Pemkab Lobar dan Bea Cukai Mataram Koordinasi Terkait Capaian Program 2022

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Kantor Bea Cukai Mataram mengadakan kegiatan koordinasi rutin. Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk evaluasi terhadap realisasi dan capaian program DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) tahun 2022. Rapat ini diikuti Oleh Asisten 2 Setda Lombok Barat Rusditah, S.Sos, Perwakilan Bea Cukai Adi Cahyanto bersama tim dari Bea Cukai Mataram, Sejumlah kepala OPD dan Perwakilan OPD Penerima dana DBHCHT.

Dalam kesempatan ini Asisten Daerah 2 Rusditah, S. Sos menyampaikan bahwa dana DBHCHT di Lombok Barat tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu diharapkan dapat membantu berbagai kegiatan yang berkaitan dengan cukai Tembakau dan pemberdayaan petani tembakau. Ia mengatakan bahwa OPD OPD Penerima dana DBHCHT telah melaksanakan sejumlah kegiatan terkait dengan cukai tembakau dan petani tembakau. “Lombok Barat telah melaksanakan sejumlah program terkait dengan cukai tembakau dan pemberdayaan petani tembakau di Lombok Barat” ujarnya.

Rusditah lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan bea cukai untuk pelaksanaan program terkait dengan penegakan hukum dan sosialisasi cukai tembakau. Hal ini sangat penting agar terjadi sinergitas dan kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan DBHCHT. “Tentu kita terus berkoordinasi dengan bea cukai agar pelaksanaan program DBHCHT khususnya dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan lancar” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Adi Cahyanto Kepala Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Mataram mengatakan bahwa kegiatan kegiatan dalam bidang penegakan hukum memiliki point masing masing. Hal ini perlu menjadi perhatian semua OPD pelaksana kegiatan penegakan hukum agar point point tersebut dapat terpenuhi. Sebab jika tidak terpenuhi maka dapat berakibat pada pengurangan alokasi dana DBHCHT tahun selanjutnya. “Tentu koordinasi ini akan terus kita lakukan secara rutin agar program kegiatan dapat berjalan baik dan memperoleh poin dalam pelaksanaannya” ujarnya.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Masing masing OPD memaparkan tentang capaian dan realisasi program kegiatan hingga bulan juli triwulan kedua ditahun 2022. Secara umum capaian atau realiasasi program kegiatan cukup memuaskan. (Diskominfotik/Tim IKP)

Percepat Pencapaian Indikator Pembangunan, Pemkab Lobar Gelar Mutasi

Gerung,Diskominfotik- Gerbong Mutasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali bergerak. Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumaitun melatik124 Pejabat Eselon lll dan IV di lingkungan pemerintah kabupaten lombok barat. Kegiatan pelantikan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok barat Kamis (16/06/2022). Kegiatan ini di hadiri oleh Sekretaris Daerah,Para Asisten, Kepala OPD, Dan Camat se Kabupaten Lombok Barat.

Dalam Sambutannya Wakil Bupati Hj Sumiatun Menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian indikator pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Ia berharap agar para pejabat untuk langsung bergerak cepat dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk percepatan pencapaian indikator kinerja daerah. “Rotasi dan Mutasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian indikator kinerja daerah agar program pembangunan dapat berjalan dengan lancar” ujarnya.

Wakil Bupati Lobar yang terkenal tegas ini meminta agar semua pejabat yang dilantik dapat melakukan terobosan dan inovasi. Hal ini sebagai langkah penting untuk melaksanakan pembangunan sehingga dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Ia juga mengatakan bahwa inovasi dan terobosan terobosan ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. “Saya minta agar para pejabat dapat segera beradaptasi dengan cepat dan melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam memajukan Lombok Barat kita tercinta ini” ujar Wakil Bupati.

Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Barat ini melanjutkan bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan diperlukan kebersamaan dan kolaborasi. Karenanya ia meminta kepada semua pihak untuk merapatkan barisan dan menguatkan kolaborasi untuk melaksanakan program pembangunan. Ia mengatakan bahwa dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik maka program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. “Tentu dengan kebersamaan dan kolaborasi akan mempercepat pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud” ujarnya.

