Sekda Lombok Barat : Tahun 2021 Lombok Barat Fokus Pulihkan Ekonomi

Gerung,Diskominfotik; Dinas Komunikasi dan informatika Lombok Barat menggelar kegiatan Webinar Nasional tentang Penanganan Covid19 dan strategi Pemulihan Ekonomi Lombok Barat Selasa, 1 Desember 2020. Kegiatan yang merupakan kerjasama Diskominfo Lombok Barat bersama KPCPEN dan Kementerian Kominfo menghadirkan Dr. H. Baehaqi Sekretaris Daerah Lombok Barat sebagai pembicara utama dan dr H. Ahmad Taufiq Fatoni Kepala Bidang penanggulangan penyakit Menular Dikes Lombok Barat sebagai pembicara serta Ahad Legiarto, M.Eng Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat Sebagai Moderator.

Dalam pemaparannya di kegiatan yang diikuti oleh ratusan orang secara virtual ini, Sekda Lombok Barat menjelaskan tentang kondisi APBD Lombok Barat 2020 dan 2021 serta Strategi Pemulihan Ekonomi Lombok Barat tahun 2021. Dr Baehaqi mengatakan pandemi covid19 menyebabkan anggaran di Lombok Barat berkurang karena terjadi pemangkasan DAU oleh Pemerintah pusat sebesar 10%. Selain itu juga anggaran APBD 2020 harus dilalukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid19. “Kondisi ini menyebabkan program program OPD tidak dapat berjalan dengan baik dan normal karena harus dilakukan refocusing dan realokasi anggaran yang jumlahnya mencapai 72 miliar” ujar Sekda.

Sekretaris Daerah Lombok Barat ini mengatakan selain berpengaruh pada anggaran, Pandemi covid19 ini juga sangat berimbas pada ekonomi Lombok Barat. Salah satunya adalah terkait dengan pariwisata Lombok Barat. Menurut Baehaqi Pandemi ini sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan yang menurun drastis yang berimbas pada target pencapaian PAD dari sektor Pariwisata yang tidak dapat terpenuhi. “Kondisi ini menyebabkan 1316 karyawan dari 17 hotel di Lombok Barat harus dirumahkan selain itu kegiatan ekonomi juga menjadi terhambat oleh covid19 ini” ujarnya.

Sekda mengatakan tahun 2021 Lombok Barat akan melakukan langkah langkah strategis untuk memulihkan ekonomi. Hal ini agar kegiatan perekonomian masyarakat Lombok Barat dapat kembali normal dan kembali meningkat seperti sebelum covid19. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah dengan berupaya meningkatkan iklim investasi agar tersedia lapangan usaha bagi masyarakat. Selain itu juga menurut Baehaqi Pemda Lombok Barat akan melakukan pembenahan destinasi dan promosi pariwisata dengan protokol kesehatan yang diharapkan dapat berdampak pada sektor rill seperti pertanian, perikanan, industri olahan, perdagangan, jasa transportasi dan akomodasi. “Kita harapkan sektor pariwisata ini juga dapat mendongkrak UMKM sehingga ekonomi masyarakat bisa bergerak dan pulih kembali” ujar Sekda.

Sementara itu, dr Ahmad Fatoni mengatakan bahwa masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin agar dapat menekan angka penularan covid19 di Lombok Barat. Ia berharap agar kesadaran warga dapat terus meningkat agar covid19 di Lombok Barat dapat terus menurun. Ia mengatakan bahwa Lombok Barat sempat berada di zona kuning dua pekan lalu namun saat ini kembali ke zona orange. Ia berharap agar masyarakat tidak kendor dalam memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Hal ini menurutnya dapat mengurangi resiko penularan covid19 di Lombok Barat. “Mari kita terus disiplin dan jangan lengah agar kita bisa tetap sehat dan terhindar dari covid19” ujarnya.

