PILKADES SERENTAK LOMBOK BARAT BERJALAN AMAN DAN LANCAR.

Gerung, Diskominfotik- 24  Desa di 8 Kecamatan Kabupaten  Lombok Barat  melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun bersama Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo, Kepala Kejari Mataram, Kepala Bakesbangpol, Kadis Kominfotik, Kepala Satpol PP, dan amat setempat ikut mendampingi memantau pelaksanaan Pilkades Serentak di Kecamatan Lembar dan Sekotong Senin 12/07/21.

Secara umum pelaksanaan Pilkades serentak berjalan dengan lancar, aman dan terkendali, rata-rata tingkat partisipasi masyarakat 85%

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Hj. Sumiatun berterima kasih kepada penyelenggara yang telah menerapkan protokol kesehatan  dengan menyiapkan short gun (Alat pengukur suhu tubuh), masker dan berpesan kepada masyarakat yang hadir dan petugas TPS agar selalu menjaga keamanan ketertiban dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

“Siapapun pemenangnya semua harus berbesar hati karena dalam suatu pemilihan pasti ada yang kalah dan menang, yang kalah terimalah dengan besar hati jangan berlaku anarkis, salurkan melalui jalur yang sesuai dengan aturan dan yang menang jangan terlalu berbangga, ayomi semua masyarakat baik pendukung maupun bukan pendukung karena itu semua adalah masyarakat kita, siapapun pemenangnya saya titip masyarakat kami ayomi mereka tanpa kecuali dan bekerja dengan jujur dan amanah.” Ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Ahad Legiarto yang ikut dalam rombongan wakil Bupati mengatakan Pelaksanaan Pilkada Serentak ini berjalan dengan aman dan lancar serta animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi sangat tinggi karena rata-rata pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya disetiap TPS 85% bahkan ada yang sampai 100% seperti di TPS  5 Kedaro dari jumlah pemilih 170  seluruhnya hadir menggunakan hak pilihnya.

“Kita berharap sampai dengan ditetapkannya hasil Pilkades serentak ini oleh lembaga yang berwenang  kondisi seperti  ini tetap terjaga.” Ungkapnya (Diskominfotik/zul/rf)

PPKM Darurat Hari ke-6 Pelaksanaan PPKM Darurat harus Dibarengi PPKM Mikro

Gerung, Diksominfotik – Mengacu Inmendagri No 15 Tahun 2021, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dibarengi juga dengan pelaksanaan PPKM Mikro. Terutama pada non Jawa-Bali.

Untuk itu, Juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito kembali meminta kepada provinsi-provinsi di luar Jawa-Bali untuk terus mengetatkan pelaksanaan PPKM Mikro.

“Jangan merasa terlena karena provinsinya tidak termasuk dalam PPKM Darurat, karena nyatanya kenaikan kasus juga terjadi secara signifikan di luar Jawa-Bali,” ujar Prof Wiku saat menyampaikan perkembangan terkini implementasi PPKM Darurat dalam siaran persnya, Kamis (8/7/2021).

Dia mengingatkan, dari 34 Provinsi, sebanyak 28 Provinsi pembentukan poskonya masih di bawah 50%. Ini artinya hanya 6 Provinsi yang sudah membentuk Posko di lebih dari 50% kelurahannya. Hal ini tidak dapat ditoleransi lagi, karena pelaksanaan PPKM Mikro sudah memasuki bulan ke-6. Namun perkembangan pembentukan posko masih stagnan, tidak signifikan kenaikannya.

“Utamanya pada Provinsi yang bahkan pembentukan posko nya tidak mencapai 3% dari total Kelurahan, yaitu Jambi, Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Maluku, NTT, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua dan Maluku Utara,” katanya.

Prof Wiku mengharapkan Gubernur dari provinsi tersebut untuk sekarang juga memantau dan menegur Kepala Desa/Lurahnya yang belum membentuk Posko. Pembentukan posko merupakan bagian dari upaya penting menekan kasus, dan itu adalah kewajiban bagi Pemerintah Daerah.

Dia menegaskan, harus ada perbaikan di pekan depan yang menunjukkan provinsi-provinsi itu serius dalam menangani COVID-19 di daerahnya.

Salah satu yang juga perlu untuk terus dipantau adalah kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan salah satunya memakai masker. “Sayangnya, masih terdapat sebanyak 2.654 kelurahan di Indonesia yang kepatuhan memakai maskernya kurang dari 60%,” ujarnya.

