Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Daerah Lombok Barat terus gencar lakukan Operasi Penegakan Perda Nomor 7 tahun 2020, Guna  menekan penularan Covid-19 di Lombok Barat yang sampai saat ini masih pluktuatif .

Dua perusahaan di Kecamatan Kediri Lombok Barat jadi sasaran tim operasi penegakan Perda no.7 tahun 2020 yang dimotori oleh Pol PP Kabupaten Lombok Barat, melakukan razia penerapan protokol kesehatan di Perusahaan Roti Jordan di Desa Gelogor Kecamatan Kediri dan PT. Jembatan Baru di Desa Kediri Senin, 19/10/2020.

Tim yang terdiri dari Jajaran Pol PP Lombok Barat, Anggota Shabara dan Satlantas Polres Lombok Barat, Polsek Kediri, Anggota TNI Ramil Kediri dan dari unsur Dinas Perhubungan pukul 16.00 Wita bergerak dari Kantor Camat Kediri menuju Desa Gelogor tempat beroperasinya perusahaan Roti Jordan, anggota tim langsung menyisir ruangan  tempat karyawan bekerja dan dari hasil penyisiran tidak ditemukan karyawan yang tidak menggunakan masker.

Selanjutnya tim bergerak menuju, Desa Kediri tempat berdirinya perusahaan  PT Jembatan Baru di Jl. Tgh. Ibrahim Al-Khalidy No.168, Kediri. Langsung menyisir gudang tempat karyawan beraktivitas.

Dari hasil penyisiran ini seluruh karyawan disiplin menggunakan masker dan sementara di beberapa tempat ditemukan karyawan masih berkumpul.

Zuhandi Bahari Kepala Bidang Penegakan Perda Pol PP Lombok Barat yang memimpin operasi ini tetap mengingatkan kepada pemilik perusahaan agar tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan dan karyawan selalu menjaga jarak dalam melaksanakan pekerjaannya.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengingatkan kita semua agar terus disiplin dalam menjalankan Protokol Kesehatan  untuk menuju kehidupan new Normal, karena sesuai dengan hasil koordinasi dengan Ibu Kasat Pol PP Lombok Barat bahwa Operasi Penegakan Perda ini akan terus dilakukan secara berkala sampai dengan kita semua mengimplementasikan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum hasil operasi di kedua perusahaan sudah menerapkan protokol kesehatan kecuali menjaga jarak, dari unsur penggunaan masker, menyediakan hand sanitizer ataupun tempat mencuci tangan sudah disediakan dan bagi pengelola usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan terkait dengan menjaga jarak tersebut diberikan sanksi peringatan pertama.(Diskominfotik/zul).

Giri Menang, Diskominfotik–Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menggelar  silaturrahmi musyawarah guna membahas perkembangan Covid -19 di Lobar dirangkai dengan Penandatanganan Deklarasi Menuju Lombok Barat Damai di Aula Jayengrane, Kantor Bupati Lombok Barat, Jum’at (16/10/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh ketua DPRD Lobar, Sekda, Kepala Kemenag Lobar, Dandim 1606, Kapolres Lobar, Kapolresta Mataram, Kepala Kesbangpol Lobar, Kepala Dinas Kominfotik Lobar, serta beberapa Elemen Masyarakat yang terdiri dari perwakilan para Ustadz dan Tuan Guru pimpinan pondok pesantren se-Lobar.

Membuka musyawarah tersebut, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyampaikan bahwa selama dua bulan terakhir Kabupaten Lobar telah mengalami penurunan angka Covid-19 yang awalnya zona merah menjadi zona orenge dan akan mengusahakan kedepannya menjadi zona kuning, bahkan zona hijau.

“Alhamdulillah dua bulan terakhir ini kondisi Covid 19 di Kabupaten Lobar cenderung stagnan dan menurun. Oleh karena itu, saya sangat optimis sekali minggu ketiga Oktober kita sudah menjadi area zona kuning dan akan kita usahakan bersama  menjadi zona hijau” ujar Bupati Lobar.

Fauzan menegaskan, bahwa akhir-akhir ini peningkatan jumlah Covid-19 datang dari pondok pesantren (Ponpes). ”Di wiilayah lobar sendiri terdapat dua pondok pesantren yang sudah terdampak Covid 19 yang terdiri dari pengasuh dan para santrinya ”tegasnya.

Di salah satu pondok pesantren tercatat  sebanyak 55 orang dan 7 orang.ditempat lainnya yang  terdampak positif Covid 19

Fauzan mengatakan bahwa saat ini para pengasuh dan santri yang terdampak sudah ditangani di rumah sakit Asrama Haji dan biayanya semua ditanggung oleh pemerintah. “yang 55 orang tadi sudah kami bawa ke rumah sakit  Asrama Haji untuk ditangani, sedangkan yang 7 orang lainnya kita isolasi di pondok pesantren dengan area terpisah karena masih bisa kita tangani” lanjutnya.

Bupati berpesan kepada seluruh masyarakat Lobar khususnya pimpinan dan jajaran Ponpes agar lebih memperhatikan protokol kesehatan sehingga bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

drg. Hj. Ni Made Ambaryati Kepala Dinas Kesehatan Lobar menyampaikan, para pengasuh dan santri Ponpes yang terdampak Covid 19 agar tidak segan-segan memeriksakan santrinya ke puskesmas atau rumah sakit jika terdapat gejala-gejala Covid-19.

