Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus lakukan terobosan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan potensi daerah  dan pendistribusian pemasaran pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bangli  Provinsi Bali terkait pendistribusian, pemasaran pangan dan pengembangan potensi daerah.

Kerjasama ini diaktualisasi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Bangli Provinsi Bali melalui Video conference di Ruang Rapat Jayangrana Kantor Bupati Lobar, Rabu, (22/9/2021).

Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kabupaten Bangli tentang kerjasama distribusi dan penawaran pangan serta pengembangan potensi daerah dilaksanakan secara daring, di ruang Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam kesempatan tersebut berharap setelah penandatanganan ini ada tindak lanjut dari masing-masing instansi untuk lebih me Realisasikan lagi apa yang menjadi tujuan dari kolaborasi dan kerjasama itu. Mengingat kedua Kabupaten yang sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan agar dengan ini sebagai langkah awal komitmen untuk sama-sama berkolaborasi, saling suport demi kemajuan bersama, dan tidak hanya dalam bentuk produk pertanian, peternakan pasca panen, tetapi juga hasil olahannya, sehingga kemudian nilai tambah untuk petani dan usaha kecil di masing-masing daerah bisa lebih meningkat.

“Pemda Lobar memiliki keyakinan bahwa Pemda Kab. Bangli memiliki produk hasil olahan yang diekspor baik untuk  pemasaran dalam negeri maupun luar negeri kemudian ditambah produk olahan yang dimiliki oleh Kab. Lobar, demikian juga sebaliknya sehingga kita bisa maju bersama, “ungkapnya.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sudana Arta, menyambut baik apa yang disampaikan Bupati Lombok Barat, masing-masing daerah sangat perlu menjalin kerjasama lebih-lebih kerjasama pada produk pasca panen.

Menurut Bupati Bangli, beberapa  produk unggulan di Kabupaten Bangli masih kekurangan pasokan, seperti jagung dan dedak yang merupakan bahan pangan ternak ayam, dan  Kab. Bangli juga masih kekurangan beras, untuk itu dengan kerjasama ini diharapkan tercipta kerjasama yang baik, membawa kesejahteraan bagi semua.

“Kerja sama semacam ini tentunya saling menguntungkan demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat masing-masing,” paparnya.

Penanda tanganan Kerjasama ini didampingi oleh  Perwkilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB dan Perwakiln Bank Indonesia Provinsi Bali. (Diskominfotik/Ria/Windi)

Gerung Diskominfotik – Menggairahkan kembali kepariwisataan Kabupaten Lombok Barat , guna menarik perhatian  wisatawan menjelang digelarnya event World Superbike 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menyelenggarakan beberapa event mulai bulan Oktober tahun ini.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat H. Saful Ahkam saat memaparkan Calender of Event 2021 di Ruang Rapat Jayengrane Rabu (22/9/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekertaris Daerah Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, Asisten Daerah I Agus Gunawan, Asisten Daerah III H. Ilham, Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo SIK, DANDIM 1606 Mataram, dan Forkopimda Lingkup Lombok Barat serta beberapa General Manager Hotel Aruna, Hotel Kila, Hotel Svarga, Hotel Jayakarta, Hotel Sheraton dan Holiday Resort.

Saeful Ahkam menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah untuk daerah Senggigi yaitu Road to Pesona Senggigi mulai tanggal 28 September dan 1, 2, 3, dan 5 Oktober 2021, Main Event Pesona Senggigi yang akan dilaksanakan di Hotel Aruna pada  tanggal 22-24 Oktober 2021, Kila Hotel pada  tanggal 29 Oktober dan Hotel Jayakarta pada  tanggal 30 Oktober 2021, Road to Music of Senggigi mulai tanggal 2 dan 4 Oktober, Main Event Music of Senggigi pada tanggal 6 November dan Lombok Brewing Cup 2021.

“Penyelenggaraan event ini diupayakan agar dapat menjadi “Greeting” untuk event World Superbike 2021 yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti di DSP Mandalika.” Jelas mantan Kabag Humas ini.

Sedangkan, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di Sekotong adalah Festival Air Cinta Laut mulai tanggal 30-31 Oktober dan kegiatan POKDARWIS CAMP 2021 yang akan dilaksanakan di Pantai Cemare pada tanggal 9-10 November 2021.

“Pada saat ini PPKM di Lombok Barat terdapat pada Level dua, oleh karena itu pelaksanaan event-event tersebut akan menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu.” Tambahnya.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya berharap adanya kerjasama yang baik antar Dinas Pariwisata dengan Dinas-Dinas terkait agar event-event tersebut dapat terlaksana dengan baik.

“Dengan adanya event-event ini sangat diharapkan dapat menarik perhatian dari wisatawan yang akan hadir di World Superbike 2021 nanti.” Harapnya.