Menurutnya, sebagian besar dari Provinsi penyumbang ketidakpatuhan memakai masker tertinggi berasal dari luar Jawa dan Bali. Provinsi dengan jumlah terbanyak adalah Aceh-548 kelurahan, Jawa Barat-503 kelurahan, Jawa Timur-493 kelurahan, Jawa Tengah-186 kelurahan, Sumatera Utara-174 kelurahan, Kalimantan Selatan-131 kelurahan, Sulawesi Selatan-103 kelurahan, Sumatera Barat-85 kelurahan, Sulawesi Tenggara-62 kelurahan, Banten-61 kelurahan.

“Ingat, memakai masker adalah hal termudah dan tersederhana yang bisa dilakukan namun berdampak besar dalam menekan penularan apabila dilakukan secara disiplin dan bersama-sama,” tegas Prof Wiku. Diskominfotik/Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)/YL

BUPATI PIMPIN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN COVID-19

Gerung Diskomunfotik- Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Sekretaris Daerah Kab. Lobar dan organisasi perangkat daerah (OPD) pimpin rapat koordinasi Evaluasi Penanganan Covid-19di ruang rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat Kamis 8/7/21.

Rapat tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Lobar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Agus Gunawan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Rusditah, S.Sos., Kepala Dinas Sosial L. Martajaya, Kepala Dinas Perhubungan Drs. H. Moh. Najib, M.M., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Ahad Legiarto, S.T., M.Eng., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hery Ramadhan, SSTP., S.H., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Drs. H. Sabidin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mahnam, SSTP., M.H.  para camat se Kabupaten Lombok Barat.

Menurut Fauzan Penanganan Covid-19 di Kab. Lobar sudah tersistem sangat bagus, sejak awal pendemi Covid-19, mulai dari tingkat kabupaten, desa, dusun sampai tingkat RT, hanya perlu ditingkatkan.

“Penanganan Covid ini tidak bisa sendiri, namun ini penangnan membutuhkan semua elemen, mulai dari tingkat atas sampai masyarakat bawah,“ ungkapnya.

Ia meminta OPD membangun koordinasi dan komunikasi baik dengan wakil rakyat maupun dengan provinsi untuk penanganan Covid ini. Lebih-lebih saat ini provinsi sudah mengeluarkan Surat Edaran yang bernomor 180/07/Kum/Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah Provinsi NTB.

“Terkait Surat edaran tersebut kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri di kabupaten, itu membutuhkan kerja sama yang kuat dengan provinsi, saya meminta kepada seluruh OPD terkait untuk tetap berkomunikasi tentang penagnan Covid ini dengan provinsi,“ ujarnya.

Bupati juga meminta  para camat untuk menyampaikan ke kepala desa untuk terus meningkatkan dan mengefektifkan penerapan prokes di masing-masing desa.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dan dekat sama masyarakat untuk terus mengantisipasi terjadinya lonjakan Covid-19 ini, apalagi sekarang varian Covid-19 sudah ada, “Varian itu di beberapa artikel yang saya baca belum ada vaksinnya, itu sangat berbahaya,“ tegas bupati.

(Diskominfotuk/Fathurrahman – ProKopi Lobar)

BRANCH MANAGER BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) GERUNG AUDIENSI DENGAN BUPATI

Gerung Diskominfotik – Branch Maneger Bank Syariah Indonesia M. Khadimatullah Audensi dengan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di ruang kerja Bupati Kamis 8/07/21.

Kedatangan Branch Manager Bank Syariah Indonesia dalam rangka silaturrahim dan melaporkan merger tiga Bank Syariah BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)  dan rencana me roll out atau migrasi semua rekening nasabah BSI yang ada di Lombok Barat yang akan dilakukan mulai tanggal 12 Juli 2021.

Khadimatullah menjelaskan Alamat BSI Gerung di Jalan Ahmad Yani yang akandibuka tanggal 12 Juli 2021 dalam pelaksanaan proses migrasi nanti dia tetap memperhatikan protokol kesehatan nasabah yang datang akan diatur sedemikian rupa untuk memasuki gedung guna mencegah penyebaran covid-19.