“Jika ada para santri yang terkena demam atau pernafasannya kurang baik agar segera untuk diperiksakan ke sarana kesehatan,” ungkapnya.

Ia juga menghimbau agar untuk sementara waktu santri tidak usah dijenguk oleh orang tuanya.

Sementara itu, Kepala Bidang P3KL Dikes Lobar dr. Ahmad Fathoni menambahkan, Dinas Kesehatan Lombok Barat saat ini sedang konsen terhadap pondok-pondok Pesantren, salah satunya dengan cara mengecek setiap ponpes yang ada di Lobar.

“Yang menjadi kendala besar saat ini adalah Ponpes-Ponpes besar yang santrinya lebih daripada 1000. Mungkin protokol kesehatan sudah diterapkan, tetapi kapasitas pondok yang tidak mencukupi maka ini berpotensi membuat penularan Covid 19 lebih cepat, seperti dua pondok pesantren tadi,” tambahnya.

Sementara Ketua DPRD Lobar Hj. Nur Hidayah yang juga hadir di acara tersebut menyampaikan solusi dan sarannya terkait Ponpes yang positif terkena Covid-19.

“Ponpes harus memiliki komitmen untuk bersama-sama mencegah Covid 19 ini dengan cara mentaati protokol kesehatan dan tentunya memikirkan solusi-solusi lainnya yang berkenaan dengan Ponpes itu sendiri” tegasnya.

Hal serupa juga disampaikan Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan, S.Sos. M.T., . mengatakan bahwa Covid-19 ini bukan merupakan aib bagi Ponpes itu sendiri, tetapi sebaliknya menjadi tanggung jawab bersama.

“Jangan menganggap Covid 19 ini menjadi aib sehingga nanti takut untuk memeriksakan para santrinya. Akan lebih buruk lagi jika kita membiarkannya dan malah memilih memulangkan santri sehingga akhirnya akan semakin menularkan ke orang lain lagi” ujarnya.

Sedangkan, Kapolres Lobar AKBP Bagus Satriyo Wibowo, S.I.K. mengingatkan bahwa sikap jujur, disiplin dan tegas merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah Covid-19 ini.

“Kalau kita ingin melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, maka hal yang penting yang harus kita lakukan adalah bersikap jujur, disiplin, dan tegas” ingatnya.

Kepala Kantor kementrian Agama sempat menyinggung terkait proses  pembelajaran yang dilakukan dikalangan Ponpes. Dia mengatakan, bahwa sebelum ada izin dari Satgas Covid 19, maka Kemenag tidak akan memberikan izin untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka.

“Kemenag tetap pada peraturan sebelumnya, bahwa tidak akan memberikan izin untuk melakukan proses pembelajaran secara tatap muka jika belum ada izin dari satgas Covid-19,”katanya.

Namun sesuai hasil rapat kemarin mungkin nanti pembelajaran secara tatap muka akan dilakukan secara bertahap,”tambahnya.

Ponpes Nurul Hakim,Kediri, diwakili Ustadz Muharar Syukron menyampaikan pendapatnya, bahwa pihak Ponpes sendiri ketika mendapati salah satu santrinya terkena Covid 19 telah berkoordinasi dengan jajaran dipihak lingkungan Kediri Selatan. “Ada santri kami memang dari Lotim yang memang setelah rapid terkena positif Covid-19, saat itu juga kami langsung mengundang  jajaran lingkungan di Kediri dengan catatan bahwa kita akan menunnggu hasil swab terlebih dahulu, akan tetapi informasi yang kami dapat bahwa Dikes Lotim langsung berkoordinasi dengan Dikes Lobar,” jelasnya.

Ust. Muharar juga mengklarifikasi adanya dakwaan terkait jajaran Pemda khususnya satgas Covid 19 Lobar yang tidak mengetahui hal tersebut.

Menurutnya, hal itu bukan karena ketertutupan Ponpes, namun karena diskomunikasi dan informasi yang terjadi. “Kami menduga bahwa Kepala Desa tidak berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, sehingga ketika satgas Covid-19 Lobar menanyakan perihal ketidak tahuan tersebut, Kepala Desa menjawab bahwa informasinya sudah ditangani Dikes Lotim dengan Dikes Lobar”, klarifikasi ust. Muharar.

Dipihak lain, perwakilan Ponpes Nurul Huda Tempos, Ustadz Busyairi Makmun mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapinya terutama datang dari wali santri sendiri. “Kami sangat kewalahan, ketika wali santri sendiri yang memaksakan anaknya untuk tetap melakukan kegiatan ajar mengajar seperti biasanya dengan alasan-alasan tertentu,” keluhnya.

Diakhir musyawarah seluruh peserta musyawarah menandatangani dan mengucapkan ikrar bersama deklarasi Menuju Lombok Barat Damai yang dipimpin oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Depan Kantor Bupati Lombok Barat.  (Diskominfotik Lobar/Angge/AdePKL)

Batulayar, Diskominfotik, Industri Pariwisata Lombok Barat yang anjlok akibat dilanda bencana yang terus menerus mulai dari Gempa sampai dengan wabah pandemi covid-19 seperti sekarang ini, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata untuk menghidupkan kembali industri pariwisata dengan mengadakan berbagai kegiatan, mulai menunjukan hasil yang cukup signifikan.

