menjaga jarak, mengajak sering cuci tangan selain untuk masyarakat itu sendiri agar masyarakat tidak terjangkiti oleh penyakit covid-19.” Tegasnya.

Sementara itu kepala desa merembu H. Muhazam Hanafiketika diwawancarai mengatakan  bahwa penerima bantuan ini sebanyak 248 kk dari total jumlah 2340 KK di Desa merembu, bantuan ini dicairkan dalam bentuk Sembako, jika diuangkan sebanyak 250rb per Kk, dalam sembako ini sendiri teriri dari 15kg Beras, 1 trai telur, 1 Liter minyak goreng, gula, dan 2 masker. (Zul/Win Diskominfo)

PELATIHAN BERKEBUN SAYURAN HYDROPONIK SYSTEM AJB DAN BANTUAN PRODUK OLAHAN IKAN TIM PENGGERAK PKK LOMBOK BARAT BERSAMA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI

Lembar – Diskominfotik. Dalam rangka membantu penanggulangan bencana wabah Covid-19, Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama TP PKK Kabupaten Lombok Barat yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melaksanakan program “Gemarikan dan Pelatihan Berkebun Sayuran Hydroponik dengan System AJB”. Program ini berupa kegiatan pemberian bantuan produk olahan ikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan penderita stunting untuk membantu meningkatkan daya tahan dan memenuhi kebutuhan gizinya,

Bantuan 600 Paket bingkisan untuk tiga desa yang di berikan secara langsung kepada perwakilan, yaitu Desa Lembar Selatan, Desa Lembar Utara, dan Desa Jembatan Kembar. Adapun  paket Gemarikan  tersebut berisi Abon ikan, kerupuk ikan, tortila rumput laut, bakso ikan, stik rumput laut, dan terasi udang. Khusus di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 3.350 paket yang dibagikan kepada 67 Posyandu di 16 Desa.

Berkebun Dengan media Hydroponik system AJB merupakan terobosan baru ditengah wabah covid-19 ini, Dengan menggunakan alat-alat sederhana bahkan bisa juga menggunakan barang bekas, masyarakat sudah bisa bertani dengan system AJB, seperti ember bekas dan pasir laut yang hasilnya tentu dapat dikonsumsi sendiri sehingga mengurangi biaya hidup sehari-hari.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khaeratun pada acara Pelatihan Berkebun Sayuran Hydroponik system AJB dan bantuan produk olahan ikan kepada masyarakat terdampak covid-19 dan penderita stanting di Desa Lembar Selatan yang dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, Wakil Ketua III TP PKK Provinsi NTB, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Camat Lembar dan Kepala Desa di Kecamatan Lembar, Kamis 18/06/2020.

“Selain Kita memberikan penguatan di sektor makannya, Kita juga melatih ibu-ibu untuk berkebun, menanam sayuran di rumah dengan media Hydroponik system AJB yang bahan sangat sederhana berupa barang bekas seperti ember, Kaleng Cat dll dan media tanam berupa pasir laut itu kita berharap bisa menerapakannya nanti di rumah masing-masing. Mudah-mudahan ini cukup untuk membantu kebutuhan sayuran pada masa pandemic COvid 19 ini dan menangkal virus. Kita coba melalui pendekatan protein yaitu ikan,” lanjut Hj. Khaeratun.

Sementara Wakil Ketua Tiga TP PKK NTB Ir. Esra mengatakan,” Lembar selatan ini merupakan daerah pesisir untuk itu kita berharap ibu-bu yang ada dipesisir dapat mengolah hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual langsung, namun juga bisa diolah menjadi nuget, sate ikan, kerupuk, bakso, dll. Semua bisa diolah jangan hanya memberikan anak hanya ikan saja dengan digoreng. maka dari itu kita harapkan ibu ibu bisa mengolah menjadi berbagai macam olahan agar anak-anak tertarik untuk makan ikan. karena ikan merupakan sumber protein untuk pertumbuhan otaknya. kami juga akan membagi ilmu untuk bercocok tanam dengan media pasir, karena pasir juga bisa digunakan untuk bercocok tanam sebagai pengganti media tanah.” Ujarnya.

kita bisa menggunakan alat-alat sederhana yakni palastik bekas minyak goring dan lainnya.

“mari manfaatkan pekarangan yang ada untuk ketahanan pangan keluarga dan mari berikan gizi yang baik untuk keluarga.” Tutupnya.

