dr. Sapto, Wakili Lombok Barat Lomba Inovasi Kemen Pan-RB Tingkat Nasional

Giri Menang, 10 Juli 2020. Atas nama Dinas Kesehatan Pemkab Lombok Barat, dr Sapto Sutardi masuk 99 besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020. Untuk itu, ia berhak mengikuti presentasi dan wawancara menuju 45 besar yg diselenggarakan secara virtual dengan tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Jumat (10/7). Acara ini berlangsung di Ruang Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat.
dr Sapto memaparkan tentang aplikasi ‘dr Sapto Anthro’ hasil buatannya. Dalam paparannya, dr. Sapto menyebut aplikasi yang dibuatnya mampu mendeteksi angka stunting dan gizi buruk dengan cepat dan akurat. Latar belakang ia membuat aplikasi tersebut yaitu karena tingginya angka stunting di Lombok Barat, Provinsi NTB dan nasional.
“Angka nasional sepertiga anak anak kita menderita stunting dan lebih 17 persen dari anak anak kita kekurangan gizi. Itu yang menyebabkan posisi Lombok Barat berada pada posisi kedua peyumbang gizi kurang dan gizi buruk se-Indonesia. Terlebih ribetnya menentukan gizi buruk menggunakan tabel,” katanya.
Oleh karena itu, dr Sapto membuat sebuah aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam menentukan dan mendeteksi stunting, gizi buruk dan gizi kurang. Hadirnya aplikasinya yang dibuatnya bermanfaat untuk masyarakat.
Ia mencontohkan di lapangan untuk melihat status gizi saja begitu lama satu pasien bisa menghabiskan 3 menit 14 detik, bahkan untuk parameter lengkap bisa menghabiskan 10 menit. Permsalahan selanjutnya saat melakukan supervisi oleh kalangan profesional ternyata menurut dr Sapto ditemukan kesalahan perhitungan Z skor. Begitu juga dari petugas gizi, ketiga ketika WHO merilis melakukan penilaian kasus gizi secara tepat dan akurat itu dengan mengguankan tabel dan kalau dicetak panduannya lebih dari seribu halaman.
Dengan aplikasi yang dibuatnya akan mempermudah dengan hasil yang akurat dalam hitungan beberapa detik bisa melihat hasilnya, hanya dengan memasukan nama dan tanggal lahir, memilih jenis kelamin, kemudian memasukan tinggi badan maka akan muncul hasilnya apakah stunting, gizi buruk, gizi kurang atau gizi lainnya.
Aplikasinya juga, kata dr Sapto, dapat merekam ribuan bahkan jutaan data dalam aplikasi offline dan bisa mendapatkan spot di mana anak-anak terdapat gizi buruk secara geografis.
Apikasinya juga mudah digunakan. Setelah ia melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuatnya ada 4 persen pengguna aplikasi tidak tamat SD yang bisa menggunakan handphone dan baca tulis bisa menggunakan aplikasinya.
Secara obyektif, papar dr Sapto, pengguna aplikasi tujuh kali lebih cepat dibandingkan dengan metode manual dengan waktu sekian detik sudah bisa mendapatkan dan menentukan anak tersebut stunting atau ataukah gizi buruk. Dokter yang tahun 2019 menjadi juara satu tenaga kesehatan nasional tersebut terus mencoba membuat aplikasi kesehatan sesuai kemampuannya.
Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, dengan adanya aplikasi itu juga sangat menguntungkan masyarakat karena secara tidak langsung dapat menentukan deteksi dini pada anak apakah anak kurang gizi atau tidak.
“Dengan cara tersebut cara mempermudah melihat angka stunting pada tingkat anak dan remaja. Aplikasi ini untuk Lombok Barat dan saya persembahan untuk Indonesia,”pungkasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat drg.Hj. Ni Made Ambaryati juga mengakui software atau aplikasi yang dibuat dr Sapto cukup sederhana dapat mempermudah cara melihat hasil gizi buruk dan stunting dan dapat digunakan oleh siapapun.
“Dengan adanya aplikasi itu angka gizi buruk dan stunting di Lombok Barat menurun dari tahun ke tahun. Tahun lalu sebesar 23 persen sekarang bulan Februari 2020 sudah 21,7 persen. Jadi manfaat aplikasi tersebut sangat signifikan, dari penentuan status gizi di lapangan secara manual dengan menggunakan tabel dan memerlukan waktu yang lama dan serta sulit, menjadi mudah dan cepat dengan aplikasi yg dibuat dr Sapto, ”akunya.
Tidak hanya Kepala Dinas Kesehatan yang mengakui kehebatan Aplikasi buatan dr Sapto, Asisten III Setda Lombok Barat, Drs. H.Mahyudin juga mengatakan demikian. Stunting, sebutnya, menjadi fokus perhatian pemerintah karena disadari bahwa masa depan bangsa daerah ini untuk 20 tahun ke depan sangat tergantung pada kondisi pada kesehatan terlahir dan tumbuh pada saat ini.
Pada kesempatan itu ada dua hal yang disampaikan asisten. Pertama, ada kebijakan hulu bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan ada program gerakan anti merarik kodek (Gamak)atau gerakan anti menikah pada di usia dini. Selanjutya pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga dengan pendapatan yang cukup mantan kepala BPKAD Lombok Barat tersebut berharap gizi anak yang di kandungan atau dalam pertumbuhan bisa teratasi. “Tentu untuk mendeteksi itu ada aplikasi,” ujarnya meninggung aplikasi dr Sapto Anthro.
Tim Panelis dari Kementerian PAN-RB di antaranya Professor Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ada juga Tulus Abadi dan Nurjaman Mochtar. Panelis pada intinya menanyakan tentang keberlangsungan dari aplikasi ini untuk diterapkan khususnya oleh Pemerintah Kab. Lombok Barat khususnya dalam bentuk gerakan penggunaan. Ada juga pertanyaan dari Tulus Abadi yang menanyakan apakah aplikasi ini bisa untuk menilai obesitas pada anak. Dengan mantap dr Sapto menjawab aplikasi ini diciptakan untuk mengetahui baik gizi kurang maupun gizi lebih termasuk obesitas.
Penilaian lomba ini didukung penuh oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfotik, dan Bagian Humas dan Protokol.