Sementara itu Ahad Legiarto, M.Eng kepala Dinas Kominfo Lombok Barat yang juga moderator dalam kegiatan ini mengatakan bahwa Lombok Barat telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah penularan covid19. Hal ini untuk menekan angka kasus covid19 di Lombok Barat. Selain itu Lombok Barat juga telah melakukan berbagai langkah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari. Kegiatan itu diawali oleh sosialisasi secara masif ke desa desa tentang penerapan protokol kesehatan dan sanksi apabila masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari. “Setelah sosialisasi, saat ini satgas bersama tim gabungan terus melakukan operasi dan razia penegakan protokol kesehatan di Lombok Barat untuk menekan jumlah penularan covid19” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan orang secara online melalui zoom meeting dan berasal dari seluruh Indonesia. Peserta terjauh berasal dari Sulawesi Barat. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan gambaran terkait dengan penanganan covid19 dan strategi pemulihan ekonomi di Lombok Barat. (Rf)

Gerung, Diskominfotik; Peringatan hari Aids sedunia pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, kali ini dilaksanakan tidak seperti biasanya seperti peringatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan memilih tempat di Bundaran Giri Menang Square diadakan giat edukasi, dengan bagi-bagi brosur dan masker bagi pengguna jalan yang melintas di GMS. Acara yang dimulai jam 7.00 pagi tersebut melibatkan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)Lombok Barat, Dinas Kesehatan Lobar, Diskominfotik Lobar, Pol PP, TNI, Polri dan beberapa crew dari Radio Suara Giri Menang, berlangsung di seputaran jalan di Bundaran Giri Menang Square Lombok Barat selasa, 1 Desember 2020.

Selain membagikan brosur edukasi tentang HIV AIDS para pengendara juga diingatkan untuk tetap menggunakan masker sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi copid 19 ini. Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Lombok Barat, H.Junaidi, kegiatan ini merupakan cara untuk memperingati hari Aids sedunia yang jatuh pada hari ini. Selain itu menurutnya edukasi tentang bahaya HIV AIDS ini harus terus dilakukan untuk memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan kepedulian diri dan keluarga agar terhindar dari virus mematikan ini.

“Momentum ini juga digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat denga cara membagikan brosur tentang HIV AIDS dan masker dengan melibatkan instansi Pemerintah terkait yg ada di Kabupaten Lombok Barat.”

Junaidi menambahkan, ke depannya bersama-sama dengan Dinas Instansi terkait akan terus lebih maksimal untuk melakukan pencegahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencapai tiga Zero (three Zero) yaitu, Target pada tahun 2030 dapat mengurangi orang terdampak, mengurangi diskriminasi terhadap penderita dan di harapkan tidak ada lagi yang meninggal karena penyakit ini.

“Kita akan perkuat solidaritas untuk menuju 3 Zero di kabupaten Lombok Barat, Insya Allah dengan kerjasama yang baik antar semua elemen semua bisa kita lakukan”. Ditambahkan H.Junaidi bahwa kasus HIV AIDS di kabupaten Lombok Barat masih Fluktuatif, hingga tahun 2020 ini ditemukan kasus sebanyak 25 orang positif.

Ia juga berharap agar kasus HIV AIDS di Daerah ini dapat di tekan. KPA sendiri telah lakukan dan menerapkan Program STOP, yakni memberikan penyuluhan, menemukan orang yang beresiko terjangkit, dan menemukan penderita untuk ditangani segera.

“Kami berharap agar masyarakat memahami bagaimana cara penularan dan pencegahannya, bila ada salah satu keluarga, tetangga, teman atau orang lain yang terindikasi terjangkit agar segera dilaporkan kepada petugas medis terdekat tentunya dengan tidak menjauhi dia dari pergaulan sehari-hari.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat,Hj.dr.gigi Ambar Yati seusai membagikan masker menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk keterlibatan langsung Dinas Kesehatan dalam upaya menekan jumlah kasus HIV AIDS di Lombok Barat, pada peringatan hari AIDS sedunia ini, Dikes Lobar membagikan 2000 masker kepada masyarakat. Ambar menambahkan Dinasnya terus melakukan koordinasi dengan KPA maupun OPD terkait dalam menekan angka HIV AIDS di Lombok Barat.(HLD)

Narmada, Diskominfotik Desa Pakuan Kecamatan Narmada salah satu Desa yang termasuk dalam tiga di Kecamatan Narmada disebut dengan istilah Sekawan Sejati yaitu Sesaot Pakuan dan Buwun Sejati mendapat bantuan dari PT. Pertamina melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk pengembangan Desa Wisata.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala CSR PT. Pertamina Intergratif Terminal Ampenan I Gusti Ngurah Yamatika disaksikan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si. bersama tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Setempat di Desa Pakuan Kecamatan Narmada Rabu 2/12/2020.