“Saya datang ke sini dalam rangka sekalian izin untuk besok BSI mau roll-out jadi untuk migrasi semua rekening-rekening yang ada di Lombok Barat itu kami lakukan mulai tanggal 12 Juli 2021 Jadi kami izin di sini menjelaskan prokesnya tetap berjalan maksimal kapasitas gedung itu nasabah hanya boleh masuk setengahnya dari kapasitas, mudah-mudahan dengan prokes yang ada bisa mencegah penyebaran covid ini.” Terangnya (Diskominfotik/Ferry/Juan)

PENGURUS FKUB KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE 2021-2025 DITETAPKAN

Gerung, Diskominfotik  –  Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lombok Barat  periode tahun 2016 – 2020 telah berakhir dan berdasarkan rapat finalisasi Susunan Pengurus FKUB periode 2021-2025 yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat H. Jalalussayuthy S.S., M.Pd. di ruang rapat Umar Maya Kantor Bupati Lombok Barat Rabu, 07/07/21. Berhasil ditetapkan.

Rapat tersebut diikuti Kabag Kesra Pemkab Lobar H. Maksum, S.Pd, M.Pd, Ketua FKUB yang lama TGH. Subki Sasaki beserta pengurus lainnya, Kepala Bakesbangpoldagri Lobar, Kabag Pemerintahan dan Kabag Hukum Kab. Lobar.

Dalam kesempatan tersebut H. Jalalussayuthy, SS. M.Pd menjelaskan, “bahwa landasan hukum pembentukan FKUB tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, sebagaimana secara eksplisit tertuang dalam BAB II Pasal 8 Ayat 1 dan seterusnya bahwa FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah yang memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Adapun hasil rapat tersebut, TGH. Subki Sasaki kembali ditetapkan sebagai pengurus FKUB yang baru masa bakti 2021-2025.

Peserta rapat berharap, pengurus FKUB yang baru semakin solid dalam melaksanakan tugas dalam memelihara kerukunan umat beragama karena kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. (Diskominfotik/kontributor Humas Kemenag Lobar/Abdul Hamid)

BUPATI LOMBOK BARAT BUKA PELATIHAN PEMANDU WISATA ALAM BALAWISTA

Batulayar Diskominfotik Pariwasata Lombok Barat dimasa pandemi ini belum sepenuhnya pulih walau demikian Pembinaan Sumberdaya manusia pariwisata khususnya pemandu wisata alam tetap ditingkatkan sebagai langkah strategis yang diharapkan akan sangat membantu kondisi pariwisata di Lombok Barat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata menyelenggarakan Pelatihan Pemandu Wisata Alam BALAWISTA Kabupaten Lombok Barat yang di khususkan untuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) atau penjaga pantai yang ada di kawasan Kerandangan, Senteluk, Tanjung Bias, Duduk, Loco, kawasan Pantai Kuranji, kawasan Cemare, Lembar Selatan dan kawasan Sekotong sampai dengan Gili Gede yang diselenggarakan di Hotel Montana Premier Senggigi Lombok Barat Rabu 07/07/21.

Kegiatan pelatihan ini dihadiri  dan sekaligus di buka  oleh Bupati Lobar H. Fauzan halid, yang didampingi oleh kepala Dinas Pariwisata Lobar Saiful Ahkam beserta jajarannyadengan narasumber dari tim BASARNAS NTB, tim Central Diving dan Dinas Kesehatan Lobar.

Sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19  kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 7 s.d. 10/07/21 dengan tetap mentaati protokol kesehatan.

Dalam sambutannya Bupati Lobar memaparkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan salah satu acara yang  sangat strategis ini di harapkan akan  sangat membantu kondisi pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Karena banyak sekali destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat yang mengistimewakan wisata di daerah pantai yang merupakan ketertarikan masyarakat. Pelatihan ini akan sangat berguna ketika terjadi semacam bencana yang di alami oleh para wisatawan maka BALAWISTA inilah yang akan menjadi andalan untuk penyelamatan. “ Yang membanggakan dari BALAWISTA ini adalah inisiatifnya yang berasal dari masyarakat dan kemudian muncul dari kesadaran yang penuh akan kewajiban kita semua sebagai manusia untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan membantu saudara-saudara kita atau wisatawan yang kemungkinan mendapatkan bencana di pantai atau di laut” tuturnya.

