Giri Menang, 5 April 2020. Setelah Surat Keputusan (SK) Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona (Covid-19) diterbitkan Bupati Lombok Barat beberapa waktu lalu, langkah cepat pun dilakukan. Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid pada rapat pertama Gugus Tugas penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa operasional penanganan covid-19 di Pelabuhan Lembar akan diambil alih oleh gugus tugas. Hal itu dimaksudkan bupati untuk meyakinkan masyarakat bahwa penanganan covid-19 benar-benar dilakukan secara tepat sesuai prosedur.

Bupati menjelaskan, anggota gugus tugas penangana covid-19 adalah unsur Pemerintah Daerah, TNI-Polri, serta unsur otoritas pelabuhan seperti KKP, Pelindo, KSOP dan lain-lainnya.

“Itu kan bapak dan ibu sekailan juga kita SK-kan menjadi gugus tugas, cuma kita tambah dan kita ingin masuk. Kalo mungkin ada yang kurang laporkan ke gugus tugas, kita akan siap memback-up,” tegas bupati pada Rapat Percepatan Penanganan Covid-19 di Pendopo Bupati, Sabtu (4/4).

Selain maksud tersebut, bupati juga ingin memastikan kepada siapa pun yang masuk ke Lombok melalui pelabuhan Lembar telah dilakukan screening atau telah mendapatkan penanganan sesuai SOP, sehingga masyarakat tidak hawatir dan takut terhadap kedatangan orang dari luar daerah.

“Kita ingin psikologis masyarakat tidak terganggu. Fakta juga menunjukkan, faktor psikologis seperti khawatir dan ketakutan masyarakat sering sekali berpengaruh terhadap kemungkinan itu,” seru bupati.

Untuk menambah keyakinan masyarakat, bupati juga meminta Kepolisian Resort Lombok Barat untuk mendirikan tenda dan menempatkan personilnya di pelabuhan. Menurut bupati tindakan tegas perlu dilakukan kepada orang yang datang dan pihak-pihak yang tidak taat aturan, dan hal ini yang bisa melakukannya menurut bupati adalah unsur Polri-TNI.

“Satu contoh, tadi ada satu bis santri datang dari Jawa, kok bisa pindah ke bis yang lain?. Itu kan justru menambah kemungkinan kontak dengan orang lain. Kenapa bis yang itu saja yang mengantarkan dan penjemputnya itu bisa mengikuti bus tersebut. Saya yakin kalau polisi yang mengatur , hal itu tidak akan terjadi,” sesal bupati.

Sementar itu, pihak Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Lembar (KSOP) M. Junaidin mengatakan pihaknya telah berupaya dan mengakomodir intruksi pemerintah, baik itu intruksi pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Lombok Barat. Sejauh ini pihaknya telah melakukan upaya pencegahan seperti penyemprotan kapal secara berkala tiga kali sehari. Selanjutnya pengecekan kesehatan kepada penumpang yang selanjutnya mendapatkan kartu kuning sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan.

“Dari upaya-upaya kita selama ini, ada tingkat-tingkat kesulitan yang kita hadapi di lapangan, dari tingkat kesulitan itu kita mengambil tingkat yang paling efektif. Untuk pengecekan penumpang kita berharap naik dan turun kita lakukan, tetapi yang paling efektif kita lakukan saat ini adalah saat penumpang naik. Khusus untuk yang ke NTB itu dilakukan di Padangbae serta yang ke Bali kita lakukan disini. Itu dibuktikan dengan kartu kuning tersebut,” jelasnya.

Hal lain yang telah dilakukan, kata Junaidin adalah mengurangi 50 persen jumlah penumpang, ia mencontohkan kapal yang muatannya 200 penumpang, sekarang ini dikurangi menjadi 100 penumpang. Hal Itu dimaksudkan untuk membuat jarak antar penumpang sesuai protokol kesehatan saat ini.

Sementara itu Kapolres Lombok Barat AKBP. Bagus Satriyo Wibowo memastikan hari ini (5/5) tenda kepolisian sudah terpasng di Pelabuhan Lembar sebagai posko sentral penanganan pencegahan covid-19. Tenda tersebut akan ditempati oleh personil dari Polri, TNI, ASDP, KKP dan Syahbandar, dishub dan lain-lain.

“Di Polri, saya akan menempatkan sepuluh personil selam satu bulan ke depan, dan saya akan menyiapkan sepuluh personil lagi ketika situasi membutuhkan personil dan akan standby di Polres,” kata Kapoles.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, 5 April 2020 – Paling sedikit 1.316 karyawan di 17 hotel di kawasan Lombok Barat harus dirumahkan akibat merebaknya Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Saepul Ahkam saat melakukan pengecekan kondisi terkini di Kawasan Senggigi Lombok Barat, Sabtu (4/4/2020).