Bupati menambahkan agar event-event ini perlu dipublikasikan agar masyarakat lebih banyak yang tahu

“Dengan semakin banyak masyarakat yang tahu mengenai event-event tersebut tentunya akan memberikan efek positif bagi Lombok Barat.” Tambahnya.

Sedangkan Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo SIK. Menyarankan para pengunjung event menggunakan aplikasi Pedulilindungi, kalau tidak memiliki aplikasi tersebut maka pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke lokasi.

“Demi kenyamanan masyarakat, perlu adanya antisipasi dari panitia untuk tetap menerapkan protocol COVID-19 agar tidak menimbulkan keramaian yang dapat meresahkan masyarakat.” Tegasnya. (Diskominfotik/Dhea/Ria).

Gunungsari, Diskominfotik-Dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Mataram melaksanakan Operasi Gabungan (Opgab) di Pasar wilayah kecamatan Gunung Sari, Rabu (22/9/2021).

Tim gabungan mendatangi pasar Gunungsari dan Pasar Lilir di Kecamatan Gunungsari dan sejumlah retail-retail yang ada di sekitarnya.

“Tim turun untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penjual rokok serta tembakau di pasar-pasar yang ada di Lobar,” kata Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram Khaerul Wahyudi.

Tujuannya, untuk menekan peredaran rokok dan tembakau ilegal di wilayah itu. Sebab, banyak rokok dan tembakau ilegal mulai beredar.

Kegiatan ini juga untuk memaksimalkan pendapatan daerah terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diperoleh Lobar dari Kementerian Keuangan RI.

Tim dibagi menjadi tiga. Mereka menyisir pedagang tembakau di dua pasar tersebut.

”Temuan tim, sejumlah pedagang menjual tembakau tanpa pita Cukai,” tambah Khaerul.

Pedagang yang kedapatan menjual tembakau tanpa cukai diperingatkan agar tidak lagi menjual tembakau illegal ini. Pedagang juga diingatkan agar meminta pihak yang menjual tembakau untuk mengurus izin supaya legal. Sehingga memiliki pita cukai tembakau sesuai peruntukan. Pedagang juga didata dan diberikan surat teguran oleh pihak Bea Cukai.

Khaerul mengatakan, kegiatan ini bentuk kerjasama Bea Cukai dengan Pemkab Lobar. Terutama dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan tagline Gempur Rokok Illegal.

Sementara itu, Kasat Pol PP Lombok Barat melalui Kabid Penegakan Daerah (Gakda) Zuhandi Bahari mengatakan, untuk mencegah kerugian negara akibat peredaran rokok tanpa cukai, Sat Pol PP Lombok Barat bersama Kantor Bea Cukai Mataram terus bersinergi dalam memberantas beredarnya rokok ilegal terutama di Lombok Barat.

Jadi dalam Operasi ini kami hanya menyita rokok-rokok atau tembakau iris yang tidak ada lebel cukainya,” ungkapnya.

“Tadi kita temukan sejumlah tembakau yang tidak ada label cukainya yang oleh pengusaha tembakau tersebut disisipkan di dalam tembakau yang ada label cukainya,” terangnya.

Ia mengatakan, masih banyak ditemukan tembakau iris dijual eceran tanpa pita cukai. Sehingga dilakukan tindakan pengawasan bersama Bea Cukai  mengamankan hak-hak negara. Dari hasil pengawasan di sejumlah pasar, rata-rata yang ditemukan sudah ada izin. Namun ada saja satu atau dua tembakau illegal yang masih beredar. Karena itu, sasaran pengawasan yang dilakukan adalah pasar, direncanakan di seluruh wilayah Lobar.

Untuk jadwal penindakan dan pengawasan ke depan akan dilaksanakan di tiga wilayah kecamatan yaitu Batulayar, Kuripan dan Labuapi,”tutupnya. (Diskominfotik/Angge/Fyan)

Sekotong, Diskominfotik  – Pulau Sepatang (Shopia Lousia) merupakan pulau terluar di Kabupaten Lombok Barat  yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sekotong berbatasan  dengan Australia.

Walau tidak berpenghuni,  Polres Lombok Barat sebagai penjaga keamanan wilayah kerap lakukan patroli ke pulau Sepatang untuk memastikan tidak adanya kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan Negara.

Guna memudahkan melakukan pemantauan Polres Lombok Barat membangun Pos Pemantauan  pulau terluar (pulau Sepatang) di Wilayah Dusun Panggang Desa Persiapan Blongas Kecamatan Sekotong Lombok Barat NTB.

Pembangunan Pos Pantau ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolres Lobar AKBP Bagus Satrio Wibowo yang disaksikan oleh Kepala Desa Buwun Mas, Kepala Desa Blongas, serta tokoh setempat, Selasa 21/9/21.