Pelatihan ini juga akan dijadikan salah satu syarat untuk Kabupaten Lombok Barat agar para BALAWISTAnya dapat di masukkan dalam sebuah organisasi Asosiasi Asia-Pasific Disaster yang merupakan organisasi bebrbasis internasional.(Diskominfotik/Ferry/Fiyan/YL)

POL PP Lombok Barat Siap Hadapi Gugatan STIE AMM Senilai 10 Miliar

Gerung Diskominfotik- Gugatan hukum yang dilayangkan oleh STIE AMM atas langkah POL PP Lombok Barat yang akan melakukan proses eksekusi dan pengosongan lahan STIE AMM mendapat respon biasa dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat. Menurut Ketut Rauh Sekretaris Pol PP yang hadir dalam sidang gugatan tersebut Pol PP Lombok Barat sudah sangat siap menghadapi gugatan dari pihak STIE AMM. Hal ini  dibuktikan dengan kehadiran Satpol PP Lobar sebagai tergugat 1 bersama dengan Kabag Hukum Setda Lombok Barat dan Kabid Aset DPKAD.

Menurut Ketut Rauh langkah yang dilakukan oleh Satpol PP yang mempersiapkan eksekusi dan pengosongan melalui surat yang dikirim ke pihak STIE AMM merupakan langkah yang tepat. Hal ini karena aset tersebut merupakan milik Pemkab Lombok Barat. Sehingga Pol PP sudah memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan terhadap aset yang dimiliki oleh pemkab Lombok Barat. “Kami sesuai dengan tupoksi memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan mengamankan aset daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.” ujarnya.

Karenanya pihaknya sudah sangat siap untuk menghadapi gugatan ini. Pihaknya bersama pihak DPKAD dan Bagian Hukum Setda Lombok Barat telah menyiapkan berbagai bahan untuk menghadapi gugatan dari pihak AMM. Hal ini menurutnya merupakan sesuatu yang biasa dan tentu pihaknya berpegang pada aturan yang berlaku.

Sementara itu Ahmad Nuralam, Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Barat mengatakan bahwa gugatan ini sebagai bentuk respon pihak STIE AMM terhadap langkah penertiban yang akan dilakukan oleh Satpol PP. Pemerintah Daerah tentu memiliki langkah tegas untuk mengamankan aset ini. Pihaknya bersama Satpol PP sudah sangat siap menghadapi gugatan hukum ini. Ia mengatakan bahwa pihak STIE AMM tentu akan melakukan berbagai upaya untuk tetap bertahan di tanah Aset milik Pemkab Lombok Barat. Dalam kesempatan ini Ahmad Nuralam juga mengatakan bahwa Pemkab tentu khawatir karena ada indikasi tanah tersebut dijadikan agunan di bank. Karenanya Pemkab perlu melakukan pengamanan terhadap aset tersebut. “Pada prinsipnya gugatan ini merupakan langkah hukum yang diambil oleh STIE AMM dan Pihak Satpol PP siap menghadapi gugatan ini” ujarnya.

Seperti diketahui pihak STIE AMM melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan terhadap Satpol PP Lombok Barat atas langkah satpol PP yang ingin mengeksekusi dan mengosongkan lahan aset Pemkab di STIE AMM. Pihak STIE AMM menganggap langkah Satpol PP tersebut tidak menghormati putusan PTUN Surabaya. Dalam gugatan ini pihak STIE AMM merasa dirugikan secara materiel dan imateriel dan menuntut ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah.

Sidang perdana dilaksanakan pada hari ini Selasa 6 Juli 2021 di pengadilan Negeri Mataram. Dalam sidang tersebut pihak penggugat dan tergugat hadir namun setelah dibuka oleh hakim, sidang pun di tunda untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak melakukan mediasi. (Diskominfotik Ar/Yani/Juan)

WARGA DESA KEDARO DAN DESA TAMAN BARU SERBU KANTOR DESA


Sekotong
, Diskominfotik-Warga Masyarakat Desa Kedaro dan Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, antusias mengikuti  vaksinasi massal sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mencegah menyebarnya Covid 19.

Meski berada di daerah perbukitan yang jauh dari keramaian, tak menghalangi niat baik warga untuk mendapatkan vaksin.

Kegiatan vaksinasi massal yang di selenggarakan di halaman Kantor Desa Kedaro dipadati warga masyarakat, pagi tadi Senin, 5/7/21

Akibat membludaknya warga, Vaksinator dari UPT Puskesmas Pelangan kewalahan karena banyaknya warga yang antri minta di vaksin.

Berdasarkan data yang dihimpun KIM Sekotong dari Laporan Gerai Vaksinasi Presisi pada hari Senin (5/7/2021),terdapat 338 warga masyarakat Desa Kedaro yang telah mendapatkan vaksin hari ini.