Menghadapi tahun 2021 pasca Pandemi covid-19 Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata mempersiapkan Sumber Daya Manusia Pelaku Industri Pariwisata profesional dengan mengadakan serangkaian pelatihan-pelatihan bagi para pelaku industri Pariwisata di Lombok Barat.

Pelatihan Managemen Tata Kelola Destinasi Pariwisata adalah pelatihan angkatan ke 5 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat di Hotel Montana Senggigi Jumat, 16/10/2020.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat H. Ahkam dalam laporannya menyebutkan “Pelatihan ini adalah pelatihan yang ke 5 yang merupakan salah satu ikhtiar dan cara atau metode untuk bersiap-siap menempuh 2021 sebagai tahun pasca covid untuk siap terhadap lonjakan-lonjakan wisatawan.” Terangnya.

Berbagai jenis kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kepariwisataan di Kabupaten Lombok Barat seluruhnya dihajatkan adalah supaya di tahun 2021 pasca Pandemik Covid 19 skema pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan dengan ditopang oleh sumber daya manusia yang meiliki visi yang sama, metode yang sama dengan sasaran dan tujuan yang sama dapat diwujudkan dimana sumber daya manusia menjadi  salah satu kunci menuju keberhasilan tersebut.

Ahkam berharap dari seluruh pelatihan-pelatihan yang diadakan diharapkan nanti ada semacam forum besar untuk forum tatakelola kepariwisataan di Lombok Barat yang nantinya akan bersinergi secara khusus dalam rangka berkolaborasi antar komponen kepariwisataan yang pada akhirnya seluruh destinasi pariwisata tidak ada yang tidak masuk dalam paket-paket wisata yang akan ditawarkan oleh mitra.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam pengarahannya ketika membuka pelatihan tersebut menceritakan secara umum perkembangan kunjungan pariwisata Lombok Barat sejak sebelum gempa waktu gempa kemudian pada titik sebelum covid dan setelah covid.

“Tahun 2017 target kunjungan wisata lombok barat 500 ribu realisasi 750 ribu 150% dari target

Ditahun 2018 target 750 ribu dengan harapan bisa menyentuh 1 juta dan kita optimis waktu itu Januari, Pebruari Maret ada peningkatan dari tahun sebelumnya tapi tiba tiba kemudian bulan Agustus gempa bumi, sampai dengan bulan Juli sudah menyentuh angka 400 ribu, puncak wisatawan itu mulai Agustus sampai dengan Desember biasanya kalau cari kamar sudah tidak dapat, itu makanya kita optimis  tapi terjadi gempa sehingga angkanya menjadi stagnan.” Ungkapnya.

Kemudian pasca gempa tahun 2019 optimis pariwisata normal kembali dan kelihatan tanda-tanda akan normal namun tiba-tiba muncul kebijakan kenaikan harga tiket pesawat sehingga kemudian menjadi konstan.

“Pasca gempa 2019 kira-kira bulan juli 2019 kita optimis akan normal dan itu sudah kelihatan sebenarnya akan normal tapi muncul kebijakan kenaikan tiket sehingga kemudian konstan dengan angka awal 2019 dan ditahun 2020 sekitar Januari dan Pebruari sudah luar biasa kalau dibandingkan dengan Januari pebruari 2017 angkanya itu kurang lebih 150% tapi kemudian diakhir pebruari muncul covid langsung kita seprti sekarang ini.” Terangnya.

Fauzan mengingatkan agar ditahun 2021 para pelaku industri pariwisata menyiapkan diri karena diperkirakan Nopember, Desember vaksin covid-19 sudah bisa dipastikan dipakai, sehingga ditahun 2021 menyiapkan diri lebih-lebih motor GP masih on scedule.

Para peserta pelatihan diminta agar serius mengikuti supaya ketika selesai pelatihan bisa diterapkan secara konsisten.

“Pelatihan dan peserta dari pelatihan itu harus serius, harus ada yang dibawa pulang, setelah dibawa pulang harus ada yang bisa dipraktekkan, dari apa yang sudah dipraktekkan itu harus konsisten dipraktekkan, Pelatihan itu harus ada hasilnya, lebih-lebih pelatihan ini tentang manajemen tatakelola destinasi pariwisata dan basisnya itu adalah Pariwisata Desa,” tegasnya.

Terakhir Fauzan mengatakan bahwa salah satu kelemahan yang paling fundamental dari budaya kita adalah sering berfikir singkat untuk kebutuhan sesaat, lebih baik mendapat hasil besar tetapi sekali dari mendapat lebih kecil tetapi terus menerus.

“ Kita sering berfikir sekarang, bukan esok, kita sering lebih baik saya dapat 5 juta hari ini tretapi hanya sekali daripada berfikir saya dapat 1 juta besok, lusa dan seterusnya. Ini betul-betul menjadi bahan berfikir kita didalam mengelola pariwisata dan sapta pesona itu betul betuil menjadi Basis.” Katanya.

Kelemahan yang lain juga kalau ada destinasi wisata terkumpul disuatu daerah yang maju sementara yang dikelola tidak maju, bukan memperbaiki apa yang kurang tetapi mencari kekurang dari destinasi wasata yang dikelola oleh teman yang lain kemudian itu yang dipublikasi di publik.

Fauzan mengajak para peserta peduli terhadap kepariwisataan karena merupakan bagian dari orang yang mengelola kepariwisataan.