Sumber : Humas Lobar

Ikuti Lomba Kampung Sehat, Desa Golong Tingkatkan Sinergitas

Giri Menang, 8 Juli 2020. Desa Golong salah satu desa yang ditunjuk mewakili Kecamatan Narmada untuk mengikuti Lomba Kampung Sehat tingkat Kabupaten Lombok Barat. Lomba tersebut merupakan inisiasi Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tujuan membuat gerakan melawan Covid-19 menuju nurut tatanan baru (NTB)
Kepala Desa Golong HM. Zainuddin mengatakan sebelum ditunjuk untuk mengikuti Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten pihaknya sudah melakukan pembinaan lebih awal terkait apa yang menjadi parameter penilaian yang dikirim pihak kabupaten.
Pemdes juga lebih awal melakukan hal-hal dalam pencegahan penyebaran Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan, pemberian vitamin dan masker. “Kami pihak desa sudah melakukan itu semua penyemprotan disinfektan sampai empat kali di semua dusun termasuk tempat ibadah, “ujarnya
Sehingga pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Camat dan Kapolsek Narmada tersebut kades ingatkan sinergitas Babinsa dan Babinkamtibmas kembali ditingkatkan, termasuk meminta dukungan semua pihak dinas terkait serta masyarakat membantu Pemerintah Desa menuju tatanan baru dengan protokol Kesehatan.
“Mari bantu kami, jangan kita menyerahkan semua bantuan dari semua program untuk masyarakat. Kemudian masyarakat tidak membantu kami,” ucap Zaenuddin.
Pada kesempatan itu kades dua priode itu juga meminta kadus yang masih menyimpan masker segera untuk dibagi ke semua masyarakat, supaya masyarakat dapat menggunakannya terlebih ketika akan berpergian.
Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Narmada itu juga berharap agar semua kadus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat supaya transisi new normal benar benar diterapkan sehingga tidak ada terkena Covid-19.
“Lomba kampung sehat ini diwakili oleh Dusun Peninjauan. Bukan berarti dusun yang lainnya terabaikan dan tidak dibina. Semua dibina, untuk kita dari kita dan kebaikan masyarakat itu yang paling penting,”pungkasnya.
Sementara Camat Narmada Muhammad Busyairi menyebut Desa Golong salah satu wakil dari Kecamatan Narmada yang ikut Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten selain Desa Nyurlembang dan Sesaot
“Kami dan kapolsek narmada memberikan pembinaan untuk semua desa untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dan penularan Covid-19,”cetusnya.
Dari 21 desa yang dibina untuk tiga difokuskan di Pasar Keru. Minggu depan pihaknya akan turun melakukan pembinaan bersama tim Kecamatan yang terdiri Kepala UPT, Kapolsek, Danposramil, KUA dan lainnya di tingkat Kecamatan.
“Mudah- mudahan Desa Golong ini memang betul-betuk layak menjadi juara mewakili Necamatan Narmada dan tentu menjadi juara di tingkat kabupaten,” harapnya.
Namun bagi Busyairi, juara itu tidak lebih dari sekedar bonus yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan masyarakat dan bagaiamana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan.
Sedangkan Kapolsek Narmada Suparta melihat Lomba Kampung Sehat merupakan kebijakan pusat yang dikemas menekan angka Covid-19 di NTB. “Jangan sampai ada, kalaupun ada jangan sampai banyak. Itu sebenarnya tujuan dari kampung sehat ini,”katanya.
Kampung Sehat ini memang sudah dilakukan namun digaungkan kembali terutama untuk kesehatan karena bagaimanapun juga menurut Suparta kampung sehat mengajarkan hidup bersih dan sehat.
Sumber : Humas Lobar