“Menurut data dalam himpun cepat kemaren, ada 17 hotel yang mengirimkan data, mereka terpaksa merumahkan para karyawannya karena sepinya okupansi akibat virus Corona,” terang Ahkam.

Ahkam bahkan menyebutkan setidaknya ada 7 hotel yang mengambil kebijakan menutup usahanya untuk sementara waktu.

Untuk para karyawan, Ahkam memastikan kebijakan merumahkan terpaksa diambil oleh manajemen hotel agar mereka bisa bertahan di masa yang sulit ini.

“Tidak hanya hotel, tapi termasuk usaha hiburan, restoran, dan jasa usaha wisata lainnya, bisa jadi juga mengambil kebijakan yang sama,” terang Ahkam.

Ahkam mengaku akan terus berusaha menghimpun data tersebut sebagai basis data bagi pemerintah untuk mengkaji penanganan dampak sosial ekonomi dari wabah virus Corona itu.

“Kita akan komunikasikan ke Pemerintah Pusat melalui Provinsi agar para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa mendapat stimulus program yang mampu membantu mereka dari kesulitan bekerja,” papar Ahkam.

Pasca maklumat dari Pemerintah, Kawasan Senggigi yang menjadi primadona wisata di Lombok Barat seperti mati akibat edaran untuk mengantisipasi wabah virus Corona.

“Semua usaha hiburan tidak ada yang buka, restoran pun banyak yang tutup, hanya beberapa restoran kecil dan pedagang kaki lima yang masih buka tapi tidak melayani makan di tempat,” terang Ahkam.

Ditanya soal stimulus kemudahan atas kewajiban pajak dan retribusi bagi usaha pariwisata, pria yang juga pelaksana tugas Kepala Bagian Humas dan Protokol itu belum bisa memastikan apakah akan ada stimulus keringangan bagi mereka yang menjadi wajib pajak dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Pariwisata ini salah satu penyumbang PAD (pendapatan asli daerah, red) bagi Lombok Barat. Keputusan Pemerintah Pusat, hanya KEK Mandalika yang mendapat kemudahan soal pajak, Senggigi tidak,” tegas Ahkam.

Namun seperti halnya saat bencana gempa dahulu, Ahkam menduga bisa jadi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak pelaku pariwisata.

“Saya tidak tahu pasti, tapi yang paling mungkin itu keringanan soal waktu, denda, atau bahkan pengurangan pada item pajak retribusi tertentu,” papar Ahkam memperkirakan.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, 5 April 2020 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid secara khusus meminta masyarakat di Kabupaten Lombok Barat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai pihak yang menghambat upaya pemerintah dalam mencegah merebaknya virus Corona.

“Kita ingin wilayah kita ini tetap masuk zona hijau, tidak ada yang PDP (Pasien Dalam Pengawasan, red). Untuk itu kita harus menyiapkan berbagai langkah agar masyarakat kita tidak berinteraksi dengan siapapun yang potensial menyebarkan virus Corona ini,” kata Fauzan Khalid saat dihubungi usai melakukan pemeriksaan Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak (PSPPSA) “Sasambo Matupa” di Desa Selat Narmada Lombok Barat, Sabtu Kemarin (4/4/2020).

Salah satu langkah yang ditempuh pihaknya adalah dengan meminta pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan PSPPSA sebagai salah satu pusat karantina Orang Dalam Pemantauan (ODP). Pusat karantina ini direncanakan akan menjadi pusat karantina kedua di Lombok Barat selain Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Gunung Sari.

“Panti ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi. Daya tampungnya sampai 60 orang. Kita bisa menjadikannya sebagai pusat karantina warga Lombok Barat yang datang dari luar daerah untuk diperiksa kesehatannya sebelum mereka menjalani isoloasi mandiri di rumah masing-masing,” terang orang nomor satu di tanah Patut Patut Patju ini.

Terkait dengan persiapan PSPPSA di Desa Selat sebagai Pusat Karantina, saat ini aku Fauzan, pihaknya melalui BPBD, Dinas Kesehatan dan Kantor Camat Narmada sedang melakukan sosialisasi dan penyiapan lainnya di lokasi.