Wakil Bupati Lobar juga mengatakan bahwa mutasi dan rotasi ini merupakan bentuk apresiasi bagi PNS yang memiliki prestasi serta hukuman bagi PNS yang memiliki catatan pelanggaran, disiplin, kode etik, perilaku kerja dan lain-lain. “Selain itu perlu dicatat bahwa jabatan merupakan amanah yang diberikan oleh atasan berdasarkan kualifikasi dan kompetisi yang dimiliki PNS. amanah atau kepercayaan ini mengandung tanggung jawab besar sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin” ujarnya.

Dalam mutasi kali ini, Wakil Bupati Lobar melantik sebanyak 124 Pejabat eselon III dan IV. Para pejabat yang dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri sehingga dapat langsung berkerja di tempat tugas yang baru. (Diskominfotik/Ria/Dhea)

Pemkab Lobar Dorong Kawasan Pariwisata Lombok Bagian Selatan Berkembang

Gerung,Diskominfotik. Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid menerima kunjungan dan silaturahmi Tim Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Ruang kerja Bupati Lobar Selasa (14/06/2022).

Dalam kesempatan ini Bupati didampingi oleh Kepala Dinas PUTR l Made Arthadana dan Kepala Bappeda H. Akhmad Saikhu. Sementara tim dari Kementeria ATR/BPN dipimpin oleh Dian Ayu Wulandari.

Dalam silaturahmi yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik rencana Kementerian ATR/BPN untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Arahan Prioritas Nasional di Kawasan Pariwisata Lombok Bagian Selatan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Lobar dalam mengembangkan Pariwisata di wilayah Selatan yaitu di Sekotong. Ia berharap dengan adanya penyusunan RDTR ini nantinya akan mempercepat pengembangan pariwisata di wilayah Sekotong. “Tentu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyambut baik hal ini dan Pemkab terus berupaya agar Pariwisata di Lombok Barat khusus di Sekotong terus berkembang. Kami harapkan agar langkah dari Kementerian ATR/BPN ini mempercepat pengembangan pariwisata di Lombok Barat” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati dua periode ini menyampaikan bahwa Pemkab terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam mengembangkan pariwisata di Sekotong. Salah satunya adalah upaya membuka trayek kapal cepat dari Bali menuju Gili Gede Sekotong dan Senggigi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lombok Barat bagian selatan. “Kami berharap agar kawasan pariwisata di Lombok Bagain Selatan khususnya di Sekotong semakin maju dan berkembang dengan langkah dari kementerian ini” ujarnya.

Sementara itu Dian Ayu Wulandari pimpinan rombongan dari Kementerian ATR menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ia menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menyusun materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan arahan prioritas nasional kawasan pariwisata di Lombok Bagian Selatan. Ia mengatakan bahwa pihak Kementerian akan melakukan FGD dengan sejumlah pihak dalam menyusun materi teknis RDTR. Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan didukung oleh semua pihak. “Kami sedang menyusun materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan pariwisata Lombok Bagian Selatan. Kami berharap dapat berjalan lancar dan didukung oleh semua pihak” ujarnya.

(Diskominfotik/Ria)

Turunkan Stunting, Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana DAK

Gerung, Diskominfotik. Sosialisasi arah kebijakan DAK stunting tahun anggaran 2023 dilaksanakan Selasa, 14 Juni 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Kepala Dinas P2KBP3A Lombok Barat Ramdan Haryanto. Kegiatan dilaksanakan secara daring di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat.

Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam pemaparannya mengatakan
Presiden RI Joko Widodo menargetkan semua jajarannya untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 14% pada tahun 2024. Sementara angka stunting Indonesia pada tahun ini adalah 24%, oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp 34,1 triliun tahun ini untuk menurunkan angka stunting nasional. Anggaran tersebut tersebar ke-17 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik.

Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dana tersebut akan diarahkan untuk menjalankan program penurunan stunting pada anak dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik, seperti untuk mengurusi suplai dan permintaan di lingkungan rumah tangga, kesehatan hingga lingkungan sosial dan ekonomi. “Sebanyak 10,7 triliun dana telah dialokasikan melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dibagi menjadi DAK fisik sebesar 8,9 triliun dan 1,8 triliun DAK non-fisik. Dana tersebut disalurkan melalui program bantuan operasional stunting dan bantuan operasional keluarga berencana dan dana ketahanan pangan dan pertanian,” jelasnya.