“Mari bersama kita peduli terhadap kepariwisataan dan bapak ibu sekalian sebagai bagain dari orang yang mengelola kepariwisataan harus melihat kedepan didalam menerapkan azas-azas untuk dapat memajukan industri kepariwasataan di Lombok Barat.” Tutupnya. (Diskominfotik/Yani/Zul).

Gerung, Diskominfotik-Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Asisten Komisioner Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit  Wilayah I Muhlis Irfan saat berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa salah satu dari 5 prioritas kerja 5 tahun ke depan Presiden Jokowi adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia.

“ASN sebagai Impelementator Kebijakan Pemerintah, sebagai pelayan Masyarakat dan sebagai perekat persatuan Bangsa harus memiliki profesionalitas yang tinggi, dan untuk mendapatkan ASN yang memiliki profesionalitas tinggi yaitu dengan penerapan Sistim Merit.” paparnya saat audiensi di ruang kerja Sekretaris Daerah Jumat, 16/10/2020.

Hadir dalam audiensi tersebut Asisten I Agus Gunawan, Asisten III H. Mahyudin, Inspektur H. Ilham, Kepala BKD-PSDM Suparlan bersama Sekretaris dan Kepala Bidang dan Kasinya.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan (Tanpa Diskriminasi).

Prinsip sistim merit yaitu mensejajarkan aspek kompetensi, kualifikasi, prestasi kerja, adil dan terbuka.

Tujuan Sistem Merit Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak; Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme)

Sementara itu Sekretaris Daerah H. Baihaqi menyampaikan merujuk 8 area penerapan sistem Merit tersebut, Lombok Barat sejak Januari 2020 meluncurkan program Setda menyapa OPD yang tujuannya untuk meningkatkan disiplin ASN, setiap pejabat di Sekretariat Daerah turun langsung ke setiap OPD melakukan pembinaan ASN mulai dari Apel pagi jam 7.30 sampai dengan mengecek kehadiran dan memberikan pembinaan.

“Bagaimanapun kita merujuk dari 8 Sistem itu kalau disiplinnya tidak dibenahi akan mendapatkan kesulitan.” ungkapnya

Dua bulan terakhir ini tingkat kehadiran (disiplin) ASN di Lombok Barat mencapai 98,8%, sisanya yang tidak hadir karena Cuti, Sakit, dan lain-lain. Ini menunjukkan disiplin ASN di Lombok Barat sudah tinggi.

Terkait dengan pemetaan sudah dilakukan oleh BKD PSDM dan untuk waktu 5 tahun ke depan sudah terbaca dan ditahu berapa kebutuhan ASN sesuai latar belakang dan sesuai dengan manajemen ASN untuk bidang-bidang yang dibutuhkan. Sehingga bisa diselaraskan dengan kebutuhan per tahun dan dari pemetaan itu sudah bisa di ketahui berapa yang pensiun setiap bulannya.

Di tempat yang sama Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham  menjelaskan Implementasi dari apa yang disampaikan oleh Komisi ASN tadi sudah hampir sebagian besar sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat baik dalam rekrutmen, penempatan ataupun dalam promosi sudah melalui berbagai tahapan.

Terkait dengan evaluasi jabatan setiap kali ada pengisian untuk rencana mengisi jabatan-jabatan yang kosong secara periodik BKD PSDM melakukan evaluasi jabatan.

“Tidak ada pengisian jabatan tanpa melalui proses tahapan tersebut.” ucapnya

Untuk valuasi Kinerja secara rutin setiap bulan dilakukan melalui rapim, secara umum dilakukan oleh Bupati, sedangkan evaluasi kinerja secara keseluruhan dilakukan oleh BKD PSDM dengan mekanisme yang sudah ada.

Kaitan dengan penegakan kode etik ASN sudah banyak dilakukan teguran-teguran bahkan funishmen bahkan sampai pada pemberhentian baik pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat itu sudah dilakukan, inspektorat terlibat juga dalam hal penegakan ini, arsip-arsipnya ini sudah di BKD PSDM.

Kepala BKD PSDM Lombok Barat Suparlan menambahkan untuk menuju merit sistem di Lombok Barat sedang berproses, masih dilakukan pembenahan-pembenahan, ada satu dua yang belum sesuai ini masih dilakukan pembenahan

“Kalau dibandingkan rekrutmen JPT atau roling JPT dengan kabupaten kota yang lain di NTB, Lombok Barat menjadi contoh, karena Lombok Barat tidak pernah lepas dari KASN mulai dari izin pelaksanaan termasuk persyaratan-persyaratan rutin dilakukan komunikasi dengan KASN.” Demikian diungkapkan oleh Kepala BKD yang gemar Olah Raga Bulutangkis ini.(Diskominfotik/zul)

Gerung, Diskominfotik, Kunjungan (Silaturrahmi) Anggota DPD dari Provinsi NTB Ir. H. Achmad Sukiman Azmy ke Kabupaten Lombok Barat diterima langsung oleh Sekretaris Daerah H. Baehaqi di ruang kerjanya, Kamis, 15/10/2020.

Bersama Sekretaris Daerah hadir pula Kepala BAPEDA H. Rusditah, Kepala BPBD Mahnan, Kepala Dinas Kesehatan drg. Hj. Ni Made Ambaryati, M.Kes. Kabid Kesehatan Masyarakat dan pejabat dari BPKAD dan Dinas PUPR Lombok Barat.

Sekretaris Daerah H. Baehaqi dalam pengantarnya mengatakan  apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadirannya Anggota DPD di Lombok Barat yang merupakan perwakilan daerah NTB di pusat.