“Hari ini ada sosialisasi ke Kepala Desa, para Kepala Dusun, dan tokoh agama tokoh masyarakat di Desa Selat agar bisa mendukung. Harapan kita mereka ini lah yang menjadi garda terdepan dalam proses isolasi para ODP agar tidak keluar dari Pusat Karantina sebelum mereka diperikasa kesehatannya dan diberlakukan berbagai prosedur pemantauan lainnya,” kata Fauzan.
Namun Fauzan menyayangkan respons beberapa pihak yang tidak memiliki respons yang sama dengan Pemerintah.

“Saya sudah mensinyalir ada provokasi kepada masyarakat untuk menolak. Belum-belum kok sudah mau menolak? Kita ini lebih mengutamakan keselamatan banyak pihak, toh kawasan Panti ini cukup jauh dari pemukiman dan nantinya kita akan menerapkan standar yang ketat terhadap pengawasan ODP tersebut,” terang Fauzan.

Fauzan berharap agar kasus penolakan oleh sebuah lembaga swadaya manusia (LSM) atas penunjukan SKB Gunung Sari sebagai pusat karantina tidak terulang lagi di PSPPSA Selat Narmada ini. Pada kenyataannya kemudian walaupun ada segelintir masyarakat yang menolak SKB Gunung Sari sebagai Pusat Karantina, setelah diberikan penjelasan mereka bisa menerima.

Demikian pula dengan penyebaran berita hoax, Bupati Lombok Barat meminta masyarakat hanya mempercayakan sumber berita yang terpercaya adalah yang bersumber dari Pemerintah, terutama dari Satgas di Pemerintah Provinsi sebagai pengendali utama di Provinsi NTB.

“Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Bisa jadi itu hoax yang hanya akan meresahkan. Saat ini, lebih baik masyarakat mengikuti seluruh arahan dari Pemerintah untuk social distancing. Berdiam diri di rumah, dan tetap menjaga kesehatan diri dengan menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan tidak menghadiri kerumunan banyak orang,” pinta Fauzan.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, 5 April 2020 – Tuntutan masyarakat untuk membatasi, bahkan menutup akses Pelabuhan Lembar terkait dengan merebaknya virus Corona atau Covid-19 ditanggapi sangat serius oleh Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Lombok Barat. Serangkaian rapat koordinasi dilakukan secara marathon untuk membahas pencegahan dan penanggulangan pun berkali-kali digelar, terutama terkait dengan isyu mobilitas warga saat musim mudik yang memanfaatkan jasa penyeberangan laut melalui Pelabuhan Lembar.

“Dalam bekerja, kami patuh dengan arahan tiga pihak, yaitu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Saat ini kami telah melakukan berbagai upaya pencegahan, di antaranya dengan melakukan pembatasan penumpang sampai lima puluh persen untuk menjamin social distancing,” ujar Kepala KSOP Lembar M. Junaiding saat mengikuti Rapat Koordinasi Satgas di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Lombok Barat, Sabtu (4/4/2020) kemarin.

Pihak pelabuhan pun imbuh Junaiding, menetapkan prosedur standar untuk mencegah merebaknya Covid 19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain melakukan penyemprotan disinfektan sebanyak tiga kali sehari untuk seluruh kapal yang beroperasi, pihaknya pun melakukan penyemprotan terhadap kendaraan dan para penumpang.

“Kita tidak hanya berhadapan dengan manusia sebagai penumpang, tapi juga kendaraan yang meliputi truck barang, kendaraan pribadi, dan bus dengan penumpangnya,” tambah Junaiding.

Namun pada prinsipnya kata Junaiding, upaya pencegahan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan kelancaran arus lalu lintas penumpang agar tidak terjadi penumpukan.
Senada dengan Junaiding, Kepala KKP Mataram Wayan Diantika yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut menjelaskan prosedur lain untuk memperkuat prosedur pencegahan, yaitu dengan menerbitkan Kartu Kuning khusus penumpang. Wayan memastikan semua data penumpang dan rekam suhu tubuh saat memasuki dan keluar kapal telah didapatkannya dan terrekam melalui kartu kuning itu.

“Dengan kartu kuning tersebut, kita bisa mengetahui dan men-tracking dengan siapa seseorang berinteraksi selama perjalanan di atas kapal,” terang Junaiding.

Dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah H. Baehaqi, Seluruh Asisten, Kepala BPBD Mahnan, Kepala Dinas Perhubungan H. Moh. Nadjib, Kepala Dinas Kesehatan Hj. Ambaryati, beserta seluruh komponen yang terlibat di Pelabuhan Lembar seperti pihak ASDP, Pelindo III, KKP Mataram, dan KSOP Lembar, mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah Pos Komando (Posko) yang melibatkan seluruh unsur termasuk dari pihak Kepolisian Resort (Polres) Lombok Barat khusus di Pelabuhan Lembar.