 

Masyarakat Rawan Narkoba di Lombok Barat akan Dibina

Giri Menang, Selasa 7 Juli 2020. Kendati Kantor BNN Lombok Barat belum terbentuk, namun BNN Pusat berencana akan melakukan pembinaan khususnya kepada masyarakat kawasan rawan narkoba di Lombok Barat.
Bentuk pembinaannya akan melibatkan Disperindag dan Deskranasda dengan memberikan pembinaan berupa komoditi pembuatan pangan berbasis pertanian dan perkebunan. Hal ini, merupakan kesimpulan akhir dari gelaran rapat sinergitas stakeholder pada kawasan rawan narkoba yang berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Jayengrane, Selasa (7/7). Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama sabu. Karena jenis ini di NTB hampir mencapai 90 persen, dan tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi seluruh komponen terlibat untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Di NTB, ada 30 titik lokasi yang dinilai rawan terhadap narkoba. Jumlah ini termasuk di antaranya ada diwilayah Lombok Barat seperti, Senggigi, Sekotong Tengah, Mareje, Narmada, Batulayar, Pusuk Lestari, Bengkel, Jembatan Kembar. Semua titik ini akan dilakukan intervensi dengan melibatkan BNN bersama pemerintah daerah.
Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid mengatakan, rapat secara virtual ini dinilai sangat penting, terutama terkait dengan kebijakan dalam rangka menanggulangi penyebaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoda di wilayahnya.
“Saya kira semua sudah sepakat, narkoba adalah musuh dan bagian dari kejahatan yang sangat mendesak untuk ditanggulangi bersama,” sebut bupati yang didaulat sebagai narasumber dalam gelaran virtual ini.
Menurut bupati ada kata kunci yang harus dipegang dalam menanggulangi narkoba yaitu sinergi, kebersamaan dan semua harus berusaha mengintegrasikan kebijakan dalam menanggulangi penyebaran narkoba ini. Dia juga menyebut pihaknya di pemenrintah daerah secara koordinatif terus mengintensifkan komunikasi mengintegrasikan program bersama BNN, Polri dan bahkan dengan organisasi masyarakat.
“Secara organisasi di Dinas PMD membentuk sebuah tim yang bergerak dan mensosialisasikan bahaya narkoba dengan memanfaatkan desa-desa, termasuk menggandeng organisasi masyarakat, mendorong pemuda untuk peduli terhadap bahaya narkoba ini,” kaa bupati.
BNN Pusat juga akan memberikan pelatihan serta pengadaan bibit jahe merah. Hal ini disebutkan langsung oleh Inspektur Utama BNN Pusat, Brigjen Pol Drs. Eko Daniyanto melalui sambungan video telekonfrence (Vidcom) hari ini juga. Pihaknya juga akan melibatkan PT Bintang Toejoeh untuk memfasilitasi.
Ada tiga pemateri yang memaparkan materinya. Mereka adalah, H.Fauzan Khalid (Bupati Lombok Barat), Sahnan Fahlefi (Kelompok Ahli BNN) dan Drs. Anjar Dewanto (Direktur Pemberdayaan dan Alernatif). Sedangkan peserta virtual diikuti oleh Ketua DPRD Lombok Barat, Kepala Desa Senggigi serta sejumlah masyarakat yang peduli terhadap bahaya narkoba.