Pada kesempatan itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dan Wakil Ketua III TP PKK NTB, secara simbolis menyerahkan bantuan Gemarikan ini kepada Balita  Penderita Stunting, dan Ibu Hamil di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Diskominfotik/Yani.

PENGURUS BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK BARAT DIKUKUHKAN

Giri Menang, Diskominfotik-Dalam upaya memberikan akses masyarakat dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bupati Lombok Barat mengukuhkan para pengurus Bale Mdiasi Kabupaten Lombok Barat di Aula utama Kantor Bupati Giri Menang, Kamis (18/06/2020).

Pengukuhan disertakan pembacaan surat keputusan (SK) yang didampingi langsung oleh Bupati Lobar didepan 29 orang pengurus Bale Mediasi, serta penyematan Pin kepada salah satu pengurus sebagai simbolis bahwa telah disahkannya Bale mediasi untuk malaksanakan tugas dan perannya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan peraturan Bupati (Perbub) No 47 tahun 2019 telah membentuk bale mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Dengan terbentuknya kepengurusan lembaga bale Mediasi ini diharapakan agar tidak semua masalah dimasyarakat harus diselesaiakan di kepolisian ataupun pengadilan, karana peran pokok bale mediasi tersebut ialah membantu persoalan masyarakat yang memang masih bisa diselesaikan melalui jalur perdamaian.

Ketua Bale Mediasi Provinsi NTB, H.L. Mariyun dalam sambutannya mengatakan, Bale Mediasi sebenarnya sudah terbentuk sejak dulu dengan sebutan Krame Dese yang juga memiliki peran yg sama.

Peran Bale mediasi sendiri yang nantinya akan menjadi acuan atau lokasi pertama untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat sebelum kejalur hukum atau pengadilan, Bale mediasi juga yanga akan kemudian mengeluarkan surat keputusan perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator.

Ia juga mengatakan, sebenarnya yang paling pertama merespon keberadaan Bale Mediasi di tingkat Kabupaten adalah Lombok Barat yang diikuti dengan me-launching Bale Mediasi di Desa Sigerongan tepatnya tanggal 8 Januari yang lalu,”ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan, karna melihat semua pengurus sebagaian besar adalah mantan camat dan mantan Kepala Desa yang memang memiliki pengalaman dalam menangani hal tersebut, tidak ada yang perlu diragukan lagi kepada para pengurus bale mediasi Kabupaten Lombok Barat,” Kata Bupati.

“Jadi insyaallah kalaupun harus ada sertifikat, itu semuanya hanya formalitas, karena dari pengalaman dan track record para pengurus Bale Mediasi Kabupaten Lombok Barat ini tidak perlu diragukan lagi,” tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Ketua Bale Mediasi NTB, H. L. Mariyun, SH. MH., Kapolres Lobar AKBP. Bagus Satriyo Wibowo, S.I.K, Forkopimda Lobar, para pengurus Bale mediasi. (Diskominfotik/Angge/Windi)

TRANSISI NEW NORMAL KECAMATAN JADI PUSAT MENUJU NEW NORMAL

Gerung-Diskominfotik, 18 /06/2020, Ada 3 parameter yang dijadikan acuan dalam penentuan status daerah dalam Pendemi Covid-19, merujuk pada  Keputusan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Kesehatan dan Kementrian PAN dan RB (khusus untu Aparatur Sipil Negara) yaitu Aspek Epideminologi, Aspek Penanganan dan Aspek Tracking Kontak.

Kondisi Lombok barat saat ini pada tiga aspek ini berada pada level sedang, sehingga Lombok Barat masuk dalam Katagori Transisi New Normal dengan indicator, Aspek Epdideminologi berapada pada kondisi Kuning dengan scor 80, Kemampuan Penanganan medis berada dalam posisi Sedang dan Kemampuan Tracking Kontak dlam posisi Sedang juga.

Status kondisi Transisi New Normal adalah bukan pilihan tetapi ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita jalani karena ada alat ukurnya dengan indicator yaitu scor 0 -79 level Merah, 80 – 95 level Kuning dan 96 – 100 level Hijau.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi pada acara Rapat Koordiansi Teknis Pelaksanaan Transisi New Normal di ruang rapat Jayengrane Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang dihadiri oleh Kapolres Lombok Barat, Dandim Lombok Barat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Muspika se Kabupaten Lombok barat, Kapolsek Kamis, 18 Juli 2020.