Menurut Kapolres Lombok Barat Bagus Satria Wibowo, dengan adanya Posko tersebut, pihak Satgas bisa lebih serius dan fokus dalam melakukan pencegahan merebaknya virus yang dibawa dari warga yang datang ke Pulau Lombok.

“Besok (hari ini, red) posko tersebut sudah harus ada. Bila perlu Senin kita apel siaga di posko tersebut,” tegas Bagus sambil memastikan pihak Polres Lombok Barat akan menyiagakan sepuluh personil untuk setiap shift tugas.

Bagus meminta pengisian personil tersebut juga melibatkan berbagai unsur seperti dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, di samping personil yang terkait langsung dengan urusan pelabuhan.

“Jadi ini jumlahnya cukup banyak sehingga perlu kesiapan semua pihak, termasuk dengan melengkapi Alat Pelindung Diri bagi para petugas yang berjaga,” pinta Bagus.

Bupati selaku Ketua Satgas di Kabupaten Lombok Barat, H. Fauzan Khalid di kesempatan lain menanggapi positif atas inisiatif pembentukan Posko di Pelabuhan Lembar.

Bahkan dirinya mengaku telah meminta Dinas Perhubungan juga bisa menempatkan personil di Bandara agar alur informasi penumpang yang datang dari luar sebagai salah satu upaya pencegahan penularan virus.

“Kita harus menyentuh aspek psikologis massa agar mereka sadar dengan bahaya virus ini. Dengan adanya Posko, masyarakat bisa diingatkan untuk lebih waspada, melakukan isoloasi mandiri, dan mendukung berbagai upaya pencegahan yang kita lakukan,” terang Fauzan Khalid.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, 4 April 2020 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali berinisiatif untuk menyiapkan Pusat Karantina selain Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Sari. Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid menawarkan agar Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak (PSPPSA) “Sasambo Matupa” yang berada di Dusun Montong Desa Selat Narmada ditetapkan sebagai Tempat Karantina Orang Dalam Pemantauan (ODP) untuk mencegah penyebaran Covid 19.

Inisiatif tersebut adalah untuk mengantisipasi melonjaknya ODP yang datang dari luar daerah, terutama dengan masuknya musim mudik dan Bulan Ramadhan.

“Ini untuk mengantisipasi bila di SKB Gunung Sari penuh,” ujar Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid saat meninjau lokasi tersebut, Sabtu (4/4/2020).

Kepala Panti Sosial tersebut Ahim Iskandar saat dihubungi via telpon menegaskan dukungannya atas keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Karena sudah menjadi arahan secara nasional, prinsipnya kita siap mendukung. Ini masalah kita bersama,” tegas Ahim Iskandar.

PSPPSA “Sasambo Matupa”, imbuh Ahim, menyiapkan empat wisma untuk menjadi tempat penampungan ODP.

“Setiap wisma bisa menampung antara 10 sampai12 orang. Kalau dibutuhkan, ada ruang tamu yang bisa kita sulap sebagai ruangan tempat tidur,” ujar Ahim.

Namun Ahim Iskandar meminta agar Pemkab Lombok Barat bisa menyiapkan Alat Pelindung Diri (ADP) bagi personil yang akan melayani para warga yang akan dikarantina.

“Termasuk dengan alat pencegahan seperti hand sanitizer dan lainnya,” pinta Ahim.

Menimpali hal itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid memastikan agar pusat karantina ini pun dilengkapi dengan ADP yang standar untuk penanganan ODP.

“Kita pastikan panti sosial ini bisa dijadikan pusat karantina karena lumayan jauh jaraknya dengan pemukiman. Besok kalau ijin diberikan, kita akan langsung siapkan dan lakukan penyemprotan disinfektan,” terang Fauzan.

Saat mengunjungi panti sosial ini, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Baehaqi, Kepala BPBD Mahnan, Kepal Dinas Sosial Lalu Martajaya, dan Kasat Pol PP Baiq Yeni S. Ekawati serta Plh. Camat Narmada Muhammad Busyairi.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan SKB Gunung Sari sebagai pusat karantina bagi para ODP yang telah melakukan perjalanan ke daerah yang zona merah.

“Beberapa hari yang lalu kita sempat mengkarantina rombongan santri dan wali santri yang datang dari Jawa Timur. Saat ini semua sudah kita pulangkan setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup ketat. Mereka kita minta melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing,” terang Kepala BPBD Lombok Barat Mahnan.

Mahnan memastikan masih tersisa hanya satu orang yang masih di karantina.