Sumber : Humas Lobar

Lombok Barat Komit Tingkatkan Pembinaan Disiplin ASN

Giri Menang, 7 Juni 2020-Tingkat kehadiran dan apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Barat berdasarkan evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lombok Barat baik yang mengikuti apel pagi ataupun masuk kerja sebanyak 85 persen. 15 persen sisanya tidak mengikuti apel pagi atau tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugasnya sebagai ASN.
Sekretaris Daerah Lombk Barat Dr H Baehaqi, MM, M.Pd mengaku jika penerapan finger print sebagai absensi elektronik ASN di Lombok Barat belum bisa dilakukan. Sehingga, ketidakadilan dalam perolehan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN di Lombok Barat mungkin saja terjadi.
Ketidakadilan dimaksud Sekda yakni penerima TPP ASN berjumlah sama dengan ASN yang diketahui rajin dan malas dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara.
“Meski demikian kami memahami pengadaan finger print ini belum bisa dilakukan, karena alasan masih merebaknya Covid-19. Namun demikian kami selaku pembina kepegawaian akan terus melakukan berbagai upaya pembinaan kepada para ASN, agar tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan tugas akan semakin membaik,” kata Sekda Lombok Barat dalam arahannya pada apel pagi, Selasa (7/6) di depan Loby Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Gerung.
Mantan Kepala Dikbud Lombok Barat ini mengilustrasikan, jika tingkat ketidakhadiran ASN Lombok Barat yang tidak mengikuti apel pagi ataupun tidak masuk kerja sebanyak 15 persen, maka akan terakumulasi sebanyak Rp 1,3 Milyar sebulan APBD Lombok Barat keluar bagi peruntukan TPP ASN yang tidak disiplin dimaksud. Jika dihitung dalam setahun, maka rata-rata keuangan daerah akan terkuras senilai Rp 15,6 milyar. Angka Rp15,6 miliar jika diefektifkan penggunaannya akan bisa membangun 10 kilometer jalan di Lombok Barat.
“Jadi akan sangat tidak efektif uang daerah sebanyak itu dikeluarkan untuk pemberian TPP ASN yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Sementara di satu sisi ASN harus bertanggung jawab akan jalannya pemerintahan yang melayani masyarakat. Hal ini mengingat ASN merupakan orang-orang pilihan, teruji dan terukur dalam bekerja membangun dan melayani masyarakat,” ujar Sekda menekankan.
Dalam kesempatan apel yang dihadiri para Asisten, staf ahli Setda Lombok Barat, Kepala Dinas Kominfo, karyawan-karyawati ASN dan tenaga kontrak baik di Sekretariat Daerah ataupun di lingkup Diskominfo Statistik Lombok Barat, Sekda Lombok Barat memberikan sejumlah tips untuk menjadi orang sukses.
Tips dimaksud yakni seorang ASN khususnya haruslah tetap memiliki jiwa positif thinking dengan berupaya selalu berprasangka baik dan positif kepada orang lain baik teman sekerja ataupun kepada pimpinan.
“Pimpinan mengajak kita untuk disiplin harus kita sikapi sebagai sebuah ajakan positif dan tidak menyikapinya dengan pikiran yang tidak-tidak. Kalau kita sudah berpikir positif tentu berimplikasi pada pikiran menjadi sehat dan perasaan menjadi sejuk dan indah. Saya contohkan orang yang stroke itu bukan karena makanan tapi karena pikiran yang kacau, berantakan dan tidak kuat dan sabar meghadapi persoalan,” tukas pria pengasuh Ponpes Yusuf Abdusstar Kediri ini.
Baehaqi menambahkan sukses itu juga disebabkan seseorang memliki positif feeling, selalu berperasaan positif baik kepada orang lain atau terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi ke depannya. Selain itu seorang ASN harus terpatri dalam jiwanya goal setting untuk bisa meraih yang lebih baik ke depannya baik dalam posisi ataupun hasil pekerjaan dengan kualitas yang semakin baik pula.
“Untuk meraih semua itu kata kuncinya seorang ASN haruslah memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi, disiplin dalam melaksanakan tugas, memiliki target kerja yang harus dituntaskan, amanah dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian jika semua itu sudah dijalankan dengan sepenuh hati akan memunculkan empati dan pimpinan akan memberikan pengharagaan atas hasil kerja yang sudah dilaksanakan dengan baik dan akan mempermudah seorang pimpinan untuk memberikan amanah ataupun kepercayaan menduduki posisi yang lebih meningkat. Jadi tidak dilakukan dengan loby sana-sini, namun setelah bekerja tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan ini tentu sangat memperihatinkan,” tutup Sekda.
Sumber : Humas Lobar

 