Wakil Menteri Keuangan menambahkan bahwa sejak tahun 2019 pemerintah telah membuat pedoman khusus penggunaan DAK percepatan penanganan stunting nasional yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan DAK dalam memanfaatkan DAK tersebut. “Hingga saat ini masih banyak daerah yang belum secara maksimal memanfaatkan DAK dalam menurunkan angka stunting tersebut,” terangnya.

Sementara itu Pemkab Lombok Barat telah melakukan berbagai langkah untuk menurunkan angka stunting di Lombok Barat. Salah satunya adalah pemetaan dan analisis situasi kasus stunting di Lombok Barat yang dilaksanakan pekan lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk dapat memetakan dan melihat kasus stunting di Lobar secara menyeluruh agar didapat strategi penanganan yang tepat. Selain itu juga sejumlah dinas teknis di Lobar juga telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menurunkan stunting di Lombok Barat (Diskominfotik/Dhea).

Jelang Penilaian ADWI, Sekda Lombok Barat Minta Semua Pihak Berkolaborasi

Jelang pelaksanaan Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat DR. H. Baehaqi kembali turun langsung ke Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Kedatangan Sekda Lombok Barat bersama jajarannya ke desa Buwun Sejati dilakukan selasa, 14 Juni 2022. Sekda turun langsung ke desa wisata buwun sejati untuk memastikan kesiapan desa Buwun Sejati dalam penilaian ADWI yang akan rencananya dilaksanakan pekan depan.

Dalam pemaparannya Sekda Lombok Barat mengatakan bahwa Desa Wisata Buwun Sejati yang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Yaitu wisata alam aik nyet dan bunut ngengkang. Selain itu Buwun Sejati juga memiliki berbagai UMKM yang menunjang potensi wisata di desa buwun sejati. Karenanya DR Baehaqi meminta agar berbagai potensi yang dimiliki oleh desa wisata buwun mas ini dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendatangkan nilai tambah bagi masyarakat Desa Buwun Sejati. “Desa Wisata ini memiliki potensi yang luar biasa. Tentu kami berharap agar potensi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa” ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga Sekda Baehaqi juga meminta kepada semua pihak untuk terus memelihara destinasi wisata di desa buwun sejati, baik dari segi kebersihan dan keamanan. Hal ini agar wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata ini merasa nyaman sehingga wisatawan akan kembali lagi mengunjungi desa wisata buwun sejati. “Tentu dalam pariwisata itu yang dibutuhkan adalah kenyamanan karenanya kenyamanan wisatawan harus dapat dijaga dengan baik sehingga mereka merasa nyaman dan akan kembali lagi ke desa buwun sejati” ujarnya.

DR Baehaqi juga meminta kepada semua pihak untuk berkolaborasi dalam mempersiapkan penilaian ADWI pekan depan. Ia mengatakan bahwa kolaborasi dan kebersamaan serta kerjasama ini menjadi kunci penting di dalam menghadapi penilaian ADWI. Karenanya ia meminta kepada semua pihak agar dapat bekerjasama dan berkolaborasi dalam membangun destinasi pariwisata berkelanjutan.”Saya minta agar semua pihak untuk berkolaborasi dan berkerjasama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan untuk mempersiapkan penilaian ADWI”ujarnya.