“Semoga dengan pembangunan Pos Pantau Pulau terluar ini dapat memudahkan petugas dan masyarakat dalam mengawasi aktivitas di wilayah perairan Lobar dan pulau terluar Sepatang.” Ujar Kapolres.

Ia berharap Pos pantau ini bisa dijadikan lokasi wisata karena memiliki pemandangan yang luar biasa indah, selain itu, dengan adanya Pos Pantau Pulau terluar ini, dapat bermanfaat bagi Masyarakat sekitar, yang membutuhkan pelayanan Kepolisian.

“Rencananya pembangunan ini membutuhkan waktu sekitar satu setengah bulan. Dengan peletakan batu pertama ini, menandakan dimulainya pembangunan pos pantau shopia lousia/panggang,” terangnya.

Pos pantau ini dibangun diatas tanah seluas 500 meter persegi, dengan ukuran bangunan tipe 36.

Sementara itu, Kapolsek Sekotong IPTU I Kadek Semerta mengatakan, dengan dibangunnya Pos Pantau pulau terluar ini, semakin efektif dalam melakukan pemantauan dan pengamanan di wilayah terluar.

“Selama ini pengawasan dilakukan melalui kegiatan patroli, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga kini dapat dilakukan setiap saat. Dimana sebelumnya untuk mencapai pos pantau ini, harus melaui medan yang cukup berat, namun dengan seiring waktu, kondisi jalan sudah semakin membaik.” ungkapnya.

Semerta menambahkan dengan membaiknya akses jalan, dan adanya Pos Pantau, semakin memaksimalkan pengamanan dan pemantauan Pulau terluar.

“Pos pantau ini tidak hanya sebagai pos pemantauan saja, juga berfungsi sebagai pos pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, seperti pelayanan Kamtibmas, dan menerima laporan laporan pengaduan dari masyarakat yang memang tujuan dari pembangunan ini untuk mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan dari kepolisian sesuai dengan motto melindungi dan mengayomi.” Terangnya.(Diskominfotik/HMS POL AG/YL)

Senggigi, Diskominfotik – Memperingati Hari Bersih Sedunia atau dikenal dengan sebutan World Cleanup Day (WCD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) bersama komunitas masyarakat melakukan aksi bersih-bersih di kawasan wisata Senggigi, Sabtu (18/9).

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengerahkan seluruh ASN dan berbaur bersama masyarakat melakukan bersih-bersih dari pinggiran pantai sampai dengan kawasan jalan raya di wilayah Senggigi.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama Forkompinda Lombok Barat, para Kepala OPD turut hadir bergotong royong.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid berharap momentum Hari Bersih-bersih Sedunia ini dapat menciptakan kawasan wisata Senggigi yang semakin bersih dan lestari.

“Kita tahu Senggigi merupakan kawasan yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Sudah selayaknya kita sebagai bagian dari masyarakat turut serta menjaga kebersihan agar tetap bersih dari sampah,” ungkapnya.

Bupati menuturkan Persoalan sampah pada destinasi wisata sangat penting Untuk itu diharapkan komitmen kuat untuk mengatasi persoalan sampah.

Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi tradisi. Tidak hanya dalam momentum peringatan World Cleanup Day saja tetapi juga menjadi gaya hidup masyarakat semua.

“Problem kita memang kesadaran di masyarakat kita yang berwisata itu sering sekali banyak meninggalkan sampah terutama sampah plastik. Sekali lagi mari kita terus berkomitmen untuk peduli terhadap sampah ini. Sekarang tinggal kita masyarakat sendiri untuk mulai dari masing-masing diri kita peduli terhadap masalah sampah ini,” Ajaknya. ( Diskominfotik/Angge/Juan/Fn)

Lembar  Diskominfotik – selama kurun waktu dua bulan, sepanjang bulan Agustus dan September 2021, Jajaran Polres Lombok Barat, berhasil menjaring sebanyak 50 unit roda dua, serta mengamankan 17 knalpot racing, 3 buah CDI Racing, 5 buah karburator yang merupakan komponen kendaraan roda dua yang bisa meningkat kecepatan, dan 19 buah velg racing dalam penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Lalulintas Polres Lombok Barat pada balap liar di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat.

Hal ini tertuang dalam Pres rilis Kapolres Lombok Barat kasus balap liar di Polres Lombok Barat Jumat 17/09/21.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, yang juga hadir pada acara pres rilis tersebut menyampaikan Apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Polres Lombok Barat, atas keberhasilan dalam penertiban balap liar di Wilayah hukum Lombok Barat.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Jajaram Polres Lombok Barat, khususnya Sat Lantas, yang telah berusaha maksimal melakukan penertiban terhadap anak-anak kita Atas keseriuasan dalam melakukan penindakan terhadap balap liar dan perbuatan-perbuatan lain, yang membahayakan keselamatan berlaliulintas.” ungkapnya.