Lombok Barat Berlakukan Pelonggaran Kegiatan Wisata

Giri Menang, 7 Juli 2020. Setelah sebelumnya mengambil kebijakan menutup sementara tempat-tempat wisata karena Covid-19, Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pariwisata memberlakukan pelonggaran kegiatan usaha wisata. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, H. Saepul Akhkam ketika memberikan pemaparan pada Rapat Pimpinan II (Rapim II) yang dihadiri Bupati H Fauzan Khalid, Wakil Bupati Hj Sumiatun, Sekretaris Daerah H Baehaqi dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lobar bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Lobar, Senin (6/6).
Dipaparkan Akhkam, langkah pelonggaran diambil setelah melakukan dialog dan adanya kebijakan dari pimpinan dan Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pelonggaran. Tidak hanya itu pihaknya juga telah beberapa kali melakukan video conference mempertemukan para pemangku kepentingan pariwisata.
“Terkait kondisi pasca Covid-19 kami mengambil kebijakan untuk menutup sementara wisata, setelah kami berdialog banyak hal dan kemudian ada kebijakan dari pimpinan dan Satgas Covid-19 untuk mulai melakukan pelonggaran,” papar Akhkam.
Dikatakan, Dispar Lobar telah melakukan brainstorming dengan semua pihak wisata mengingat posisi Lobar yang berada pada level cukup mengkhawatirkan tentang penyebaran Covid-19, tetapi berdasarkan survie CSI NTB ini termasuk reletif baik di dalam penanganan Covid-19.
Kata kadis yang juga Plt Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar ini, ada tujuh area protokol kesehatan yang telah disosialisasikan yaitu usaha akomodasi berupa hotel, usaha makan minum, usaha daya tarik wisata, desa wisata, usaha kolam renang, serta aktivitas laut dan Pantai (diving dan snorkling).
Tujuh area pelaksanaan protokol kesehatan ini, paparnya, harus dibuktikan apakah benar-benar diterapkan atau tidak. Pelaksanannya, sambungnya, harus disupervisi.
“Lalu kami kemudian mempelajari apa yang dilakukan oleh kabupaten/kota lain, kami bedah lagi terkait protocol kesehatan. Contoh, apakah kolam renang tersebut bisa digunakan atau tidak dan akhirnya kami membuat tolak ukur dari supervisi misalnya sebuah hotel yang memiliki kolam renang maka dia harus melakukan sirkulasi air yang lebih ketat melakukan kaporitisasi,” jelas Akhkam.
Hal lain disampaikan Akhkam yaitu jasa kepariwisataan terbanyak ada di Kec. Batulayar. Yaitu sekitar 541 (65%) ada di kecamatan ini. Oleh karena ini, sambung Akhkam, jasa kepariwisataan ini akan menjadi konsentrasi perhatian ke depan termasuk para karyawan yang terdampak.
“Setelah kami melakukan pendataan terhadap pelaku pariwisata di Lombok Barat setidaknya paling sedikit 5 Ribu orang terdampak langsung berupa pengurangan dari sekian persen hak-hak mereka ketika bekerja,” paparnya.

Sumber Humas Lobar

Pemda Lombok Barat Jalin Kerjasama dengan Alfamart

Giri Menang. 6 Juni 2020. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Barat, menjalin kerjasama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk selaku pengelola Alfamart. Kerjasama yang dilakukan yaitu dalam hal pemasaran produk usaha kecil dan menengah (UKM) yakni kopi.
Kerjasama tersebut diawali dengan melakukan penandatanganan kerjasama yang disaksikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB H. Faurani serta Ketua Deskranasda Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid. Kegiatan ini bertempat di BTN Perumahan Pemda di Dasan Geres (6/7).
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid pada kesempatan itu mengatakan ada dua jenis produk yaitu produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan IKM (Industri Kecil dan Menengah). “Jika kedua usaha ini diberdayakan maka akan sangat baik,” katanya.
Selanjutnya, Fauzan menyebut ekonomi kecil menengah banyak di dinas pertanian, termasuk yang paling banyak uang beredar waktu pasca panen. Namun, menurut Fauzan, kebanyakan petani selesai panen hasil panennya dijual, padahal bila diolah harganya akan lebih mahal.
“Kopi, misalnya, jika harga waktu panen sekitar Rp 20 ribu setelah diolah nilainya akan lebih banyak dua kali lipat,” jelasnya.
Selain kopi, sebut bupati, ada juga singkong, sayur dan ikan yang jika diolah maka akan lebih bernilai ekonomi.
Oleh karena itu, sambungnya, peran Kadin sangat diharapkan hadir untuk membantu pemerintah termasuk petani dalam olahan pasca panen.
“Mari kita sama sama bergerak dan covid segera berlalu, potensi Lombok Barat banyak. Ini trobosan bagus, “ujarnya.
Kepada Alfamart, Fauzan berharap, setelah kerjasama dilakukan, produk kopi Lombok Barat tidak hanya dijual di Alfamart yg ada di Lombok Barat, tapi juga di tempat lain. Karna dia yakin kopi milik Lombok Barat lebih baik termasuk pruduk lainnya.
“Kita tidak mau keistimewaan tapi beri kesempatan untuk bersaing,” ujarnya.
Ketua Dekranasda Lombok Hj. Fauzan Khalid juga berharap demikian. UKM Lombok Barat ke depan semakin baik dan berkembang dan tentu dengan kerjasama Disperindag dan Alfamart mampu mambangkitkan ekonomi masyarakat Lombok Barat semakin maju termasuk mengurangi pengangguran.
“Kerjasama Kadin Lombok Barat ini pertama dilakukan semoga ke depan lebih baik. Semakin banyak menyerap tenaga kerja maka pengangguran di Lombok Barat akan berkurang,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Provinsi NTB H. Faurani yang ikut menyaksikan penandatanganan atas kerjasama tersebut mengatakan dari sebelumnya berkomitmen membantu siapa saja termasuk Pemerintah Daerah dan para UKM. Faurani menyebut Kadin tidak hanya mengurus jasa konstruksi namun sangat luas bisa mengurus perdagangan pariwisata dan lainnya.
“Saya angat mengapresiasi apa yang dilakukan Kadin Lombok Barat. Memang dari sebelumnya saya tekankan untuk membantu siapa saja. Saya belum banyak berbuat karena baru saja menjadi Ketua Kadin Provinsi,” katanya.
Meskipun demikian potensi Lombok Barat akan terus diamatinya terlebih investor sudah ada melirik beberapa titik potensi di Lombok Barat. Namun Karena Covid-19 maka ia belum siap mendatangkan.
“Saya yakin usai Covid-19 ini peluang terbuka akan lebih baik. Untuk itu saya minta masukan Pemerintah Daerah dan masyarakat karena ini juga untuk kebaikan daerah dan para UKM,”cetus Faurani.
Sumber: Humas Lobar

