Narmada, Diskominfotik – Desa Wisata Desa Sesaot menjadi salah satu Desa Wisata Berkelanjutan di Indonesia. Penyerahan Sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan dilakukan di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta, Selasa, (2/3/2021). Perwakilan dari Desa Wisata Sesaot, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kepala Desa Yuni Hariseni dan Pengelola Wisata Desa Sesaot Budi Setiawan Masudi menerima penghargaan/sertifikat tersebut langsung yang diserahkan oleh Menteri Kemenparekaf Sandiaga Salahudin Uno di Jakarta.
Kemenparekraf memberikan sertifikasi dan penghargaan bagi 16 Desa Wisata atas prestasinya sebagai Desa Wisata Berkelanjutan sebagai upaya untuk mendorong quality tourism.
Menteri Kemenparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Selasa (2/3/2021) menjelaskan penerapan standart berkelanjutan yang berfokus kepada 3 aspek keberlanjutan yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi di Desa Wisata melalui program sertifikasi desa wisata berkelanjutan agar lebih berkualitas, lebih kredibel, dan mampu berkolaborasi serta bersaing secara domestik dan internasional.
“Membangun Quality Tourism memerlukan beberapa syarat seperti infrastruktur, konektivitas, pemasaran, hingga daya tarik pariwisatanya sendiri sehingga mampu meningkatkan kualitas wisata serta kenyamanan dan keamanan destinasi wisata. “ujarnya.
Komitmen Kemenparekraf terhadap pariwisata berkelanjutan sendiri di implementasikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Sesuai RPJMN 2020-2024, Kemenparekraf menargetkan sebanyak 244 desa wisata menjadi desa wisata mandiri hingga 2024.
“Karena desa wisata menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan untuk pelestarian lingkungan yang merupakan hal penting. Nanti dengan program One Village, One Creative Product”, ujar Manparekraf Sandiaga Uno.
Manparekraf Sandiaga Uno berharap melalui pencapaian penghargaan tersebut diharapkan pengelola Desa Wisata agar dapat memberikan contoh bagi pengelola Desa Wisata lainnya dan berperan aktif dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Menparekraf juga menginstruksikan kepada para jajaran di lingkungan Kemenparekraf untuk mendukung dalam peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian melakukan pendampingan, revitalisasi, peningkatan kualitas daya tarik, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, peningkatan promosi, mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan degitalisasi, serta mendukung penyelenggaraan event/festival di Desa Wisata Berkelanjutan.
“Selain itu juga, mampu mempertahankan dan meningkatkan dan meningkatkan kualitas produk wisata serta berkomitmen penuh dalam pengembangan pariwisata dengan menyesuaikan kondisi terkini “Pandemi COVID-19” yang memprioritaskan aspek Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) dan pengembangan serta penguatan produk ekonomi kreatif lokal”, katanya.
Kemenparekraf memberikan sertifikasi Desa Wisata bertujuan untuk membangun, meningkatkan kesadaran stakeholders di Desa Wisata. Kemudian sebagai upaya penguatan dan pengembangan dalam implementasi aksi Desa Wisata berkelanjutan yang terdiri dari aspek tata Kelola, pelestarian budaya dan lingkungan yang membawa dampak positif bagi masyarakat sosial khususnya dalam meningkatkan perekonomian Desa Wisata.
Proses tahapan sertifikasi Desa Wisata dilakukan pada 29 – 30 November 2020 yang meliputi Training Auditor, sosialisasi Instrumen dan Pendampingan Pengisian bagi Desa Wisata, Desk Evaluation, Visitasi Desa Wisata ( Daring dan Luring) hingga Rapat Panel Reviewer.
Ke depannya 16 (enam belas) Desa Wisata Berkelanjutan tersebut diharapkan dapat tetap menjaga dan mengembangkan aspek aspek berkelanjutan di Desa Wisatanya dan menyesuaikan dengan kondisi terkini “Pandmi Covid-19” yang sangat memerlukan perhatian pengelola Desa Wisata dalam menjaga kebersihan, Kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Berikut 16 Desa Wisata Berkelanjutan sebagai proyek percontohan sertifikasi, yaitu :
1. Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta
2. Desa Wisata Desa Sesaot, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta
3. Desa Wisata Jatimulyo, Kabupaten Kulonprogo, D.I.Yogyakarta
4. Desa Wisata Candirejo, Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah
5. Desa Wisata Karangrejo, Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah
6. Desa Wisata Kandri, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Desa Wisata Lerep, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
8. Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali
9. Desa Wisata Pemuteran, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
10. Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
11. Desa Wisata Osing Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
12. Desa Wisata Liang Ndara, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
13. Desa Wisata Bilibante, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
14. Desa Wisata Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
15. Desa Wisata Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
16. Desa Wisata Batu Layang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
“Tentunya suatu kebanggaan bagi Desa Sesaot karena satu-satunya di Lombok Barat, Desa Wisata yang sudah mendapatkan sertifikat desa wisata. Sinergi antara semua lembaga desa pengelola, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta para tokoh & masyarakat supaya tetap menjaga dan mempertahankan pengelolaan, sosial ekonomi budaya & lingkungan,” Ujar Yuni Kades Sesaot yang dihubungi via telepon.
Ia juga berharap, “Perolehan Sertifikat Desa Wisata berkelanjutan Desa Wisata Sesaot lebih maju dan berkembang ke depannya, serta Pemerintah Daerah dan Pusat bisa memberikan perhatian penuh baik dalam membantu promosi maupun yang lainnya, sehingga bisa berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Desa Sesaot,”pungkasnya. (Diskominfotik/YL)