Menurut Baehaqi Setelah gempa dan sekarang datang lagi pandemik covid-19 sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata yang merupakan lokomotif atau basis perekonomian Lombok Barat kini anjlok, pertumbuhannya di bawah 2% dan yang masih bertahan bagus pertumbuhannya adalah sektor pertanian yang pertumbuhannya 1,26%, dalam kaitannya dengan itu melihat kondisi covid ini kemungkinan akan meningkatnya angka kemiskinan, bertambahnya pengangguran dan tentunya pendapatan masyarakat juga dimana-mana menurun.

Sekda mengharapkan agar DPD yang merupakan perwakilan Daerah NTB dapat mengkomunikasikan dengan Pemerintah Pusat khusus tahun 2021 supaya program-program  pemulihan ekonomi, program-program padat karya lebih banyak diarahkan ke Lombok Barat.

“ Dengan kondisi covid ini mudah-mudahan bisa disampaikan ke Pusat bahwa Pariwisata di Lombok Barat ini anjlok pertumbuhannya di bawah 2 % yang masih bertahan bagus pertumbuhanannya di sektor pertanian yang pertumbuhannya 1,26%, kalau kita melihat dari kondisi covid ini kemungkinan kemiskinannya akan meningkat, penganggurannya akan bertambah, pendapatan masyarakat dimana-mana  juga menurun untuk itu DPD sebagai perwakilan kami di Pusat agar Dikomunikasikan di pusat khususnya untuk 2021 supaya program-program  pemulihan ekonomi, program-program padat karya lebih banyak diarahkan ke Lombok Barat secara khusus.” Ungkap Sekda.

Sedangkan Kepala BAPEDA Lombok Barat Rusditah menyampaikan berkaitan dengan kondisi bahwa Lombok Barat di RPJMD terdahulu capaiannya 73% lebih artinya dari 35 indikator kita sudah mencapai 25 indikator dalam posisi berhasil dan 9 indikator masih merah ini berkaitan dengan lama  pendidikan, gender dan lain sebagainya dan satu yang tidak dihitung BPS yaitu Dini Rasio sehingga tidak memiliki itu.

Sekarang ini 2020 kondisi awal RPJMD tahun 2019-2024 sedang mempersiapkan review RPJMD akibat dari bencana covid ini karena kita melihat di samping DAUnya terpotong 10% dan juga diwajibkan rasionaliasi yang diarahkan kepada pendanaan covid totalnya dengan refocusing sekitar 71 M.

“46 M dari Rasionalisasi belanja OPD sehingga kita berkeyakinan bahwa capaian RPJM awal dari Pemerintah sekarang mungkin akan sulit tercapai karena ini kami sedang melakukan ancang-ancang dan mulai mempersiapkan kertas kerja untuk Review RPJM.” Terang Rusditah.

Ditempat yang sama Kepala BPBD Lombok Barat Mahnan mengatakan Tahun 2018 Lombok Barat dilanda gempa 72.843 alokasi dana tahap pertama 1,494 triliun dan itu belum tuntas ada 2422 yang belum tertangani sampai hari ini sekitar 700 rumah yang rusak berat yang sudah rata belum ada tempat untuk dibangun.

“Ada yang rumahnya sudah dibangun tetapi uangnya belum ada dan ada pula uangnya ada tetapi tempatnya membangun belum ada.” Terangnya.

Mahnan mengusulkan agar 2% dari alokasi DSP ( Dana Siap Pakai ) untuk mendukung  pengelolaan Bencana dari APBN dan peran Pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran untuk penanggulangan Bencana ini memadai.

Dalam kesempatan tersebut H. Sukiman Azmy menyampaikan bahwa kunjungannya ke Lombok Barat ini dalam rangka menyerap informasi terkait dengan Tata ruang yang menjadi atensi DPD lebih-lebih dengan rencana One Map Policy jangan sampai keinginan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak singkron sehingga investor seenaknya saja.

“Lombok Barat banyak sekali dirugikan karena banyak investor sampai sekarang ini tidak membangun padahal lahan sudah dikasi, izin sudah dikasi yang dikhawatirkan sertifikatnya  diagunkan untuk membangun daerah lain.” Ungkapnya.

Kehadirannya di Lombok Barat untuk menyerap informasi terkait dengan Pemerintah Daerah mendapatkan berbagai informasi data permasalahan  mengenai pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang dan Pelaksanaan Reformasi Agraria dan Permasalahan pertanahan di daerah.

“Ada hal-hal krusial misalnya permasalahan tata ruang di daerah, permasalahan penyusunan Perda Rancangan Tata Ruang selama ini, kondisitas penetapan kawasan strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten, permasalahan pengajuan persyaratan izin berusaha untuk pemanfaatan  ruang, Sinkronisasi RTRWN dengan RTWP Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Inflikasi RUU Cipta Kerja yang sampai saat ini jadi pembicaraan, penetapan dan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam Digitalisasi Perencanaan Tata Ruang dan Penerapan One map Policy, Inflikasi UU Cipta Kerja terhadap penataan Kawasan Pedesaan dan masyarakat adat.” Terangnya.

Apa yang menjadi masukan dari daerah untuk menjadi bahan yang akan disampaikan ke Pemerintah Pusat tambah Sukiman.(Diskominfotik/zul)

Giri Menang Diskominfotik Lobar.- Penerangan Jalan Umum di Lombok Barat di beberapa titik dirasa masih sangat kurang, sedangkan kebutuhan akan Penerangan Jalan Umum terus meningkat, terutama pada daerah pariwisata, mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan terobosan dengan rencana Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengadaan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU).