 

Lombok Barat Rapim II Bulan Juli

Giri Menang, 6 Juli 2020. Pemerintah Kab. Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar rapat pimpinan (rapim) rutin tiap bulan yang diberi nama Rapim II, berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (6/7).
Kegiatan yang dipimpin Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, didampingi Wakil Bupati Hj Sumaitun, dan Sekretaris Daerah (Sekda), Dr.H.Baehaqi, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Kab. Lobar dilakukan untuk mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depannya.
Ada beberapa pokok bahasan dalam Rapim II kali ini di antaranya penandatangan MoU Bupati Lombok Barat dengan Rektor Universitas Mataram tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kominfotik Kab. Lombok Barat dengan Fakultas Teknik Universitas Mataram tentang Sisitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Smart City dan Sumber Daya Kabupaten Lombok Barat; Expose Upaya memperkuat Koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif dari Pandangan Sekretaris DPRD Kab. Lombok Barat (Sekwan); Expose Tingkat Kehadiran ASN Sampai Tanggal 2 Juli 2020 (Kepala BKD & PSDM); Expose Penetapan Protokol Pelaksanaan Pariwisata Menuju Masyarakat Produktif dan Rencana Penataan Kawasan Senggigi (Kadis Pariwisata), Expose Rancangan APBD-P 2020 (Kepala Bappeda), serta Expose Capaian PAD sampai dengan Akhir Triwulan II (Kepala Bapenda).
Bupati Fauzan Khalid dalam arahannya memberikan tanggapan dan masukan dari ekpose masing-masing OPD. Bupati berharap agar apa yang menjadi catatan-catatan dari masing-masing ekspose bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan. Sebagai contoh, terkait MoU dengan Unram, bupati meminta untuk segera diproses.
“Terkait MoU antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kominfo (Kominfotik, red) dengan Unram, saya berharap MoU ini tidak hanya di tingkat kertas saja akan tetapi harus ditindaklanjuti oleh Diskominfo untuk aktif berkoordinasi dengan pihak Unram. Hal ini dikarenakan informasi dan tehnologi ini sangatlah penting,” pesan Fauzan.
Terhadap koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif, Fauzan berharap agar semakin baik. Dia menegaskan apa yang menjadi fungsi utama dari sekretaris dewan yaitu sebagai fasilitator antara eksekutif dan kegislatif.
“Sekwan sebenarnya memilki fungsi memfasilitasi semua kegiatan Dewan tetapi juga menjadi bagian dari eksekutif yang ditugaskan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda untuk menfasilitasi semua kegiatan yang ada di DPRD terkait fungsi danTugas DPRD yakni Fungsi anggaran, Legislasi dan Fungsi pengawasan,” ujar bupati.
Dalam kesempatan itu, mendukung apa yang disampaikan oleh Sekda Baehaqi, bupati juga berpesan agar disiplin ASN melalui absensi dan apel pagi agar diperhatikan.
“ Untuk kepala OPD silahkan beri sanksi terhadap bawahannya agar bisa dilakukan pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Fauzan. Demikian juga terkait dengan protokol kesehatan, karena Lombok Barat dan Kota Mataram mendapatkan atensi dari Provinsi NTB, maka ASN juga diharapkannya memberi contoh dalam hal penerapan protokol kesehatan.
Sekda Baehaqi memberikan kesimpulan Rapim II di anataranyta penekanan agar Sekertaris Dewan meningkatkan harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam hal kehadiran apel pagi ASN, dijelaskan Baehaqi, dengan mengambil sampel 5 hari, yang tidak hadir rata-rata 15 persen atau kehadirannya 85 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kehadiran dan disiplin ASN.