Sementara itu Kepala Desa Buwun Sejati Muhidin, S. Ag menyampaikan bahwa pihak berharap agar penilaian ADWI dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga Desa Wisata Buwun Sejati dapat memperoleh nilai terbaik. Ia berterima kasih atas dukungan dan kolaborasi dari semua pihak dalam mempersiapkan penilaian ADWI. Ia mengatakan bahwa kolaborasi ini dapat memberikan masukan dan hal positif bagi desa wisata buwun sejati sehingga pengelolaan destinasi buwun sejati semakin maju dan berkembang. Ia menambahkan bahwa penilaian ADWI ini nantinya akan diikuti langsung oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Salahudin Uno. “Kami berharap dan berdoa dengan berbagai persiapan dan kolaborasi yang telah kami lakukan kita bisa memperoleh nilai terbaik dalam ADWI” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Lombok Barat, Asisten 1 dan Asisaten 2, Inspektur Lombok Barat, Kepala OPD, Kepala Cabang Bank NTB, Tim Pendamping ASWI dari Sekolah Tinggi Pariwisata, Kepala Desa dan Perangkat desa serta Pokdarwis. Setelah pengarahan dari Sekda Lobar acara kemudian dilanjutkan dengan rapat pemantapan dari masing masing koordinator tim pembina ADWI yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. (Diskominfotik/Tim IKP)

Muslimat NU Lobar Gelar Pelatihan Literasi Keuangan dan UMKM

Gerung, Diskominfotik. Pembukaan Literasi Keuangan Syariah & Pelatihan UMKM bagi Pengurus & Anggota Muslimat NU Lobar yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Jumat (10/6/2022). Kegiatan dihadiri oleh Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Asisten I Daerah Agus Gunawan, Kepala Cabang Bank NTB Syariah Gerung Lalu Azhar Habibie, Kepala OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat serta anggota Muslimat NU Lobar.

Hj. Khaeratun Fauzan Khalid menyampaikan bahwa peran perempuan sangatlah penting pada pembangunan hampir di semua bidang yang ada, terutama pada perkembangan UMKM di Kabupaten Lombok Barat. “Semenjak pandemi dua tahun lalu telah banyak UMKM yang berkembang dibawah binaan Muslimat NU. Berkembangnya UMKM ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan ekonomi didalam keluarga,” jelasnya.

Ia juga mengatakan Bank NTB Syariah saat ini memiliki banyak program yang bertujuan untuk membantu pengembangan UMKM di Lombok Barat agar dapat menjadi UMKM yang berdaya saing di masyarakat.
Kepala Cabang Bank NTB Syariah Gerung mengatakan bahwa selain memiliki program untuk mendanai pengembangan UMKM, Bank NTB Syariah juga memiliki program untuk pengelolaan keuangan UMKM. “Selama ini banyak masyarakat yang skeptis jika harus mengurus pendanaan UMKM yang terkesan ribet di Bank sehingga mereka enggan untuk mengurusnya, tetapi yang sebenarnya UMKM merupakan topangan dari kemajuan ekonomi yang tangguh dari segala tantangan ekonomi global yang harus kami layani dengan sebaik mungkin,” jelasnya.

Lalu Azhar Habibie menyampaikan bahwa Bank NTB Syariah memiliki komitmen untuk akan selalu mendukung dan berkolaborasi dalam meningkatkan ekonomi di Lombok Barat agar dapat menjadi ekonomi yang tangguh.

Asisten I Daerah menyatakan apresiasinya kepada seluruh pengusaha UMKM dibawah binaan Muslimat NU yang telah banyak menuangkan ide serta inovasinya dalam mengembangkan UMKM di Lombok Barat. “Kami dari Pemda akan berusaha mendukung sebaik mungkin, seperti mengadakan pelatihan dan membantu penjualan produk yang telah dibuat,” terangnya.

Agus Gunawan juga memberikan semangat kepada para pelaku UMKM untuk bersemangat walaupun telah beberapa kali terhadang oleh hambatan dan kegagalan. “Tidak ada satupun kesuksesan yang tidak diiringi oleh kegagalan, karena dengan adanya kegagalan kita dapat mengambil pelajaran untuk memperbaiki kesalahan kita dan menjadi lebih baik lagi,” tegasnya.

(Diskominfotik/Tim IKP).

Kapal Cepat Rute Bali-Gili Gede-Senggigi Hanya 90 menit

Waktu tempuh kapal Cepat rute Bali-Gili Gede-Senggigi sangat singkat dibanding dengan menggunakan feri Padang Bae-Lembar. Saat uji Trayek Kapal Cepat Rute Senggigi-Gili Gede-Bali hari Sabtu, 7 Juni 2022 lalu waktu tempuh rute tersebut kurang lebih 90 menit. Hal ini sangat singkat dibandingkan dengan jarak tempuh dari lembar padang bae menggunakan kapal feri yang mencapai 4 hingga 5 Jam.