“Ada guide pariwisata yang masih kita karantina karena ditolak pulang ke rumah oleh warga tempat tinggalnya,” ujar Mahnan.

Secara khusus Mahnan menyayangkan sikap ODP yang diketahui berasal dari Kuripan tersebut karena menuntut fasilitas karantina yang berlebihan.

“Masak minta fasilitas seperti hotel?. Kalau fasilitas akomodasi, kelengkapan mandi dan konsumsi sudah disiapkan, kan sudah cukup?,” keluh Mahnan mempertanyakan sikap ODP satu itu.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, Jumat, 3 April 2020- Setelah Kabupaten Lombok Barat bersama 114 Kepala Daerah di Indonesia Bagian Timur menggelar Teleconference Covid-19, bersama Kementerian Dalam Negeri Jumat Pagi (3/4), sorenya Bupati Lombok Bara H Fauzan Khalid bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) menggelar rapat terbatas di Aula Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah, Ketua Pengadilan Negeri Mataram Isnurul Syamsul Arif, SH, MH, Kepala Kejari Mataram Yusuf, SH, MH, Dandim 1606/Lombok Barat Kolonel Czi Efrijon Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S Wibowo, Kabag Ops Polres Mataram, Sekda Lombok Barat Dr H Baehaqi, MM dan para Asisten serta OPD terkait lainnya.

Di hadapan Forkompinda, Sekda Lombok Barat Dr. H Baehaqi MM, menjelaskan, rapat terbatas tersebut dilakukan atas terbitnya SK Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang disusun berdasarkan SE Mendagri 440/226/2020, 29 Maret 2020 menggantikan SK tanggap siaga yang disusun bedasarkan Permendagri No 20/2020. Menurut Sekda, SK Gugus ini lebih spesifik dibanding dengan SK sebelumnya. Terkait gugus tugas ini Lombok Barat merupakan kabupaten pertama di NTB yang telah menyelesaikan hal ini sebagai pedoman untuk langsung bergerak dalam mencegah penyebaran Covid-19 ini.
Sekda juga menyingggung materi teleconference dengan Kemendagri yang pada intinya yang harus segera untuk ditangani adalah terkait dengan Bansos dan hibah tidak lagi mengacu pada Permendagri no 32/2019. Namun berdasarka Kepmen Nomor 20/2020 yang bersifat sangat-sangat spesifik.
“Jika suatu lembaga membutuhkan peralatan bagi penanganan Covid-19 ini bisa diberikan untuk menangani Covid 19 ini,” ujar Sekda.

Begitu pula menyangkut Bansos, pemerintah tidak lagi memberikannya dalam bentuk sembako yang dikhawatirkan menimbulkan masalah di kemudian hari, namun akan diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam bentuk uang. “Hal ini dilakukan sebagai wujud efisiensi, mencegah psyical distancing. Namun kita carikan dulu dasar operasional untuk itu. Lembaga-lembaga pemerintah di luar Pemda juga berhak mengajukan Bansos untuk tujuan penanganan Covid-19 ini,” ujarnya.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengungkapkan, rapat terbatas ini dianggap penting terkait siapa, apa dan bagamana menyusun langkah-langkah terkait pencegaha covid 19 ini.

“Saya berharap setelah rapat ini ada pertemuan lebih lengkap lagi sesuai dengan susunan personalia gugus tugas ini. Kita ingin mendapatkan masukan masukan terkait program apa yag akan kita laksanakan dalam penanganan wabah ini,” ungkap Bupati.

Meski demikian, bupati mengaku lega akan status Lombok Barat hingga sat ini masih hijau. Harapannya informasi baik ini akan tetap baik. Meski demikian bupati meminta seluruh jajaran Pemda dan masyarakat pada umumnya tetap mengambl langkah-langkah konkrit masif semua pihak.

Mempertegas penjelasan Sekda H Baehaqi, bupati terkait arahan Kemendagri saat teleconference dengan 114 Kabupaten/kota, Bupati menyimpulkan ada empat arahan Kemendagri.

Di antaranya, Pemda diminta merelokasi anggaran sesuai dengan Permenkeu untuk kepentingan kesehatan secara langsung baik APD, insentif bagi petugas kesehatan dan hal-hal lain terkait dengan Covid1-9. Tentang operasional Gugus Tugas ini, Pemda nantinya akan merencakan menambah anggaran di tingkat kecamatan, tindak lanjut dari Bupati kepada Kades untuk lebih fokus lagi mengalokasikan dana penanganan ini dari DD/ADD.