 

TP-PKK, DWP DAN GOW LOMBOK BARAT KEMBALI SALURKAN BANTUAN PAKET PHBS KE 102 POS POSYANDU DI EMPAT KECAMATAN

Sekotong, –Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Kembali Salurkan Bantuan Paket Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tahap II ke Posyandu di tujuh wilayah kerja Puskesmas empat Kecamatan (Sekotong, Lembar, Kuripan, dan Kediri) dengan jumlah penerima 102 posyandu.

TP-PKK, DWP, dan GOW Lobar sangat peduli dengan situasi pandemi Corona Virus Di sease (Covid-19) yang kini masih melanda bangsa Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Barat.

Sebagai wujud kepeduliannya pada tahap kedua ini, TP  PKK, DWP, dan GOW Lobar, gencar menyalurkan paket berupa bahan dan alat PHBS yang ditujukan bagi posyandu-posyandu yang ada di Lombok Barat.

“kita menyalurkan paket PHBS ini guna membantu pemerintah daerah dalam mencegah penularan Covid-19 di Lombok Barat, kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan masyarakat terutama kepada ibu-ibu agar selalu menerapkan pola hidup bersih, Apalagi dalam bulan ini, Posyandu-posyandu di Lombok Barat sudah mulai diaktifkan kembali, ” ungkap Ketua TP-PKK Lobar Hj.Khairatun Fauzan Khalid, di Kantor Camat Sekotong Rabu (1/07/2020).

Dia menyebut, paket PHBS ini disalurkan di masing-masing pos posyandu berupa ember besar untuk tempat cuci tangan, ember kecil, sabun cuci tangan (handsoap), masker untuk anak dan dewasa.

Dalam kegiatan itu, Hj.Khairatun mengimbau pada masyarakat untuk tetap menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pada air bersih yang mengalir, menerapkan sosial distancing, tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan, jikapun keluar rumah tetap menggunakan masker, serta menghindari tempat-tempat yang menjadi lokasi keramaian.

“Kita mengajak masyarakat juga untuk membiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tidak hanya dilakukan saat terjadinya wabah Pandemi Covid-19 ini saja, tetapi kita lakukan mulai sejak dini pada anak-anak dengan memberikan contoh pada mereka,” harapnya.

Di akhir sambutannya, dia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar wabah pendemi Covid-19 dapat cepat berakhir. Diskominfotik/Yani

Manfaat Teknologi Informasi Sangat Dirasakan pada Masa Covid-19

Gerung, Diskominfo – Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dan dan canggih, sangat membantu dalam melaksanakan perkerjaan. Bahkan kalau tidak ada teknolgo informasi kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan dalam keadaan penyebaran covid-19.  Demikian dikatakan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khlaid pada Rapat Pimpinan (Rapim) II Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Kepala  OPD, Sekretaris OPD dan Camat se Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (6/7/2020).

Dikatkatakan, manfaat teknologi informasi itu sejauh mana mampu dan menguasinya.  Bila mampu menguasai samapai isi-isinya, maka manfaatnya sangat luar biasa. Manfaat teknologi informasi bagi Pemerintah adalah untuk mendorong transparansi, menjamin akses masyarakat terhadap informasi secara menyeluruh mulai dari perencanaan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Teknologi informasi dan teknologi ini sekarang kita rasakan sangat penting. Di masa covid- 19 ini kalau bisa kita  bayangkan, kalau tidak ada yang namanya teknologi informasi,   apa yang bias kita kerjakan dalam keadaan penyebaran covid -19 . Untunglah ada teknologi informasi. Dan saya yakin manfaatnya yang kita rasakah sejauh mana kita mampu memanfaatkannya. Sejauh mana penguasaan kita terhadap teknologi informasi itu.  Kadang-kadang  ada di antara kita,WA pun tidak bisa.  Yang bisa memanfaatkan sampai isi-isinya,  itu akan luar biasa”, ungkapnya.

Perkembangan teknolgi informasi juga memudahkan dalam mempercepat dan akurasi pengambilan keputusan. Dengan teknolgo informasi tidak memandang  tempat dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan.  Bupati Fauzan sudah lama mengangankan adanya tanda tangan digital sebagai solusi mempercepat pengambilan keputusan dan menandatangani surat-surat penting lainnya.

“Ada lagi misalnya dari dulu kita ingin sekali  ada tanda tangan digital. Misalnya saya di kantor, pak sekda di luar daerah di Jakarta, asisten di Jakarta, surat-surat bisa di tanda tangan. Begitu pula sebaliknya saya bisa tanda tangan di mana saja.  Sehingga kita tidak saling menunggu dalam mengambil suatu kebijakan.