Proses pengadaan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui KBPU sudah sampai pada tingkat ekspose di hadapan sidang DPRD Lombok Barat untuk mendapat persetujuan, yang digelar pada hari Senin 12/10/2020,

Hadir dalam gelaran tersebut, Sekda  Lobar Dr. H. Baehaqi, Asisten lll Lobar H. Mahyudin, Kadis Kominfotik Lobar Ahad Legiarto, Kadis Perkim Lobar HL.Winengan serta sejumlah perwakilan  OPD terkait lainnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar HL. Winengan dalam paparannya mengatakan, KPBU untuk pengadaan PJU ini akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menangani persoalan jalan yang kurang terang di Lombok Barat, di samping memudahkan daerah dari aspek penyediaan layanan PJU dan pembayarannya, KPBU untuk infrastruktur PJU juga akan menjamin semua wilayah bisa terang benderang. Saat ini kondisi PJU belum merata di setiap wilayah Kecamatan, kawasan wisata Senggigi masih gelap, banyak jenis lampu masih konvensional yang boros energi, Baru 42% lampu PJU di meterisasi dan Pembayaran listrik PJU masih relatif mahal.

Kepala Dinas Kominfotik Ahad Legiarto, menjelaskan pasca sidang dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat, bahwa latar belakang  dari KBPU ini merujuk pada Peraturan Presiden No 38 tahun 2015, KPBU memberi peluang bagi Pemda Kabupaten Lombok Barat untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur di Lombok Barat, dan saat ini kita baru melakukan KPBU untuk pengadaan PJU, KPBU merupakan percepatan penyediaan infrastruktur di daerah, sehingga ini merupakan solusi percepatan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Saat ini proses KPBU pengadaan PJU, telah sampai pada ekspose di DPR, yang Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama akan diparipurnakan untuk mendapat persetujuan DPR, sebelum maju ke DPR Dokumen KPBU telah dinilai oleh tim simpul KPBU Lombok Barat, yaitu dengan menilai Fisability Study (FS) dan hasilnya telah mendapat persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.” Terang Ahad.

Tahapan selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Lombok Barat, adalah pengesahan dari Pemerintah Propinsi NTB dan Kementerian dalam Negeri. Kemudian dilakukan market sounding, untuk mendapatkan masukan (-feed back-) dari pasar terhadap bentuk kerja sama yang ditawarkan dan juga untuk menginformasikan proyek ini kepada calon investor, sebelum dilakukan tender.

Ketua DPRD Lobar Hj.Nurhidayah menyatakan, nantinya keberhasilan KBPU PJU tidak lepas dari peran legislatif, karena bertugas mengesahkan, mulai dari proses di Pansus hingga menjadi Perda, kami juga ingin memberi sentuhan terkait dengan keberhasilan proyek ini.

“Apa yang menjadi harapan legislatif yang tertuang dalam kontrak kerja sama perlu digaris bawahi. “Siapa pun pemenangnya harus sesuai dengan apa yang ada dalam ekspose ini,” harapnya.

Adapun harapan dan masukan legislatif yang disampaikan sejumlah anggota pada sidang ini, salah satunya adalah, pihak pemenang tender harus bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan berpedoman pada kontrak kerja, penggunaan tenaga lokal, termasuk adanya jaminan finansial dari pihak pelaksana, jangan sampai ada pemenang tender kemudian kabur karena ketidakmampuan soal finansial. (Diskominfotik Lobar/Angge/zul)

Gerung, Diskominfotik, Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan hasil pembangunannya betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, maka disetiap kebijakan, dari setiap program atau pekerjaan dari mulai perencanaan dilakukan Identifikasi masalah dengan memeneg Resiko yang akan timbul (Menegemen Resiko)

Hal ini disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat memberi pengarahan pada rapat tentang Pengelolaan Managemen Resiko bersama BPKP Perwakilan NTB yang diikuti oleh Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Inspektur H. Ilham, Para Asiten, Para Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Lombok Barat di ruang Jayengrane Jumat, 09/10/2020.

Menurut Fauzan Menegemen resiko adalah mengelola kepastian dan  ketidak pastian hal ini sebenarnya berawal dari Perencanaan, dimana dalam konsep perencanaan itu harus memprogramkan pekerjaan itu sesuai dengan skala prioritas.

“Kalau tidak salah ingat ya kita pernah mengatakan istilah istilah fiqih ada wajib sunnah mubah makruh dan haram, program yang wajib itu yang harus yang utama tapi kadang-kadang makruh didahulukan daripada yang wajib dalam membuat perencanaan,  bagaimanapun itu di meneg tidak akan berhasil.” Ungkap Fauzan

Kepastian dikelola supaya kepastian itu betul-betul terlaksana agar dalam bekerja itu tidak hanya menjalankan kewajiban

Seringkali sebuah program terhambat oleh hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan program itu sendiri dicontohkan oleh Fauzan dalam pembangunan infrastruktur dalam perencanaannya sudah bagus, proses tendernya sudah bagus pemenangnya pun sudah bagus yang kesemuanya sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku tetapi yang terjadi dilapangan ada gangguan. “inikan diluar proses, tidak ada hubungannya dengan perencanaan, perjalanan sudah bagus, dari hasil semuanya sudah baik, termasuk output, dan kontraktornya tetapi ada gangguan dilapangan, ini juga harus dimeneg supaya hasil akhirnya itu benar-benar baik”. Terangnya.