“Warga yang di layani vaksin oleh Puskesmas Pelangan yang terdaftar sebanyak 349 orang. Sementara yang bisa dilayani 338 orang, dan tertunda 11 orang,” terang Ari Sigit dari Promkes Pelangan.

Sementara itu di Desa Taman Baru, UPT Puskesmas Sekotong sebagai pelayan vaksin kewalahan melayani warga. Dari 150 yang ditargetkan, warga yang mendatangi Kantor Desa Taman Baru sebanyak 400 orang.

“Dari target 150 orang, kami vaksin hampir mencapai 250 orang, sasaran yang hadir  hampir 400 orang, kami kehabisan Vaksin,” ungkap Kepala Puskesmas Sekotong, drg.I Nyoman Adnyana Putra.

Suksesnya pelaksanaan vaksinasi massal di Desa Kedaro dan Desa Taman Baru ini, tidak terlepas dari komitmen lintas sektor yang ada di Kecamatan Sekotong.
Dengan koordinasi dan sosialisasi yang baik, masyarakat Kecamatan Sekotong secara sadar bersedia untuk di vaksin.

Masyarakat Kecamatan Sekotong sekarang ini sudah tidak merasa enggan atau takut lagi untuk di vaksin. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang hadir pada  hari ini. Terimakasih kepada semua lintas sektor yang telah membantu suksesnya vaksinasi.

Kepala Puskesmas Pelangan Ns Zulqutbi, S.Kep. menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan vaksinasi ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Sekotong, Kapolsek Sekotong dan Danramil Sekotong yang selalu hadir bersama kami, Para Kepala Desa dan Kepala Dusun, serta pihak lainnya yang telah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam vaksin ini,” ucapnya. (Diskominfotik. sumber:KIM Sekotong/zul).

PEMDA LOBAR AKAN GELAR VAKSINASI MASAL DAN VAKSINASI 100 PERHARI PERPUSKESMAS DI LOMBOK BARAT

Gerung Diskominfotik- 55 Kasus terkonfirmasi positif covid-19 di NTB terbanyak di Mataram dan Bima sementara di Lombok Barat 1 kasus.

Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Baihaqi menghimbau agar tetap waspada, tetap percaya diri,  meningkatkan imuitas dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, varian Deltha sudah masuk Lombok, “jaga diri dan keluarga dari penularan covid-19.” Himbaunya.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah saat memimpin apel pagi ASN di halaman Kantor Bupati Lombok Barat, Senin 5/07/21.

“ASN harus menjadi pioneer penegakan prokes di masyarakat, kecenderungan di masyarakat jika ada acara -acara keagamaan dan adat budaya jarang sekali yang memakai masker.” Terangnya.

Kebijakan Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat Jawa Bali karena peningkatan kasus covid-19 varian Deltha cukup mengkhawatirkan.

Baihaqi mengingatkan bahwa Bali dan Lombok jaraknya cukup dekat untuk itu perlu meningkatkan kewaspadaan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat akan melaksanakan Vaksin masal 3000 orang dan vaksinasi reguler 100 perhari di setiap Puskesmas di Lombok Barat, langkah ini dilakukan untuk saling menjaga kesehatan menuju Hard immunity.

“Vaksinasi merupakan langkah kita saling menjaga Kesehatan menuju Hard Immunity.” Terang Baihaqi.

Ditempat terpisah Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan akan segera melakukan sosialisasi terkait himbauan dan program Pemda untuk melakukan Vaksinasi masal dan reguler melalui berbagai media yang ada.

“Vaksinasi ini harus diikuti oleh semua lapisan masyarakat untuk melindungi dari penularan covid-19, untuk itu kami akan melakukan sosialisasi dengan semua media baik itu media sosial, media striming maupun media konvensional lainnya, seperti Website, FB, IG, Radio Suara Giri Menang, Mobil Coling Dinas Kominfo dan mobil-mobil colling yang ada di OPD lain untuk setiap hari dioperasionalkan ditempat tempat keramaian,termasuk juga bekerja sama dengan MUI, tokoh agama dan tokoh masyarakat mensosialisasikannya ditempat tempat ibadah .” Ungkapnya.(Diskominfotik/zul)