Dalam perjalanannya Lombok Barat ini sangat bagus karena kemampuan penangannya luar biasa dari tim pencegahan sampai tim penjemputan, tim pengangkut tim rapid dan mempersiapkan beberapa posko dan bahkan tim penguburan sampai kuburan juga disiapkan dalam penangan yang disebut tim reaksi cepat.

Lebih lanjut Baihaqi menyampaikan “Target kita supaya masuk New Normal bahkan keluar dari New Normal sehingga tidak ada lagi covid-19 di Lombok Barat di Propinsi, bahkan juga secara Nasional, Yang perlu sekarang ini disamping kita sama-sama memahami, kita juga perkuat strategi.” Terang Baihaqi.

Dalam kondisi transisi ini maka kapasitas dan tugas dari tim pencegahan ini  yang tadinya  bertugas untuk menghimbau  orang supaya tidak berkumpul sudah tidak relevan lagi, karena transisi akan membiasakan untuk menuju New Normal, itu akan kita kejar,  itu berarti hulu harus digerakkan dan lebih intens bekerja karena dari mencegah orang berkumpul menjadi bagaimana memenej, bagai mengurai, bagaimana mengatur orang-orang berkumpul ini supaya tetap mengedapankan protocol covid tetap mengedapankan dirapidtes, oleh sebab itu maka hematnya tim pencegahan ini akan ditarik dan masuk menjadi satu kesatuan satgas Tim Kecamatan. Ini tentunya akan berimplikasi pada tambahan anggaran di Kecamatan.

“Dengan masuknya tim pencegahan termasuk juga Tuan Guru yang ada tim pencegahan kabupaten masuk nanti dalam SK Tim Kecamatan maka diharapkan mobilitasnya menjadi tinggi”. Harapnya.

Di Kecamatan prekwensi kerjanya akan lebih tinggi karena akan mengejar bagaimana orang-orang tadi dilarang berkumpul sekarang diberikan berkumpul hanya saja mengatur cara kumpulnya dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencegah bertambahnya orang terinfeksi.

Sehingga nanti  Camat, Danposramil, dan Kapolsek di Kecamatan menjadi satu kesatuan menjadi Tim Kecamatan dan para Tuan Guru disana.

Camat akan mengatur penjadwalannya untuk Tuan Guru yang akan bertugas dimasjid-masjid  setiap jumaat Sedangkan di pasar-pasar Camat, Danposramil dan Kapolsek secara tekhnis nanti akan mengatur yang penting bagaimana nanti setelah ini dipusatkan di Kecamatan maka pelaksanaan Protokol Covid itu mutlak dapat dilaksanakan karena dengan cara itu Hulu ini akan mengirim yang jernih itu ke hilir dengan harapan  frekwensi kerja semakin baik maka tim penanganan nanti pekerjaannya akan berkurang, jadi berbanding terbalik, jika tim yang di hulu ini bekerjanya lebih inten orang terinfeksi semakin rendah maka tim hilir pekerjaanya semakin berkurang dengan kata lain korban oleh covid ini juga akan semakin lebih rendah.

Sementara itu Kapolres Lombok Barat Lobar AKBP. Bagus Satriyo Wibowo, S.I.K yang juga jadi pembicara menyampaikan

Para Pelaksanakan dilapangan ini betul-betul meiliki satu suara, satu tujuan, satu arah yang sama, ini perlu dilakukan karena kalau sudah dibentuk tim Kecamatan maka seyogyanya tim Kecamatan tidak lagi melibatkan tim Kabupaten dalm hal rapat-rapat cukup dilakukan oleh Tim Kecamatan, jika ada hal-hal yang perlu konfirmasi atau dikoordinasikan cukup melalui institusi yang ada di Kecamatan untuk berkoordinasi dengan Tim Kabupaten melalui Institusinya masing-masing. Paparnya.

Dicontohkan Dalam bidang Kesehatan misalnya cukup pihak Puskesmas Kecamatan yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau dalam bidang Keamanan cukup Kapolsek atau Danramil yang berkoordinasi dengan Kapolres atau Dandimnya, tidak perlu harus mengundang Institusi tingkat Kabupaten karena ini akan lebih efektif.