Bantuan yang diberikan berupa peralatan Camping ground seperti tenda 20 buah, tas carrier 2 buah , sleeping bag 6 buah, trekking 5 buah dan matras 10 buah.

I Gusti Ngurah Yamatika dalam sambutaanya mengatakan CSR pertamina akan selalu berupaya mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan termasuk program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahtraan masyarakat, pelestarian lingkuangan, dan pendidikan.

“Bantuan yang diberikan tidak besar namun dengan bantuan tersebut diharapkan menjadi stimulus kepada para pemuda di Desa Pakuan untuk meningkatkan kreativitas kemudian dapat mensejahtrakan masyarakat.” Ujarnya.

PT. Pertamina berupaya terus menerus secara berkesinambungan membantu dan akan menggali potensi Desa Pakuan lebih jauh lagi dengan harapan Desa Pakuan menjadi desa wisata hijau dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi apa yang dilakukan PT Pertamina yang ikut dalam mengembangkan Desa Wisata.

Menurut Fauzan Dilingkungan Pemerintah Daerah tiga desa di Kecamatan Narmada disebut dengan Desa Sekawan Sejati merupakan akronim dari Desa Sesaot, Pakuan dan Buwun Sejati, ketiga desa ini pengembangan destinasi pariwisata secara berkelanjutan atau Sustainable Tourism Observatory (STO) yang terdaftar di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Kementerian Pariwisata RI, karena itu, bantuan yang diberikatan Pertamina sangat tepat dilakukan.

Fauzan berencana akan kembali melakukan koordinasi dengan Institut Tehnologi Surabaya (ITS) yang sudah menandatangani MoU dengan Pemkab Lombok Barat terkait Pembinaan Desa Wisata.

“Nanti kita komunikasikan lagi dengan ITS, kita akan melangkah sesuai yang sudah ditindaklanjuti dan sepakati,”pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Forum CSR NTB Zainul Aidi mengatakan melalui desa wisata diharapkan menjadi trigger penggerak ekonomi di tingkat desa.

Di Desa Pakuan ini dia merintis sejak tahun 2019 namun karena terkendala covid-19, baru bisa dilaksanakan di tahun 2020 ini.

Selain pengembangan Desa Wisata di desa Pakuan Forum CSR terus koordinasikan tentang masalah Kesejahtraan Sosial (kesos) seperti masalah kemiskinan, disabilitas, dan dampak konflik, termasuk juga pengembangan home industry seperti di Desa Kuranji sekaligus memberikan pendampingan sampai tingkat pemasaran.

Menurut Zainul Pola pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dan fokus selama tiga tahun untuk memaksimalkan desa wisata. Dimana pola ini replikasi hasil rakor dengan Forum CSR se-Indonesia di Jogja

Sementara itu Kepala Desa Pakuan Mahdan Haris, menyebut selain bantuan peralatan dari Pertamina, ia juga membuka diri untuk perusaan lain untuk ikut membantu pengembangan desanya menjadi desa wisata. Karena menurutnya, masih banyak yang dibutuhkan selain fasilitas camping ground, termasuk infrastruktur untuk mendukung akses menuju air terjun.