TEROBOSAN PEMKAB LOMBOK BARAT JAGA KONSOLIDASI PELAKU WISATA DI MASA PANDEMI

Gerung Diskominfo- Masa Pandemi ini menjadi situasi sulit bagi semua masyarakat di Indonesia. Tidak terkecuali masyarakat Lombok Barat yang bergerak di bidang pariwisata sangat merasakan dampak pandemi corona yang telah berlangsung satu tahun lebih. Menurut Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr.H. Baehaqi saat ditemui di kawasan Senggigi, 2 Juli 2021 mengatakan situasi ini tentu menjadi sangat berat bagi masyarakat karena pandemi ini telah menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan menurun drastis. Karenanya Pemkab Lombok Barat melakukan berbagai upaya agar masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata dapat tetap beraktivitas. “Tentu Pemerintah terus memperhatikan ini dan mengambil langkah langkah serta kebijakan untuk menopang masyarakat atau pelaku wisata terdampak” ujarnya.

Selain melalui bantuan pra kerja dari Pemerintah Pusat dan santunan bagi masyarakat dan pelaku wisata terdampak serta pemberian sertifikat CHSE bagi tempat wisata, Pemerintah Daerah terus berupaya mencari terobosan agar pelaku wisata dan pedagang kecil di senggigi dapat tetap beraktivitas. Baehaqi mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat terus mengajak ASN menghidupkan wisata senggigi melalui program goyong royong rutin para ASN setiap hari Jumat. Menurut Sekda upaya ini dilakukan untuk konsolidasi pelaku wisata di senggigi agar tetap terjaga di masa pandemi yang cukup sulit ini. “Kebijakan ini sesuai dengan perintah bapak bupati untuk tetap menjaga konsolidasi para pelaku wisata dan masyarakat sehingga tetap solid dalam menghadapi masa pandemi yang sangat berdampak pada sektor pariwisata”ujarnya.

Baehaqi menambahkan Pemkab Lombok Barat memberikan perhatian terhadap semua pelaku wisata di Lombok Barat. Menurutnya perhatian itu dapat berupa pemenuhan kebutuhan infrastruktur atau berbentuk fisik dan pemenuhan Kebutuhan non fisik berupa pengembangan SDM dan Kebijakan yang dapat memiliki multiplier effect seperti kegiatan gotong royong rutin di kawasan wisata. Menurut Baehaqi kegiatan gotong royong di Lokasi wisata ini tentu memiliki multiplier effect di kalangan pelaku wisata. “Tentu kami mengambil kebijakan ini agar memberikan dampak positif bagi para pelaku wisata agar tetap bertahan dan tetap kuat di masa pandemi saat ini”ujarnya.

Sementara itu Kadis Kominfotik Lombok Barat, Ahad Legiarto ditemui di lokasi berbeda mengatakan bahwa program bersih bersih di Lokasi wisata ini merupakan program rutin pemkab Lombok Barat yang di inisiasi oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat. Kebijakan ini menurutnya menjadi sangat positif dan dapat memberikan pengaruh baik bagi para pelaku wisata. Melalui kegiatan ini para pelaku wisata merasa tetap diperhatikan oleh Pemerintah dan Pemkab tetap hadir pada saat masa masa sulit yang dihadapi masyarakat saat ini. “Pemkab tentu mengambil kebijakan ini dengan berbagai pertimbangan salah satunya adalah agar masyarakat khususnya para pelaku wisata tetap merasakan kehadiran Pemerintah dalam setiap kesulitan yang dihadapi masyarakat di masa pandemi ini” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Pemkab Lombok Barat dan masyarakat terus menjaga kebersihan destinasi wisata walaupun saat masa pandemi. Hal ini agar tempat wisata tetap terlihar asri dan nyaman sehingga dapat dikunjungi setiap saat oleh wisatawan.

Sementara itu Maknah salah seorang pedagang di kawasan wisata senggigi mengatakan bahwa kedatangan para ASN untuk bergotong royong cukup menggembirakan. Pihaknya mengatakan bahwa kegiatan ini memiliki dampak positif. Selain kawasan wisata senggigi menjadi bersih kegiatan ini juga memiliki dampak baginya dan para pedagang lainnya. Ia mengatakan bahwa dagangannya banyak terjual dengan kedatangan para ASN Lombok Barat. Ia berharap agar kegiatan seperti iniagar terus dilaksanakan setiap pekan. “Dagangan kami laku dengan kedatangan para pegawaiini, jauh berbeda dengan hari hari sebelumnya”ujarnya.(diskominfotik/rf)

1 7 8 9 10 11 35