Pada Kesempatan itu disampaikan pula bahwa Polda NTB akan menyelenggarakan Lomba Kampung Kesehatan karen konsep Lomba kampung Sehat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah jadi Ketika apa yang diuraikan pak Sekda itu  dilaksanakan oleh kita semua itu sudah termasuk menjadi bagian dari kegiatan  Lomba Kampung Sehat yang dilakukan oleh Polda NTB ada beberapa teknis petunjuk Lomba Kampung Sehat yang dilaksanakan bertingkat mulai dari tingkat Kabupaten kemudian ditingkat Provinsi untuk tingkat Kabupaten sudah ditunjuk 20 desa yang akan menjadi peserta lomba Kampung sehat untuk lomba ini akan difokuskan tiga desa ditiap Kecamatan ini untuk lomba Kampung Sehat tetapi untuk penanganan Transisi New Normal menjadi Nes Normal itu untuk seluruh Desa di Kabupaten Lombok Barat. Di fokuskan pada program seperti yang telah diuraikan pak Sekda untuk kemudian akan dinilai pada Lomba Kampung Sehat.

Rencananya akan di Lounching pada hari Jumat, 19 Juni 2020 oleh Kapolda NTB, dan setelah di Lounching kemudian akan disosialisaikan apa yang menjadi penekanan dalam penilaian Lomba Kampung Sehat ini, baru keudian diadakan penilaian sesuai indicator penilaian.

Kegiatan ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar melakukan aktifitas rutin seperti biasa hanya saja hal yang baru adalah disetiap kegiatan yang dilakukan harus menerapkan protocol Kesehatan.

Harapannya dengan lomba ini akan lebih memotivasi masyarakat dan semakin bisa melibatkan semua pihak yang ada di masyarkat.

“masyarakat betul betul bisa disadarkan untuk menerapakan protocol Kesehatan ini bisa dijalankan dengan kesadaran sendiri harpannya ini bisa terus dilakukan meskipun apparat Kepolisian tidak ada.” Harap Kapolres

Sementara itu Asisten 1 Setda Kabupaten Lombok Barat menyampaiakan terkait dengan New Normal Covid-19 tidak hanya kebijakan protocol Kesehatan saja tapi juga protocol Ekonomi Sosial dan Protokol Keamanan dan ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Lombok Barat sudah membuat  Keputusan Bupati yang akan dijadikan pedoman diseluruh Kecamatan terkait dengan pelaksanaan Transisi New Normal. Keputusan ini dalam rangka pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Satgas Kecamatan dan muspikanya untuk efektifitas dan produktifitas pelaksanaan  agar cepat mencapai tujuan.

Masing-masing OPD diharapkan menindaklanjuti dengan surat edaran teknis di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesauai kewenangannya.(Diskominfotik/zul)

 

LOMBOK BARAT MEMILIKI ALAT INFORMASI GEMPABUMI DAN PERINGATAN DINI TSUNAMI

Gerung Diskominfotik-16/06/2020 Hasil monitoring BMKG Stasiun Geofisika Mataram selama periode 2009-2019 tercatat rata-rata dalam setahun terjadi gempa sebanyak 1.276 kali, gempa besar terjadi pada tahun 2018 yaitu Gempa Lombok yang berdampak signifikan di pulau Lombok.

Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki banyak sumber gempa. Secara umum, NTB dan sekitarnya teridentifikasi memiliki 10 sumber gempa. Berdasarkan kondisi tektonik yang kompleks ini, maka gempa dapat terjadi kapan saja dalam berbagai variasi magnitudo dan kedalaman.

Terkait kondisi wilayah NTB yang rawan gempa dan tsunami ini, BMKG Stasiun Geofisika Mataram memasang 12 Warning Receiver System (WRS) alat informasi Gempa dan peringatan dini Sunami, salahsatunya di Kabupaten Lombok Barat.

Menurut Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Ardhianto Septiadhi, S.Si  bahwa WRS NewGen dapat menyajikan informasi dalam waktu kurang dari 3 menit bahkan bisa dalam waktu 2 menit setelah terjadi gempabumi dan informasi akan diteruskan dalam bentuk SMS ke nomor kontak yang telah didaftarkan di WRS. Karena informasi ini bersifat realtime sehingga meskipun parameternya bersifat sementara namun dapat digunakan oleh BPBD atau pemangku kebencanaan untuk segera mengambil respon cepat guna melakukan langkah-langkah upaya mitigasi sehingga diharapkan dapat mengurangi korban jiwa dan dampak gempa lainnya secara dini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Mataram saat meninjau hasil pemasangan dan uji coba  alat tersebut di Kantor Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik kabupaten Lombok Barat, Selasa, 16 Juni 2020.

Lebih lanjut Ardhianto mengatakan dengan terpasangnya WRS NewGen ini diharapkan dapat meningkatkan performa penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG Pusat Jakarta ke kantor unit pelaksana teknis BMKG, Pemerintah Daerah, Lembaga/Kemeterian, Media, dan lembaga lain yang terkait penanganan bencana sehingga akan dapat mempercepat respon dalam penanganan bencana dan dapat memberikan manfaat nyata dalam menyelamatkan masyarakat.