Menurut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang ikut serta dalam uji trayek kapal cepat dari Bali-Gili Gede-Senggigi ini waktu tempuhnya sangat singkat dibandingkan dengan menggunakan feri. Hal ini tentu menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Barat menggunakan kapal cepat. Selain itu gelombang di tengah laut juga tidak terlalu besar sehingga penumpang kapal cepat tetap merasakan nyaman. “Waktu tempuhnya sangat singkat dan ini tentu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menggunakan kapal cepat ke Lombok Barat” ujarnya.

Ia mengatakan dengan adanya kapal cepat ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih cepat bagi wisatawan untuk berkunjung ke sekotong dan senggigi. Sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata di wilayah sekotong dan senggigi. Selain itu Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa dengan berkembangnya sektor pariwisata tentu akan berdampak pada sektor lainnya seperti ekonomi kreatif dan sektor jasa lainnya. “Kita berharap agar adanya kapal cepat ini mempercepat kemajuan Pariwisata sehingga dapat menggerakan berbagaj sektor di Lombok Barat” ujarnya.

Uji trayek kapal cepat dari Bali-Gili Gede-Senggigi ini berlangsung dengan lancar. Jarak tempuh dari senggigi menuju Gili Gede sekitar 40 menit. Sementara itu jarak tempuh dari Gili Gede menuju Nusa Penida Bali kurang lebih 50 menit. Sehingga total waktu dari senggigi menuju nusa penida sekitar 90 menit. Perjalanan berjalan dengan lancar dan para rombongan merasa nyaman karena gelombang sangat mendukung atau tidak besar. (Diskominfotik/Tim IKP)

Kembangkan Pariwisata, Bupati Lobar Uji Trayek Kapal Cepat Bali- Gili Gede-Senggigi

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mempercepat Pengembangan Pariwisata Lombok Barat tidak perlu diragukan lagi. Terbaru Bupati Lombok Barat mendorong dibukanya trayek kapal cepat dari bali-gili gede-Senggigi. Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Lobar bersama rombongan melakukan uji trayek Kapal Cepat Bali-Gili Gede-Senggigi, Sabtu, 11 Juni 2022.

Uji Coba trayek ini dimulai dari dermaga senggigi menuju Gili Gede kemudian ke Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Kegiatan uji trayek ini diikuti langsung oleh Bupati Lobar H.Fauzan Khalid bersama Anggota DPRD Lobar Abubakar, Asisten 1 Setda Lobar Agus Gunawan, Kepala OPD, Pengusaha Pariwisata, Pengusaha Kapal Cepat dan Sejumlah awak media. Uji trayek ini menggunakan kapal cepat dari J-Trip yang berkapasitas kurang lebih 84 penumpang.

Bupati Lombok Barat mengatakan bahwa pembukaan rute ini sebagai upaya untuk mempercepat pengembangan pariwisata Lombok Barat. Dengan adanya rute baru ini diharapkan pariwisata Lombok Barat khususnya wilayah Sekotong dan Senggigi dapat cepat berkembang. Ia mengatakan bahwa hal ini sebagai inovasi dan terobosan yang dilakukan agar pariwisata Lombok Barat terus berkembang dengan pesat. “Ini salah satu upaya dan terobosan kami agar Pariwisata Lombok Barat terus berkembang dan maju serta untuk menggerakkan sektor lainnya”ujarnya.

Bupati dua periode ini mengatakan bahwa pembukaan rute kapal cepat dari bali menuju Lombok Barat ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Lombok Barat. Ia mengatakan dengan adanya penambahan akses masuk menghubungkan bali dan Lombok Barat dengan waktu yang lebih cepat diharapkan dapat memberikan alternatif baru bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Barat. Ia juga mengatakan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisata ini diharapkan dapat mengerakkan sektor lainnya di Lombok Barat. “Kita berharap agar pembukaan trayek baru ini akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Lombok Barat dan menggerakan sektor lainnya di Lobar sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat” ujarnya.