“Semua tempat wisata kita kembangkan dan kelola melalui Bumdes dan penyertaan modal sudah dilakukan sebanyak Rp 100 juta melalui APBDes,”pungkasnya. (Diskominfotik/zul/ Sumber Prokopi Setda Lobar)

Gerung Diskominfotik, Tidak tanggung tanggung dua putra terbaik Kabupaten Lombok Barat raih Anugrah Kebudayaan Indonesia 2020, mereka adalah Rahardian Reno Wardana juara 1 Bidang Keahlian Dalang Wayang Sasak Lombok dalam Kategori Anak dan Remaja dan Zulpadli Bidang Keahlian Tradisi Pepaosan dalam Kategori Pelestarian.

Anugrah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2020 ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) diserahkan dan disematkan oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang didampingi oleh  Wakil Ketua Pokja Apresiasi Budaya, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kemendikbud RI Iskandar Eko di Aula Dikbud Lobar, Rabu, (2/12/2020).

Dalam sambutannya Wakil Ketua Pokja Apresiasi Budaya, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kemendikbud RI Iskandar Eko mengatakan kementrian menerima banyak sekali pendaftar dari seluruh Indonesia dalam hal melestarikan budaya masing-masing, dan dalam 1.050 pendaftar langsung diseleksi untuk masing-masing wilayah  dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ada 10 peserta yang mendaftar dan terpilih 33 orang di seluruh Indonesia 2 diantaranya putra terbaik Lombok Barat.

Kemendikbud RI memberikan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) sebagai penghargaan  kepada individu, komunitas dan Pemerintah Daerah yang telah berdedikasi dalam memajukan kebudayaan Indonesia, dengan kategori Maestro Seni Tradisi, kategori Pelestari, kategori Pencipta, Pelopor dan Pembaru, Kategori Anak dan Remaja, Kategori Pemerintah Daerah, dan Kategori Komunitas.

“Penerima AKI 2020 kita seleksi dengan ketat dan bisa dipertanggungjawabkan, karena penilainya para budayawan Indonesia yang sudah berpengalaman dengan beberapa tahapan, mulai dari tahapan seleksi baik administrasi maupun substansi, visitasi dan verifikasi lapangan dengan melihat kesesuaian kriteria, keistimewaan karya, intensitas dan konsistensi bidang keahlian yang ditekuni,” paparnya.

Eko menjelaskan usaha dari dinas pendidikan Dan kebudayaan dalam memberikan pembinaan kepada para pelestari budaya agar terus mengembangkan keahliannnya dan kesiapan pihak dinas pendidikan dalam hal pendaftaran dan melengkapi persyaratan serta data-data yang dibutuhkan pada saat mendaftar

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sangat mengapresiasi atas penghargaan kepada 2 anak putra terbaik Kabupaten Lombok Barat di bidang kebudayaan. Tidak main-main apresiasi yang secara formal di tingkat Nasional langsung dari Kemendikbud RI.

“Pada dasarnya kita di Pulau Lombok ini kebudayaannya satu karena berasal dari suku yang sama yaitu suku Sasak. Bisa kita pastikan dari Kabupaten/Kota manapun di Pulau Lombok ikut menyampaikan hasil karya budayanya ke Kemendikbud RI, itu sepertinya sama saja walaupun jenisnya berbeda,” akunya.

Dia menyebut, Pepaosan sudah diajukan oleh Kabupaten Lombok Barat ke Kemendikbud RI sebagai salah satu warisan budaya yang ditetapkan dan alhamdulillah Pepaosan ini sudah terdaftar.

“Lewat bidang kebudayaan Dikbud Lobar terus kita bina dan kita kembangkan. Alhamdulillah kemudian mendapatkan penghargaan dengan telah ditetapkan 2 putra terbaik Lobar di Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI),” terangnya.

Terkait wayang bisa dikatakan budaya Indonesia, tetapi masing-masing tempat memiliki ciri khas. Dan di Pulau Lombok yang sangat terkenal wayang kulitnya adalah kakek dari Rahardian Reno Wardana (Lalu Nasib).

“Ke depan meminta untuk terus berkreasi dan membina potensi-potensi dari anak kita, utamanya potret bagaimana mempertahankan kebudayaan kita,” harapnya. (Diskominfotik/ria/Prokopi)

Narmada, Diskominfotik – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lombok Barat kembali salurkan bantuan paket Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahap IV di halaman Kantor Camat Narmada, Selasa (01/12/2020).