Ditambahkan Fauzan manajemen risiko juga sangat tergantung pada kedisiplinan kita, karena merupakan pintu masuk dari semua hal  dari semua hal terkait dengan masalah managemen resiko.

“ Bagaimanapun kepala Dinas sudah mengidentifikasi semua resiko-resiko yang mungkin timbul di OPD nya di program-programnya tapi kalau anak buahnya males tidak mau bekerja dan seterusnya tidak artinya kepintaran dari Kepala OPD itu, jadi kedisiplinan itu suatu luar biasa.” ungkapnya

Dimasa krisis sekarang ini Bupati mengajak agar Managemen resiko ini menjadi perhatian

“ Mari manajemen krisis ini betul-betul menjadi perhatian kita kita rajin berpikir untuk apa mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa menghambat program kita pekerjaan kita kemudian kita cari solusi dan jalan keluarnya Saya berterima kasih kepada BPKP yang telah membantu termasuk pada hari ini,” Tutup Fauzan

Sementara itu BPKP Perwakilan NTB Edy menyampaikan dalam mengelola Menegemen resiko kuncinya adalah komitmen, pimpinan mendorong bagaimana mengelola ketidak pastian dan bagaimana menemeng kepastian.

Dicontohkan dalam mengelola ketidakpastian “sekarang ini siapa yang menduga akan ada wabah covid, begitu covid terdampak apakah itu tidak perlu dimeneg karena disana ada resiko refokusing, ada resiko pelaksanaan dan bahkan ada resiko dalam pertanggung jawaban semuanya itu memiliki ketidak pastian dan itu semua harus dimeneg.” Terang Edy

Bagaimana meneneg yang sudah pasti dan dituangkan dalam dokumen RPJMD, disebutkan oleh Edy “menemukan namanya Roda Indikator yang  dalam satu lembar itu sudah ada casecading dari mulai visi misi sampai punya IKU dari 7 strategi, bagaimana kita mencapai iku dalam periode 2019 sampai 2023 Apakah itu sudah pasti itu kita capai atau nggak pasti semuanya penuh ketidakpastian sehingga memang harus dikelola agar bisa mengawal sampai capaian yang ditargetkan dalam RPJMD.” terangnya

Dalam roda indikator prasyarat pertama adalah mengidentifikasi dan harus dicaseceding dulu jangan sampai diidentifikasi sesuatu yang tidak perlu.

“Semua yang muncul dalam roda indikator itu memang semuanya yang wajib /prioritas ada visi kemudian 5 misi kemudian di breakdown kedalam tujuan serta sasaran samapai siapa yang akan mengeksekusi yang punya tanggung jawab harus jelas.” tambahnya

Sementara Sekda Lombok Barat H. Baihaqi yang bertindak sebagai moderator menyimpulkan pertama sebagai kepala OPD tingkatkan kemampuan mengidentifikasi masalah terutama renstra dalam kaitannya dengan renja kaitannya dengan kondisi daerah dan indikator dalam RPJMD apalagi dengan adanya dampak covid ini. Kedua utamakan belanja wajib,  ini untuk mengurangi resiko sebab pengalaman kalau sudah dibelanjakan pas ada perubahan APBD ada yang belum yang sifatnya wajib sehingga dapat menimbulkan resiko terutama di APBD murni, Kedisiplinan merupakan pintu masuk untuk mencegah resiko mengelola ketidak pastian dan ujian bagi Kepala OPD adalah krisis, mampu menangani persoalan krisis dari aspek anggaran itulah prestasi, dan camat penekanannya adalah lebih banyak silaturrahmi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. (Diskominfotik/Windi/Ria/Azmil)

Mataram, Diskominfotik; Pembangunan Rumah Tahan Gempa yang tersisa di Lombok Barat sudah bisa di selesaikan.

Bupati H Fauzan Khalid menyampaikan ucapan terima kasih dan  mengapresiasi fasilitator yang dengan  kinerjanya sebagai fasilitator luar biasa, mampu menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan padanya bahkan pembuatan SPJ yang semestinya merupakan pekerjaan fasilitator lama ini hampir sudah diselesaikan.

Hal ini disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya pada acara silaturrahmi dengan Fasilitator RTG Kabupaten Lombok Barat di Aula Hotel Paradiso Mataram, Kamis 08/10/2020.

Ikut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi, Asisten 3 sekaligus sebagai  Plt. Asisten 2 H. Mahyudin, Kepala Dinas PUPR I Made Arthadana, H. Izzat dari PT Varindo dan Fasilitator serta Korcam dari 3 Kecamatan (Gunung sari, Kediri dan Labuapi)

Dalam kesempatan tersebut Fauzan Khalid menginformasikan bahwa saat diundang rapat oleh BNPB pusat yang dihadiri oleh 2 orang Deputinya memastikan semua uang untuk pembangunan RTG bagi yang  belum akan segera dicairkan.

“ Dua hari yang lalu Kita diundang rapat oleh BNPB pusat, untuk diketahui dua Deputi langsung hadir di pertemuan itu dan sudah dipastikan semua uang untuk pembangunan RTG bagi yang belum akan segera dicairkan.” Ungkapnya.