GERUNG,Diskominfotik–Para Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang lebih dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Khususnya yang memegang Jabatan Struktural Eselon III dan IV, hari ini berkumpul untuk di ambil sumpah Jabatannya. Sebanyak 322 orang pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilantik dan dikukuhkan Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid. Mereka dilantik di Bencingah Agung Kantor Bupati, Senin, (1/3/21).

Mereka yang dilantik atau dikukuhkan ini terdiri atas jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, dan jabatan fungsional. ASN Pemkab Lobar yang dilantik ini dalam dua gelombang.

Gelombang  pertama sebanyak 117 pejabat. Sementara gelombang kedua sebanyak 205 pejabat yang dilantik.

Beberapa pejabat yang dilantik yakni sejumlah Pejabat eselon III dan IV di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan empat orang camat. Keempat camat yang dilantik yaitu Iskandar sebagai  Camat Kuripan, Marzuki sebagai Camat Lingsar, Muhammad Busyairi sebagai Camat Narmada dan Afgan Kusumanegara sebagai Camat Batu Layar.

Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengatakan, pelantikan dan pengukuhan pejabat dilakukan dalam dua gelombang. Ini untuk memberi contoh kepada masyarakat terkait protokol kesehatan. Pelantikan dan pengukuhan kali ini memang dihajatkan lebih banyak untuk menyesuaikan nama jabatan yang disesuaikan dengan Nomenklatur yang baru sehingga Pejabat-pejabat yang menduduki tempat -tempat tersebut harus dilantik kembali sesuai dengan aturan Kepegawaian yang ada. Di samping itu mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sesuatu yang lumrah untuk kepentingan Birokrasi itu sendiri. Mari bekerja dengan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada aturan Perundang-undangan yang berlaku.

”Mari bekerja untuk Lombok Barat dan kami akan terus memperhatikan kesejahteraan,” pungkasnya. (Diskominfotik,HLD/sumber:jl)

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat H.Baehaqi dalam acara penyerahan surat keputusan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) yang di laksanakan di aula Kantor Bupati Lobar, Senin, (1/3/2021).