“Untuk penggantian sembako nantinya akan dialihkan dalam bentuk BLT. Namun harus jelas siapa penerimanya tentu yang sangat membutuhkan. Walaupun ada program pemerintah lainnya seperti PKH bagi masyarakat miskin,” ungkapnya.

Selanjutnya menurut bupati berdasarkan kebijakan Kemendagri, upaya-paya pencgahan Covid-19 ini bisa dianggarkan. Dan di Lombok Barat berdasarkan pengalaman sebelumnya saat terjadinya gempaa, Pemkab Lombok Barat selau melibatkan BPKP ataupun Inspektorat.
”Hal ini kami lakukan karena kami banyak belajar dari peristiwa gempa 2018 lalu. Alhamdulillah Lombok Barat tak ada masalah dibanding dengan kabupaten/kota lain terkait dana gempa termasuk sumbangan dari pihak luar,” ungkapnya.

Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah pada prinsipnya menyebutkan, jika DPRD mensupport terkait penanganan Covid-19. Hanya saja perlu dipastikan penanganannya tepat sasaran. Status hijau Lobar saat ini diharapkan tetap seperti itu. Namun akan lebih bak untuk tetap dilakukan antisipasi dan upaya pencegahan secara terus-menerus.
Nurhidayah juga menyinggung bagamana menyiapkan lokasi karantina terutama wrga yang baru datang dari Luar daerah (LD) dan Luar Negeri (LN). “Jika ini bisa kita lakukan penekanannya terhadap masyarakat yang terdampak itu bisa kita lokalisir,” ungkap Nuhidayah.

Masukan yang sama juga disampaikan Kepala Kejari dan Ketua PN Kelas 1 A Mataram untuk tetap mengindahkan himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona-2019 ini. “Rencana kegiatan agar segera dibuat dan tetap melibatkan BPKP dan Inspektorat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” saran Kepala Kejari Mataram, Yusuf SH, MH.

Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S Wibowo merencanakan dalam waktu dekat ini akan menggelar patroli di sejumlah jalan-jalan tertentu untuk diblokir untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan guna memastikan warga terkena atau tidak terhadap wabah pandemic ini.

“Kita juga akan patroli guna menertibkan sejumlah wilayah yang kerap kali dijadikan titik kumpul warga dalam jumlah banyak mulai pukul 22.00 Wita ke atas dan mematikan lampu.
“Masyarakat diminta untuk segera pulang dan beristirahat lebih awal dan tidak berkeluyuran. Hal ini kita lakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona,” kata Kapolres.

Dandim 1606 Lombok Barat Kol Czi Efrijon menawarkan 8 solusi pecegahan virus Covid-19 ini. Di antaranya, agar di setiap dusun/lingkungan disiapkan alat Disinfektan, pemberlakukan jam malam mulai pukul 22.00 Wita, meniadakan sholat Jumat, akad nikah cukup di KUA saja, menutup pintu masuk, menyiapkan tempat isolasi warga, membentuk Tim Reaksi Cepat dalam keadaan daruat dan bantuan APD bagi petugas medis baik dari kesehatan ataupun TNI-Polri.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, 3 April 2020. H.Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat memberi dukungan kepada tenaga kesehatan yang menangani virus corona (covid -19). Dukungan itu ditunjukan bupati dengan memberikan ratusan parsel berisi buah kepada dokter dan perawat rumah sakit serta puskesmas di Lombok Barat. Dijelaskan bupati, pemberian parsel ini diharapkan bisa menggugah hati masyarakat yg mampu untuk turut memberi dukungan moril maupun materil kepada insan kesehatan yg menangani covid-19.
“Kita berharap masyarakat kita yg mampu tergugah hatinya membantu para pejuang terdepan kita menghadapi virus corona,” harap bupati.

Menurut bupati, para tenaga kesehatan ini telah berupaya melakukan yang terbaik untuk mencegah mewabahnya virus corona di Kabupaten Lombok Barat. Ratusan parsel ini, kata bupati, berasal dari sumbangan masyarakat untuk disalurkan kepada tenaga kesehatan yang telah berusaha keras melakukan tindakan medis kepada masyarakat.

“Kita Bagikan di Rumah Sakit Tripat (Patut Patuh Patju), Rumah Sakit Awet Muda dan sisanya untuk semua puskesmas. Parsel ini berasal dari masyarakat untuk disalurkan kepada teman-teman yang bertugas menangani covid-19,” seru bupati usai memberikan parsel kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Tripat. Juma’at (3/4).

Bupati juga mengatakan saat ini ia telah menginstruksikan kepada jajaranmya untuk mengumpulkan madu yang berasal dari Lombok Barat untuk disalurkan, karena menurut bupati, madu mengandung sumber vitamin, salah satunya vitamin C yang berperan aktif menjaga sistem imun. Di samping itu, bupati juga berharap langkahnya ini bisa memajukan petani- petani madu di lombok barat.

Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan memberikan perhatian dan dukungannya kepada tenaga kesehatan yang menangani covid-19 ini berupa pemberian insentif.

“Saya juga minta ke Pak Sekda untuk menghitung insentif berupa uang, insyallah nanti kita akan berikan kepada para tenaga kesehatan yang menangani covid -19 ini. Mudah-mudahan dengan cara ini mereka tambah semangat dan semakin termotivasi,” imbuhnya.

Bupati juga berharap agar masyarakat sadar dan memahami bahwa tugas sebagi tenaga kesehatan yang menangani virus ini tidak mudah dan tantangannya sangat besar.

“Bayangkan saja kalo kita mengkarantina masyarakat yang ODP, itu protes sangat luar biasa banyak, itu karena takutnya masyarakat kita, padahal itu tidak apa-apa. Apalagi petugas kesehatan, mereka yang langsung bersentuhan dengan pasien,” tegas bupati.

Direktur Rumah Sakit Tripat drg. H. Arbain Ishak menyebutkan, sampai tanggal 31 Maret kemarin sudah ada 13 PDP yg dirawat di RSUD TRIPAT. Pasien tersebut tidak hanya berasal dari Lombok Barat saja, tetapi ada juga dari Lombok Tengah. Pasien ini, kata Arbain, ada yang pernah kontak dengan PDP dan ada juga yang memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah.

“Kita rawat dulu sampai hasilnya keluar. Dari 13 pasien yang dirawat sekitar 10 orang berasal dari Lombok Barat, karena yang 2 orang berasal dari Lombok Tengah dan satu orang dari luar,” imbuhnya.

Terkait dengan ketersediaan ruang rawat, Arbain mengatakan Rumah Sakit Tripat dalam jangka waktu dekat akan menambah dua ruang rawat pasien covid-19. Sebelumnya, Rumah Sakit Tripat sudah memiliki tiga ruang rawat, sehingga dengan penambahan tersebut Arbain berharap bisa menampung banyak pasien.

“Kemarin kita coba rujuk satu orang ke RS Provinsi, karena saat ini kita hanya punya tiga ruang rawat dan dalam waktu dua tiga hari ini kita akan menambah dua ruang rawat lagi,” Kata Arbain.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, 3 April 2020. Melanjutkan program pencegahan dan penanggulangan virus korona dengan menyemprotan cairan disinfektan di sejumlah tempat dan jalan-jalan di Lombok Barat (Lobar) beberapa hari yang lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar pagi tadi melakukan aksi serupa dengan menyasar jalan-jalan umum dan sejumlah pasar di kawasan Kecamatan Gunungsari, Jum’at, (3/4).

Kali ini relawan penyemprotan yang berjumlah ratusan orang berasal dari anggota TNI, anggota Polri, Badan Penanggulangan Bencana Derah (BNPB) Lobar, Pemadam Kebakaran (Damkar) Lobar, Dinas Kesehatan Lobar, Dinas Sosial Lobar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lobar, beserta sejumlah anggota pramuka dan beberapa masyarakat Gunungsari sendiri.

Aksi diawali dengan apel persiapan di halaman kantor camat Gunungsari dan langsung dipimpin oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Danrem 162 Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani.

Dalam arahannya, bupati menyampaikan terimakasih atas semua pihak yang terlibat dalam aksi ini, aksi ini disebutkan bupati adalah untuk mwnyemangati masyarakat di tengah pandemi yang melanda saat ini.

“Apa yang kita lakukan saat ini untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat bahwa untuk menghadapi penyebaran virus korona ini mereka tidak sendiri. Justru rekan-rekan TNI, Polri dan Pemda beserta para relawan selalu berada di depan, ada bersama-sama masyarakat,” ucapnya di hadapan danrem, dandim beserta para relawan yang hadir.

Ia juga tak henti mengimbau masyarakat untuk selalu melaksanakan imbauan-imbauan yang sudah disampaikan pemerintah.

“Karena wabah ini tidak memilih korbannya, mau orang kaya, miskin, TNI ato Polri semua bisa kena. Karena itu dibutuhkan kerjasama antar kita semua,” lanjut bupati lulusan Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta ini.

Setelah bupati, Kolonel Ahmad Rizal pun memberi semangat kepada para relawan dan masyarakat. Mengetahui angka korban positif Covid 19 di NTB sudah 6 orang, Ahmad Rizal mengajak masyarakat untuk tetap selalu disiplin dan tidak lupa bersyukur atas kesehatan yang masih kita dapatkan sampai saat ini.