(lebih…)

Tangani Stunting, Pemkab Lobar Lakukan Pemetaan dan Analisis Situasi

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya menurunkan angka stunting tidak perlu diragukan lagi. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemkab Lobar untuk menurunkan angka stunting di Lombok Barat. Salah satunya melalui kegiatan Pemetaan dan Analisis Situasi Program Stunting yang dilaksanakan tanggal 9 hingga 10 Juni 2022 di Hall Rumah Makan Ujung Landasan, Gerung, Lombok Barat.

Dalam pemaparannya M. Abdullah S.KM., MQIH Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Lombok Barat yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam menurunkan stunting ini sesuai dengan Peraturan Presiden no 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Ia mengatakan bahwa tahun 2024 angka stunting ditargetkan menurun menjadi 14 persen secara nasional. Ia mengatakan bahwa Penanganan stunting melalui aksi-aksi yang terintegrasi dengan pihak-pihak terkait, dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi dalam percepatan penurunan stunting.

Kepala bidang kesehatan masyarakat M. Abdullah,SKM., MQIH juga menyampaikan bahwa salah satu langkah penting yang dilakukan adalah Pemetaan dan Analisis Situasi program stunting yang dilakukan oleh Tim Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Lombok Barat yang dibentuk oleh Bupati Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 28,9 % balita menderita stunting. 18,48 % balita menderita underweight dan 4,43 % mengalami wasting. Dalam kesempatan tersebut M.Abdullah juga menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka stunting yang mengalami penurunan atau perbaikan dari tahun ketahun. Hasil E-PPGBM memperlihatkan Prevalensi stunting Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 20,73%. Prevalensi underweight Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 19,62% dan Prevalensi wasting Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 6,05%. “Beberapa tahun terakhir ini kasus stunting di Lombok Barat berhasil ditekan menjadi 20,73% dari hasil penimbangan bulan Agustus 2021 lalu. Sehingga untuk mencapai angka 14% kasus stunting 2024 kita harus mampu menekan 3 digit pertahun dan akhir tahun 2022 ini kita harus mampu menekan menjadi 17%. Untuk itu komitmen semua OPD dalam kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah ini sangat menentukan keberhasilan konvergensi ini” Ujarnya.

Sementara itu Sekretaris DP2KBP3A Erni Suryana SST, MM mengatakan bahwa upaya penanganan stunting di Lombok Barat terus dilakukan oleh berbagai pihak. Melalui kolaborasi dan kerjasama semua OPD di Lombok Barat target penurunan stunting di angka 14 diharapkan dapat terwujud. Menurutnya hal ini tentu mengacu pada Perpres nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dengan adanya Tim Konvergensi Pencegahan Stunting Kabupaten Lombok diharapkan dapat bergerak cepat dan berkolaborasi dalam upaya menurunkan angka stunting di Lobar. “Dengan Pemetaan dan Analisis situasi ini diharapkan kita bisa bergerak cepat dan tepat untuk menurunkan stunting di Lobar” ujarnya.

Dalam kegiatan ini Satgas Penanganan stunting provinsi NTB yang diwakili oleh Hendri menyampaikan bahwa harus dilakukan analisis situasi berdasarkan data konvergensi untuk melihat penyebab stunting secara lebih mendalam. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui penyebab stunting dan menjadikan hasil analisa sebagai bahan untuk perencanaan pencegahan stunting dimasa yang akan datang serta menetapkan desa lokus stunting baru. “Perlu dilakukan pemetaan dan analisa secara mendalam agar kita memiliki bahan valid dalam penanganan stunting” ujar Hendri.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Lombok Barat Mutmainnah mengatakan aksi percepatan penurunan stunting pada tahun 2022, harus dapat menghasilkan inovasi program dan kesamaan pandangan atau persepsi. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah termasuk desa dapat dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi serta tepat sasaran yang sesuai dengan Komitmen Bupati Fauzan Khalid dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. “Tentu harus ada kolaborasi yang ditunjang oleh kesamaan persepsi dan ketersediaan anggaran di masing masing OPD sehingga aksi percepatan ini dapat berjalan dengan cepat” ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut, Satgas Tim Percepatan Penurunan Stunting provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Lombok Barat, Sekretaris DP2KBP3A, Perwakilan OPD, Para Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lombok Barat. Pertemuan ini berlangsung dengan lancar dan melahirkan beberapa kesepakatan dan/atau rekomendasi antara lain: Kelengkapan data per desa masing-masing OPD penanggung jawab, Target capaian layanan per tahun dari 2022 hingga 2024, Menyusun rencana kerja masing-masing opd terkait percepatan penurunan stunting, Identifikasi rencana kegiatan dan penganggaran PPS serta Penetapan desa lokus kegiatan yang terdiri dari 13 desa. Berbagai kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Lombok Barat. (Diskominfotik/H.Isw)