Penyerahan SK tersebut di serahkan langsung oleh Bupati Haji Fauzan Khalid, secara simbolis kepada 125 orang peserta, yang lulus seleksi tes P3K tahap pertama tahun 2019 lalu. Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat ini berharap, semoga peserta yang menerima SK pada hari ini nantinya bisa lebih berperan di tengah masyarakat untuk terus mengedukasi masyarakat terkait bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat, terlebih dalam situasi, kondisi saat ini musim hujan dan pandemi covid 19, serta mendukung sepenuhnya semua program Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Selain itu Bupati juga berharap agar yang lain dapat menyusul peserta yang saat ini tengah dilantik untuk mendapatkan kesejahteraan, lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama kepala BKDPSDM Lombok Barat, menyampaikan laporannya terkait jumlah peserta yang menerima SK Bupati, tercatat 124 peserta, yang telah memenuhi passing grade sesuai dengan Permenpan nomor 4 tahun 2019, untuk tenaga guru honorer K2, sebanya 75 orang, Penyuluh Pertanian sebanyak 49 orang, Adapun pengalihan salah satu peserta P3K, berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan No 800/ 1496/ Dekade/ 2019, tentang pengalihan status peserta P3K, tahap pertama tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, atas nama Siti Badriah, sehingga total dari keseluruhan yang menerima SK pada hari ini sebanyak 125 orang. (Diskominfotik/Windi/Fery/YL)

Giri Menang, Diskominfotik; Pemkab Lombok Barat meminta masyarakat tetap waspada terhadap cuaca Ekstrim yang terjadi beberapa pekan ini, dan juga berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan di antaranya, tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan angin kencang. Hal ini disampaikan oleh Dr H. Baehaqi Sekretaris Daerah Lombok Barat. Menurut Baehaqi dari rilis yang dikeluarkan oleh BMKG terlihat bahwa kawasan Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Barat berada pada level siaga. Menurut rilis tersebut disebutkan bahwa curah hujan di Lombok Barat tiga hari ke depan sejak Sabtu, 27 Februari 2021 akan mengalami hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang. Hal ini menurutnya perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat agar tidak terjadi hal hak yang tidak diinginkan. “Kami minta masyarakat tetap waspada pada cuaca ekstrim ini karena berpotensi menimbulkan tanah longsor, banjir, hingga pohon tumbang,” ujarnya dalam siaran persnya, Minggu, (28/02/2021).

Sementara itu dari rilis harian BMKG untuk hari minggu tanggal 28 Februari 2021 curah hujan di Lombok Barat berada pada level sedang hingga lebat dan dengan intensitas tinggi serta durasi yang cukup lama. Hal ini tentu perlu juga di waspadai agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Mantan Kepala Bappeda Lombok Barat ini mengatakan bahwa cuaca ekstrim ini tidak hanya terjadi di wilayah Lombok Barat dan NTB saja namun di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali. Hal ini seperti yang disaksikan bahwa cuaca ekstrim ini menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia mengalami bencana seperti banjir dan tanah longsor.

“Cuaca ekstrim ini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dan kami harap masyarakat waspada terhadap dampak cuaca ekstrim ini,” ujarnya. Sementara itu, terkait dengan potensi longsor susulan di wilayah Senggigi dan banjir susulan di wilayah Labuhan Tereng, pihaknya meminta agar masyarakat juga waspada karena curah hujan yang tinggi ini berpotensi menyebabkan longsor susulan di wilayah tersebut. Hal ini karena sebelumnya akibat cuaca ekstrim dengan curah hujan yang tinggi dan durasi lama telah menyebabkan longsor di tiga titik tebing di wilayah Senggigi serta banjir bandang di wilayah Labuhan Tereng. “Cuaca ekstrim ini sulit diprediksi karena faktor alam, sehingga sesuai dengan himbauan BMKG bahwa curah hujan yang tinggi ini berpotensi menyebabkan longsor dan banjir sehingga kami minta semua pihak tetap waspada terhadap potensi terjadinya longsor susulan di wilayah Senggigi dan banjir susulan di wilayah Desa Labuhan Tereng dan wilayah lainnya di Lombok Barat,” ujarnya. Menurutnya Pemkab Lobar telah melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam upaya penanggulangan dampak bencana sehingga dapat ditangani dengan baik dan cepat. (Diskominfotik Lobar)