“Kita bersyukur di Lobar masih belum ada kasus, dan kita masih tetap sehat dibandingkan saudara-saudara kita yang lain, tapi walaupun di Lobar belum ada yang positif, namun upaya penanggulangan harus tetap dijalankan seperti kegiatan hari ini,” tegasnya.

Tak lupa ia juga mengajak masyarakat untuk selalu disiplin dalam segala hal terutama terhadap imbauan pemerintah terkait wabah covid 19 ini.

Selain penyemprotan manual dengan hand sprayer, tim penyemprotan kali ini juga menurunkan 3 kendaraan mobil untuk menyemprotkan disinfektan di ruas jalan-jalan di Kecamatan Gunungsari.

Tim kendaraan mobile pertama memulai penyemprotan dari depan kantor Camat Gunungsari menuju jalan raya Senggigi hingga perbatasan KLU.

Tim kendaraan mobile kedua memulai dari jalan depan kantor camat menuju pasar Gunungsari, sedangkan tim kendaraan mobile ke-3 menyemprot jalan menuju pasar Hilir Gunungsari lalu menuju jalan ke arah Pasar Narmada.

Untuk tim dengan alat manual (hand sprayer) sendiri dibagi menjadi tiga yaitu tim Pasar Hilir, tim Pasar Narmada dan tim Pasar Gunungsari yang juga sekaligus menyemprot ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungsari.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang. 3 April 2020. Komandan Kodim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP. MM, bersama Muspika Kecamatan Narmada, memantau langsung jalannya penyemprotan disinfektan yang dilakukan tim gabungan di Pasar Tradisional Narmada Lombok Barat, guna pencegahan penyebaran virus corona.

Dalam penyemprotan di pasar tersebut, terlihat nampak beberapa pedagang masih berjualan di masing-masing standnya. Tetapi, ada juga pedagang pasar yang menutup stand tempat jualan.

Kolonel Czi Efrijon di dampingi Danramil, M. Yuni Priyanto Kapolsek Narmada Suparta dan, Sekcam Narmada M. Busyairi, turut serta berkeliling bersama petugas penyemprotan terdiri dari TNI, Polri, Tim dari Pramuka Dan BPBD Lombok Barat ke seluruh los pasar, terlebih di los los pasar yang padat pengunjung.

Dandim menyampaikan, penyemprotan dilakukan pada bagian tempat di stand pasar, termasuk bagian lantai, tiang stand, termasuk bagian yang sering bersentuhan dengan pedagang.

“Saya minta kepala Pasar untuk menyiapkan disinfektan tempat mencuci tangan di semua pintu keluar masuk pasar Narmada, sebagai upaya pencegahan penularan covid 19. Itu tidak ada toleransi ,”ujarnya.

Selain itu Dandim juga berharap jangan sampai ada penularan setelah menyiapkan disinfektan di semua pintu masuk, jika kepala pasar tidak mengindahkan dandim minta bupati ganti kepala pasar.

Di tempat terpisah Danramil Narmada Kaften Infantri M. Yuni Priyono selaku Ketua tim Penyemprotan di Pasar Narmada juga ikut menghimbau agar masyarakat mendengar apa himbauan pemerintah, serta mentaati aturan Pemerintah.

Caranya yaitu dengan melakukan hidup sehat, makan makanan yang bervitamin, makan buah buhan dan sayur. Selain itu berjemur di atas jam sepuluh, dan sebelum dan sesudah berkegiatan agar mencuci tangan dengan air yang mengalir.

Tidak hanya itu Yuni juga menyarankan masyarakat untuk menghindari perkumpulan yang melibatkan banyak orang karena menurutnya Virus tidak menular lewat udara tapi dengan bersentuhan langsung.

Terkait penutupan pasar Yuni katakan itu kebijakan Pemerintah Daerah. “Jika Pemda bilang tutup kita dukung itu,” pungkasnya.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, Selasa 31 Maret 2020 – Badan- Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberi pendampingan melalui Teleconfrence kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bertempat di Ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lobar, (31/3).

Sekretaris Daerah Lobar, H Baehaqi dalam arahannya mengatakan kegiatan yang dilakukan adalah karena adanya penggeseran anggaran terkait dengan virus corona (Covid-19). Beberapa OPD, jelas Baehaqi perlu mendapat asistensi terkait surat edaran Kementerian Dalam Negeri bahwa semua dana alokasi khusus (DAK) selain yang ada pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan itu diarahkan untuk penanganan Covid – 19.