Ketua FKUB Lobar Minta Ketegangan Antar Kelompok Pemuda di Mareje Tidak dikaitkan Dengan Agama

Diskominfotik, Lembar- Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kabupaten Lombok Barat TGH Subeki Sasaki meminta agar ketegangan antar kelompok Pemuda di mareje tidak dikaitkan dengan masalah agama. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua FKUB saat mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Kapolres Lobar menenangkan kelompok pemuda yang bersitegang di Desa Mareje, Kecamatan Lembar Selasa, 3 Mei 2022.

Ketua FKUB tersebut mengatakan bahwa ketegangan antar kelompok pemuda tersebut dipicu oleh kesalahpahaman terkait petasan atau mercon. Akibat kesalahpaman tersebut memicu adanya ketegangan antar kelompok pemuda di desa mareje. Sehingga menyebabkan dua kelompok pemuda tersebut saling berhadapan. “Ini terjadi karena salahpaham antar pemuda akibat mercon jadi bukan karena persoalan agama” ujarnya.

TGH Sasaki meminta agar semua pihak menahan diri dan tidak cepat terpancing oleh isu isu yang menyesatkan. Dalam kesempatan tersebut ia juga meminta agar kasus ketegangan antar pemuda ini tidak dikaitkan dengan persoalan agama. Sebab hal tersebut sangat sensitif dan dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama. Selain itu selama ini Lombok Barat khususnya mareje memiliki semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang kuat sehingga ia meminta agar ketegangan antar pemuda ini tidak dikaitkan dengan persoalan agama. “Jadi ini ketegangan antar kelompok pemuda, jangan dikaitkan dengan persoalan agama” ujarnya.

Ia meminta agar semua pihak dapat berpikir jernih dan tidak cepat terpancing oleh isu isu yang menyesatkan. Menurutnya masyarakat NTB khususnya Lombok Barat memiliki jiwa kebersamaan dan toleransi yang kuat sehingga dapat menahan diri dan tidak cepat terpancing oleh isu isu menyesatkan yang ingin mengadu domba masyarakat. Hal ini karena masyarakat Lobar khususnya masyarakat desa mareje memiliki semangat toleransi antar umat beragama yang kuat. Selain itu menurut TGH Sasaki masyarakat desa mareje merupakan satu rumpun keluarga sehingga kerjasama antar umat beragama dan semangat gotong royong di mareje sangat baik. Karenanya ia meminta dan meyakini bahwa masyarakat tidak cepat terpancing oleh isu isu menyesatkan. “Masyarakat mareje itu satu rumpun dan memiliki akar toleransi yang kuat sehingga saya minta masyarakat untuk tidak cepat terpancing oleh isu isu yang menyesatkan yang ingin mengadu domba masyarakat” ujarnya.

Ketua FKUB Lobar bersama Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun dan Kapolres Lombok Barat AKBP Wirasto Adi Nugroho turun secara langsung ke lokasi ketegangan antar kelompok pemuda Selasa Malam. Mereka menangkan ketegangan antar pemuda yang disebabkan oleh kesalahpaman akibat petasan atau mercon. Ketua FKUB ikut menenangkan masyarakat dengan mengajak masyarakat bershalawat dan memberi ceramah singkat yang cukup efektif membuat situasi kembali tenang sehingga situasi di lapangan tetap terkendali dan kondusif. Namun demikian aparat keamanan tetap berjaga untuk mengantisipasi situasi dan kondisi di lapangan agar tetap terkendali dan kondusif. (Diskominfotik/rif)

1 2 3 4 5 9