Setelah itu fasilitator diminta untuk konsentrasi mendampingi, mengawal Pokmas, dan memastikan rumah tahan gempa itu selesai tepat waktu dengan jaminan kualitasnya juga harus baik.

“Kita sudah mendapatkan konfirmasi termasuk honor-honor dari fasilitator, kita berdoa mudah-mudahan dalam 1 atau 2 minggu ke depan itu semuanya sudah dapat dibayarkan, yang pasti pasca rapat dengan BNPB itu sehari setelahnya kembali kita mengusulkan usulan baru sesuai dengan kesepakatan hasil rapat dan Alhamdulillah hampir 90% permintaan kita dikabulkan.” Terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat I Made Arthadana dalam laporannya menyampaikan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan padanya dalam rangka percepatan RTG di 3 Kecamatan ini, Gunungsari, Kediri dan Labuapi langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan membentuk 2 Posko, Posko A di Gunungsari dan Posko B, merupakan Gabungan Kediri dan Labuapi.

jumlah fasilitator yang di tiga Kecamatan ini jumlahnya + 84 fasilitator + Korcam yang melaksanakan tugas dalam satu bulan dan mulai efektif sejak 27 Agustus sampai dengan 30 September 2020.

“ Sebagai laporan sekaligus review dari apa yang dilakukan total  jumlah dari pokmas yang terbentuk di tiga Kecamatan data yang kami dapatkan dari Korcam atau fasilitator itu 1351 pokmas dengan jumlah KK/ rumah mencapai 27.483 ini awalnya.” Tuturnya.

Dalam satu bulan bisa menuntaskan tugas masuk ke dalam posisi terkoordinasi dengan Dinas PUPR dalam posko-posko yang dibentuk bersama adalah sebanyak 656 Pokmas,  menyelesaikan kurang lebih 14.018 KK/LPJ dan bisa dituntaskan dalam satu bulan, ini luar biasa kalau 14.018 dibagi 30 hari ini bisa kita hitung berarti rata-rata 467 yang bisa diselesaikan setiap hari dalam jangka waktu 1 bulan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Serah Terima secara Simbolis Dokumen LPJ oleh Kepala Dinas PUPR kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid.(Diskominfotik/Yani/Zul)

Mataram Diskominfotik- Bank Indonesia Pusat menyelenggarakan Pameran  Karya Kreatif Indoneisa 2020 seri ke II secara virtual yang dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden Wury Estu Handayani Makruf Amin yang juga Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Menteri Ketanagakerjaan RI Ida Fauziyah, Gubernur Bank Indonesia Fery Warjiyo, Dewan Gubernur Bank Indonesia dan pejabat undangan lainnya ditingkat pusat..

Acara KKI 2020 secara virtual ini dilaksanakan dalam 3 seri.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid mengikuti acara KKI seri ke II secara virtual dari Gedung Bank Indonesia Cabang Mataram, yang dihadiri pula oleh Ketua Dekranasda NTB Hj. Niken Septiarini Zulkiflimansyah,  Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se NTB, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ketua Jalasenatri, Sekretaris Dinas Perindag Lombok Barat Lalu Agha Farabi dan 10 UMKM Binaan Bank Indonesia. Aula Kantor Bank Indonesia, Mataram, Rabu, (7/10/2020).

Dalam acara tersebut ditampilkan berbagai hasil karya UMKM melalui pemutaran video seperti Produk kain dan olahannya,  kerajinan serta makanan dan minuman olahan dari 377 UMKM Binaan Bank Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Fery Warjiyo dalam kata pembukaannya menyampaikan KKI kedua ini mengusung tema Sinergi untuk UMKM Digital dengan thema besarnya  Mendorong UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional di era digital.

Bank Indonesia terus mendorong UMKM binaan dan mitra untuk merambah pasar yang lebih luas dengan platform digital.

“Hal ini menjadi bagian dari pembinaan kami yang secara end to end mulai dari produksi,  kurasi, pemasaran hingga permodalan, walau saat ini kita tengah manghadapi kondisi pandemi covid 19  tidak menyurutkan upaya kami terus membina UMKM untuk menciptakan UMKM yang lebih unggul dalam era kenormalan baru yang terus bersama kita lakukan.” Terangnya

Sementara itu Ketua Umum Dekranas Hj. Wuri Makruf Amin dalam sambutannya mengatakan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Bank Indonesia beserta seluruh jajarannya atas kontribusi dan partisipasi aktifnya dalam membina dan memajukan kerajinan Nasional .

industri kerajinan sebagai bentuk perpaduan antara keterampilan tangan dengan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia keragaman industri kerajinan di tanah air potensial untuk ditingkatkan menjadi komoditas perdagangan yang memiliki daya saing tinggi

“Saya yakin produksi kerajinan kita sangat unggul dan tidak kalah dibandingkan produksi kerajinan negara-negara lain.” Ungkapnya.

Sebagai Mitra pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dewan kerajinan nasional bertujuan untuk menggali,  melindungi melestarikan Membina dan mengembangkan seni kerajinan berbasis warisan nilai budaya bangsa untuk kesejahteraan para perajin.

Sedangkan Menteri ketenagakerjaan sangat mengapresiasi dan bangga bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang signifikan dalam mendukung kiprah UMKM sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia.

“Usaha Mikro kecil dan menengah memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian dan Ketenagakerjaan Indonesia .” tuturnya. (Diskominfotik/Yani/Zul)