Gerung, Diskominfotik – Tanoto Foundation bersama Yayasan Cipta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar workshop pengembangam kurikulum dan penyususnan modul pelatihan DA’I dan Tokoh Adat kesehatan melalui komunikasi perubahan perlaku untuk percepatan pecegahan stunting di Kabupaten Lobar, Bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Lobar, Selasa (4/5/2021).

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai 3 Mei hingga 4 Mei 2021. Dengan mendengarkan hasil diskusi masing masing perwakilan DA’I Kesehatan, Tokoh Masyarakat dan Dikes Lobar dalam penyusunan modul dan kurikulum mengenai Stunting dan Penanggulangannya.

Dikes Lobar yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) H. M. Abdullah, dan Kepala Seksi Promosi Kesehatan (Promkes) Dikes Lobar M. Zainuddin. Pengusunan modul pada sudut pandang Dikes Lobar berfokus pada stunting dan upaya penanggulangannya, dengan tujuan memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat terkait bagimana cara penanggulangan stunting yang merupakan kebijakan Nasional dan Daerah.

H. M. Abdullah Kepala Bidang Kesmas menjelaskan, “peran DA’I Kesehatan dan Tokoh Adat harus memahami posisi masing-masing dalam penanganan dan pencegahan stunting di lokasi khusus stunting, masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai program-program DAI dan Tokoh Adat yang telah tersusun dalam modul dan kurikulum yang ditetapkan bersama dalam pertemuan ini,” ujarnya.

Nantinya Forum DA’I Kesehatan bisa memberikan pemahaman Stunting dengan mengkonversi bahasa medis ke bahasa dakwah dengan menghasilkan kamus kecil khusus stunting dengan bahasa sesuai dengan daerah masing-masing agar mempermudah penyampaian melalui media ceramah pada jamaah dan khutbah jum’at. 

“Sinergi wajib dilakukan dengan unsur yang ada pada kesempatan ini Tokoh Adat dan Masyarakat, mengenai konversi bahasa medis ke dakwah untuk menjaga perasaan dalam penyamapaian materi stunting yang dikarenakan bahasa di setiap daerah berbeda-beda mengenai Stunting,” ungkap Ketua Forum DA’I Kesehatan Lobar TGH. Ilham Yusron Ibrahim.

“Budaya dan Agama itu sepaket, jadi harus sejalan, karena mencegah Stunting itu penting.” Tegas Budi Santosa Distric Officer Yayasan Cipta. Diskominfotik/YL

Gunungsari, Diskominfotik— Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memberikan bantuan paket sembako kepada guru dan tenaga pendidik Non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menindak lanjuti hasil pertemuan rutin DWP Kabupaten Lobar beberapa waktu lalu, dan syukuran atas resminya Yayasan DWP Lobar yang terbentuk. Di awali dari Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Mawar dan Melati yang berpusat di Kecamatan Gunungsari, Senin (3/5/2021).

Bantuan paket sembako disalurkan di tiga lokasi yakni TK Dharma Wanita Melati Desa Kekait, Dharma Wanita Mawar Desa Gunungsari, dan TK Dharma Bakti Longseran Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar. Penyaluran Bantuan tersebut diprioritaskan kepada para guru dan tenaga pendidik berstatus honorer.

“Bantuan ini adalah bentuk kepedulian Ketua DWP, Pengurus dan Anggota  terhadap para guru PAUD yang berstatus Non PNS,” kata Sekretaris DWP Lobar Ny. Anni Sigit yang mendampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ny. Hj. Nurhikmah Baehaqi.

Ny. Hj. Nurhikmah Baihaqi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para guru pendidikan usia dini, yang tetap komitmen melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Peran para guru PAUD dan TK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, meskipun berstatus Non PNS patut mendapat apresiasi, dan jangan lupa tetap semangat untuk memberikan pelajaran pada anak-anak” Ujar Ketua DWP.

Ketua DWP Lobar Ny. Hj. Nurhikmah Baehaqi dalam kesempatan tersebut menambahkan, “Dengan terbentuknya Yayasan DWP ini kami harapkan semua TK Dharma Wanita yang berada di Kabupaten Lobar dapat bernaung dan bisa menjadi wadah silaturrahmi antara TK Dharma Wanita se Kabupaten Lobar guna memperkuat program-program yang ada.” ujar Ny. Hj. Nurhikmah.