Menurut Bupati ini merupakan hasil yang luar biasa dalam momentum HUT Lalu Lintas Bhayangkaran ke 66 tahun 2021 berhasil menertibkan 50 kendaraan.

“Saya berharap, kegiatan ini agar lebih ditingkatkan lagi karena, disamping membahayan anak kita, juga membahayakan masyarakat yang lain, dan taruhannya nyawa, mudah-mudahan dengan cara ini, membuat masyarakat kita, terutama pemuda kita bisa sadar.” Harapnya.

Bupati melanjutkan kegiatan balap liar ini sebagian besar dilakukan oleh Pemuda Remaja dan pasti  melibatkan orang luar Lombok Barat, untuk itu dia mengingatkan agar Dinas Pemuda dan Olahraga berperan aktif untuk selalu melibatkan pemuda dalam setiap event, dan Sat Pol PP untuk aktif melakukan razia khusunya pada para pelajar yang berkeliaran pada saat jam sekolah.

“Kedepannya, upaya-upaya yang bisa kita lakukan, dengan mendata pelaku-pelaku balap liar ini, dan membangun komunikasi lebih efektif, serta pembinaan-pembinaan lebih detal,” Tandasnya. Diskominfotik/HMS POL AG/YL

Gerung Diskominfotik – Posyandu keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan berbasis pendekatan keluarga, Posyandu keluarga tidak hanya melayani ibu dan bayi, tapi juga melayani remaja dan lansia dengan demikian Posyandu keluarga menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat di Desa.

Guna memberikan penguatan kepada kader-kader posyandu keluarga dalam pengelolaan diperlukan kesepemahaman atau persepsi yang sama para kader dalam perannya mengedukasi masyarakat dan memperoleh dukungan dari lintas sektor yang membina Posyandu di Desa, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi dalam rangka penguatan KIE tingkat Kabupaten Lombok Barat di Lesehan Ujung Landasan Gerung Selasa 14/09/21.

Kegiatan ini diikuti oleh para kader Posyandu se Kabupaten Lombok Barat, Puskesmas kecamatan se Kabupaten Lombok Barat, BAPPEDA, Dinas PMD, Dinas Sosial dan Dinas  DP2KBP3A dengan Narasumber Kepala Dinas PMD Harry Ramadhan dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. NTB  Hj. Tuti Herawati, SSIT., MPH.

Harry Ramadhan dalam paparannya menyampaikan Peran Posyandu Keluarga sangat strategis sebagai garda terdepan untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera untuk itu diperlukan strategi kebijakan Pemerintah Desa Dalam pengembangan Posyandu Keluarga.

Menurut Harry sebelum membahas strategi kebijakan ini harus ada regulasi yang mendasarinya, karena setiap kebijakan itu harus ada dasar hukum yang menjadi pijakan.

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan termasuk konteknya dibidang Kesehatan tentu ada yang membatasi yaitu kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa.

Dalam kontek pelayanan Kesehatan Dasar kewenangan Pemerintah Daerah sampai kepada penyediaan fasilitas Puskesmas beserta sumberdayanya termasuk sumber daya manusia lalu Desa Kewenangannya adalah salah satunya penyediaan Posyandu, Poskesde, Polindes termasuk penyediaan tenaga kesehatannya berupa kader-kader kesehatan.

Program Posyankel Pemerintah Desa harus dimasukkan program kegiatan itu ke dalam sistem perencanaan dan sistem Penganggaran di Pemerintah Desa.

“Sekarang ini sedang dibuatkan payung hukumnya berupa Peraturan Bupati karena di Permendes no 7 tahun 2021 tidak secara spesifik menyebutkan Posyankel tetapi posyandu.” Terangnya.

Sementara itu Hj. Tuti Herawati sebagai pemateri kedua menyampaikan bagai mana menyamakan persepsi tentang Posyankel dan sumberdaya yang dibutuhkan.

“ Ada 5 langkah alur pelayanan Posyandu Keluarga yaitu langkah pertama Pendaftaran untuk semua jenis usia mulai dari nomor antrean, Kitir Pengukuran, dan pengisian form Registarasi/SIP membutuhkan 1-2 kader, langkah kedua Penimbangan/pengukuran untuk semua jenis usia sasaran kemudian langkah ketiga Pemeriksaan/Skrining dan pencatatan, langkah keempat Pelayanan KIE/Penyuluhan dan Konseling dan langkah kelima Validasi Data hasil pelayanan dilakukan oleh Tim Posyandu.” Terangnya. (Zul/Kominfotik).