TP-PKK, DWP, dan GOW Lobar sangat peduli dengan situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang kini masih melanda bangsa Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Barat.

Ketua TP-PKK Lobar Hj.Khairatun Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan, sebagai wujud kepedulian TP-PKK, DWP, dan GOW Lobar, pada tahap keempat ini kembali menyalurkan paket bahan dan alat PHBS yang ditujukan bagi posyandu-posyandu yang ada di Lombok Barat yang pada tahap-tahap sebelumnya ada 502 posyandu, sedangkan sekarang ini kita melengkapi untuk semua posyandu tidak salah hampir 900 posyandu yang tersebar di 10 Kecamatan di seluruh Lombok Barat.

“Kita menyalurkan paket PHBS dengan menggandeng pelaku UMKM untuk membuatkan Tempat Cuci Tangan dari tanah liat, ini guna membantu pelaku usaha dalam mewujudkan program pemerintah daerah dalam membeli produk-produk lokal, sesuai dengan pesan dan arahan dari Bupati Lobar untuk memberdayakan UMKM pada masa pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya

Dalam mencegah penularan Covid-19 di Lombok Barat, kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan masyarakat terutama kepada ibu-ibu agar selalu menerapkan perilaku hidup bersih, Kami harapkan kader-kader posyandu di Lombok Barat mengambil peran penting untuk membantu pemerintah dalam mengingatkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dengan melaksanakan PHBS pada keluarga terdekat dan lingkungan posyandu.

Ia menyebut, paket PHBS ini yang disalurkan pada masing-masing posyandu berupa Gentong Air Tanah Liat (Bong) untuk tempat cuci tangan, Face Shield, sabun cuci tangan (handsoap), masker untuk anak dan dewasa, semprotan dan cairan desinfektan untuk menyemprot tempat dan alat-alat posyandu.

Dalam kegiatan tersebut , Hj.Khairatun tetap mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pada air bersih yang mengalir, menerapkan sosial distancing, tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan, jikapun keluar rumah tetap menggunakan masker, serta menghindari tempat-tempat yang menjadi lokasi keramaian.

“Kita mengajak masyarakat juga untuk membiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tidak hanya dilakukan saat terjadinya wabah Pandemi Covid-19 ini saja, tetapi kita lakukan mulai sejak dini pada anak-anak dengan memberikan contoh pada mereka.

Di akhir sambutannya, dia mengajak seluruh kader untuk merevitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga, serta mengintegrasikan Posyandu tersebut dengan bank sampah ataupun kerajinan tangan lainnya.

“Kalau Posyandu Keluarga sudah ada di masing-masing desa, maka, masalah kesehatan, pernikahan dini, hingga stunting pasti teratasi,” tutupnya.(Diskominfotik/yani/angge/juan)

Batulayar, Diskominfotik; Gempa yang berkekuatan 6.3 dan 7.0 SR yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat beberapa tahun yang lalu telah menyebabkan rusaknya perumahan, sarana dan prasarana fasilitas umum termasuk sekolah-sekolah serta menelan korban jiwa. Pada sektor pendidikan sebagian besar satuan Pendidikan terdampak dan menyebabkan keseluruhan proses belajar mengajar terputus. Pada akhirnya banyak anak-anak usia sekolah yang terganggu aktifitas kegiatan belajarnya bahkan kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya dan terganggu hak-hak untuk mendapatkan Pendidikan serta Perlindungan dalam situasi kebencanaan.

Yayasan Plan Internasional Indonesia melalui project Building Back Safer Schools in NTB yang dimulai sejak tahun 2019 setelah merespon Bencana gempa kemudian melanjutkan dengan memberikan upaya lebih supaya Lombok Barat bisa menjadi percontohan untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Dalam kegiatannya selama satu tahun yang akan berakhir Desember 2020 ini Ada 10 Sekolah di lima kecamatan  di Lombok Barat yang didampingi sebagai percontohan dalam penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). “Saya berharap sekolah-sekolah ini dapat mengimbas ke sekolah lain dan meminta kepada fasilitator terus mendampingi walaupun project ini selesai pada tahun ini.” Ungkapnya. 