Ny. Hj. Nurhikmah dalam kesempatan tersebut memperkenalkan Ketua Yayasan DWP yang baru terbentuk, Ny. Hj. Erni Ilham sebagai ketua Yayasan, Sekretaris Yayasan DWP Ny. Anni Sigit.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Yayasan DWP Ny. Hj. Erni Ilham berharap, “ Ibu Kepala TK, dan  Guru untuk tetap memperhatikan kualitas pendidikan anak-anak. Dengan adanya Yayasan DWP ini semoga memudahkan TK yang bernaung nantinya untuk mendapatkan perhatian lebih dari dinas terkait. DWP Lobar bersama Yayasan akan terus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak  ibu guru Non PNS ini, nantinya kami bersama pengurus Yayasan akan merevisi kembali dalam mengadministrasikan ulang kedudukan TK Dharma Wanita yang berada di Kabupaten Lobar dikarenakan masih belum ada kejelasannya, hanya masih memiliki ijin operasional, untuk itu hadirnya Yayasan DWP ini semoga secara perlahan bisa mengakomodir guru dan murid dalam memperoleh perhatian,” Pungkasnya. (Diskominfotik/YL)

Gerung, Diskominfotik;  Sebanyak 24 Desa yang tersebar di 8 Kecamatan akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lombok Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat Hary Ramadhan pada Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 di Ruang Rapat Jayengrane Senin 03/05/2021.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satriyo Wiibowo, Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Asisten 1 Agus Gunawan, Kepala Bakesbangpol, Kepala BPKAD, Sekretaris KPU, Kasat Pol PP,  Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil dan OPD terkait lainnya.

Hary Ramadhan menjelaskan rapat koordinasi ini dalam rangka tahapan persiapan Pilkades Serentak, di antaranya kelembagaan Pilkades serentak mulai dari kepanitiaan tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa  “alhamdulillah sudah terbentuk” ungkapnya.

Dari segi logistik alat perlengkapan pemilu seperti kotak suara dan bilik suara Sekretaris KPU Lombok Barat mengatakan bahwa kotak suara sudah merupakan milik Pemda karena sudah diserah terimakan tinggal diambil, sedangkan bilik suara masih merupakan Barang Milik Negara ada SOPnya untuk meminjam, harus ada jaminan.  ” mohon Kepala PMD bersurat ke KPU dan mengkoordinir kepada siapa ini kita berikan.”  Ungkapnya.

Sementara itu Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satryo Wibowo menyampaikan terkait pengamanan yang perlu diperhatikan adalah potensi  masalah-masalah yang timbul dalam pilkades mulai dari tahapan-tahapan perlu diantisipasi kalau melihat situasi kondisi sekarang ini melihat pengalaman daerah-daerah lain yang perlu diperhatikan adalah integritas dari panitia penyelenggara, “Bagaimana caranya kita harus melakukan langkah-langkah agar integritas panitia betul-betul berada pada posisi yang benar dan kalau ini terabaikan terus kita tidak maksimal melakukan  pengawasan sehingga integritas ini dipertanyakan pasti akan menimbulkan masalah yang lebih besar.” Tuturnya.

Sedangkan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya menyampaikan pelaksanaan Pilkades serentak ini paling tidak ada dua hal yang Betul-betul harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah penyelenggaranya. “Semakin bawah tingkat pemilihan, potensi masalah dari sisi penyelenggara lebih besar karena kemungkinan penyelenggara memiliki hubungan dengan peserta Pemilu dari waktu ke waktu selalu muncul hal seperti itu penyelenggara yang tidak Netral, berpihak dan lain sebagainya .”  terang Fauzan.

Fauzan berharap agar penyelenggara memiliki atensi khusus dari Pemerintah Daerah  supaya mereka betul-betul memegang azas Kepemiluan. ” Sekali lagi ini harus betul betul diatensi ” tegasnya.

Kemudian yang kedua dari sisi regulasinya, agar aturan itu betul-betul  dibuat rigit, diupayakan minim interpretasi, walaupun sulit melepaskan diri dari peraturan banyak menimbulkan interpretasi diusahakan  seminimal mungkin peraturan itu bersifat struck, kalaupun ada yang bersifat interpretatif aturan itu supaya di persempit lagi penjelasannya sehingga kemudian tidak menimbulkan masalah karena perbedaan interpretasi.

“Contohnya masalah suara sah, biasanya kena garis saja dianggap sah tapi kadang-kadang ada interpretasi , begitu juga dengan peraturan siapa yang berhak memilih harus betul-betul diperhatikan.” Ungkapnya (Diskominfotik/zul/windi/ria)