Sementara itu pada saat yang sama, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Barat Ahad Legiarto menyampaikan ucapan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan bantuan perangkat WRS NewGen sebagai penerima dan penyebar informasi gempa bumi dan peringatan dini stunami realtime untuk Kabupaten Lombok Barat dan berharap alat ini dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk dapat merespon secara cepat bencana gempa bumi. Jelasnya.  (Diskominfotik/zul)

TEMPAT WISATA DIBUKA PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 HARUS MONITORING DAN KONTROL

Giri Menang, Diskominfotik-Penerapan New Normal dan dibukanya tempat pariwisata diperlukan kontrol dan monitoring agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protocol Kesehatan, Kerjasama dan sinergi selama ini berjalan sangat baik antara semua pihak terutama TNI/Polri bersama pemerintah dalam usaha pengendalian penularan covid-19 tetap diperlukan dalam penerapan New Normal dan pembukaan tempat-tempat wisata ini.

Melihat jumlah wisatawan yang mengunjungi tempat wisata dalam jumlah banyak, sebut saja wisata di sesaot, meski sudah dihimbau agar tidak mengunjungi tempat tersebut akan tetapi masyarakat tetap saja datang sehingga pihak desa setempat kewalahan dan terpaksa membukanya, namun dengan syarat pengunjung wajib cuci tangan dan pakai masker.

Hal ini disampaian Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat H. Saeful Ahkam pada acara Pembukaan Uji Publik Penyusunan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata yang dibuka oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, yang dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Pengelola Wisata Lombok Barat. Senin, 15 Juni 2020.

Dengan dibukanya tempat-tempat pariwisata di Lobar juga sebagai jalan keluar untuk membangkitkan kembali perekonomian setelah melakukan “Stay at home atau diam dirumah saja.”

Lebih lanjut Ahkam menyampaikan akan mengupayakan regulasi terkait protocol Kesehatan dalam Pandemi Covid-19 untuk tempat wisata.

Sementara itu Bupati Lombok barat H. Fauzan Khalid menyampaikan bahwa Lombok Barat dalam Transisi New Normal untuk itu pembukaan tempat-tempat wisata agar penerapan protocol Kesehatan dokontrol dengan ketat karena penularan covid-19 ini masih pluktuatif do Lombok Barat.

Bupati menyarankan walaupun pembukaan tempat wisata menjadi kesepakatan jangan sampai masyarakat luput dari penertiban penerapan protocol Kesehatan.

Senada dengan Bupati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan dibukanya Kembali tempat wisata dengan syarat setiap tempat wisata harus mempunyai klinik Kesehatan sesuai protocol covid-19. (Diskominfotik/angge).

PERLU ADANYA KOMITMEN BERSAMA DALAM MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Giri Menang, Diskominfotik-Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, S.Si., M.Pd., M.M. dalam sambutannya menjelaskan, untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), setidaknya ada dua poin penting yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama, adanya komitmen pada diri sendiri dan pada pihak lain untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan sesuai yang diamanahkan dengan penuh tanggung jawab, dan yang kedua zona integritas yang dimaksud adalah predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajarannya yang berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi, yaitu memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas dari pungli dan wilayah bebas dari korupsi (WBK).

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H Baihaqi dalam acara Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di tengah pandemi Covid-19 yang dihadiri oleh, Kepala BPS, Kepala kejaksaan mataram, Kadis kominfotik, Kepala Bappeda Lobar, Inspektur Inspektorat Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar Giri Menang, Senin (15/06/2020).

Lebih lanjut Baihaqi menekankan bahwa dalam agenda reformasi birokrasi menuju Indonesia maju tahun 2025, aparatur pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kuntabilitasnya. tuturnya.

Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat Drs. Anas M.Si, sebagai penyelenggara acara ini menyampaikan, bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,

Ada 3 sasaran utama dari reformasi birokrasi yaitu pertama -peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, Kedua-pemerintah yang bersih yang bebas dari KKN dan Ketiga-Peningkatan pelayanan publik. Ujarnya.

Pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan bentuk pernyataan siap untuk menyandang predikat zona integritas dan adapun tujuannya yaitu untuk lebih membangkitkan semangat, motivasi, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi,”tambahnya. (Diskominfotik/angge)

1 2 3 30