Hal ini disampaikan oleh Maulina Utami Ningsih dari Plan Internasional Indonesia pada acara Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Provinsi NTB di Jayakarta Hotel Batulayar Senggigi, Selasa 1/12/2020.

Hadir pada acara tersebut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Edy Furqon, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Khaerudin, S.Pd., M.Pd. dan para Fasilitator SPAB.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag. dalam sambutannya menyambut baik kegiatan ini lebih-lebih dengan adanya Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2020 terkait dengan satuan pendidikan aman bencana

“Alhamdulillah bahkan kita di Lombok Barat lebih dulu memiliki Peraturan Bupati  walaupun tidak spesifik mengatur tentang sekolah aman bencana tetapi justru lebih luas daripada itu yaitu Sekolah Ramah Anak dan itu juga cakupannya ada masalah keharusan kita untuk  menyiapkan sebuah Satuan Pendidikan supaya mereka itu selalu siap dalam menghadapi setiap kemungkinan terjadinya bencana.” Terangnya.

Menurut Fauzan menyangkut masalah Anak kita harus melakukan banyak hal karena anak-anak adalah masa depan, mulai dari pendidikannya, Psikologinya sampai dengan bagaimana mereka harus bisa mempersiapkan diri.

Terkait dengan bencana ini tidak hanya menyangkut bagaimana anak-anak bisa  aman dari bencana secara fisik tetapi juga psikologi mereka harus dipersiapkan dan ini tentunya bermula dari sejauh mana mereka siap menghadapi bencana itu.

Bencana alam termasuk non alam covid-19 memang luar biasa tantangannya, di Lombok Barat ada 11 sekolah Negeri dan Swasta yang di ijinkan untuk membuka proses pembelajaran tatap muka tetapi dengan prosedur yang sangat ketat setelah melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan sekolah itu, karena ada banyak pertimbangan, di satu sisi kita harus bisa memastikan anak-anak aman dari kemungkinan penularan covid-19, disisi lain justru anak-anak lebih terancam dari sisi psikologi, dari sisi kejiwaan dan dari sisi semangat ketika tidak bersekolah secara tatap muka. “Itulah sebabnya kita mengambil kebijakan memberikan izin 11 sekolah untuk membuka pelajaran tatap muka itupun dengan prosedur ketat serta pengawasan dan supervisi yang sangat ketat.” Ungkapnya.

Terkait dengan mempersiapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana Bupati memerintahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat  sepuluh sekolah percontohan dibuatkan semacam sekretariat bersama, sekolah-sekolah yang belum memiliki itu supaya diarahkan baik kepala Sekolahnya, Komitenya maupun guru-gurunya untuk datang belajar ke sekolah itu. “agar ke depan semua sekolah memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana.” Tutupnya. (Diskominfotik/Zul)

Gerung, Diskominfotik; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 Kabupaten Lombok Barat melalui sidang paripurna Senin 30/11/2020.

Hadir dalam Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD tahun 2021 antara lain Bupati Lombok Barat, Ketua Dan Para Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Unsur Forkompinda, semua anggota DPRD Lombok Barat, Para Kepala OPD, Para Camat, dan undangan lainnya.

Rancangan perda ini disahkan menjadi Perda setelah anggota DPRD menyetujui laporan Badan Anggaran DPRD yang dibacakan oleh Lalu Irwan SP.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Pendapatan Daerah direncanakan Rp. 1,747 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp, 293,112.miliar pendapatan transfer Rp. 1,384 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 70,193 miliar

Belanja Daerah dialokasikan sebesar 1,697 triliun dengan rincian Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp 1,187 triliun, Belanja modal dialokasikan sebesar Rp 251,261 miliar dan Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp 2 miliar, Serta belanja transfer dialokasikan sebesar Rp 257,978 miliar.

Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 300 juta sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 40,959 miliar

Jumlah pembiayaan Netto setelah Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi minus Rp 49,659 miliar.