Fauzah Khalid dalam kesempatan tersebut juga meminta Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat Ahad Legiarto untuk menindak lanjuti MoU antara Universitas Mataram dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang ditanda tangani bersama di awal acara Rapim II.

Diharapkan,  MoU tersebut tidak hanya di atas kertas dan formalkan dalam acara Rapim II.  Dinas Kominfo diminta aktif  berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Universitas Mataram  untuk melaksanakan sesuai yang tertuang dalam MoU.

Penanda tanganan MoU dilaksanakan oleh Wakil Rektor Universitas Mataram Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Yusron Saadi, ST., M.Sc., Ph.D  dengan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan dilanjutkan penanda tanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat.

Wakil Rektor Yusron Saadi dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa MoU yang di tanda tangani merupakan kelanjutan dari tahun-tahun  sebelumnya. Adapun tahun 2020 ini program yang dikerjasamakan di bidang teknologi informasi adalah mengenai Smart City di Kabupaten Lombok Barat.  Dikatakan pihaknya memerlukan MoU ini harus diformalkan agar seluruh sevitas akademik dapat berperan serta segai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“kita memerlukan MoU ini diformalkan, sebenarnya sudah harus di tanda tangani ketika Hari Ulang Tahun Lombok Barat April lalu, tetapi karena pandemi Covid-19 baru dilakukan sekarang. Banyak MoU yang harus dilakukan oleh Universtas Mataram yang akan di tanda tangani antara lain tentang pariwisata di Lombok Barat”, ungkapnya.  Diskominfo Lombok Barat/rasidibragi

DHARMA WANITA PROVINSI NTB BERSAMA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN LOMBOK BARAT DISTRIBUSIKAN 100 PAKET BANTUAN NON JPS.

Gerung – Diskominfotik. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DWP Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendistribusikan 100  paket bantuan sosial sembako Non JPS kepada sejumlah kelompok masyarakat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Kamis 2 Juli 2020.

“di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Ini merupakan hari pertama kami mendistribusikan paket bantuan di wilayah NTB dikarenakan saya juga merupakan salah seorang pejabat di Lobar dan Bantuan ini diberikan untuk Penjaga Malam, tukang kebun dan petugas kebersihan pada kantor-kantor pemerintah sebab para petugas dan pekerja ini merupakan garda terdepan dalam mencegah penyebaran covid-19 tentu memerlukan asupan gizi seimbang untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh para pegawai Non PNS.” Ujar Ketua DWP Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi atau akrab disapa Hj. Lale yang juga merupakan Asisten II di Lobar.

Bantuan yang disalurkan berupa Beras, Teri, Minyak Goreng, Sabun, Kripik Kentang, dan Telur Ayam. Bahan pokok ini berguna untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh para pegawai non PNS .

Hj. Lale berharap para petugas selalu semangat dalam bekerja, demi mencegah penyebaran COVID-19 di NTB Khusunya Lobar.

Lebih lanjut, Hj. Lale  juga mengimbau masyarakat agar selalu menjalankan protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum serta sesudah beraktivitas, Selalu mengenakan masker setiap di luar rumah, menghindari kerumuman, tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman saat bertemu dengan teman atau keluarga dan mengganti dengan bentuk penghormatan lain.

“Perlu peran aktif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, demi memutus mata rantai COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu dan keadaan kembali normal,” demikian Hj. Lale.

Sementara itu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Barat Hj. Nurhikmah Baihaqi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dharma Wanita Persatuan Lombok Barat juga melakukan penyaluran bantuan Bahan dan Alat PHBS dengan sasara Posyandu bekerjasama dengan PKK dan GOW.

” Perlu juga kami sampaikan bahwa kami di Lombok Barat, Dharma Wanita Persatuan bekerja sama dengan PKK dan GOW  melaksanakan kegiatan bakti social yang serupa dengan kegiatan kita hari ini sejak awal Juni lalu dan bertahap karena adanya kondisi pandemic covid 19 ini.

Sasaran kami yaitu posyandu dan kami memberikan barang-barang PHBS dengan memanfaatkan UMKM yang ada di Lombok Barat agar mereka juga berdaya ditenagh situasi pandemic ini. Dan bantuan ini baru menyentuh 204 posyandu dari 929 posyandu yang ada.” jelasnya.

Hj. Nurhikmah Baehaqi menyampaikan ucapan terima kasih atas dipilihnya lobar sebagai lokasi pertama dalam penyaluran bantuan dari DWP Provinsi NTB ini. Semoga bantuan ini bisa membantu para petugas non JPS di Lobar  dengan jumlah penerima 100 paket pada tahap pertama ini dan semoga di tahap kedua nanti bisa lebih dari ini. Tutupnya. Dsikominfotik/Windi

1 169 170 171 172 173 421