Dari beberapa uraian sebagaimana tersebut di atas Anggaran Pendapatan Daerah yang tertuang dalam rancangan APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 mengalami surplus Rp, 49.659 miliar, surplus ini akan dipergunakan untuk menutupi pembiayaan yang mengalami defisit sebesar Rp. 49.659 miliar.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam pidatonya setelah pengesahan Rancangan APBD tahun 2021 ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota Dewan yang telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pembahasan RAPBD tahun 2021 bersama DPRD berjalan sangat intens dan konstruktif, Pemerintah Daerah dan DPRD sama-sama menyadari bahwa adanya tantangan besar yang harus dihadapi akibat dari pandemi covid 19 dan dampak ketidak pastiannya saat ini maupun di tahun 2021.

“APBD menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas baik di dalam penanganan di berbagai bidang utamanya dibidang kesehatan, perlindungan masyarakat yang rentan dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional tahun 2021.” Ungkapnya.

Hubungan ekspansi fiskal untuk menanggulangi  covid-19 dan dampak sosial ekonominya harus dilakukan secara ekstra ordinaring pada tahun 2020 dan akan berlanjut pada tahun 2021. Hal ini tentu saja memiliki beban yang begitu besar terhadap penanganan dan keberlanjutan APBD sebagai instrumen fiskal.

“Meskipun Pemerintah Daerah terus fokus dalam penanganan covid-19 dibidang kesehatan dan penanganan sosial ekonomi namun Pemerintah Daerah terus menjaga ketahanan dan kesehatan APBD serta berusaha secara bertahap untuk memulihkan kembali kesehatan APBD atau konsolidasi jangka menengah dan panjang.” Tegasnya (Diskominfotik/zul)

Gerung, Diskominfotik; Terobosan Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Barat dalam menangani Penerangan Jalan Umum melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha memasuki tahapan Market Sounding/Market Consultation setelah melalui beberapa proses antara lain Proses Perencanaan/Persetujuan FS, Penunjukan Pemrakarsa  dan Proses Persetujuan DPRD.

Market Sounding ini bertujuan untuk mendapatkan masukan (feedback) dari pasar terhadap bentuk kerjasama yang ditawarkan dan juga untuk menginformasikan proyek ini kepada pasar atau calon investor jauh sebelum masa tender.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rusditah, S.Sos. Kepala Dinas Kominfo Ahad Legiarto, Kepala OPD terkait, para Kepala Bagian Setda Kabupaten Lombok Barat di ruang rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat dan diikuti pula oleh Bappenas RI di Jakarta,  PT. PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia) Jakarta dan para calon investor secara virtual/video conference, Senin 30/11/2020.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rusditah, S.Sos.dalam paparannya menyampaikan kondisi Kabupaten Lombok Barat bahwa Kabupaten Lombok Barat sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Lombok Barat terkait  KPBU-PJU ini dan akan ditindaklanjuti dg meminta persetujuan Gubernur NTB setelah selesai Market Sounding ini.

Menurut Rusditah kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat cukup tinggi antara lain dalam upaya mendukung Destinasi Wisata dan penunjang dari KEK Mandalika dan saat ini Lombok Barat berkembang cukup baik dalam hal kepariwisataan, salah satu menjadi kendala adalah Penerangan Jalan Umum (PJU) karena sektor pariwisata merupakan salah satu andalan PAD Kabupaten

Kondisi Lampu di Kabupaten Lombok Barat relatif masih sangat rendah yang masih 40%, dari kebutuhan dan penyebaran titik lampu belum merata, beberapa ruas jalan daerah wisata belum difasilitasi oleh lampu penerangan jalan yang standart  dan belum seluruhnya menggunakan meterisasi.

“Walaupun dalam kondisi Covid-19 ini kita terus melakukan upaya pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberi daya dukung destinasi wisata. Sehubungan dengan negara kita masih mengalami pandemi COVID-19, maka kegiatan ini dilakukan secara virtual, namun tidak mengurangi makna dan prosedurnya.” terang mantan Kepala BAPPEDA ini.

Sementara itu Bappenas yang juga sebagai narasumber dalam kegiatan ini memaparkan bahwa Kabupaten Lombok Barat ingin melakukan percepatan dalam pembangunan dan penataan Penerangan Jalan Umum tetapi karena keterbatasan anggaran dan dimungkinkan atas peraturan Presiden untuk kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan KPBU.

“ Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan KPBU telah diatur oleh Perpres, Permen dan Perka, untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunannya.

Kemudian dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) yang merupakan BUMN 100% milik Pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Keuangan yang salah satu mandat utamanya adalah menjamin Infrastruktur dengan skema KPBU menjelaskan pada saat ini PT PII memiliki 3 mandat utama yaitu sebagai asistensi untuk penyiapan pendampingan transasksi, Penjaminannya terkait proyek KPBU sebagai institusi/ single window yang memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur KPBU di Indonesia, terkait dengan penjaminan kredit namun lebih pada penjaminan untuk pinjaman langsung pada BUMN.

Peran PT. PII dalam pembangunan Infrastruktur di Indonesia, termasuk pembangunan PJU di Kabupaten Lombok Barat antara lain peningkatan BANKABILITY atau Memberikan kenyamanan bagi Investor dalam mendukung pembiayaan proyek KPBU dalam mencari pendanaan atau pembiayaan, kemudian penjaminan ACCOUNTABILITY yaitu Memastikan proses penjaminan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Meningkatkan MANAJEMEN RISIKO bersama PJPK memastikan alokasi resiko yang adil antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam rencana mitigasi resiko yang terukur dan terakhir penjaminan ini adalah meningkatkan TRANSPARANSI meningkatkan kredibilitas proyek dari perspektif investor di mana seluruh proses KPBU dilakukan secara transparan untuk mendapat keadilan hingga proses lelang.(Diskominfotik/Zul)

Gerung, Diskominfotik; Pembangunan pemberdayaan perempuan adalah salah Satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan merupakan komitmen nasional yang berkelanjutan di mana kondisi perempuan saat ini masih banyak terjadi kesenjangan.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan Kapasitas perempuan telah banyak melakukan gerakan/kegiatan terhadap perempuan dengan terus melakukan pembinaan dengan membentuk organisasi masyarakat maupun organisasi wanita di mana mereka berperan penting, baik dalam proses perencanaan sampai pemanfaatan pembangunan.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun pada acara Pembinaan Penguatan Kapasitas Manajemen Organisasi Wanita Kabupaten Lombok Barat di Aula Exavator Dinas PUPR Lombok Barat, Kamis 26/11/2020.

Acara yang dihadiri oleh wakil bupati Hj. Sumiatun, Kepala  DP2KBP3A Ramdan Hariyanto, perwakilan beberapa organisasi wanita seperti GOW DWP ISWARA Dan beberapa organisasi lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Hj. Sumiatun  menyuarakan gerakan PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA) guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari diskriminasi, karena menurut Sumiatun Lombok Barat masih mengalami banyak problema seperti kekerasan terhadap perempuan Dan anak serta angka pernikahan anak.

Demi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak maka Pemerintah harus membentuk triable yang mencakup kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

Masyarakat dan wanita memiliki peranan penting dalam menyebarluaskan informasi guna mendukung terbentuknya gerakan PUSPA ini dan tentunya akan membantu Kabupaten Lombok Barat membentuk gerakan PUSPA (forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan Dan anak).

Pada kesempatan yang sama Kepala DP2KBP3A Ramdan Hariyanto memaparkan kegiatan pembentukan forum PUSPA ini sebagai lanjutan dari banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan di mana kegiatan ini memfokuskan peran perempuan di Lombok Barat baik di bidang pemerintahan maupun masyarakat. dengan demikian peran perempuan sangat menunjang baik pembangunan yang ada di Lombok Barat, guna mencegah terjadinya Pernikahan Dini.

“ Dengan dibentuknya forum ini maka bisa menjadi momentum atau komitmen peran perempuan di berbagai bidang di Lombok Barat.” Tuturnya. (Diskominfotik/yani/zul)